Downloaded 1,010 times
Uploaded byزكي عليا إبن محمد
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Dokumen ini membahas hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN) di Indonesia, termasuk dasar hukum, tujuan, fungsi, prinsip, dan prosedur pengajuan gugatan. PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang dirugikan dan badan atau pejabat tata usaha negara. Selain itu, dokumen menjelaskan karakteristik peradilan tata usaha negara dan perbedaan dengan acara perdata.
More Related Content
Similar to HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- 1. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Disampaikan pada forum Kuliah Semester Pendek Tanggal 8, 9, 10 Juli 2014 Oleh: Zaki Ulya,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa 2014
- 2. PERADILAN TATA USAHANEGARA ( P T U N ) 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA PTUN ADALAH LEMBAGA PERADILAN YANG MENGADILI SENGKETA TUN, TERMASUK SENGKETA KEPEGAWAIAN ANTARA BADAN ATAU PEJABAT TUN/ADMINISTRASI NEGARA (PEJABAT PEMERINTAHAN) DENGAN SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA SEPERTI PT, YAYASAN DAN BADAN HUKUM LAINNYA
- 3. ISTILAH-ISTILAH DALAM PTUN TUN ADALAH ADMINISTRASI NEGARA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH. BADAN ATAU PEJABAT TUN ADALAH BADAN ATAU PEJABAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KEPUTUSAN TUN ADALAH SUATU PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG BERISI TINDAKAN HUKUM TUN YANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL, YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA
- 4. TINDAKAN HUKUMTUN ADALAH PERBUATAN HUKUM BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG BERSUMBER PADA SUATU KETENTUAN HUKUM TUN YANG DAPAT MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA ORANG LAIN. BERSIFAT KONKRET ARTINYA OBYEK YANG DIPUTUSKAN DALAM KEPUTUSAN TUN ITU TIDAK ABSTRAK, TETAPI BERWUJUD, TERTENTU ATAU DAPAT DITENTUKAN, MISALNYA KEPUTUSAN MENGENAI RUMAH SI A, IZIN USAHA BAGI SI B, PEMBERHENTIAN SI C SEBAGAI PEGAWAI NEGERI DSB. BERSIFAT INDIVIDU ARTINYA KEPUTUSAN TUN ITU TIDAK DITUJUKAN UNTUK UMUM, TETAPI TERTENTU BAIK ALAMAT MAUPUN HAL YANG DITUJU. KALAU YANG DITUJU ITU LEBIH DARI SEORANG, TIAP-TIAP NAMA ORANG YANG TERKENA KEPUTUSAN ITU DISEBUTKAN. BERSIFAT FINAL ARTINYA SUDAH DEFINITIF DAN KARENANYA DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM
- 5. SENGKETA TUNADALAH SENGKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG TUN ANTARA ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA DENGAN BADAN ATAU PEJABAT TUN, BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH, SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN TUN, TERMASUK SENGKETA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. GUGATAN ADALAH PERMOHONAN YANG BERISI TUNTUTAN TERHADAP BADAN ATAU PEJABAT TUN DAN DIAJUKAN KE PENGADILAN UNTUK MENDAPATKAN PUTUSAN. TERGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG MENGELUARKAN KEPUTUSAN BERDASARKAN WEWENANG YANG ADA PADANYA ATAU YANG DILIMPAHKAN KEPADANYA, YANG DIGUGAT OLEH ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA. PENGADILAN ADALAH PENGADILAN TUN DAN/ATAU PENGADILAN TINGGI TUN DILINGKUNGAN PERADILAN TUN. HAKIM ADALAH HAKIM PADA PENGADILAN TUN DAN/ATAU PENGADILAN TINGGI TUN.
- 6. TUJUAN DAN FUNGSIPEMBENTUKAN PTUN TUJUAN 1. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK YANG BERSUMBER PADA HAK-HAK INDIVIDU. 2. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT YANG DIDASARKAN KEPADA KEPENTINGAN BERSAMA DARI INDIVIDU YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT TERSEBUT. FUNGSI SEBAGAI SARANA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK YANG TIMBUL ANTARA PEMERINTAH (BADAN ATAU PEJABAT TUN) DENGAN RAKYAT (ORANG PERORANGAN MAUPUN BADAN HUKUM PERDATA) SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKAN ATAU TIDAK DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN TUN.
