Downloaded 802 times
Uploaded bysesukakita
Hukum pidana khusus
Dokumen ini menguraikan perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di Indonesia, di mana hukum pidana khusus mencakup peraturan spesifik di luar KUHP yang menangani tindak pidana tertentu. Ditekankan bahwa hukum pidana khusus diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memperbaiki kekurangan dalam KUHP. Selain itu, terdapat pembahasan tentang white collar crime yang menyangkut kejahatan yang dilakukan oleh individu berstatus sosial tinggi dalam konteks bisnis.
More Related Content
Similar to Hukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
- 1. HUKUM PIDANA KHUSUS Gatot Sugiharto
- 2. HUKUM PIDANA INDONESIA HukumPidana Umum • Hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundangan-undangan yang merubah dan menambah KUHP. Hukum Pidana Khusus • Bisa dimaknai sbg perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP baik perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)
- 3. PERNYATAAN K. WANTJIKSALEH Apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman,selalu timbul perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada didalam KUHP maka disebut tindak pidana khusus
- 4. HUKUM PIDANA KHUSUS Andi Hamzah HPK adalah peraturan hukum Andi hamzah juga menyebutnya pidana yang tercantum diluar dengan Hukum pidana di luar KUHP disebut UU Pidana kodifikasi. tersendiri HJA Nolte Dalam Disertasinya berjudul het Menyebutkan Hukum Pidana Strafrecht in de Afzobderlijke Khusus adalah hukum pidana di Wetten dalam undang-undang tersendiri
- 5. HUKUM PIDANA KHUSUS HP Khusus dalam arti luas Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil POMPE: Menyebut dua kriteria : Orangnya/subyek yang Perbuatannya yang Khusus khusus
- 6. HUKUM PIDANA KHUSUS Disampingitu Pompe juga menunjuk patokan pasal 91 Wvs Ned (pasal 103 KUHP) • Yaitu: jika ketentuan Undang-undang (di luar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum Hukum Pidana (BAB I-BAB VII Buku I) maka itu merupakan Hukum Pidana Khusus • Hal tersebut senada dengan adagium “Lex Specialys Derogat legi Generalis’ Menurut Pompe: Bukan hanya materiilnya saja yang menyimpang dari ketetntuan umum Hukum Pidana (Buku I) tetapi juga Hukum Acaranya yang menyimpang dari Hukum Acara secara umum
- 7. NEXT: HUK..... HPU: semua Hukum pidana yang Scholten:Memakai berlaku umum patokan “berlaku umum” dan “berlaku Khusus” Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana disebut juga hukum pidana pemerintahan
- 8. RAHMAT SOEMITRO Tindak pidanakhusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam UU Khusus yang memberikan peraturan Khusus tentang tatacara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat KUHP
- 9. Nolte: menunjukkan ada duapengecualian pasal 103 KUHP/91 Wvs UU yang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian berlakunya dari pasal 103 KUHP bisa disebut Lex Specialis derogat legi generali UU lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya pasal 103 KUHP
- 10. PERBEDAAN HP UMUMDAN HUKUM PIDSUS Hukum Pidana Umum Hukum Pidanan Khusus Definisi Perundang-undangan Perundang-undangan di bidang pidana yang berlaku tertentu yang bersanksi pidana umum atau tindak pidana yang diatur dalam UU Khusus. Dasar Yang tercantum di dalam Yang tercantum dalam peraturan KUHP dan semua perUU di luar KUHP baik perUU perundang-undangan pidana maupun bukan pidana yang mengubah dan tetapi bersanksi pidana (ketentuan menambah KUHP menyimpang dari KUHP) Kewenangan Polisi dan Jaksa Polisis, Jaksa, PPNS dan KPK Penyelidikan &penyidikan Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Khusus
- 11. HUKUM PIDANA KHUSUSDAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS Maknanya ? • Muncul istilah • Adanya Hukum Pidana penyimpangan dari khusus dan ketentuan hukum • Secara prinsipil tidak pidana umum, baik hukum tindak ada bedanya diantara dari sisi hukum pidana khusus keduanya. materiilnya maupun • Apakah ada • Kedua istilah itu formilnya. bedanya ? adalah • Jika tidak ada menggambarkan penyimpangan maka bukan hukum pidana adanya undang- khusus/tindak pidana Law online undang pidana yang khusus library berada di luar hukum pidana umum Syaratnya ?
