Corporate Governance & Potensi Konflik OJK

Corporate Governance & Potensi Konflik OJK

• 1.
  1 Corporate Governance danPotensi Konflik Internal Otoritas Jasa Keuangan PERDANA WAHYU SANTOSA Program Magister Manajemen Universitas YARSI Komisaris PT Kertas Padalarang (Peruri Group) SUWINTO JOHAN Presiden Direktur PT TIFA Finance, Tbk embentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk memperbaiki kualitas pengaturan, pengawasan dan penindakan terhadap perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (INKB). Sebelumnya fungsi-fungsi tersebut dipegang oleh bank sentral BI dan Bapepam-LK Kemenkeu yang kerap bermasalah, baik secara teknis maupun substansial. Sejauh ini tercatat, bahwa kolapsnya puluhan bank akibat krisis moneter 1998 berikut dana penalangan BLBI yang koruptif sehingga merugikan keuangan negara hingga kini. Selain itu, beberapa kasus terbaru seperti skandal Bank Century dan bangkrutnya Bank IFI semakin menunjukkan kelemahan pengawasan BI. Beberapa kasus di pasar modal juga kerap terjadi yang merugikan nasabah dan negara seperti yang terbaru adalah Sarijaya Securities dan lainnya. Beberapa kasus juga terjadi pada unit usaha keuangan syariah seperti bobolnya Bank Syariah Mandiri dan investasi bodong Golden Trader Investasi Syariah (GTIS). Pengalaman empirik masa lalu menunjukkan, misalnya kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas, yang produknya diam-diam dipasarkan oleh Bank Century yang memicu skandal politik itu. Hakikatnya, produk Antaboga tersebut merupakan instrumen pasar modal namun baik BI maupun Bapepam-LK tidak mengetahuinya “pelanggaran” tersebut. Hingga akhirnya kasus tersebut menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan politik yang serius dan menguras dana, konsentrasi dan tenaga secara sia-sia. Kasus-kaus kejahatan finansial tersebut menunjukkan kepada publik bahwa selain pengawasan yang lemah dan koruptif dari BI dan Bapepam-LK, juga tidak adanya koordinasi yang baik antara dua lembaga tersebut selama ini. Sistem Pengendalian Otoritas Jasa Keuangan UU OJK disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2011, setelah mengalami penundaan selama beberapa bulan. Sepanjang penyusunan dan pengesahan UU OJK selalu mendapat resistensi yang kuat dari BI. Hal itu dapat dipahami karena BI akan khawatir kehilangan kewenangan melakukan pengawasan perbankan dari sisi mikroprudensial. Amanat Undang-Undang OJK bertujuan untuk P
• 2.
  2 membentuk sebuah lembagaindependen dan transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, bebas dari intervensi pihak lain baik bisnis mupun politik. Tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengaturan, pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Dengan demikian BI akan lebih fokus pada kebijakan makromoneter dan makroprudential. Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh sebuah Dewan Komisioner (bersifat kolegial) yang terdiri dari 9 orang yakni 2 anggota dari ex officio Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, 3 orang Kepala Eksekutif untuk masing-masing bidang dan 4 orang berasal dari masyarakat. Untuk anggota berasal dari masyarakat diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden RI untuk selanjutnya ditetapkan dan dikonfirmasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa berakhir jabatannya kecuali meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap melaksanakan tugas, tidak menjalankan tugasnya dan hal-hal lainnya. Gambar 1. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (2013) Fungsi Dewan Komisioner adalah menetapkan kebijakan umum mengenai tugas Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan peraturan dan keputuasan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Dewan Komisioner memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan pelaksanaan
• 3.