- 7. MENURUT F.J.STAHL PEMBETUKAN LEMBAGA PERADILAN ADMINISTRASI DIMAKSUDKAN ANTARA LAIN : 1. MENGAKUI DAN MELINDUNGI HAK-HAK ASASI MANUSIA. 2. UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK ASASI TERSEBUT, MAKA NEGARA HARUS BERDASARKAN PADA TRIAS POLITIKA. 3. DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, PEMERINTAH BERDASARKAN ATAS UNDANG-UNDANG. 4. APABILA DALAM TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITU PEMERINTAH MASIH MELANGGAR HAK ASASI YAITU ADANYA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM KEHIDUPAN PRIBADI SESEORANG, MAKA ADA PENGADILAN ADMINISTRASI YANG AKAN MENYELESAIKAN.
- 8. DASAR HUKUM PTUN 1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 : PASAL 24 (1) KEKUASAAN KEHAKIMAN MERUPAKAN KEKUASAAN YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN. (2) KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH KONSTITUSI
- 9. 2. TAPMPR RI NOMOR IV/MPR/1978 DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR RI NOMOR II/MPR/1983 TENTANG GBHN 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. 6. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.
- 10. AZAS-AZAS DALAM PTUN 1. AZAS PRADUGA RECHTMATIG, MENGANDUNG MAKNA BAHWA SETIAP TINDAKAN PENGUASA SELALU HARUS DIANGGAP BENAR (RECHTMATIG) SAMPAI ADA PEMBATALANNYA. DENGAN AZAS INI GUGATAN TIDAK MENUNDA PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGAT. 2. AZAS PEMBUKTIAN BEBAS, MAKSUDNYA HAKIM YANG MENETAPKAN BEBAN PEMBUKTIAN.
- 11. 3. AZASKEAKTIFAN HAKIM (DOMINUS LITIS) KEAKTIFAN HAKIM DIMAKSUDKAN UNTUK MENGIMBANGI KEDUDUKAN PARA PIHAK YANG TIDAK SEIMBANG. PIHAK TERGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG MENGUASAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN DAN/ATAU DASAR DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN YANG DIGUGAT, SEDANGKAN PIHAK PENGGUGAT ADALAH ORANG PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM PERDATA YANG DALAM POSISI LEMAH, KARENA BELUM TENTU MEREKA MENGETAHUI BETUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIJADIKAN SUMBER UNTUK DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN YANG DIGUGAT. 4. AZAS PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT (ERGA OMNES), SENGKETA TUN ADALAH SENGKETA DALAM RANAH HUKUM PUBLIK, DIMANA AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP AKAN MENGIKAT TIDAK HANYA PARA PIHAK YANG BERSENGKETA, NAMUN BERDASARKAN AZAS INI PUTUSAN TERSEBUT AKAN MENGIKAT SIAPA SAJA.
- 12. UNSUR-UNSUR SENGKETA TUN SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT MELALUI PERADILAN TUN : 1. KEPUTUSAN TUN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. 2. PEJABAT TUN PADA WAKTU MENGELUARKAN KEPUTUSAN TUN TELAH MENGGUNAKAN WEWENANGNYA UNTUK TUJUAN LAIN DARI MAKSUD DIBERIKANNYA WEWENANG TERSEBUT. 3. PEJABAT TUN PADA WAKTU MENGELUARKAN ATAU TIDAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN TUN SETELAH MEMPERTIMBANGKAN SEMUA KEPENTINGAN YANG TERSANGKUT DENGAN KEPUTUSAN ITU.
- 13. SUATU KEPUTUSANTUN DAPAT DINILAI BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, APABILA KEPUTUSAN YANG BERSANGKUTAN ITU: 1. BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERETURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT PROSEDURAL/FORMAL (BIASANYA MENYANGKUT MENGENAI PERSIAPAN, TERJADINYA, SUSUNAN ATAU PENGUMUMAN KEPUTUSAN YANG BERSANGKUTAN. 2. BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT MATERIIL/SUBSTANSIAL ( CACAT MENGENAI ISINYA MISALNYA KPTSN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERTENTANGAN DENGAN RENCANA YANG TELAH DITENTUKAN) 3. DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG TIDAK BERWENANG (CACAT KEWENANGAN)
- 14. CACAT KEWENANGANTERDIRI ATAS : A. APABILA SUATU KEPUTUSAN TUN TIDAK ADA DASARNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU APABILA KEPUTUSAN ITU DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKANNYA. B. BADAN ATAU PEJABAT TUN BELUM BERWENANG ATAU TIDAK BERWENANG LAGI MENGELUARKAN KEPUTUSAN TUN, MISALNYA KARENA JANGKA WAKTUNYA SUDAH LAMPAU ATAU MENERAPKAN PERATURAN LAIN SEMENTARA ITU SUDAH BERLAKU PERATURAN BARU C. KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN TERSEBUT MENYANGKUT HAL YANG BERADA DILUAR BATAS WILAYAHNYA.
