Amdal ppt

Amdal ppt

• 1.
  Amdal
• 3.
  Analisis Mengenai DampakLingkungan • Setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap LH wajib memiliki Amdal • Kriteria dampak penting: – Jumlah penduduk yg berpotensi terdampak – Luas wilayah potensi penyebaran dampak – Potensi intensitas dan lamanya dampak – Jumlah komponen LH yg berpotensi terdampak – Sifat kumulatif dampak – Berbalik atau tidakberbaliknya dampak – Kriteria lain sesuai perkembangan iptek
• 4.
  AMDAL Saran, pendapatdan Tanggapan dari: •PENGUMUMAN • KONSULTASI PUBLIK DAMPAK POTENSIAL A DAMPAK POTENSIAL B DAMPAK POTENSIAL C DAMPAK POTENSIAL D DAMPAK POTENSIAL E DAMPAK POTENSIAL F DAMPAK PENTING HIPOTETIK 1 DAMPAK PENTING HIPOTETIK 2 DAMPAK PENTING HIPOTETIK 3 P - P + TP + IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL Surat Persetujuan KA Surat Kelayakan Lingkungan PELINGKUPAN ANALISIS KOMPONEN KEGIATAN KOMPONEN LINGKUNGAN Dokumen KERANGKA ACUAN (KA) Dokumen ANALISIS AMPAK LINGKUNGAN (ANDAL) Dokumen RKL-RPL PRAKIRAAN= Besaran & sifat penting dampak untuk setiap DPH EVALUASI = telaahan thdp keterkaitan & interaksi seluruh DPH  karekteristik dampak lingkungan • Dampak Penting • Dampak lingkungan lainnya Analisis atas Kegiatan di Sekitar
• 5.
  Kriteria Wajib Amdal • Pengubahan bentuk lahan dan bentang-alam • Eksploitasi SDA terbarukan dan tak-terbarukan • Berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta pemborosan dan kemerosotan SDA • Dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosbud • Mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan cagar budaya • Introduksi jenis tumbuhan, hewan dan jazad renik • Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati • Mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara • Penerapan teknologi yang berpotensi besar untuk mempengaruhi LH
• 6.
  T1 T2 T2nT3
• 7.
  7 Sesuai PermenLH No.08/2006 (hal 11) Diskripsi Rencana Kegiatan Rona Lingkung-an Hidup Dampak Potensial Dampak Penting Hipotetik Prioritas Dampak Penting Hipotetik METODE: a.l. Interaksi Kelompok (rapat, lokakarya, brainstorming), Analisis Isi, Daftar uji, Ad hoc, Matrik, Bagan alir, Kajian Pustaka, Pelapisan (Overlay), Survey Lapangan, METODE: a.l. Interaksi Kelompok METODE: a.l. Interaksi Kelompok dengan mempertimbangkan kebijakan/ peraturan pemerintah, standard/baku mutu dan/atau konsep saintifik yang akan digunakan Saran dan Tanggapan dari Masyarakat Diskripsi Kegiatan Lain di sekitar Sosialisasi Rencana Kegiatan dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat
• 8.
  Isi Dokumen Amdal • Kajian dampak rencana usaha/kegiatan • Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi • Saran dan masukan dari masyarakat • Prakiraan besarnya dampak • Evaluasi dampak secara holistik untuk penentuan kelayakan LH dari rencana usaha/kegiatan • RKL-RPL Dokumen Amdal dijadikan dasar penetapan keputusan kelayakan LH
• 9.
  Keterlibatan Masyarakat •Dokumen Amdal disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat • Pelibatan dilakukan melalui pemberian informasi yang lengkap, transparan dan sebelum kegiatan dijalankan • Masyarakat meliputi: – Mereka yang berpotensi terkena dampak – Mereka yang berpotensi terpengaruh atas keputusan dalam proses Amdal – Pemerhati lingkungan
• 10.
  Komisi Penilai Amdal • Komisi Penilai Amdal dibentuk Menteri, gubernur, bupati/walikota • Komisi wajib memiliki lisensi penilai Amdal • Komisi terdiri dari wakil unsur LH, instansi teknis terkait, pakar bidang terkait, wakil masyarakat, organisasi LH • Komisi dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari pakar independen • Komisi dibantu juga oleh Sekretariat • Hasil penilaian oleh Komisi dijadikan dasar bagi penetapan kelayakan rencana usaha/kegiatan
• 11.
  UKL - UPL • Semua rencana usaha/kegiatan yang tidak wajib Amdal diwajibkan memiliki UKL-UPL • Daftar wajib UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota • Usaha/kegiatan mikro/kecil membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LH
• 12.
  Izin Lingkungan •Setiap usaha wajib Amdal/UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (IL) • Didasarkan pada Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL • Wajib mencantumkan persyaratan dalam SKKLH atau Rekomendasi UKL-UPL • Dapat dibatalkan jika cacat hukum, ada kekeliruan, penyalahgunaan atau pemalsuan • Dapat dibatalkan jika pemrakarsa tidak melaksanakan kewajiban dalam dokumen
• 13.
  Audit Lingkungan •Menteri mewajibkan audit LH kepada – Usaha/kegiatan yg mempunyai risiko tinggi terhadap LH – Penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak menaati peraturan perundangan LH • Penanggungjawab usaha/kegiatan wajib melaksanakan audit LH • Apabila tidak dilaksanakan, Menteri dapat menugasi pihak ketiga independen untuk melakukan audit atas beban biaya penanggungjawab usaha/kegiatan • Audit dilakukan oleh auditor yang mempunyai