  3 Undang-Undang, menetapkan peraturanmengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap para pihak yang menjalankan kegiatan jasa keuangan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi peraturan perundang-undangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastrutur dan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan memiliki masing-masing seorang Kepala Eksekutif yang membidangi perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Tugas masing-masing Kepala Eksekutif adalah memimpin tugas pengawasan di bidang masing-masing sesuai kewenangan yang dimilikinya. Otoritas Jasa Keuangan akan melaporkan kegiatan opersional kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden RI atas hasil audit Kantor Akuntan Publik dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Gambar 2. Lingkup Tugas dan Kewenangan OJK Anggaran operasional OJK, secara teknis akan diambil dari iuran pelaku industri jasa keuangan itu sendiri termasuk iuran profesi keuangan. Sebagian elemen publik keberatan dengan konsep iuran ini karena menganggap OJK memasuki wilayah keuangan liberal. Hal ini perlu diwaspadai secara ekstra karena rawan unsur subjektivitas-politis. Beberapa pelaku jasa keuangan besar (big players) dapat memanfaatkan konsep iuran anggota ini untuk meningkatkan “daya tawar”nya terhadap OJK sehingga dapat mengatur kewenangan OJK untuk kepentingan bisnis- politik mereka. OJK dalam posisi berhadapan dengan pemain besar maka fungsi dan kewenangannya berpotensi “dilemahkan”, apalagi jika mereka membentuk kartel keuangan terutama dari industri perbankan dan pasar modal. Selain itu, intervensi kepentingan ekonomi-politik dari pejabat-parpol/DPR terhadap OJK diprediksi akan semakin tinggi. Maka tidaklah mengherankan jika banyak pendapat menganggap OJK adalah lembaga “super body” yang sangat luas kewenangannya dengan pengelolaan dana super besar yaitu di atas Rp12.000 triliun. Sebagai perbandingan, APBN RI 2013 “hanya” sebesar Rp1.600 triliun. Dengan demikian, maka sistem pengendalian dan pengawasan manajemen OJK dan proses
• 4.
  4 pengambilan keputusan strategiknyaharus benar-benar memenuhi unsur-unsur good corporate governance berstandar tinggi. Dengan adanya OJK, maka fungsi dan kewenangan pengaturan, pengawasan dan penindakan dilakukan melalui satu badan tunggal ini yang menaungi semua pelaku industri keuangan baik perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank lainnya. Diharapkan dengan terbentuknya OJK maka pengawasan akan lebih terpadu, efisien, efektif dan tentu saja independen sehingga diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat-nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Jejaring Industri Keuangan Pelaku industri keuangan, domestik maupun internasional, pada umumnya memiliki keterkaitan yang sangat erat satu dengan lainnya (correlated), sehingga berpotensi mengalami efek cotagion atau interdependence, sebagaimana beberapa krisis ekonomi-keuangan global (meltdown) seperti 1928, 1998 dan 2008 lalu. Istilah contagion merupakan efek structural break dalam mekanisme linear atas sebuah financial shock yang terjadi pada suatu negara. Sedangkan interdependensi lebih dimaknai sebagai pengaruh antar pasar finansial terhadap pasar finansial lainnya yang saling terkait pada masa normal (Corsetti, Pericoli, Sbacia 2005). Sumber: www.kontan.co.id (2011) Gambar 3. Keterkaitan Industri Keuangan Indonesia
• 5.
  5 Contagion merupakan fenomenapasar finansial global yang mengarah pada financial panics herding yang mengandung efek domino akibat berubahnya ekspektasi investor di seluruh dunia sehingga menimbulkan kerusakan berat terhadap likuiditas pasar. Pada umumnya industri keuangan menganut prinsip “too big too fall”, sehingga pemerintah harus siap melakukan bail out terhadap dampak krisis industri keuangan di hampir semua negara. Oleh karena itu, OJK harus benar- benar waspada terhadap efek contagion maupun interdependensi. Untuk meredam impak negatif krisis khususnya contagion tersebut maka sudah seharusnya OJK memiliki semacam protokol manajemen krisis berbasis konsep stabilisasi sistem keuangan nasional. Namun hal tersebut belum kita miliki karena pihak DPR dan pemerintah tampaknya belum sepakat dengan makna kata “krisis” itu sendiri. Semua pelaku industri keuangan menempatkan portofolio dananya di perbankan dan pasar modal. Perbankan menjadi sumber penempatan dana yang paling aman selain pada surat utang negara (SUN). Dana perusahaan yang tercatat (emiten) di pasar modal dan dana masyarakat yang ada di sekuritas juga disimpan di perbankan. Lembaga pembiayaan (multifinance) dan institusi pengadaian meminjam dana dari perbankan dan mencari modal