- 15. UNTUK BADANATAU PEJABAT TUN YANG PADA WAKTU MENGELUARKAN KEPUTUSAN TELAH MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK TUJUAN LAIN DARI MAKSUD DIBERIKANNYA KEWENANGAN TERSEBUT SERING DISEBUT JUGA DENGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ( DETOURNEMENT DE POUVOIR). SEDANGKAN UNTUK BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG PADA WAKTU MENGELUARKAN ATAU TIDAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN SETELAH MEMPERTIMBANGKAN SEMUA KEPENTINGAN YANG TERSANGKUT DENGAN KEPUTUSAN ITU SEHARUSNYA TIDAK SAMPAI PADA PENGAMBILAN ATAU TIDAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERSEBUT, SERING JUGA DISEBUT DENGAN BERBUAT SEWENANG-WENANG (WILLEKEUR)
- 16. DENGAN DEMIKIANYANG DAPAT DIJADIKAN OBYEK PERADILAN TUN SEMATA-MATA TERBATAS PADA PENETAPAN (KEPUTUSAN) TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG MEMENUHI UNSUR-UNSUR BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, BADAN ATAU PEJABAT TUN YANG MENGELUARKAN KEPUTUSAN TERSEBUT TELAH MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA DAN BADAN ATAU PEJABAT TUN TERSEBUT TELAH BERBUAT SEWENANG-WENANG.
- 17. GUGATAN SENGKETA TUN GUGATAN SENGKETA TUN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN YANG BERWENANG YANG DAERAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDUDUKUAN TERGUGAT. DALAM HAL TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT TIDAK BERADA DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT, MAKA GUGATAN DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN YANG DAERAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT UNTUK SELANJUTNYA DITERUSKAN KEPADA PENGADILAN YANG BERSANGKUTAN. GUGATAN DAPAT DIAJUKAN HANYA DALAM TENGGANG WAKTU 90 HARI TERHITUNG SEJAK SAAT DITERIMANYA ATAU DIUMUMKANNYA KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TUN
- 18. GUGATAN HARUSMEMUAT : 1. NAMA, KEWARGANEGARAAN, TEMPAT TINGGAL DAN PEKERJAAN PENGGUGAT ATAU KUASAHUKUMNYA. 2. NAMA, JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT. 3. DASAR GUGATAN DAN HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN APABILA GUGATAN DIBUAT DAN DITANDATANGAI OLEH SEORANG KUASA PENGGUGAT, MAKA GUGATAN HARUS DISERTAI SURAT KUASA YANG SAH. GUGATAN SEDAPAT MUNGKIN JUGA DISERTAI KEPUTUSAN TUN YANG DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT.
- 19. AGAR SESEORANGDAPAT BERTINDAK SEBAGAI WAKIL ATAU KUASA HUKUM DARI PARA PIHAK, MAKA IA HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT : A. MEMPUNYAI SURAT KUASA KHUSUS. B. DITUNJUK SECARA LISAN DIPERSIDANGAN OLEH PARA PIHAK. C. SURAT KUASA YANG DIBUAT DILUAR NEGERI BENTUKNYA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN DI NEGARA YANG BERSANGKUTAN DAN DIKETAHUI OLEH PERWAKILAN RI DI NEGARA TERSEBUT, SERTA KEMUDIAN DITERJEMAHKAN DALAM BAHASA INDONESIA OLEH PENTERJEMAH RESMI. KENDATIPUN PARA PIHAK TELAH MENGGUNAKAN KUASA HUKUM ATAU WAKIL, NAMUN APABILA DIPANDANG PERLU HAKIM DAPAT MDEMERINTAHKAN PARA PIHAK UNTUK DATANG MENGHADAP SENDIRI.
- 20. BIAYA PERKARA PADA PRINSIPNYA UNTUK BERPERKARA DIPERLUKAN BIAYA. UANG MUKA BIAYA PERKARA ADALAH BIAYA YANG HARUS DIBAYAR LEBIH DAHULU SEBAGAI UANG PANJAR OLEH PENGGUGAT . YANG TERMASUK BIAYA PERKARA ADAALAH BIAYA-BIAYA KEPANITERAAN, MATERAI, SAKSI-SAKSI, AHLI, ALIH BAHASA, PEMERIKSAAN DILUAR SIDANG DAN BIAYA-BIAYA LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMUTUSAN SENGKETA ATAS PERINTAH HAKIM. SETELAH PEMERIKSAAN PERKARA ITU SELESAI, MAKA UANG MUKA BIAYA PERKARA ITU AKAN DIPERHITUNGKAN KEMBALI DENGAN KESELURUHAN BIAYA PERKARA. APABILA PENGGUGAT DIKALAHKAN DAN MASIH ADA KELEBIHAN UANG MUKA BIAYA PERKARA, MAKA UANG KELEBIHAN TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA PENGGUGAT. DAN APABILA KURANG MAKA IA DIWAJIBKAN UNTUK MEMBAYAR KEKURANGANNYA. SEBALIKNYA APABILA PENGGUGAT MENANG, MAKA UANG MUKA TERSEBUT AKAN DIKEMBALIKAN SELURUHNYA KEPADA PENGGUGAT DAN BIAYA PERKARA DIBEBANKANKEPADA TERGUGAT.
