Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana

Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana

• 1.
  PENAFSIRAN DALAMPENAFSIRAN DALAM HUKUMPIDANAHUKUM PIDANA
• 2.
  PENAFSIRAN AUTENTIKPENAFSIRAN AUTENTIK DISEBUT JUGA PENAFSIRAN RESMIDISEBUT JUGA PENAFSIRAN RESMI DARI PEMBENTUK UNDANG-UNDANGDARI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG  MERUPAKAN PENGERTIAN ATAUMERUPAKAN PENGERTIAN ATAU PERLUASAN ARTI YANG DIBERIKANPERLUASAN ARTI YANG DIBERIKAN OLEH PEMBENTUK UUOLEH PEMBENTUK UU  EX. PENGERTIAN MALAM DALAMEX. PENGERTIAN MALAM DALAM PASAL 98 KUHP, TERNAK DALAMPASAL 98 KUHP, TERNAK DALAM PASAL 101 KUHPPASAL 101 KUHP
• 3.
  PENAFSIRAN HISTORISPENAFSIRAN HISTORIS MENAFSIRKAN SUATU NORMA ATAUMENAFSIRKAN SUATU NORMA ATAU BAGIAN/UNSUR NORMA DALAM SUATUBAGIAN/UNSUR NORMA DALAM SUATU PER-UU YANG DIDASARKAN PADAPER-UU YANG DIDASARKAN PADA SEJARAH KETIKA UU ITU DISUSUN,SEJARAH KETIKA UU ITU DISUSUN, DIBICARAKAN DI BADAN PEMBUAT UUDIBICARAKAN DI BADAN PEMBUAT UU  DITEMUKAN DALAM RUU, MVT/MEMORIEDITEMUKAN DALAM RUU, MVT/MEMORIE VAN TOELICHTING (MEMORIVAN TOELICHTING (MEMORI PENJELASAN UU), MEMORIE VANPENJELASAN UU), MEMORIE VAN ANTWOORD (MEMORI JAWABAN DARIANTWOORD (MEMORI JAWABAN DARI PEMERINTAH ATAU PARLEMEN ATASPEMERINTAH ATAU PARLEMEN ATAS SUATU RUU)SUATU RUU)
• 4.
  PENAFSIRAN SISTEMATISPENAFSIRAN SISTEMATIS MENAFSIRKAN SUATU RUMUSAN NORMAMENAFSIRKAN SUATU RUMUSAN NORMA HUKUM DENGAN CARA MELIHATHUKUM DENGAN CARA MELIHAT HUBUNGAN ANTARA BAGIAN ATAUHUBUNGAN ANTARA BAGIAN ATAU RUMUSAN YANG SATU DENGAN BAGIANRUMUSAN YANG SATU DENGAN BAGIAN ATAU RUMUSAN YANG LAINNYA DARI UUATAU RUMUSAN YANG LAINNYA DARI UU TERSEBUTTERSEBUT  EX. PENGERTIAN psl 347EX. PENGERTIAN psl 347 “MENGUGURKAN KANDUNGAN” HARUS“MENGUGURKAN KANDUNGAN” HARUS JANIN YANG MASIH HIDUP, KRN DIHUBJANIN YANG MASIH HIDUP, KRN DIHUB DENGAN JUDUL BAB XIX TTGDENGAN JUDUL BAB XIX TTG KEJAHATAN TERHADAP NYAWA, DIMANAKEJAHATAN TERHADAP NYAWA, DIMANA PSL 347 ADALAH BAGIAN DARI BAB XIXPSL 347 ADALAH BAGIAN DARI BAB XIX
• 5.
