![Paparan Profil RSU Adhyaksa 2025[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/paparanprofilrsuadhyaksa20251-250827001521-055acf45-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
fix_IDSRF_rakor 30 Juli 25 Holiday Inn Bdg.pdf
- 1. Konsultan Technical Assistance - Institutional Development for Strengthening Regulation and Finance on Solid Waste Management – Central Office Holiday Inn Pasteur - Bandung, 30 Juli 2025 Pendampingan Penyusunan Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten ISWMP Program ISWMP pada Direktorat SUPD I Ditjen Bina Bangda Kemendagri – TA IDSRF Disampaikan pada : Rapat Koordinasi dan Advokasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) Lokasi ISWMP
- 2. URGENSI PENYEMPURNAAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
- 3. KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA • Timbulan sampah nasional tahun 2023 tercatat sebesar 19.517.172,98 ton/tahun • Sampah yang telah terkelola sebesar 66,82% (13.040.691,26 ton/tahun) • Sampah yang tidak terkelola sebesar 33,18% (6.476.481,72 ton/tahun) • Sebanyak 345 Kab/Kota belum terdata (belum terkelola dengan baik ) GAMBARAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL Sumber : Data dari 169 Kab/Kota dan diakses dari SIPSN, Mei 2024 Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstranas adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Dibutuhkan Alokasi Anggaran yang sesuai Kebutuhan Pengelolaan Sampah yang baik • Dibutuhkan peningkatan kemampuan Keuangan Daerah (retribusi/kerjasama) • Dibutuhkan Tata Kelola Pengelolaan Sampah (Kelembagaan, Regulasi, Pendanaan, sistem) yang baik EXIT STRATEGY • Rata-rata anggaran daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota) untuk sub bidang persampahan hanya sebesar 0,64% dari total anggaran daerah • Anggaran tersebut dialokasikan untuk proses pengangkutan hingga pemusnahan akhir sampah di TPA • Masih dibutuhkan adanya peningkatan penganggaran dalam pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah • Tata Kelola (Kelembagaan, Regulasi, Pendanaan) yang kurang mendukung untuk mencapai target Pengelolaan sampah daerah PERMASALAHAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH
- 4. • Menerbitkan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik • Penerbitan izin pemanfaaran gas metana (landfill gas) untuk energI listrik Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/TPST regional • Penetapan dan pengawasan produsen dalam pengurangan sampah • Pembinaan dan pengawasan produsen dalam pengurangan sampah • Penanganan sampah di TPA/TPST regional • Pengelolaan sampah • Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta • Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta PUSAT PROVINSI KAB/KOTA Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Sub Bidang Persampahan Persampahan merupakan bagian dari sub bidang pada urusan wajib, yaitu pekerjaan umum dan lingkungan hidup Urusan Pekerjaan Umum Perencanaan dan penyediaan Infratruktur Urusan Lingkungan Hidup Pengelolaan persampahan berupa pengurangan dan penanganan sampah GAMBARANUMUMKEWENANGANDAERAH
- 5. DASAR REGULASI DALAM PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH UU 18/2008 PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PP No.27/2020 tentang Sampah Spesifik Perpes No. 97/2017 tentang Jakstranas SRT SSSRT Perpres No. 83/2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan PEMERINTAH DAERAH PUBLIK/KOMUNITAS PRODUSER • Permen PU No.3/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Prasarana Persampahan dalam Penanganan SRTSSSRT • Permen LHK No.P.70/2016 tentang Baku Mutu EmisiUsaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal • Permen LHK No. P.59/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan TPA Sampah • Permen LHK No. P.10/2018 tentang Jakstrada • Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD • Permen LHK No. P.76/2019 tentang Adipura • Permen LHK No. P.26/2020 tentang Penanganan FABA Hasil Pengolahan Sampah secara Termal • Permendagri No. 7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah • Peraturan Menteri Keuangan No.26/2021 tentang Dukungan Pendanaan APBN bagi pengelolaan sampah di daerah • Permen LHK No. 6 Tahun 2022 tentang SIPSN • Permen LHKNo.