- 21. DENGAN PRINSIPDIATAS TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN UNTUK BERPERKARA TANPA BIAYA. DALAM BERPERKARA TANPA BIAYA INI, PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN UNTUK BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA DENGAN DISERTAI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI KEPALA DESA ATAU LURAH TEMPAT KEDIAMANNYA. PERMOHONAN INI HARUS DIPERIKSA DAN DITETAPKAN SEBELUM POKOK SENGKETA DIPERIKSA. PENETAPAN DIAMBIL DI TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR, ARTINYA APABILA PEMOHONAN DIKABULKAN, BERPERKARA SECARA CUMA CUMA INI BERLAKU JUGA DITINGKAT BANDING DAN KASASI.
- 22. PENCATATAN PERKARA BAGI MEREKA YANG BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA, GUGATAN BARU DICATAT DALAM DAFTAR PERKARA SETELAH ADANYAPENETAPAN TENTANG PENGABULAN BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA.
- 23. Pendahuluan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN/HATUN) adalah Peraturan Hukum yg mengatur proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan (hakim), sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan (hakim). HAPTUN/HATUN disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya HTUN (HAN) sebagai hukum material.
- 24. Pengaturan Hukum Formaldapat digolongkan menjadi 2 cara, yaitu: Diatur bersama dg hkm materialnya. ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dg hkm materialnya/ dg susunan, kompetensi badan peradilan dlm bentuk UU/Peraturan lain. HAPTUN sbg pelaksana Pasal 12 UU No. 14 Tahun 1970 diatur bersama hkm materialnya, yang selanjutnya dirubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Prosedur berperkara diatur tersendiri dalam bentuk UU/Peraturan lainnya. UU No. 5/1986 tentang PTUN UU No.9/2004 tentang PTUN UU No. 51/2009 tentang PTUN
- 25. Karakteristik PTUN Salah1 unsur PTUN adlh pihak2 dan slh 1 pihak itu adlh Badan atau Pejabat TUN dlm kedudukanya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HTUN (HAN) dlm menjalankan tugas pelayanan umum. Dimuka PTUN para pihak yg berperkara mempunyai kedudukan yg sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dg sama adil.
- 26. Badan atau PejabatTUN dlm menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan per-uu-an baik secara langsung (atribusi) maupun pelimpahan (delegasi) serta mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hkm dikenal dg istilah freis Ermessen. Dlm menjalankan tgsnya, tdk jarang terjadi bahwa tindakan badan atau Pejabat TUN melanggar batas, shgga menimbulkan kerugian bagi yg terkena. Hal demikian disebut perbuatan melanggar hkm oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).
- 27. Karakteristik Acara NoPembeda HAPTUN Acara Perdata 1 Subjek/Pihak badan/Pejabat TUN lawan warga masyarakat Warga masy. Lawan warga masyarakat 2 Pangkal sengketa Ketetapan tertulis pejabat Kepentingan perdata warga masyarakat 3 Tindakan Perbuatan melawan hukum penguasa Perbuatan melawan hukum masy. wanprestasi 4 Peran hakim Hakim aktif Hakim pasif 5 Rekonvensi Tidak dikenal Dikenal, diatur
- 28. Alur Penyelesaian SengketaTUN Mahkamah Agung “Keberatan” Sema No. 2/1991 Individu/Badan Hukum Perdata Ps 53 ayat 1 PT TUN Pasal 51 ayat 3 “Banding Adm” Ps. 48 jo Sema No. 2/1991 PT TUN P. TUN
- 29. Sengketa TUN SubjekPTUN 1. pihak penggugat. Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU no. 5 tahun 1986)
- 30. 2. Pihak Tergugat .Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka 6 UU no. 5 tahun 1986). Yang dimaksud wewenang tersebut adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh SF.MARBUN dikemukakan bahwa:menurut hokum administrasi,pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan,baik dalam suatu bidang pemerintahan yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah,sedangkan pengertian wewenang hanya onderdil tertentu atau bidang tertentu.dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hokum tersebut
- 31. 3. Pihak Ketigayg Berkepentingan Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa (pasal 83) Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama (pasal 118 ayat 1)
- 32. Objek PTUN 1.Keputusan Tata Usaha Negara “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 3 UU no. 5 tahun 1986). 2. yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud diatas adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 Uu no. 5 tahun 1986.