  PENAFSIRAN LOGISPENAFSIRAN LOGIS MENAFSIRKAN DENGAN CARAMENAFSIRKAN DENGAN CARA MENCARI MAKSUD SEBENARNYAMENCARI MAKSUD SEBENARNYA DARI DIBENTUKNYA SUATU RUMUSANDARI DIBENTUKNYA SUATU RUMUSAN DALAM UU DENGANDALAM UU DENGAN MENGHUBUNGKANNYA DENGANMENGHUBUNGKANNYA DENGAN RUMUSAN LAIN DARI UU LAIN YANGRUMUSAN LAIN DARI UU LAIN YANG MASIH ADA SANGKUT PAUTNYAMASIH ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN UU ITUDENGAN UU ITU
• 6.
  PENAFSIRAN GRAMATIKALPENAFSIRAN GRAMATIKAL PENAFSIRAN SUATU NORMA ATAUPENAFSIRAN SUATU NORMA ATAU BAGIAN/UNSUR NORMA MENURUT ATAU DASARBAGIAN/UNSUR NORMA MENURUT ATAU DASAR BAHASA SEHARI-HARI YANG DIGUNAKANBAHASA SEHARI-HARI YANG DIGUNAKAN MASYARAKAT BERSANGKUTANMASYARAKAT BERSANGKUTAN  EX. PUTUSAN PT MEDAN TANGGAL 8-8-1983 NO.EX. PUTUSAN PT MEDAN TANGGAL 8-8-1983 NO. 144/PID/PT MEDAN, MEMBERIKAN ARTI “144/PID/PT MEDAN, MEMBERIKAN ARTI “BONDA”BONDA” (BAHASA BATAK) DARI UNSUR BENDA DALAM(BAHASA BATAK) DARI UNSUR BENDA DALAM PENIPUAN ADALAH JUGA TERMASUK “ALATPENIPUAN ADALAH JUGA TERMASUK “ALAT KELAMIN WANITA”KELAMIN WANITA”  PERTIMBANGAN PT MEDAN :PERTIMBANGAN PT MEDAN : “BAHWA WALAUPUN“BAHWA WALAUPUN BERLEBIHAN, KHUSUS DAN TERUTAMA DALAMBERLEBIHAN, KHUSUS DAN TERUTAMA DALAM PERKARA INI TENTANG ISTILAH BARANG, DALAMPERKARA INI TENTANG ISTILAH BARANG, DALAM BAHASA TERDAKWA DAN SAKSI (TAPANULI) DIKENALBAHASA TERDAKWA DAN SAKSI (TAPANULI) DIKENAL ISTILAH “BONDA” YANG TIDAK LAIN DARIPADA BARANGISTILAH “BONDA” YANG TIDAK LAIN DARIPADA BARANG YANG DIARTIKANNYA KEMALUAN, SEHINGGA BILAYANG DIARTIKANNYA KEMALUAN, SEHINGGA BILA SAKSI KORBAN MENYERAHKAN KEHORMATANNYASAKSI KORBAN MENYERAHKAN KEHORMATANNYA KEPADA TERDAKWA SAMALAH DENGANKEPADA TERDAKWA SAMALAH DENGAN MENYERAHKAN BENDA/BARANGMENYERAHKAN BENDA/BARANG ““
• 7.
  PENAFSIRAN TELEOLOGISPENAFSIRAN TELEOLOGIS PENAFSIRAN SUATU NORMA ATAUPENAFSIRAN SUATU NORMA ATAU BAGIAN/UNSUR NORMA DALAM UUBAGIAN/UNSUR NORMA DALAM UU BERDASARKAN MAKSUD PEMBUAT UUBERDASARKAN MAKSUD PEMBUAT UU DALAM MERUMUSKAN NORMA TERSEBUTDALAM MERUMUSKAN NORMA TERSEBUT  EX. UU NO. 11/PNPS/1963 TENTANGEX. UU NO. 11/PNPS/1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSIPEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI DIDASARKAN MAKSUD PEMBENTUK UUDIDASARKAN MAKSUD PEMBENTUK UU UNTUK MEMBERANTAS UPAYA-UPAYAUNTUK MEMBERANTAS UPAYA-UPAYA YANG MENGGANGGU KESTABILANYANG MENGGANGGU KESTABILAN KEKUASAAN PEMERINTAHKEKUASAAN PEMERINTAH
• 8.