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah • Surat Keputusan Bersama (SKB)3 Menteri dan Kapolri tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri • Surat Edaran gerakan pilah sampah dari rumah, minim sampah, eco-office, dll • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Pemerintah telah memiliki rangkaian regulasi sebagai upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah di daerah
- 6. Penggantian Peraturan Daerah •Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. •Pendelegasian kewenangan juga dapat dilakukan dari suatu undang-undang kepada undang- undang yang lain, dari suatu peraturan daerah kepada peraturan daerah yang lain. Pendelegasian Wewenang •Perda yang lama mungkin sudah tidak lagi relevan dengan kondisi terkini dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. •Perda yang baru dapat dirancang untuk lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, misalnya dengan memperbarui sanksi atau mekanisme penegakan. •Perda yang baru dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang lebih luas, sehingga Perda tersebut lebih diterima dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. •Perda dapat berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Perda baru dapat memperjelas dan memperluas cakupan peraturan tersebut. Perubahan Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat •Perda yang tidak lagi relevan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. •Perda yang baru dapat dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah sehingga pelayanan publik lebih menjamin kepastian. Kepastian Hukum
- 7. Pencegahan Timbulnya Sampah Pembatasan Timbulnya Sampah Pemanfaatan Kembali Sampah Pendauran Ulang Sampah Energi Dari Sampah TPA Sanitary TPA Open Dumping Ramah lingkungan & kesehatan Membahayakan lingkungan & kesehatan HIRARKI PENGELOLAAN SAMPAH Prinsip Pengelolaan Sampah Berkelanjutan 3R merupakan bagian utama dari Hirarki Pengelolaan Sampah karena memuat 4 aktivitas: 1. pencegahan (prevention)) 2. pembatasaan (minimisation) 3. penggunaan ulang (reuse), dan 4. pendauran ulang (recycle). Artinya, dari aspek lingkungan hidup kegiatan pencegahan dan pembatasan sampah menempati hirarki yang paling tinggi. Sebaliknya, kegiatan pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), menempati hirarki yang paling rendah mengingat dampaknya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia 7
- 8. TARGET PENGURANGAN SAMPAH • Penghentian penggunaan pla stik sekali pakai. • Pengurangan sa m pah oleh produsen 30% PERPRES 97/201 7 100% sa m pah dikelola,30% pengurangan dari sum ber, 70% tertang ani dengan baik. PERPRES 83/201 8 70% sa m pah pla stik ke laut dikurangi PERMENLHK P.75/2019
- 9. PLATFORMSISTEMPENGELOLAANSAMPAHNASIONAL Panduan tata kelola persampahan nasional yang mencakup 5 aspek yaitu: 1. Aspek kebijakan 2. Aspek kelembagaan 3. Aspek teknis 4. Aspek pendanaan 5. Aspek pemberdayaan masyarakat serta pelibatan pemangku kepentingan. Platform Sistem Pengelolaan Sampah Nasional menekankan urgensi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Urgensi Platform Pengelolaan Sampah Nasional: 1. Pemerintah daerah dapat memotret status capaian pengelolaan sampah melalui data dan informasi yang valid dan terukur. 2. Dari kondisi eksisting pengelolaan sampah yang ada, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala, peluang, serta langkah strategis sesuai dengan kapasitas daerah masing-masing. Platform merupakan kerangka bersama dalam pengembangan pengelolaan sampah. Direktorat SUPD I sebagai CPIU sesuai kewenangannya berfokus pada 2 Aspek yaitu Aspek Kebijakan melalui penguatan regulasi dan Aspek Pendanaan melalui penerapan retribusi.