- 33. Lanjutan maksud ygdipersamakan dgn KTUN: …… 1) apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraruran perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. 3) dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : “maka setelah lewat waktu 2 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan.”
- 34. Upaya Hukum thdpPutusan PTUN Jenis upaya hkm: a. Upaya hkm biasa yg berupa pengadilan tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi. b. Upaya hkm luar biasa, yaitu perlawanan phk ketiga dan peninjauan kembali.
- 35.
- 36. Hal yg berbedadengan peradilan lainnya, kekhususan dari PTUN adalah mengenal tahapan pemeriksaan pendahuluan; Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari: a.Rapat permusyawaratan (pasal 62) b.Pemeriksaan persiapan (pasal 63) 36
- 37. a. Rapat permusyawaratan Disebut jg sebagai dismissel process (tahap penyaringan). Tujuannya adalah memeriksa gugatan yg masuk, apakah memenuhi syarat yg ditentukan atau melihat kompetensi peradilan TUN yg mengadili. Jika suatu gugatan dilanjutkan tanpa adanya dismissal process maka dikhawatirkan akan membuang waktu & biaya. 37
- 38. Dalam dismissal process,Ketua berhak memutuskan penetapan bahwa gugatan tdk dapat diterima/ tdk berdasar, apabila: 1)Pokok gugatan tidak masuk kewenangan TUN; 2)Syarat gugatan sbgmn pasal 56 tidak terpenuhi; 3)Gugatan didasarkan pada alasan tidak layak; 4)Gugatan sudah dipenuhi dalam KTUN yg digugat; 5)Gugatan diajukan sebelum/telah lewat waktu. 38
- 39. Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara mengenai hal ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Terhadap penetapan ketua pengadilan tersebut diajukan perlawanan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah diucapakan. Perlawanan tersebut diajukan harus dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang gugatan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Perlawanan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara denga acara cepat, maka penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang yang diambil dalam rapat permusyawaratan tesebut dinyatakan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa 39
- 40. b. Pemeriksaan Persiapan Diatur lebih lanjut dalam Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : 1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas 2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim : 1. Wajib member nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari 2. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatannya tidak dapat diterima; 4) Terhadap putusan sebagaimana diatur dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan yang baru. 40
- 41. PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMAPERADILAN TUN Dilakukan dengan dua cara: 1.Acara cepat; 2.Acara biasa. Selama pemeriksaan berlangsung, pihak yg berkepentingan dapat mengajukan diri sebagai para pihak atau keikutsertaan pihak ketiga. 41
- 42. Keikutsertaan pihak ketigadalam pemeriksaan tgkt pertama dpt dalam bentuk: a.Tussenkomst: pihak ketiga yg ikut serta dalam pemeriksaan PTUN dgn kemauan sendiri, tujuannya mempertahankan kepentingannya, agar tidak dirugikan baik KTUN yg diperiksa maupun akibat putusan TUN. Jika gugatan pihak ketiga dikabulkan maka disebut sebagai penggugat intervensi (intervenient) 42
- 43. b. voeging Yaitukeikutsertaan pihak ketiga dalam pemeriksaan tingkat pertama PTUN atas permintaan para pihat baik penggugat maupun tergugat. Tujuan voeging ini adalah memperkuat kedudukan salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat. 43
- 44. c. Intervensi khusus Intervensi khusus terjadi dalam pemeriksaan tingkat pertama atas permintaan sendiri dari hakim yang mengadili sengketa TUN. Kedudukan pihak ketiga tersebut yaitu sebagai tergugat II intervensi. Pemanggilan tergugat II intervensi tersebut, dilakukan oleh hakim TUN lewat putusan sela. 44
- 45. EKSEPSI, REPLIK &DUPLIK DALAM HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA
- 46. EKSEPSI • Eksepsiadalah tangkisan hal-hal di luar pokok perkara, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. a) Eksepsi dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 UU.No. 5/1986 terdiri dari: a. Eksepsi Absolut : - Kopetensi Absolut. Yakni eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berjalan. Bahwa meskipun tidak diajukan, Pengadilan wajib untuk memeriksanya dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. - Kopetensi Relatif. Eksepsi diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara. Eksepsi ini harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa. Jadi untuk itu pengadilan terlebih dahulu harus menetapkan putusan sela.
