01112015

13 SlideShares 14 Followers

13

SlideShares 14 Followers

Presentations(13)

KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN

Kebijakan Distribusi Kepegawaian sesuai UU No. 23 Tahun 2014

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca UU No. 23 Tahun 2014 - Oleh : Gubernur Sumatera Selatan

Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

Abdul wahib situmorang - presentasi IP4T

NEW DECENTRALIZATION OF COASTAL MANAGEMENT:ISSUES AND PROSPECTS

LAHIRNYA UU 23/2014 DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTDA DAN PENGELOLAAN SDA

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAMPAK UU 23/2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN

Tantangan Keadilan Ekologi dan Pembangunan Lokal dalam UU no. 23 tahun 2014

Investasi SDA di Indonesia

Arah Politik Kebijakan Pembangunan Smelter