- 10. PENGUATAN5ASPEK UNTUKTATAKELOLA PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN 1. Kelengkapan perencanaan teknis dalam RIPS 2. Tersedianya layanan pengumpulan- pengangkutan sampah yang dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota. 3. Pengelolaan TPA secara sanitary landfill. 4. Pengembangan ekosistem offtaker pengolahan-daur ulang serta opsi pemilihan teknologi. 5. Pembangunan ekosistem rantai nilai daur ulang 6. Penggunaan material daur ulang dan praktik guna ulang pada kemasan produk dan produk kemasan. AspekTeknis Aspek Peraturan dan Kebijakan Aspek Pendanaan Aspek Kelembagaan AspekPemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Pemangku Kepentingan 1. Melengkapi Peraturan Pengelolaan Sampah serta Mengintegrasikannya ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah 2. Pemastian substansi Perda Pengelolaan Sampah yang memadai dan operasional 3. Sosialisasi dan pelaksanaan aturan 4. Penegakan hukum 5. Penguatan Peraturan kelurahan dan RT/RW 1. Pendistribusian Kewenangan, Tugas dan Fungsi Pengelolaan Sampah Kab/Kota 2. Pemisahan Fungsi Regulator, Operator dan Pengawas sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas pengelolaan sampah di daerah 3. Peningkatan Kapasitas Regulator 4. Pengembangan kerjasama pengelolaan sampah 1. Ketersediaan akses partisipasi 2. Ketepatan strategi komunikasi (advokasi, promosi, kampanye dan pemberdayaan) 3. Ketepatan model pelibatan pemangku kepentingan 1. Kecukupan alokasi APBD untuk pengelolaan sampah 2. Optimalisasi pengumpulan retribusi persampahan 3. Inovasi bauran pendanaan 4. Ketepatan skenario model bisnis atau pelibatan swasta 5. Memaksimalkan penjualan hasil olahan
- 11. Matriks Delegasi Kewenangan dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah NO Ketentuan Delegasi Isi Delegasi Tindak Lanjut 1 Pasal 11 ayat (2) Tata Cara Penggunaan Hak terkait dengan pengelolaan sampah Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 2 Pasal 12 ayat (2) Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 3 Pasal 17 ayat (3) Tata Cara Memperoleh Izin Pengelolaan Sampah Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 4 Pasal 18 ayat (2) Jenis Usaha Pengelolaan Sampah Yang Mendapatkan Izin dan Tata Cara Pengumuman Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 5 Pasal 22 ayat (2) Penanganan Sampah rumah tangga (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir). Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 6 Pasal 24 ayat (3) Pembiayaan PengelolaanSampah Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 7 Pasal 25 ayat (4) Pemberian Kompensasi Oleh Pemerintah Daerah akibat dampak Negatif dalam pengelolaan sampah Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 8 Pasal 28 ayat (3) Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 9 Pasal 29 ayat (3) Larangan terkait membuang sampah sembarangan, membuang di tempat terbuka dan membakar sampah Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 10 Pasal 31 ayat (3) Pengawasan PengelolaanSampah Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik 11 Pasal 32 ayat (3) Penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggar ketentuan persyaratan yg ditetapkan dalam persizinan. Penyusunan Ranperda Baru dan Naskah Akademik
- 12. Hasil Review Perda di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten N o Kab./Kota Hasil Review Ideal (%) Koreksi (%) 1 Kab. Bandung Barat 66.18% 33.82% 2 Kab. Cianjur 73.53% 26.47% 3 Kota Depok 56.37% 43.63% 4 Kab. Bekasi 5 Kota Bandung 73.53% 26.47% 6 Kab. Purwakarta 52.94% 47.06% 7 Kab. Karawang 64.29% 35.71% 8 Kota Cimahi 76.47% 23.53% 9 Kab. Indramayu 62.86% 37.14% 10 Kab. Bandung 65.71% 34.29% 11 Kota Cilegon 57.58% 42.42%
- 13. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota Kab. Bandung Barat 1 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis 1. tugas dan wewenang 2. kebijakan, strategi, dan perencanaan 3. hak dan kewajiban 4. penyelenggaraan pengelolaan sampah 5. kelembagaan, kerjasama, dan kemitraan 6. perizinan pengelolaan sampah 7. pembiayaan dan kompensasi 8. insentif dan disinsentif 9. partisipasi dan peran serta masyarakat 10. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 11. pengembangan, penerapan teknologi, dan sistem informasi 12. sistem tanggap darurat 13. penyelesaian sengketa 14. larangan 15. sanksi administratif dan uang paksa 16. penyidikan 17. ketentuan pidana 18. ketentuan peralihan 19. ketentuan penutup 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 5. Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah 1. Argumentasi hukum terkait alasan perubahan perda dan hasil evaluasi 2. Kewenangan Kecamatan, Kelurahan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. 2. Persamaan persepsi ttg alasan perubahan/pembentukan perda baru mengingat perubahan paradigma pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. 3. Pendampingan materi teknis dari dinas terkait saat penyusunan Perda.
