Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud
Download as PPTX, PDF1 like3,416 views
Dokumen ini membahas tentang etika dan disiplin profesi kedokteran serta upaya pencegahan fraud dalam praktik kedokteran sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan. Berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika serta sanksi yang mungkin diterima oleh dokter dijelaskan, termasuk konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Selain itu, disoroti pula hubungan antara dokter dan pasien serta pentingnya memenuhi standar etika dalam pelayanan kesehatan.
More Related Content
Similar to Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud (20)
More from Imelda Wijaya (20)
Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud
- 1. ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN UPAYA PENCEGAHAN FRAUD RIKA SUSANTI
- 2. Fraud Permenkes no 36 tahun 2015 • Peserta JKN • Petugas BPJS • Pemberi pelayanan kesehatan • Penyedia obat/alat kesehatan Untuk mendapat keuntungan
- 3. Fraud permenkes no 36 tahun 2015 (FKTP) • Memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai aturan • Memanipulasi klaim • Menerima komisi atas rujukan ke FKTL • Menarik biaya tambahan • Merujuk pasien (tdk sesuai aturan) untuk mendapat keuntungan
- 4. Fraud permenkes no 36 2015 (FKTL) • Upcoding • Cloning (menjiplak klaim dari pasien lain) • Klaim palsu (phantom billing) • Penggelembungan tagihan obat/alkes • Pemecahan episode pelayanan • Rujukan semu • Tagihan berulang • Tidak melakukan visitasi yg seharusnya • Menyimpang terhadap standar • Memperpanjang masa perawatan • Admisi berulang • Meminta cost sharing • Rujukan untuk memperoleh keuntungan • Tidak melakukan prosedur yg seharusnya • Membatalkan tindakan yg wajib dilakukan • Menambah panjang waktu penggunaan ventilator • Melakukan hal yang tidak perlu
- 5. permenkes no 36/ 2015 Pasal 10 Untuk menghindari fraud di FKTP semua SDM bekerja sesuai etika, standar profesi dan standar pelayanan
- 6. PROFESI KEDOKTERAN • SUMPAH HIPOKRATES : • LARANGAN-LARANGAN • KEWAJIBAN-KEWAJIBAN (Hindari perbuatan amoral / non standar) • UTAMAKAN • KEBEBASAN PROFESI • RAHASIA KEDOKTERAN • ETIKA KEDOKTERAN
- 7. NORMA DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN DISIPLIN HUKUMETIKA ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN ATURAN HUKUM KEDOKTERAN ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN(KODEKI)
- 8. Praktek kedokteran • Aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum • Sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika
- 10. PERSIDANGAN TUNTUTAN DOKTER • Pelanggaran etik : MKEK • Pelanggaran disiplin : MKDI • Tuntutan pidana : Pengadilan • Tuntutan perdata : Pengadilan Terpisah dan berjalan sendiri – sendiri Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya.
- 11. pasal 66 ayat 3 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pengaduan dan keputusan MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan
- 12. Pidana Perdata Administratif Posisi Kasus Hukum Dr Hk Prof.Medik disiplinHk Tort Etika Civil injury/wrong affecting private citizen Not based upon a breach of contract KUHP : 267 ayat (1), (2) 268, 347 ayat (1), 348, 349 359, 360 dan 361. 1365, 1366, 1367 KUHPer Perbuatan Melawan Hukum 4 kewajiban Dr UU Pradok dkk Permenkes,Perkonsil Per IDI D1+2+3+4 Prof. Agus Purwadianto,
- 13. dr MKEK TKM-KB/ DPM BAWAS RS TIM ANTI FRAUD MKDKI “Peradilan Pers” BPSK-Kesehatan Komite Etik/Medik RS setempat PN Pidana PN Perdata “Risiko DR Diadili/diperiksa” ERA JKN MAKERSI Ps 66 (3) TETAP BERLAKU Merasa dirugikan Adverse event = malpractice “sisa langgar etis” MKDKI PS 55 PS 68 DIR RS : PS 80 PIDANA MAJELIS2 TSB MAMPU ANALISIS KASUS ETIKOLEGAL? Estetik klien = KONSUMEN Ps 29 UU KES: MEDIASI DULU Prof. Agus Purwadianto,
