20171025 v2 kepala staf tenurial conference v2
Download as PDF, PPTX0 likes98 views
Dokumen ini memberikan ringkasan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Reformasi ini bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017, pemerintah telah menyerahkan hak pengelolaan lahan dan hutan seluas lebih dari 4 juta hektar kepada lebih dari 2
More Related Content
More from Panji Kharisma Jaya (20)
20171025 v2 kepala staf tenurial conference v2
- 1. Arahan Kepala Staf Kepresidenan “Mewujudkan Hak-Hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan di Indonesia” JS LUWANSA, 25 Oktober 2017 KONFERENSI TENURIAL 2017
- 2. 2 Selama masa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat ketimpangan pendapatan secara signifikan terus mengalami penurunan (Sumber: BPS, 2017)
- 3. LANGKAH - LANGKAH PEMERINTAH 3
- 4. • Reforma Agraria adalah proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan • Kebijakan Reforma Agraria dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu TORA dan Perhutanan Sosial “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Tujuan Reforma Agraria UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 Dasar Hukum Apa Itu Reforma Agraria? Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah Menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria 8 RA DAN PS : MENGUBAH FOKUS PERUNTUKAN LAHAN 4
- 5. CAPAIAN REFORMA AGRARIA TAHUN 2017 5 sampai Oktober 2017 sebanyak 3.106.653 Bidang = 695.427,11 ha diterima oleh 1.506.170 KK.
- 6. CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2017 6 1.057.825,01 Hektar diterima oleh 239.342 KK dan 3.879 Unit SK Ijin/Hk/MoU/Kelompok (2460 Kelompok telah difasilitasi pengembangan usaha) 1.057.852,01 HA
- 7. PENYERAHAN PADA PEMBUKAAN KONFERENSI TENURIAL 25 OKTOBER 2017 DI ISTANA NEGARA 7 SK Hutan Adat kepada 9 (Sembilan) Masyarakat Hukum Adat (MHA) seluas ± 3.341,35 Ha untuk ± 3.111 KK. Terdiri dari Masyarakat Adat NO PROVINSI KAB/KOTA DESA NAMA HA NAMA MHA LUAS/HA JML KK NO SK PENDAMPING KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 KalimantanBarat Sekadau TapangSemadak HutanAdatTawang Panyai MHA Tapang Sambas - Tapang Kemayau 40,50 200 SK.1152/Menlhk- PSKL/PKTHA/PSL.0/3/ 2017 DishutProv.Kalbar SK Pencantuman 2 Sulawesi Tengah Sigi Marena HutanAdatMarena MHA Kulawi 756,00 92 SK.1156/Menlhk- PSKL/PKTHA/PSL.0/3/ 2017 dan SK.1154/Menlhk- PSKL/PKTHA/PSL.0/3/ 2017 DishutProv.Sulteng SK.Penetapandan Pencantuman 3 Jambi Bungo BatuKerbau HutanAdatBatu Kerbau MHA DusunBatu Kerbau 323,00 270 SK.5254/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10 /2017 DishutProv.Jambi SK Pencantuman 4 Jambi Bungo BatuKerbau HutanLindungAdat Belukar Panjang MHA DusunBatu Kerbau 326,00 270 SK.5303/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10 /2017 DishutProv.Jambi SK Pencantuman 5 Jambi Bungo SenamatUlu HutanAdatBukit Bujang MHA Dusun SenamatUlu 223,00 261 SK.5255/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10 /2017 DishutProv.Jambi SK Pencantuman 6 KalimantanTimur Kutai Barat JuaqAsa HutanAdatHemaq Beniung MHA Kampung JuaqAsa 48,85 181 SK.4618/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9/ 2017 SK Pencantuman 7 Jambi Bungo BaruPelepat HutanAdatBaru Pelepat MHA DusunBaru Pelepat 821,00 410 - DishutProv.Jambi SK.Penetapandan Pencantuman 8 Jambi Merangin Ngaol HutanAdatBukit PintuKoto MHA DesaNgaol 278,00 397 - DishutProv.Jambi SK Pencantuman 9 Jambi Merangin Merangin HutanAdatRimbo PenghuluDepati GentoRajo MHA DesaPulau Tengah 525,00 1.300 - DishutProv.Jambi SK Pencantuman JUMLAH 3.341 3.111 SK Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 9 (Sembilan) Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) seluas ± 80.228 Ha untuk ± 4.930 KK NO PROVINSI KAB/KOTA DESA LUAS/HA NOSK KK PENDAMPING 1 2 3 4 5 6 7 8 1 SumateraBarat LimaPuluhKota Kurai 1.464 SK.4389/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 420Q-Bar,Penyuluh 2 Riau Pelalawan Segamai 2.270 SK.1012/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2017 260 YayasanMitraInsani 3 Riau Kampar GunungSahilandan SahilangDarussalam 2.942 SK.3887/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 657 MitraInsani 4 Bengkulu BengkuluUtara BatuRajaR 1.000SK.4397/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 289Penyuluh 5 KalimantanBarat KubuRaya TanjungHarapan 17.445 SK.518/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 410 PerkumpulanSampanKalimantan 6 KalimantanBarat KubuRaya BatuAmpar 33.140 SK.515/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 2.731 PerkumpulanSampanKalimantan 7 KalimantanTimur Berau LongAyap 5.640SK.526/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 37Forclime 8 KalimantanTimur Berau PunanSegah 14.791 SK.527/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 25 Forclime 9 SulawesiTengah Banggai Balean 1.536 SK.3204/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 101 LSMMerahPutih JUMLAH 80.228 4930
- 8. HASIL KONFERENSI JANGAN HANYA MENJADI DOKUMEN. 8 Konferensi Tenurial ini dapat memberi rekomendasi terobosan dan inovasi yang perlu dilakukan Pemerintah dan kita bersama untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, misalnya ; a.Model resolusi Konflik Agraria, baik antara masyarakat dengan negara, dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan masyarakat; b.Prosedur tunggal yang sederhana untuk permohonan yang disampaikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah terhadap satu satuan wilayah administrasi kabupaten/provinsi sekaligus; c. Penyamaan pemahaman untuk semua stakeholder mengenai spesifikasi peta dan data Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial; d.Model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang bisa diaktivasi dengan cepat bebasis lokal;
- 9. SELAMAT REMBUK & BER-INOVASI !!
- 10. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia TERIMA KASIH