- 47. b. Eksepsi Relatif: Eksepsi Relatif adalah tangkisan mengenai hal-hal kekurangan/kesalahan mengenai pembuatan gugatan. Misalnya : Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, Objek gugatan bukan objek TUN, identitas para pihak tidak lengkap, gugatan kabur, gugatan telah daluwarsa, gugatan nebis in idem dll. Eksepsi relatif ini tidak terbatas, asal itu merupakan kelemahan dari gugatan diajukan sebagai eksepsi relatif.
- 48. Tentang Jawaban Setelah mengemukakan eksepsi (tangkisan), selanjutnya disampaikan jawaban terhadap pokok perkara (Pasal 74 ayat 1 UU.No. 5/1986). Suatu jawaban biasanya berisikan : 1. Bantahan Bantahan yang dimaksud adalah suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. 2. Pengakuan/pembenaran Di dalam Jawaban ada kemungkinan Tergugat mengakui kebenaraan dalil-dalil gugatan Penggugat. Untuk menghidarkan agar jangan sampai ada pengakuan yang tidak memerlukan pembuktian lagi biasanya dipergunakan kata-kata “ seandanyapun itu benar” atau “qwodnoon. Maksudnya tidak membantah secara tegas, tetapi juga tidak mengakui secara tegas, tetapi juga tidak mengakui secara pasti. 3. Fakta-fakta lain Di dalam jawaban itu Tergugat ada kemungkinan juga mengemukakan fakta-fakta baru untuk membenarkan kedudukannya.
- 49. FORMAT JAWABAN Hal : Jawaban Perkara Tata Usaha Negara No. : ....../G/..../PTUN...... Dengan Hormat, Tergugat dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut : I. TENTANG EKSEPSI A. Eksepsi Absolut (kalau ada) 1. Kopentensi Absolut (uraikan) 2. Kopetensi Relatif (uraikan) B. Eksepsi relatif 1. Daluwarsa (uraikan) 2. Gugatan Nebis in idem (uraikan) 3. dll (uraikan) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon PTUN menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini (kalau menyangkut eksepsi absolut) dan karenanya/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. II. TENTANG POKOK PERKARA - Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ; - Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatismutandis juga masuk kedalam jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulagi lagi ; - Bahwa ............... (dan seterusnya) merupakan bantahan terhadap dailil-dalil gugatan Penggugat poin demi poin. III. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Terima Kasih ........ (domisili), tanggal ..... Hormat Tergugat Kuasa Hukumnya (........................)
- 50. Replik yaitu bantahanpenggugat atas keterangan / jawaban tergugat. Atas jawaban Tergugat, selanjutnya kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membantah, menguatkan alasan-alasan gugatan yang diajukan (Pasal 75 (1) UU. No. 51/1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004). Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Penggugat dalam replik ini dapat niengemukakan sumber-sumber kepustaaan, pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan sébagainya. Perananan Yurisprudensi sangat penting dalam Replik, mengingat kedudukannya sebagai salah sam sumber hukum. Dalam rnenyusun replik biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban Tergugat. Dalam replik Penggugat dapat mengajukan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatanya.
- 51. Duplik yaitu jawabantergugat atas bantahan penggugat Terhadap Replik Peggugat, maka kepada Tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan Duplik, yang isinya berupa dalil-dalil bantahan atas Replik Penggugat atau dalil-dalil utuk menguatkan jawaban Tergugat (Pasal 75 ayat (2) UU.No. 5/1986 Jo. VU No. 9 Tahun 2004). Penyusunan duplik biasanya berdasarkan poin-poin replik Penggugat. Pada Duplik Tergugat masih dapat mengemukakan dalil-dalil baru tentang bantahannya terhadap gugatan, atau sekedar untuk rnenguatkan dalil-dalil jawabannya. Dengan adanya jawab-menjawab ini menjadi jelas permasalahan perkara.
- 52. Contoh Replik Hal: REPLIK dalam Perkara No. …/…../2014/PTUN …. Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara No. …/…../2014/PTUN ... Pengadilan Tata Usaha Negara …….. Di ………… Dengan hormat, Untuk dan atas nama Penggugat dengan ini mengajukan REPLIK atas JAWABAN TERGUGAT, yang telah diuraikan tertanggal …………. 2014, sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan aquo, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugal sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini. 1. Bahwa ……. 2. Bahwa ……. 3. Bahwa …….. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; 2. Memutuskan ………………………………………. ; 3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya Hormat Kami, Penggugat/Kuasa Penggugat,
- 53. Contoh Duplik Banda Aceh, ………. 2014 Hal : Duplik atas Replik Penggugat Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. …. /…../2014/PTUN.Bna Pada Pengadilan Tata Usaha Negara di – Banda Aceh Dengan Hormat, Untuk dan atas nama klien kami Tergugat (nama tergugat) dalam Perkara No. …/…../2014/PTUN.Bna, Pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat. Adapun Duplik atas Replik Penggugat adalah sebagai berikut : Dalam Eksepsi: 1. Bahwa ………… 2. Bahwa …………. 3. Bahwa ………… Dalam Pokok Perkara: 1. Bahwa ………… 2. Bahwa ……….. 3. Bahwa ………..