- 14. DOKTER DAN PASIEN (terutama diatur oleh Hk Perdata) • HUBUNGAN FIDUCIARY (BERDASAR NILAI-NILAI KEUTAMAAN : Etika dan Sumpah Dokter) • SELAIN HUBUNGAN FIDUCIARY, TERJADI PULA HUBUNGAN HUKUM DI ANTARA KEDUANYA : • IUS DELICTUM (AKIBAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN) • IUS CONTRACTUM (AKIBAT HUBUNGAN KONTRAKTUAL - inspanningsverbintennis) TIMBUL HAK & KEWAJIBAN BAGI DOKTER DAN BAGI PASIEN (dibahas dalam Hk Kedokteran)
- 15. Kasus etikolegal • “pemlintiran D/ • mendalilkan “YANG TERSERING” : amandel, usus buntu, TB anak, katarak, dll • Supply induced demand • Cenderung intervensif alkes baru dll • “menakut-nakuti” pasien = “komunikasi EFEKTIF ???” segera “infus” pd IGD • “Device driven” (tanpa indikasi) – • Komisi stent, pen, MRI, USG, rapid test dll • Simplifikasi prosedur : langsung tindakan dll
- 16. Etiko-medikolegal itu komplementer • Medikolegal/legal • Menggunakan peraturan yg sudah ada (dibuat oleh penguasa/pejabat sah masa lalu) sbg “payung hukum” • Etikolegal • Membuat peraturan baru berbasis etika (oleh penguasa/pejabat sah masa kini utk kepentingan masa depan), krn peraturan lama sdh tak memadai akibat perkembangan iptek, masyarakat dunia/lokal, kapital, dll • Bila telah disahkan : menjadi medikolegal masa depan
- 17. MKEK • Majelis yang ada pada organisasi profesi (IDI) • Bekerja menyelesaikan permasalahan etika pd anggota IDI • KODEKI • Memberikan laporan kepada ketua IDI
- 18. PRINSIP ETIKA KEDOKTERAN • BENEFICENCE : mengutamakan kepentingan pasien • AUTONOMY : menghormati hak pasien dalam memutuskan • NON MALEFICENCE : tidak memperburuk keadaan pasien • JUSTICE : tidak mendiskriminasikan pasien, apapun dasarnya
- 19. Fatwa Etik Div.Kemahkamahan MKEK Div.Pembinaan Etika Profesi BHP2A Badan Advokasi IDI Sidang & Putusan KOMPILASI KASUS“Etikoprudensi” Saran Penyelesaian Selidik,saring & Monitor Sanksi/rehab. Majelis Pemeriksa Ketua IDI (eksekutif) Keanggotaan Organisasi MKDKI PROP MAKERSI KREDENSIAL RS DEWAN ETIK IDI ALUR KOMPENDIUM MKEK MKEK PUSAT ADR MEDIASI dll
- 20. Pelanggaran Etika Kedokteran • Sanksi = moral – administratif - teguran - penghentian tugas/kewenangan tertentu untuk sementara - pengalihan tugas - re-edukasi - pencabutan ijin praktik
- 21. KODEKI LARANGAN : • Pelaksanaan profesi ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi • Melakukan upaya diagnostik,pengobatan,tindakan medis tanpa indikasi • Menerima imbalan jasa untuk merujuk/mengirim pasien • Dapat menerima bantuan sponsor utk temu ilmiah (pendaftaran, akomodasi, tranportasi sewajarnya) • Prinsip : mengeluarkan/ttd surat keterangan harus memeriksa pasien • Dokter harus bersikap jujur,mengingatkan sejawatnya jika memiliki kekurangan dlm menangani pasien • Dokter harus menghormati hak pasien,sejawat, tenaga kesehatan lain • Harus ada informed consent sblm tindakan • Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau
- 22. Kausa Penyimpangan Etik Patofisiologi Malpraktek Medik Deprofesionalisme/Dr Bermasalah Konflik Etikolegal Kurang kompetensi Rutinitas/Kurang Menyentuh
- 23. PEMBELAAN (BHP2A) • Etik, maka IDI wajib mengarahkan dan menyerahkan ke MKEK, dan BHP2A wajib melakukan pendampingan dan pembelaan sesuai dengan AD / ART IDI, memenuhi syarat dan ketentuan anggota IDI. • Disiplin, maka IDI wajib melaporkan ke MKDKI, dan BHP2A wajib melakukan pendampingan dan pembelaan anggota terlapor/teradu, memenuhi syarat dan ketentuan anggota IDI. Anggota IDI aktif ??
