Agresi Militer Belanda II
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada
tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta.
Penyebabnya adalah :
 Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk
mengingkari perjanjian Renville.
 18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan
bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan
perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat
disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab
dilarang oleh Belanda.
Tujuan Agresi Militer II :
Belanda ingin menujukkan kepada dunia bahwa pemerintah
Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi.
Usaha tentara dalam mempertahankan
kemerdekaan Indonesia
Tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk
menggagalkan tujuan Belanda, yaitu :
 Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Agresi Militer
Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai
(hasil Perundingan Renville).
 Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai, terbukti
dengan sikap menaati hasil Perundingan Renville dan
penghargaan terhadap KTN.
 Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Hal ini
ditunjukkan dengan eksistensi PDRI dan keberhasilan TNI
menguasai Yogyakarta selama enam jam pada Serangan
Umum 1 Maret 1949.
Proses Agresi Militer II
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan
serangan terhadap kota Yogyakarta. Tepatnya pada pukul 05.30
Belanda melakukan aksi pengeboman pangkalan udara
Maguwoharjo (Lapangan Udara Adisucipto) yang dilanjutkan
dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan
akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil
menguasainya. Belanda berhasil menawan presiden Soekarno,
wakil presiden Moh Hatta, Syahrir (penasehat presiden), H. Agus
Salim (Menlu). Sebelum ditawan presiden berhasil mengirimkan
surat pemberian kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Mr.
Syafruddin Prawironegoro untuk membentuk Pemerintahan
Darurat RI (PDRI) di Sumatera.
Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya maka
presiden memerintahkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A
Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan
RI di India. Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta dan TNI
berhasil dipukul mundur hingga ke desa-desa. Belanda
menganggap TNI telah kalah tetapi ternyata TNI dapat tetap
mengumpulkan kekuatan untuk melawan Belanda. Sementara
Belanda menyiarkan kabar ke seluruh dunia bahwa TNI sudah
lemah dan RI sudah tidak ada lagi. Belanda melakukan sensor
pers agar berita tersebut tidak tersiar keluar. Tetapi ternyata dari
radio gerilya Indonesia dapat disiarkan berita perlawanan TNI
hingga ke luar negeri.
Akhirnya setelah 1 bulan dari agresi tersebut TNI mulai
melakukan gerakan menyerang kota-kota. Serangan yang terkenal
adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta
yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, dan berhasil
menduduki kota Yogyakarta.
Hal tersebut membuktikan kepada dunia bahwa TNI masih
ada, mereka masih memiliki kekuatan bahkan mampu menyerang
Belanda. Sehingga Belanda akhirnya mau membicarakan dalam
meja perundingan.
Upaya Indonesia menarik simpati Amerika serikat hingga
akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari
wilayah Indonesia. Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda
untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para
pemimpin Indonesia.Desakan tersebut membuat Belanda
mengakhiri agresi militer II.
Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia
PDRI yang disebut juga
kabinet darurat dibentuk oleh
Mr. Sjafruddin pada tanggal 22
Desember 1948 di Halaban,
Sumatra Barat.
Karena Belanda telah
menangkap tokoh-tokoh RI yaitu
Soekarno, Moh. Hatta, dan
beberapa menteri. Sebelumnya
Soekarno dan Hatta ditawan
mereka mengadakan rapat dan
memberi mandat kepada Mr.
Syafruddin Prawiranegara untuk
membentuk pemerintahan
sementara (PDRI).
Latar belakang terbentuknya PDRI ialah ketika Agresi Militer
berlangsung para pemimpin sempat bersidang dan menghasilkan
3 keputusan penting, yaitu:
 Pemberian kuasa penuh kepada Mr. Sjafruddin untuk
membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
 Maramis, L. N. Palar, dan dr. Sudarsono yang sedang di India
agar membentuk pemerintahan RI di Pengasingan.
 Presiden dan wakil tidak mengungsi dengan kemungkinan
ditawan dan dekat dengan KTN. Tidak lama setelah
Yogyakarta dikuasai Belanda, mereka berulangkali
mengumumkan bahwa RI telah bubar karena para
pemimpinnya sudah menyerah dan ditawan.
Tujuan PDRI di bentuk ialah :
PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan RI dan
berperan sebagai pemerintahan pusat.
PDRI sebagai kunci dalam mengatur informasi, sehingga mata
rantai tidak terputus dari satu daerah ke daerah lain.
Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin
terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda.
Sedang di Indonesia pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa
penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja
perundingan.
Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-
Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu
menghasilkan Perjanjian Roem-Royen.
Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, Jendral
Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin,
mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja
perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung
dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.
Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara
lain KSAU Suryadarma mengajukan peringatan pada pemerintah,
bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang
dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika para pasukan itu ke luar
haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat.
Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin
Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya sehingga M.
Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana
Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat
dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil
Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan
persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.
Dampak PDRI bagi Indonesia
Dampak Positif :
 Pemerintahan Indonesia masih bisa berjalan.
 Seluruh rakyat Indonesia masih dapat terpimpin
 Bangsa Indonesia masih diakui keberadaannya di dunia
internasional.
