Norma Kaidah
- 1. KAEDAH HUKUM DAN KAEDAH SOSIAL
- 2. Kaedah merupakan padanan dari patokan bersikap yang berasal dari kata Kaedah (Arab) atau Norma (Latin), Gredingsregel (Bld) yang berarti patokan bersikap. Hakekat kaedah adalah waarde oondeel yang berarti panduan menilai atau penilaian. Kaidah adalah aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya di lakukan oleh manusia dalam kehidupan sosialnya. Kaedah adalah aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya di lakukan oleh manusia dalam kehidupan sosialnya.
- 3. Sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam masyarakat. Kaedah atau norma yang mengatur perilaku manusia umumnya diciptakan oleh manusia sendiri melalui proses interaksi antar manusia di dalam pergaulan kemasyarakat.
- 4. Kaedah dibagi menjadi dua yaitu : 1. Kaedah hukum 2. Kaedah Sosial -Kaedah agama -kaedah Kebiasaan/Sopan santun -Kaedah Kesusilaan
- 5. Peraturan perundang-undangan yang di buat secara sengaja oleh badan perlengkapan negara yang harus di taati oleh warga masyarakat. Kaidah hukum di tujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan konkrit manusia, begitu juga sebaliknya kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang. Isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan.
- 6. Kata hukum, dalam bahasa Belanda adalah “Recht” yang berarti kebaikan, kebajikan, tidak tercela, bimbingan. Berasal dari kata latin “Ius” yang berarti hukum, berasal dari kata iubere, yang artinya mengatur, memerintah. Kata Ius ini bertalian dengan “Iustitia” atau keadilan.
- 7. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat imperatif berisikan suatu perintah, larangan, ijin, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu difinisi tentang apakah yang disebut hukum itu , sangat sulit untuk dibuat difinisi hukum, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.
- 8. Menurut UTRECHT, adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat itu. Menurut MEYERS, adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut ARISTOTELES, adalah particuler is that which each community lays down and appliesto its own member universal law is the law of nature. Yang artinya adalah hukum khusus di mana masyarakat mentaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri.
- 9. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini keendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri denga keendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menurut Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga- lembaga, institusi-institusi dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu adalah masyarakat sebagai kenyataan.
- 10. Peraturan mengenai dan ditujukan pada tingkah laku manusia Peraturan itu sengaja dibuat oleh badan atau yang mempunyai kekuasaan untuk itu Peraturan itu bersifat imperatif Ada sanksi yang tegas
- 11. Ciri-ciri hukum Ciri-ciri hukum, yaitu ; Adanya perintah dan/atau larangan Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat tetap terpelihara sebaik-baiknya. Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan lainnya, yang disebut Kaedah Hukum.
- 12. Apeldoorn adalah mengatur tata kehidupan masyarakat secara damai dan adil. Bellfroid, tujuan hukum adalah keadilan dan kefaedahan. Van Kan, tujuan hukum adalah menjamin kepentingan yang lebih besar. Aristoteles, tujuan hukum adalah keadilan. Bethan, tujuan hukum adalah menjamin sebesar-besarnya kebahagiaan /kefaedahan. Utrecht, tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum (perdamaian, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan).
- 13. hukum sebagai “law as a tool of social engenering”, yang berarti bahwa penekanan pada tindakan pemerintah dan pada pembangunan hukum. hukum sebagai “law as a tool of social control” yang berarti bahwa hukum merupakan kendali atau kontrol bagi masyarakat.
- 14. Kaidah hukum membebani manusia dengan kewajiban dan hak. Contoh : pertama, Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Kedua, Perkawinan dianggap syah bila menurut hukum dan agama, kepercayaan (Pasal 2 ayat 1 UU NO. 1 Tahun 1974). Ketiga, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut (UUM NO.15 Tahun 2001). Keempat, Pencurian, (Pasal 362 KUHP), Pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Kelima, guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang penasehat …(Pasal 54 KUHAP)
- 15. Imperatif, sifatnya mengikat, memaksa yang harus ditaati, sehingga mengikat bagi setiap orang yang di tetapkan dalam kaidah hukum yang di maksud. Fakultatif, kaidah hukum yang sifatnya tidak serta merta harus di taati karena sifatnya hanya merupakan pelengkap. Contoh; ketentuan hukum waris diatur dalam KUHPerdata.
- 16. Isi kaidah hukum ada tiga jenis, yaitu : Kaedah hukum yang berisi perintah (gebod), yaitu kaedah hukum yang berisi perintah yang harus di taati. Contoh : perintah orang tua agar memelihara, mendidik anak (pasal 45, UU NO. 1 Tahun 1974). Kaedah hukum yang berisi larangan (verbod), yaitu kaedah hukum yang memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila melanggarnya. Contoh : pasal 362 KUHP. Kaedah hukum yang isinya membolehkan (mogen), yaitu kaidah hukum yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan tetapi boleh pula tidak di lakukan. Contoh : pasal 29 UU NO. 1 Tahun 1974.