- 14. Kab. Cianjur 2 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis a. Asas, Tujuan, dan Ruang Limhkup; b. Tugas dan wewenang; c. Hak dan kewjiban; d. Kebijakan, strategi dan perencanaan pengelolaan sampah; e. Penyelenggaraan pengelolaan sampah; f. Sistem Tanggap darurat; g. Kelembagaan dan Kerjasama h. Perizinan Pengelolaan Sampah; i. Pembiayaan; j. Kompensasi; k. Insentif dan disinsentif; l. Pengembangan, Penerapan teknologi dan sistem informasi; m. Pembinaan dan Pengawasan; n. Patisipasi dan Peran Serta Masyarakat; o. Larangan; p. Perbuatan dan Tindakan Yang Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Uang Paksa; q. Penyidikan; r. Ketentuan pidana; 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 1. Argumentasi hukum terkait alasan perubahan perda dan hasil evaluasi masih perlu persamaan persepsi terutama terkait dasar hukum 2. Kewenangan Kecamatan, Kelurahan dan desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Tambahan terhadap muatan pengurangan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. 5. Kelembagaan dan kerjasama dinormakan dalam Perda ini 1. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. 2. Persamaan persepsi ttg alasan perubahan/pembentukan perda baru mengingat perubahan paradigma pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. 3. Pendampingan materi teknis dari dinas terkait saat penyusunan Perda. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 15. Kota Depok 3 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis Ruang lingkup perda meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meskipun dalam Ranperda tidak dimuat ruang lingkup karena dianggap norma UU dan tidak perlu diturunkan dalam Perda 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 1. Aspek kejelasan tujuan, Aspek operasaional atau tidaknya peraturan dan Efektif/tidaknya peraturan 2. Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan 1. Apakah secara teknis Kelurahan mampu menyusun Rencana Teknis atau bagaimana? Perlu diatur tata caranya. 2. Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) penting karena menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah. RIPS yang baik dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan sampah, seperti mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat 3. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 16. Kab. Bekasi 4 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis a. tugas dan wewenang; b. hak dan kewajiban masyarakat; c. penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. Perizinan; e. peran masyarakat; f. pengembangan, penerapan teknologi, dan sistem informas; g. Pembinaan dan pengawasan; h. sanksi administratif; i. sistem tanggap darurat; j. penyelesaian sengketa; k. penyidikan; l. larangan; dan m. ketentuan pidana 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 1. Aspek kejelasan tujuan, Aspek operasaional atau tidaknya peraturan dan Efektif/tidaknya peraturan 2. Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan 4. Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten dan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan normanya dimuat dalam Perda dan pelaksaannya diatur dalam Peraturan Bupati 1. Apakah secara teknis Kelurahan dan Kecamatan mampu menyusun Rencana Teknis atau bgm? Perlu diatur tata caranya. 2. Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) penting karena menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah. RIPS yang baik dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan sampah, seperti mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat 3. Dasar hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 17. Kota Bandung 5 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis 1. tugas dan wewenang 2. kebijakan, strategi, dan perencanaan 3. hak dan kewajiban 4. penyelenggaraan pengelolaan sampah 5. kelembagaan, kerjasama, dan kemitraan 6. perizinan pengelolaan sampah 7. pembiayaan dan kompensasi 8. insentif dan disinsentif 9. partisipasi dan peran serta masyarakat 10. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 11. pengembangan, penerapan teknologi, dan sistem informasi 12. sistem tanggap darurat 13. penyelesaian sengketa 14. larangan 15. sanksi administratif dan uang paksa 16. penyidikan 17. ketentuan pidana 18. ketentuan peralihan 19. ketentuan penutup 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 1. Kewenangan Kecamatan, dan Kelurahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan 3. pemanfaatan kembali sampah, salah satunya dengan cara menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang 4. Penanganan sampah oleh produsen dilakukan salah satunya dengan cara membayar biaya kompensasi atas pengolahan sampah kemasan yang tidak didaur ulang 1. Apakah secara teknis Kecamatan mampu menyusun Rencana Teknis atau bgm? Perlu diatur tata caranya. 2. Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) penting karena menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah. RIPS yang baik dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan sampah, seperti mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat 3. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 18. Kab. Purwakarta 6 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah, Kebijakan Kebijakan, strategi dan perencanaan Pengelolaan, penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, lembaga pengelola Sampah, hak dan kewajiban, sistem tanggap darurat, perizinan, insentif dan disinsentif, kerja sama dan kemitraan, pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan teknologi dan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 1. Argumentasi hukum terkait alasan perubahan perda dan hasil evaluasi masih perlu persamaan persepsi terutama terkait dasar hukum 2. Tambahan norma tugas dan wewenang Kecamatan, Kelurahan dan desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Tambahan muatan pengurangan dan penanganan sampah, mulai dari pengumpullan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. 5. Pengelolaan sampah spesifik juga dinormakan dalam bentuk pengurangan dan penanganan. 6. Kelembagaan dan kerjasama dinormakan dalam Perda ini. 1. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. 2. Persamaan persepsi ttg alasan perubahan/pembentukan perda baru mengingat perubahan paradigma pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. 3. Pendampingan materi teknis dari dinas terkait saat penyusunan Perda. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 19. Kab. Karawang 7 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis 1. tugas dan wewenang 2. kebijakan, strategi, dan perencanaan 3. hak dan kewajiban 4. penyelenggaraan pengelolaan sampah 5. kelembagaan, kerjasama, dan kemitraan 6. perizinan pengelolaan sampah 7. pembiayaan dan kompensasi 8. insentif dan disinsentif 9. partisipasi dan peran serta masyarakat 10. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 11. pengembangan, penerapan teknologi, dan sistem informasi 12. sistem tanggap darurat 13. penyelesaian sengketa 14. larangan 15. sanksi administratif dan uang paksa 16. penyidikan 17. ketentuan pidana 18. ketentuan peralihan 19. ketentuan penutup 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 1. Argumentasi hukum terkait alasan perubahan perda dan hasil evaluasi 2. Kewenangan Kecamatan, Kelurahan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan 1. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. 2. Persamaan persepsi ttg alasan perubahan/pembentukan perda baru mengingat perubahan paradigma pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. 3. Pendampingan materi teknis dari dinas terkait saat penyusunan Perda. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 20. Kota Cimahi 8 Ruang Lingkup Perkada Dasar Hukum Analisis Muatan Perkada Isu Strategis Ruang lingkup pengaturan Perwal ini meliputi: a. kawasan dan fasilitas pengelolaan sampah; b. dokumen rencana dan program pengelolaan sampah; c. tata cara pengurangan sampah; dan d. tata cara penanganan sampah. 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah 1. Argumentasi hukum terkait alasan perubahan perda dan hasil evaluasi, apalagi Perda masih dirasa baru. 2. Kewenangan Kecamatan, Kelurahan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mekanisme sanksi diatur tersendiri dalam bab tentang sanksi dan keterkaitan pasal yang menyebabkan timbulnya sanksi. 4. Kata Wajib dan harus akan berkonsekuensi pada timbulnya sanksi 5. Perkada ini adalah turunan dari Perda Pengelolaan Sampah maka diatur lbh rinci terkait pelaksanaan tata cara pengurangan sampah 1. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Perkada ini. 2. Persamaan persepsi ttg alasan perubahan/pembentukan perda baru mengingat perubahan paradigma pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. 3. Pendampingan materi teknis dari dinas terkait saat penyusunan Perkada Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 21. Kab. Indramayu 9 Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi : a. tugas dan wewenang; b. hak dan kewjiban; c. kebijakan, strategi dan perencanaan pengelolaan sampah; d. penyelenggaraan pengelolaan sampah; e. prasarana dan sarana; f. lembaga pengelolaan sampah; g. perizinan; h. pembiayaan, retribusi sampah, iuran sampah serta kompenasi; i. insentif dan disinsentif; j. kerjasama dan kemitraan; k. data dan informasi; l. peran serta masyarakat; m. pembinaan dan pengawasan; n. tanggap darurat; o. larangan; p. penyelesaian sengketa; q. sanksi administratif; r. penyidikan; dan s. ketentuan pidana; 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 1. Argumentasi hukum terkait alasan perubahan perda dan hasil evaluasi masih perlu persamaan persepsi terutama terkait dasar hukum 2. Tambahan norma tugas dan wewenang Kecamatan, Kelurahan dan desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mekanisme kegiatan pelaku usaha ditambahkan pelaksanaannya. 4. Tambahan muatan pengurangan dan penanganan sampah, mulai dari pengumpullan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. 5. Pengelolaan sampah spesifik juga dinormakan dalam bentuk pengurangan dan penanganan. 6. Kelembagaan dan kerjasama dinormakan dalam Perda ini. 7. Tambahan masyarakat menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam 1. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. 2. Persamaan persepsi ttg alasan perubahan/pembentukan perda baru mengingat perubahan paradigma pengelolaan sampah harus dari hulu ke hilir. 3. Pendampingan materi teknis dari dinas terkait saat penyusunan Perda. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 22. Kab. Bandung 10 Ruang Lingkup Perkada Dasar Hukum Analisis Muatan Perkada Isu Strategis 1. tugas dan wewenang 2. kebijakan, strategi, dan perencanaan 3. hak dan kewajiban 4. penyelenggaraan pengelolaan sampah 5. kelembagaan, kerjasama, dan kemitraan 6. perizinan pengelolaan sampah 7. pembiayaan dan kompensasi 8. insentif dan disinsentif 9. partisipasi dan peran serta masyarakat 10. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 11. pengembangan, penerapan teknologi, dan sistem informasi 12. sistem tanggap darurat 13. penyelesaian sengketa 14. larangan 15. sanksi administratif dan uang paksa 16. penyidikan 17. ketentuan pidana 18. ketentuan peralihan 19. ketentuan penutup 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat 5. Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah 1. Belum mencerminkan Juklak Perda Pengelolaan Sampah yg seharusnya cukup rinci 2. Pegertian, frasa dan istilah mengacu pada ketentuan UU 3. Ruang lingkup sebaiknya merupakan ruang lingkup pengaturan Ranperbup ini 4. Aspek kejelasan tujuan, Aspek operasaional atau tidaknya peraturan dan Efektif/tidaknya peraturan 1. Apakah secara teknis Kelurahan dan Desa mampu menyusun Rencana Teknis atau bagaimana? Perlu diatur tata caranya. 2. Judul Perda Pengelolaan sampah tidak perlu jadi bab karena judulmya Pengelolaan Sampah 3. Perlu adanya standar mutu material dan produk dari proses daur ulang tersebut. 4. Bagaimana secara teknis diatur mengenai pasar daur ulang tersebut. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 23. Kota Cilegon 1i Ruang Lingkup Perda Dasar Hukum Analisis Muatan Perda Isu Strategis Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Tugas dan Wewenang; b. Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan; c. Hak dan Kewajiban; d. Penyelenggaraan pengelolaan sampah ; e. Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik; f. Kelembagaan, Kerjasama dan Kemitraan; g. Perizinan; h. Pembiayaan dan Kompensasi; i. Retribusi; j. Peran serta masyarakat; k. Larangan; l. Pembinaan dan Pengawasan; m. Sanksi Administrasi; n. Penyidikan; o. Penyelesaian Sengketa p. Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi; q. Insentif dan Disinsentif; r. Sistem Tanggap Darurat; s. Ketentuan Pidana; dan t. Ketentuan peralihan. 