 Secara hukum pemerintah Indonesia masih sah, karena masih
berlangsung di daerah Indonesia.
Dampak Negatif :
 Kurang jelasnya pemerintahan Indonesia membingungkan para
pejuang untuk bergerak.
 Daerah-daerah Indonesia belum bisa dipimpin dengan baik.
 Indonesia tidak dipimpin oleh presiden melainkan para menteri
 Terjadi dualisme pemerintahan antara Jawa dan Sumatera

Agresi Militer Belanda II dan PDRI

  • 1.
  • 2.
    Agresi Militer BelandaII atau Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Penyebabnya adalah :  Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville.  18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda. Tujuan Agresi Militer II : Belanda ingin menujukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi.
  • 3.
    Usaha tentara dalammempertahankan kemerdekaan Indonesia
  • 4.
    Tindakan perjuangan secaradiplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda, yaitu :  Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Agresi Militer Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai (hasil Perundingan Renville).  Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai, terbukti dengan sikap menaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN.  Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama enam jam pada Serangan Umum 1 Maret 1949.
  • 5.
    Proses Agresi MiliterII Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta. Tepatnya pada pukul 05.30 Belanda melakukan aksi pengeboman pangkalan udara Maguwoharjo (Lapangan Udara Adisucipto) yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya. Belanda berhasil menawan presiden Soekarno, wakil presiden Moh Hatta, Syahrir (penasehat presiden), H. Agus Salim (Menlu). Sebelum ditawan presiden berhasil mengirimkan surat pemberian kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawironegoro untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Sumatera.
  • 6.
    Jika Syarifuddin tidakdapat menjalankan tugasnya maka presiden memerintahkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India. Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta dan TNI berhasil dipukul mundur hingga ke desa-desa. Belanda menganggap TNI telah kalah tetapi ternyata TNI dapat tetap mengumpulkan kekuatan untuk melawan Belanda. Sementara Belanda menyiarkan kabar ke seluruh dunia bahwa TNI sudah lemah dan RI sudah tidak ada lagi. Belanda melakukan sensor pers agar berita tersebut tidak tersiar keluar. Tetapi ternyata dari radio gerilya Indonesia dapat disiarkan berita perlawanan TNI hingga ke luar negeri. Akhirnya setelah 1 bulan dari agresi tersebut TNI mulai melakukan gerakan menyerang kota-kota. Serangan yang terkenal adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, dan berhasil menduduki kota Yogyakarta.
  • 7.
    Hal tersebut membuktikankepada dunia bahwa TNI masih ada, mereka masih memiliki kekuatan bahkan mampu menyerang Belanda. Sehingga Belanda akhirnya mau membicarakan dalam meja perundingan. Upaya Indonesia menarik simpati Amerika serikat hingga akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia. Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia.Desakan tersebut membuat Belanda mengakhiri agresi militer II.
  • 8.
  • 9.
    PDRI yang disebutjuga kabinet darurat dibentuk oleh Mr. Sjafruddin pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatra Barat. Karena Belanda telah menangkap tokoh-tokoh RI yaitu Soekarno, Moh. Hatta, dan beberapa menteri. Sebelumnya Soekarno dan Hatta ditawan mereka mengadakan rapat dan memberi mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara (PDRI).
  • 10.
    Latar belakang terbentuknyaPDRI ialah ketika Agresi Militer berlangsung para pemimpin sempat bersidang dan menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu:  Pemberian kuasa penuh kepada Mr. Sjafruddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).  Maramis, L. N. Palar, dan dr. Sudarsono yang sedang di India agar membentuk pemerintahan RI di Pengasingan.  Presiden dan wakil tidak mengungsi dengan kemungkinan ditawan dan dekat dengan KTN. Tidak lama setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, mereka berulangkali mengumumkan bahwa RI telah bubar karena para pemimpinnya sudah menyerah dan ditawan.
  • 11.
    Tujuan PDRI dibentuk ialah : PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan RI dan berperan sebagai pemerintahan pusat. PDRI sebagai kunci dalam mengatur informasi, sehingga mata rantai tidak terputus dari satu daerah ke daerah lain. Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan. Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno- Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen.
  • 12.
    Hal ini membuatpara tokoh PDRI tidak senang, Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen. Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Suryadarma mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika para pasukan itu ke luar haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat. Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya sehingga M. Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.
  • 13.
    Dampak PDRI bagiIndonesia Dampak Positif :  Pemerintahan Indonesia masih bisa berjalan.  Seluruh rakyat Indonesia masih dapat terpimpin  Bangsa Indonesia masih diakui keberadaannya di dunia internasional.  Secara hukum pemerintah Indonesia masih sah, karena masih berlangsung di daerah Indonesia. Dampak Negatif :  Kurang jelasnya pemerintahan Indonesia membingungkan para pejuang untuk bergerak.  Daerah-daerah Indonesia belum bisa dipimpin dengan baik.  Indonesia tidak dipimpin oleh presiden melainkan para menteri  Terjadi dualisme pemerintahan antara Jawa dan Sumatera