- 54. Dalam rekonpensi: 1. Bahwa …. 2. Bahwa …. 3. Bahwa …. Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut : Dalam Eksepsi PRIMER: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Dalam Pokok Perkara : Dalam Konpensi : PRIMER : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak ………………… 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara
- 55. Dalam Rekonpensi: PRIMER : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan dan menyatakan bahwa, ….. 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Dalam Eksepsi, Konpensi, dan Rekonpensi. Subsider : Mohon Putusan seadil-adilnya. Demikian Eksepsi, Jawaban serta gugatan balik kami, atas perkenan Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara, diucapkan Terima Kasih. Hormat Kami Kuasa Hukum Tergugat Konsepsi/Penggugat Rekonsepsi. (Nama Kuasa Hukum)
- 56. PENGERTIAN KUASA HUKUM Kuasa menurut hukum disebut juga wettelijke vertegenwoording atau legal mandatory (legal representative). Artinya, undang-undang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Pengertian kuasa merujuk pada wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian/pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya. Kuasa hukum yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan. Pengacara atau advokat atau kuasa hukum adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum
- 57. JENIS KUASA 1.Kuasa Umum Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, dimana kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengenai pengurusan , yang disebut berharder untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian , dari segi hukum , surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa haruslah mendapat surat kuasa khusus. 2. Kuasa Khusus Adapun pengaturan mengenai surat kuasa khusus diatur dalam pasal 1975 BW yaitu mengenai pemberian kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan , kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 123 HIR. 3. Kuasa Istimewa Kuasa Istimewa diatur dalam pasal 1796 BW dikaitkan dengan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG.
- 58. SYARAT KUASA KHUSUS • Menurut SEMA No.2 Tahun 1959, digariskan syarat khusus antara lain; 1. menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa; 2. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat); 3. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.
- 59. FORMAT SURAT KUASADALAM HPTUN KANTOR HUKUM ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM (NAMA KANTOR) Alamat kantor Yang bertanda tangan di bawah ini : o Nama : ….. o Umur : …… o Pekerjaan : ……. o Kewarganegaraan : Indonesia o Alamat : …… Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada : 1. …….. 2. …….. 3. …….. adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum “……………”, beralamat di ………………….., untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA. ------------------------------------------------------- KHUSUS ---------------------------------------------------
- 60. Untuk danatas nama pemberi kuasa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengurus kepentingan pemberi kuasa untuk mengurus perkara : “Atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. … /…/…./…./2014 tertanggal …………. 2014, Tentang ……………… atas nama …………………. oleh …………………. (LEMBAGA PEMERINTAH). Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum untuk ………………………….. (uraian-uraian terkait hal yg dapat dilakukan oleh kuasa hukum) Demikian surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi dan seterusnya menurut hukum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1812 KUH Perdata dan menurut syarat-syarat lainya ditetapkan dalam Undang-undang. Langsa, ……….. 2014 PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA (PENGACARA/KUASA HUKUM) (Nama Pemberi Kuasa)
- 62. PROSEDUR PENGAJUAN GUGATANPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
- 63. PROSEDUR PENERIMAAN GUGATAN DI PTUN 1. Tempat Mengajukan Gugatan Gugatan yang telah disusun / dibuat ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya, kemudian didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 54. Ayat (1) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat Ayat (2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu faerah Hukum Pengadilan, Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Ayat (3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Pengugat, maka Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- 64. Ayat (4) Dalamhal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat Ayat (5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, Gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. Ayat (6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, Gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kedudukan Tergugat.
- 65. Administrasi di PengadilanTata Usaha Negara Panitera menaksir biaya panjer ongkos perkara yang harus dibayar oleh Penggugat atau Kuasanya yang diwujudkan dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) atau antara lain: Biaya Kepaniteraan Biaya Materai Biaya Saksi Biaya Saksi Ahli Biaya Alih Bahasa Biaya Pemeriksaan Setempat Biaya lain untuk Penebusan Perkara
- 66. Gugatan yang telahdilampiri SKUM tersebut kemudian diteruskan ke Sub bagian Kepaniteraan Muda Perkara untuk penyelesaian perkara lebih lanjut. Atas dasar SKUM tersebut kemudian Penggugat atau kuasanya dapat membayar di kasir (dibagian Kepaniteraan Muda Perkara) dan atas pembayaran tersebut kemudian dikeluarkan, kwitansi pembayarannya. Gugatan yang telah dibayar panjer biaya perkara tersebut kemudian didaftarkan didalam buku register perkara dan mendapat nomor register perkara.