1. UU No 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP No 81 Thn 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. 1. Kewenangan Kecamatan, dan Kelurahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme kegiatan pelaku usaha ditambahkan pelaksanaannya. 3. pemanfaatan kembali sampah, salah satunya dengan cara menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang 4. Penanganan sampah oleh produsen dilakukan salah satunya dengan cara membayar biaya kompensasi atas pengolahan sampah kemasan yang tidak didaur ulang. 5. Mekanisme sanksi diatur tersendiri dalam bab tentang sanksi dan keterkaitan pasal yang menyebabkan timbulnya sanksi. 6. Kata Wajib dan harus akan berkonsekuensi pada timbulnya sanksi 7. Pengelolaan sampah di Kawasan Berpengelola dan Tidak Berpengelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Tambahan muatan pengurangan dan penanganan sampah. 1. Apakah secara teknis Kecamatan mampu menyusun Rencana Teknis atau bagaimana? Perlu diatur tata caranya. 2. Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) penting karena menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah. RIPS yang baik dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan sampah, seperti mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat 3. Dasar Hukum dari Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. Analisa Perda dan Perkada di Daerah ISWMP Jawa Barat dan Banten pada 11 Kab./Kota
- 24. Progres dan Kendala Perda Pengelolaan Sampah Jawa Barat dan Banten 1 2 Sudah harmonisasi dengan Kanwil Kemenkum Jabar Kab. Bandung Barat Selesai harmonisasi Kab. Cianjur Ranperda pengelolaan sampah sudah keluar nomor registrasi, saat ini sedang proses pemeriksaan ulang, sebelum dinaikkan ke pimpinan untuk proses penandatanganan dan pengundangan Kota Depok Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2025, diundangkan pada tanggal 21 Mei 2025 Kab. Bekasi Pematangan draft Ranperda antara IDSRF Pusat, Bangda, DLH Kota Bandung, Bag. Hukum Kota Bandung sudah selesai tanggal 15 Juli 2025 bertempat di Bangda.Selanjutnya akan dilakukan harmonisasi ke Kanwil Kemenkum Jabar yang jadwalnya akan ditentukan kemudian Kota Bandung Ranperda perubahan masuk di prioritas ke-2 dan DPRD belum membentuk pansus Kab. Bandung Barat Belum ada jadwal pembahasan dengan Dewan Kab. Cianjur Tidak ada kendala Kota Depok Tidak ada kendala Kab. Bekasi Ranperda masuk prioritas ke-3 sehingga pembahasan antara DLH, Bag. Hukum, Bangda dan TA-IDSRF dilaksanakan bebebapa kali yang mengakibatkan pembahasan cukup panjang Kota Bandung 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5 Kendala Progres
- 25. Progres dan Kendala Perda Pengelolaan Sampah Jawa Barat dan Banten 1 2 Pengajuan penjadwalan harmonisasi dengan Kemenkum Jabar Kab. Purwakarta Proses penjadwalan paripurna DPRD Kab.Karawang Hasil Review Tentang Tata Cara Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan anev Perwal sudah dibahas antara DLH dan Bagian Hukum, akan dijadwalkan oleh DLH/Bagian Hukum pembahasan lanjutan dengan IDSRF. Namun hasil review perda outputnya tetap ada Kota Cimahi Proses penomoran register Kab. Indramayu Draft Perbup Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, belum dibahas bersama antara DLH dan Bagian Hukum. Namun hasil review perda outputnya tetap ada Kab. Bandung Kendala Progres Belum ada konfirmasi terkait penjadwalan harmonisasi dengan Kemenkum Jabar Kab. Purwakarta Hasil rapat pansus belum ada informasi kepada TA- IDSRF Kab. Karawang 1. Pembahasan lebih lanjut mengenai perkada belum ada jadwal sampai saat ini, dikarenakan pemda Cimahi ada perwal iainnya yang lebih prioritas 2. Hasil review Perkada sudah dikirimkan, namun tim TA IDSRF tidak dilibatkan dalam pembahasan antara DLH dan bag. Hukum, dan hasilnya belum ddiinformasikan kepada TA IDSRF Kota Cimahi Kab. Indramayu Hasil review Perkada sudah dikirimkan, namun DLH belum menjadwalkan pembahasan dengan bag. Hukum (terhambatnya komunikasi DLH dengan bag. Hukum) Kab. Bandung 6 7 9 8 10 Tidak ada kendala Sudah selesai rapat paripurna dengan dewan Kota Cilegon Belum ada konfirmasi hasil pembahasan dengan Dewan Kota Cilegon 11 6 7 8 9 10 11 Progres Kendala