di pasar modal, untuk disalurkan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi mengalang dana dari masyarakat (premi) selanjutnya diinvestasikan melalui berbagai portofolio instrumen keuangan di pasar modal dan sebagian disimpan di perbankan juga. Sehingga perbankan dan pasar modal menjadi tempat penyimpanan atau investasi sekaligus sumber pendanaan (modal) bagi industri keuangan lainnya. Perbankan juga memiliki investasi pada lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan dana pensiun atas simpanan pensiun pegawainya dan juga memiliki Bank Syariah yang menjalankan usaha pengadaian juga. Keterkaitan antara perbankan dan pasar modal dengan pelaku industri keuangan lainnya memiliki hubungan yang sangat erat. Selain itu perbankan juga menawarkan produk investasi lainnya kepada nasabahnya seperti investasi pada obligasi perusahaan pembiayaan atau pegadaian yang diurus oleh manager investasi pasar modal dengan dikombinasikan dengan produk asuransi perlindungan jiwa jangka panjang. Masalah Internal dan Implikasinya Ditinjau segi agency theory, Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif OJK memiliki potensi konflik. Industri yang diawasi merupakan industri yang sangat terdiversifikasi, sehingga sangat tidak mungkin seorang kepala eksekutif memiliki pengalaman dan kompetensi di industri lainnya. Dengan kata lain kepala eksekutif merupakan jabatan spesialis dengan keterampilan profesional khusus. Selain itu, antara ex-officio Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan juga memiliki perbedaan pandangan yang mendasar. Sedangkan anggota lainnya, yaitu sebanyak 4 orang juga belum tentu memiliki pengetahuan spesifik dan rinci terhadap semua industri keuangan yang diawasi.
• 6.
  6 Kepala Eksekutif OJKdengan masing-masing industri keuangan juga memiliki konflik kepentingan (conflict of interest). Masing-masing kepala eksekutif tentu akan membela kepentingan masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Egosentrik masing-masing bidang akan mengkristal. Kompleksitas dalam industri keuangan dan pasar finansial ini mengakibatkan ketidakmampuan seorang memiliki kemampuan yang mendalam terhadap keseluruhan informasi pada industri lainnya. Industri keuangan dengan Industri keuangan lainnya juga memiliki potensi konflik. Masing-masing industri memiliki kepentingan pada industri masing- masing. Salah contoh permintaan lembaga pembiayaan untuk diperbolehkan mengambil simpanan langsung dari masyarakat seperti di India. Hal tersebut akan memiliki kepentingan konflik dengan perbankan. Perbankan konvensional yang memiliki unit usaha keuangan syariah atau anak perusahaan Bank Syariah juga akan mengalami konflik dengan perusahaan Pegadaian. Pada saat ini, banyak Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah juga menjalankan usaha gadai, sebagaimana dilakukan oleh Pegadaian. Industri pembiayaan juga menuntut akan premi asuransi kendaraan yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang dianggap terlalu mahal akibat ketidakefisiensian perusahaan asuransi dalam menjalankan investasinya. Friksi Internal OJK dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam struktur organisasi OJK, sistem dewan komisioner lebih cenderung menganut sistem pengawasan struktur oganisasi perusahaan di Negara-negara Commonwealth. Dimana pelaksana juga merupakan bagian daripada pengawasan. Tiga Kepala Eksekutif menduduki posisi sebagai anggota dewan komisioner dengan didampingi oleh 4 anggota independen dan 2 anggota Bank Indonesia/Kementerian Keuangan. Proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada keputusan suara terbanyak, dimana keputusan bisa diambil tanpa wajib mendapatkan dukungan dari kepala eksekutif sebagai pengawas yang paling bertanggungjawab pada industri tertentu. Dengan perangkapan jabatan ini, juga menimbulkan potensi isu dalam kecepatan pengambilan keputusan sebagai antisipasi terhadap sebuah krisis yang memungkin terjadi, terutama jika keputusan tersebut berpotensi merugikan salah satu industri. Dalam hal ini OJK seharusnya berusaha menerapkan sistem manajemen isu dan krisis yang lebih berimbang agar diperoleh win-win solution bagi semua industri. Dilihat dari segi kompleksitas dan struktur bisnis, OJK bisa disamakan dengan sebuah lembaga keuangan universal yang memiliki unit usaha di bidang perbankan, asuransi, sekuritas, manajer investasi, pembiayaan, pegadaian, dan lainnya. Beberapa pertanyaan yang terus membayangi adalah: “Apakah memungkinkan jika lembaga sebesar dan sepenting itu, pengambilan keputusannya bisa diambil melalui suara terbanyak?” dan “bagaimana jika ada yang tidak setuju, apakah dia harus ikut bertanggungjawab?” ---000---