- 24. LAPORAN / PENGADUAN / TEMUAN VERIFIKASI MASALAH ETIKA, DISIPLIN, HUKUM ABU - ABUPUTIH HITAM PENDAMPINGAN PEMBELAAN PANGGIL TERLAPOR / TERADU MKDKI DISIPLIN / HUKUMETIKA MKEK HUKUMDISIPLIN ADMINISTRASI ( + ) MEDIASI PN ( pidana / perdata ) PENASEHAT HUKUM MEDIASI PEMBINAANSANKSI PEMBELAAN BHP2A PENDAMPINGAN PEMBELAAN SANKSI
- 25. PENDISIPLINAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM UUPK (NORMA FORMIL DISIPLIN) MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
- 26. DISIPLIN • Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran. (Perkonsil no 4/2011)
- 27. Hasil Pemeriksaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( Pasal 68 UU No. 29 Th 2004 ) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi .
- 28. Perkonsil no 4/2011 Pasal 3 (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk
- 29. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten; • tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai; • mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut; • tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien
- 30. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut • menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien • melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien • tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya
- 31. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya; • melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya; • menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan,keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;
- 32. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah; • tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
- 33. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; • menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; • membuka rahasia kedokteran; • membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
- 34. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati; • meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang- undangan yang berlaku; • melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran; • menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
- 35. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obatlalat kesehatan; • mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan; • adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
- 36. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011) • berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; • tidak jujur dalam menentukan jasa medis; • tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;
- 37. UU NO 36 TH 2014 Tentang tenaga kesehatan KKI • bertanggung jawab kepada mentri • menerbitkan mencabut STR • menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi • menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi
- 38. UU NO 36 TH 2014 Tentang tenaga kesehatan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa: a. pemberian peringatan tertulis; b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.
- 39. UU NO 36 TH 2014 Tentang tenaga kesehatan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: • Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; • Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan (lihat manual PTKed KKI th 2006 utk format), permenkes 290/2008 tentang PTKed
- 40. Sanksi pidana Pasal 84 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Lex spesialis KUHP pasal 359 & 360
- 41. Praktek tanpa STR/SIP Pasal 85 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 86 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 42. Pernyataan 1 Dokter yang sangat mungkin dituntut adalah: • Dokter yang sangat sibuk • Dokter yang interpersonal-skillnya rendah • Dokter yang meremehkan pasien, dan jarang bicara dg pasien • Dokter yang jarang meminta maaf • Dokter yang termasuk “high risk speciality”, misalnya obs-gin dan bedah-saraf
- 43. Pernyataan 2 • Pasien yang cenderung atau mungkin menuntut dokternya adalah: • Pasien yang senang menjelek-jelekkan orang lain • Pasien miskin • Pasien yg terpelajar yang senang berinternet • Doctor-shoppers • Pasien yang sudah pernah menuntut
- 44. NASEHAT etikolegal bagi anggota PROFESI • Perform & write complete examination • Tell all the known risks, side effects & complications, no matter how rare (informed consent) • Tell frankly your qualifications • When called about the problem, put the patients’s need first • Do unto others as you would have them do unto you
- 45. Melindungi diri dari fraud • Mengabdi sesuai perannya • Memiliki Kompetensi meningkatkan kemapuan diri • Disiplin dalam menjalankan profesi • Patuh pd Etika, Hukum dan Sumpah • Bekerja sesuai clinical privilege dan standar pelayanan • Menghormati hak-hak pasien (HAM)
- 46. JIKA MENEMUI MASALAH • Tetap jaga hubungan dokter pasien • Siapkan berkas-berkas yang diperlukan • Koordinasi dengan IDI • Koordinasi dengan pimpinan, komite medik, komite etik & hukum RS • Jangan menghadapi keluarga pasien dan atau pengacara secara sendiri • Alihkan resiko
- 47. Kesimpulan • Dokter walau mulia & terpandang merupakan profesi yg dpt jatuh ke deprofesionalisme • perlu etika sbg penyeimbang kemajuan iptek dan diterapkannya profesionalisme luhur via 3 strategi : bioetika, etika sosial dan role model utk menjadi dr YG BAIK • IDI selayaknya diisi oleh fungsionaris dan negarawan yang memahami sistem etikolegal, mempersiapkan majelis Etika dan tim dr pembina di tingkat cabang
- 48. TERIMA KASIH DAN INGATLAH SELALU : CIRI SIKAP PROFESIONAL • KEBEBASAN PROFESI • OBYEKTIF • ILMIAH • IMPARTIAL