- 67. Gugatan yang sudahdidaftarkan dan mendapat nomor register tersebut kemudian dilengkapi dengan formulir-formulir yang diperlukan dan Gugatan tersebut diserahkan kembali kepada Panitera dengan buku ekspedisi penyerahan berkas. Selanjutnya berkas perkara gugatan tersebut oleh Panitera diteruskan / diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk dilakukan Penelitian terhadap Gugatan tersebut, yaitu dalam proses dismissal ataupun apakah ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, beracara cepat maupun ber-acara Cuma-Cuma.
- 68. Syarat Gugatan Terdapat dua syarat yg harus dipenuhi, yaitu syarat formal dan syarat materiil. 1. Syarat Formal Pasal 56 (1) UU no 5 tahun 1986 Jo uu no 9 tahun 2004 menentukan bahwa suatu gugatan harus memuat : a. Identitas Penggugat 1. Nama lengkap Penggugat 2. Kewarganegaraan Penggugat 3. Tempat Tinggal penggugat 4. Pekerjaaan penggugat
- 69. b. Identitas Tergugat 1) Nama., Jabatan, Misalnya : Kepala Dinas…, Bupati…., Gubenur…., Menteri…, Camat…, Lurah….dan sebgainya 2) Tempat kedudukan tergugat c. Tenggang waktu mengajukan gugatan Gugatan terhadap suatu Keputusan/Penetapan tertulis atau yang disamakan dengan itu, hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak keputusan itu: 1) Setelah diterima atau dikeluarkan SK. 2) Setelah 4 bulan dilakukan permintaan dikeluarkan SK. 3) Setelah banding administratif
- 70. d. Diberi Tanggal;Suatu gugatan biasanya diberi tanggal, hal ini berkaitan dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. e. Ditandatangani; Suatu surat gugatan haruslah ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya yang sah untuk itu. Surat gugatan tidak perlu diberi materai, karena biaya materai tersebut telah dihitung dalam biaya perkara (SEMA No. 2 Tahun 1991).
- 71. 2. Syarat Materiil a. Objek gugatan (misal Perkara Tata Usaha Negara No. 01/G/l 994/PTUN-MDN, tanggal 14 November 1994, objek gugatanya adalah Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 22 tertanggal 7 Januari 1982 atas nama M.KADIRAN) b. Posita gugatan: Posita atau dasar-dasar gugatan, benisikan dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan. yang diuraikan secara ringkas dan sederhana
- 72. Posita gugatan meliputi: Fakta Hukum Fakta Hukum berisi fakta-fakta secara kronologis tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan objek.gugatan. Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Dalam gugatan harus diuraikan secara ringkas dan tegas serta jelas tentang kualifikasi kesalahan dari tergugat. Uraikan Kerugian Penggugat: Seandainya akibat perbuatan tergugat menerbitkan keputusan yang disengketakan itu telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, maka hal itu dapat digugat dalam Gugatan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991
- 73. Petitum adalah kesimpulangugatan yang berisikan hal-hal yang dituntut oleh penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Petitum (apa yang menjadi tuntutan/ yang diminta) Ada beberapa alternatif : 1)Pembatalan atau menyatakan tidak sah SK yang dikeluarkan Tergugat. 2)Ganti rugi 3)Rehabilitasi 4)Bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan SK
- 74. Petitum itu umumnyameliputi hal-hal sebagai berikut : Mengabulkan/ menerima gugatan Penggugat seluruhnya Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No…. Tanggal …… yang dikeluarkan oleh tergugat: Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp……………. Kepada Penggugat (Jika ada) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan
- 75. Dalam hal adagugatan privisi maka hal tersebut harus diuraikan terlebih dahulu setelah identitas para pihak dan objek gugatan diuraikan. Gugaatn provisi itu dapat menyangkut tindakan tertentu yaitu: menunda pelaksanaan keputusan Usaha Negara yang disengketakan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atau untuk megizinkan penggugat berperkara secara prodeo atau Cuma-Cuma.atau mungkin juga untuk meminta suatu perkara diperiksa dengan acara cepat, Untuk itu harus dikemukakan alasan-alasanya dalam gugatan provisi tersebut
- 76.