- 17. Dibidang hukum publik, seperti hukum pidana, kebanyakan pengaturan kaedah berisikan larangan, sedangkan dalam hukum privat, misalnya hukum perdata pengaturannya pada umumnya berisikan kebolehan. Di bidang hukum tata negara atau HAN kebanyakan pengaturannya berisikan suruhan atau perintah. Kaedah hukum yang berisikan suruhan dan larangan bersifat imperatif/dwingenrecht, sedangkan yang berisikan kebolehan adalah bersifat fakultatif/aanvullendrecht.
- 18. Untuk menimbulkan kepastian hukum. Artinya setiap perkara yang di hadapi ada mekanisme penyelesaiannya. Setiap perkara ada dasar hukumnya, agar menimbulkan kepastian hukum tidak boleh berubah-ubah karena dapat menghilangkan sifat hukum itu. Menyerasikan atau membuat kesebandingan hukum. Yang artinya berbentuk kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menserasikan : kepentingan individu dengan umum, keakhlakan dengan kebendaan, kebaruan dengan kelestarian. Contoh : UUPA Pasal 6 , hak milik mempunyai fungsi sosial, artinya jika kepentingan umum menghendaki hak milik di lepaskan.
- 19. Penyimpangan terhadap kaedah hukum pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi (ancaman hukuman). Penyimpangan itu disebut dengan penyelewengan (delikten) yaitu penyimpangan terhadap kaedah hukum tanpa adanya dasar yang sah. Lapangan Hk Perdata : Onrechtmatigedaad (pasal 1365 KUHPerdata) Lapangan HTN : pelampauan kewenangan (exes depouvoir) HAN : Penyalahgunaan Wewenang (Detournement Depouvoir), Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht) Lapangan Hk Pidana : Delik atau peristiwa pidana/perbuatan pidana (strafbaarfeit)
- 20. Menurut Purnadicaraka, Soekanto, bahwa pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan atau pedoman dengan dasar yang sah. Penyimpangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok : 1.Rechtvaar digingsgronden/alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan itu dibenarkan(noodtoestand/keadaan darurat pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 pelaksaanaan UU (wettelijke voorshrift pasal 50 KUHP dan perintah jabatan (ambetelijkbevel) pasal 51 ayat1 KUHP. 2.Alasan Pemaaf/schuldopheffingronden, alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa.
- 21. Menurut Mertokusumo, sanksi adalah merupakan reaksi, akibat, atau konsekwensi pelanggaran kaidah sosial. Menurut Paul Bohanan, sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga- lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, hingga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang. Menurut Van Der Steenhoven, sanksi adalah ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan secara teratur dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya.
- 22. Kaidah sosial menuntun manusia hidup dalam hubungan antar individu, ketika itulah manusia sebagai pribadi tidak boleh berbuat sekendak hatinya. Dalam setiap kontrak sosial manusia, di batasi oleh kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana bersikap dan bertingkah laku baik dalam kehidupan sosialnya, sebab jika tidak diatur demikian akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat.
- 23. Aturan-aturan yang berisi kewajiban, larangan, perintah dan anjuran yang oleh pemeluk atau penganutnya di yakini sebagai kaidah berasal dari Tuhan. Tujuan kaidah agama/kepercayaan adalah untuk menyempurnakan hidup manusia dan melarang manusia berlaku atau berbuat jahat/dosa atau untuk membimbing manusia dalam bertingkah laku dan melarang manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- 24. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT(membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar (Surah Al Israa’ ayat 32 dan 33) Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya ALLAH SWT adalah Maha Penyayang kepadamu (29) Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka…(30) (Surah Annisa’ ayat 29 dan 30).
- 25. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang memuat moral positif, dengan arti kata kaidah-kaidah yang pada suatu waktu tertentu di dalam suatu masyarakat tertentu dalam kenyataan secara sungguh-sungguh dihayati dan dipatuhi sebagai aturan-aturan kesusilaan. Kaidah kesusilaan ini ditentukan oleh masyarakat yang menurut budi nurani di tentukan menjadi kewajiban manusia. Ini berupaya untuk membentuk akhlak manusia menuju penyempurnaan dengan melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar perbuatan kesusilaan.
- 26. Jangan engkau membunuh manusia. Hormatilah sesama manusia agar hidupmu selamat. Hendaklah engkau berlaku jujur. Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia
- 27. Kaedah kesopanan/tata krama/adat adalah kaedah hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kaedah kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kelayakan, kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah sopan santun di tujukan pada sikap lahir perlakuannya yang konkrit demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib atau membuat “sedap” lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriyah (Purbacaraka dan Soekanto, 1978, 26). Sanksi :Pengucilan, cemoohan, celaan
- 28. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Berilah tempat untuk wanita, (orang tua, hamil dsb.) di kendaraan umum seperti Bus. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi masyarakat segolongan tertentu.