  PENAFSIRAN ANALOGISPENAFSIRAN ANALOGIS PENAFSIRAN SUATU NORMA ATAUPENAFSIRAN SUATU NORMA ATAU BAGIAN/UNSUR NORMA DENGAN CARABAGIAN/UNSUR NORMA DENGAN CARA MEMPERLUAS BERLAKUNYA SUATUMEMPERLUAS BERLAKUNYA SUATU NORMA DENGAN MENGABSTRAKSIKANNORMA DENGAN MENGABSTRAKSIKAN RASIO KETENTUAN ITU SEDEMIKIAN RUPARASIO KETENTUAN ITU SEDEMIKIAN RUPA LUASNYA PADA SUATU KEJADIANLUASNYA PADA SUATU KEJADIAN KONKRET TERTENTU YANGKONKRET TERTENTU YANG SESUNGGUHNYA TIDAK TERMASUKSESUNGGUHNYA TIDAK TERMASUK DALAM ISI DAN PENGERTIAN NORMA ITUDALAM ISI DAN PENGERTIAN NORMA ITU  EX. PASAL 388 AYAT (1) KUHP, BERLAKUEX. PASAL 388 AYAT (1) KUHP, BERLAKU JUGA PADA ANGKATAN UDARA KARENAJUGA PADA ANGKATAN UDARA KARENA FUNGSI DAN PERANANNYA JUGA DALAMFUNGSI DAN PERANANNYA JUGA DALAM USAHA MELINDUNGI KESELAMATAN DANUSAHA MELINDUNGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGARAKEAMANAN NEGARA
• 9.
  PENAFSIRAN EKSTENSIFPENAFSIRAN EKSTENSIF PENAFSIRAN SUATU NORMA ATAUPENAFSIRAN SUATU NORMA ATAU BAGIAN/UNSUR NORMA DENGAN CARABAGIAN/UNSUR NORMA DENGAN CARA MEMPERLUAS BERLAKUNYA SUATUMEMPERLUAS BERLAKUNYA SUATU NORMA DENGAN MENGABSTRAKSIKANNORMA DENGAN MENGABSTRAKSIKAN RASIO KETENTUAN MENURUTRASIO KETENTUAN MENURUT KEADAAN SEKARANG DENGAN TETAPKEADAAN SEKARANG DENGAN TETAP BERPIJAK PADA PENGERTIAN NORMABERPIJAK PADA PENGERTIAN NORMA ITUITU  EX.EX. DALAM HR BELANDA THN 1921, BENDA DALAM PSL 362 KUHP SELAIN BENDA NYATA ADA BENDA TIDAK NYATA (ALIRAN LISTRIK). SEHINGGA MENGALIRKAN ALIRAN
• 10.
  PENAFSIRAN A CONTRARIOPENAFSIRANA CONTRARIO  PENAFSIRAN DENGAN CARAPENAFSIRAN DENGAN CARA MEMPERSEMPIT BERLAKUNYAMEMPERSEMPIT BERLAKUNYA NORMA UU, KEBALIKAN PENAFSIRANNORMA UU, KEBALIKAN PENAFSIRAN ANALOGI DAN EKSTENSIFANALOGI DAN EKSTENSIF  JIKA BEBERAPA HAL YANG DIATURJIKA BEBERAPA HAL YANG DIATUR TEGAS DALAM UU, TETAPI TERDAPATTEGAS DALAM UU, TETAPI TERDAPAT PULA HAL-HAL YANG SANDARANPULA HAL-HAL YANG SANDARAN MAUPUN SIFATNYA SAMA TIDAKMAUPUN SIFATNYA SAMA TIDAK DIATUR TEGAS OLEH UUDIATUR TEGAS OLEH UU