- 26. Kab. Bandung Barat Kab. Cianjur Kota Depok Kab. Bekasi Kota Bandung Kab. Purwakarta Kota Cimahi Kab. Indramayu Kab. Bandung Kota Cilegon Kab. Karawang Pemantauan dan menunggu undangan dari Pansus Pemantauan jadwal pembahasan Pemantauan hasil pembahasan dengan Dewan Pemantauan Perkada dan koordinasi ke DLH Pemantauan pengesahan Pemantauan hasil fasilitasi Perkada ke Biro hukum provinsi Pemantauan hasil pengesahan Pemantauan paripurna pengesahan Pemantauan jadwal pembahasan di Kemenkum Tidak ada tindak lanjut pendampingan Perda Kab. Bekasi dikarenakan sudah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2025, diundangkan pada tanggal 21 Mei 2025 Finalisasi hasil pembahasan akhir yang telah dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025, Penjadwalan pembahasan dengan Kemenkum Jabar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kota/Kab Tindak Lanjut Kota/Kab Tindak Lanjut TA- IDSRF Pusat : Tindak Lanjut Perda dan Perkada
- 27. TA-IDSRF Regional: Progres Perkada No Kab./ Kota Nama Perkada 1. Kab. Bandung Barat Tatacara pemungutan Retribusi Kebersihan/ Persampahan 2. Kab. Cianjur Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan 3. Kota Depok Peraturan Walikota Depok No. 87/2024 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Persampahan/ Kebersihan 4. Kab. Bekasi Tarif Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup 5. Kota Bandung Tatacara Pemungutan Retribusi Kebersihan/ Persampahan 6. Kab. Purwakarta Tarif Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup TA-IDSRF Regional: Progres Perkada No Kab./ Kota Nama Perkada 7. Kab. Karawang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup 8. Kota Cimahi Tatacara pemungutan Retribusi kebersihan/Persampahan 9. Kab. Indramayu Perbup Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tatacara pemungutan Retribusi Jasa Umum 10. Kab. Bandung Peraturan Bupati Bandung Nomor 288 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 11. Kota Cilegon Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan
- 28. TA-IDSRF Regional: Progres Perkada dan Tindaklanjut No. Regulasi Progress Kendala Tindak Lanjut Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Tarif Retribusi 1. Kab. Bandung Barat Draf sudah ada sejak Juni 2024 DLH lebih fokus ke RISPS; kemudian fokus perubahan lapiran Perda PDRD. FGD dengan DLH, Bag. Hukum, Bappenda, IPCI & NPMC 24 Juli 2025 2. Kab. Cianjur Perbup No. 57 Tahun 2024 telah diundangkan 1 Juli 2024 3. Kota Depok Perwal No. 87/2024 telah diundangkan 24 Desember 2024 4. Kab. Bekasi Draf sudah dibahas dan diperbaiki bersama DLH Keterbatasan waktu dan koordinasi antar OPD Koordinasi mingguan dengan DLH & Bag. Hukum pasca harmonisasi 5. Kota Bandung Draft Perwal sudah dibahas (FGD dengan DLH, Bagian Hukum, Bappenda, IPCI dan NPMC, 17 Juli 2025) Belum ada regulasi yang mendukung pengembangan UPTD di 6 SWK Kelembagaan UPDT BLUD belum jelas. Sinkronisasi dengan IPCI dan DLH untuk konsep final BLUD; rencana legalisasi Agustus 2025 6. Kab. Purwakarta Perbaikan draf hasil pembahasan bersama DLH & Bag. Hukum SDM terbatas, OPD sibuk, sering rotasi pejabat, perpindahan kantor Rapat Koordinasi dijadwalkan Juli/Agustus 2025; koordinasi intensif antar OPD 7. Kab. Karawang Perbup No. 43 Tahun 2024 (Omnibus Law) sudah terbit Draf perkada khusus tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Persamahan/Kebersihan telah dibahas dengan DL dan diperbaiki DLH sibuk, waktu terbatas, perlu sinkronisasi Perbup omnibus dengan Perda PDRD Koordinasi mingguan dengan DLH dan Bag. Hukum asca harmonisasi 8. Kota Cimahi Menunggu penandatanganan Walikota Walikota masih memprioritaskan Perwal tentang BLUD 9. Kab. Indramayu Perbup No. 82 Tahun 2024 sudah diundangkan (Berita Daerah No. 13 Tahun 2024) Diterbitkan sebelum IDSRF hadir, seolah-olah tanpa kontribusi IDSRF Justifikasi bahwa pengesahan dilakukan sebelum kedatangan IDSRF 10. Kab. Bandung Hasil revies Perbup No. 288 Tahun 2023 khusus bidang kebersihan sudah dibahas bersama Pemkab Bandung Menunggu keputusan finalisasi hasil review dari DLH 11.. Kota Cilegon Draf final telah paraf, menunggu penandatanganan Walikota DLH ingin Perwal disahkan bersamaan dengan Perda Pengelolaan Sampah Segera ajukan pengesahan Perda dan Perwali
- 29. Terima Kasih Konsultan Technical Assistance - Institutional Development for Strengthening Regulation and Finance on Solid Waste Management