- 12. LATAR BELAKANG DANTUJUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KHUSUS • Kenyataan bahwa: kriminalitas dalam masyarakat berkembang begitu luar biasa seiring dengan perkembangan budaya, teknologi dan sebagainya; • Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP; • Kenyataan betapa-pun sempurnanya sebuah kodifikasi hukum pidana pada suatu ketika akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. • Mengapa dalam sistem hukum pidana indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana khusus ? Karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkianan adanya UU diluar KUHP itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 KUHP
- 13. RUANG LINGKUP HUKUMPIDANA KHUSUS • Sebagai suatu perUU yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum buku I KUHP; • Bahkan terdapat ketentuan hukum acara (hukum formil), peraturan perUU tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari UU nomor 8 Tahun 1981; • Titik tolak kekhususan suatu peraturan perUU khusus dapat diliha dari perbuatannyayang diatur, masalah subyek tindak pidana, pidana dan pemidanaannya. • Subyek hukum tindak pidana khusus diperluas tidak saja meliputi orang pribadi tapi juga badan hukum;
- 14. LANJUTAN... • Dari aspekpemidanaan, dilihat dari pola perumusann ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP • Sedangkan substansi hukum, tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.
- 15. PENYIMPANGAN DARI KETENTUANHUKUM ACAR PIDANA KHUSUS DARI KUHAP • UU Tindak pidana korupsi; • Masalah pembuktian terbalik • Penerobosan rahasia bank • Peradilan in absensia • Pembayaran uang pengganti • Tindak pidana ekonomi • Tindakan tata tertib sementara • Peradilan in absensia
- 16. WHITE COLLAR CRIME (WCC) WCC pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939 • Fokus utama dari teorinya Sutherland tentang WCC adalah: • Kejahatan yang tertuju pada keuntungan ekonomi dalam usaha bisnis yang dilakukan secara llegal dan di dalamnya menyangkut masalah manajemen Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh para pekerja White collar (kerah putih) untuk keuntungan pribadi pada waktu bekerja diperusahaan, juga termasuk kejahatan suap melebihkan rekening yang seharusnya dibayar (biasanya dilakukan oleh orang yang tingkat ekonominya atas dan dalam rangka pekerjaannya.
- 17. NEXT.. WCC Pada awalnyapengertian WCC dibatasi pada perbuatan yang ada dalam rumusan hukum pidana dan tidak menjangkau perbuatan di luar yang sudah ditentukan dalam hukum pidana. • Rumusan tersebut tidak dapat memuaskan para fihak dan mengundang perdebatan dan menghendaki agar cakupan WCC diperluas tidak saja person (perorangan) • Tetapi dikaitkan dengan mereka yang menjalankan perusahaan (coorporation) sehingga rumusan WCC pada akhirnya disepakati ditambah satu unsur lagi yaitu “violation of trust” (pelanggaran terhadap kepercayaan) yang merupakan unsur penting dalam mengerti apa yang dimaksud dengan “corporate crime” sebagai bagian dari WCC Perluasan ruang lingkup WCC tersebut menjadikan study tentang kejahatan korporasi menjadi fokus utama WCC terutama kajian terhadap potensi dan kecenderungan kejahatan ekonomi ataupun kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis
- 18. E SUTHERLAND MERUMUSKANWCC: Crime Commited by a person respectability and high socio Mendefinisikan WCC economic status in the course of of his occupation • Kejahatan yang dilakukan • Suatu pelanggaran oleh orang yang mempunyai ketentuan hukum pidana status sosial ekonomi yang oleh orang (person) yang tinggi dan mempunyai kedudukan terhormat, melakukan sosio ekonomi atas dalam kejahatan tersebut dalam bidang aktivitas kaitannya dengan pekerjaannya pekerjaannya
- 19. DUA TIPE KEJAHATANWCC Kejahatan Kejahatan Okupasi/jabatan korporasi Adalah apabila kejahatan itu untuk Adalah apabila tindakan memperoleh melanggar hukum keuntungan pribadi korporasi dalam menjalankan mengatasnamakan badan kejahatan terhadap hukum itu korporasi, seperti halnya penggelapan dana badan hukum
- 20. ISTILAH WCC Istilah wccberkembang dengan konsep dan makna yang bermacam-macam, sebagian ahli menyebut dengan istilah: • Organizational crime • Organized crime • Coorporate crime • Busines crime • Occupational crime • Coorporate and govermental deviance • Illegal coorporate behavior
- 21. JOANN MILLER Sebagai konsekuensidari pemakaian istilah dan penekanan fokus perhatian, joan miller membagi wcc menjadi 4 (empat) kategori: • Kejahatan koorporasi (organizational occupational crime) • Kejahatan jabatan (govermental occupational crime) • Kejahatan profesional (profesional occupation crime) • Kejahatan individual (individual occupational crime)
- 22. KEJAHATAN KORPORASI (OGANIZATIONAL OCUPATIONCRIME) Kejahatan koorporsi dilakukan oleh para eksekutif demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat pada kerugian masyarakat, contoh: • pencemaran lingkungan, • manipulasi pajak, • penipuan iklan, • memproduksi barang yang tidak aman bagi konsumen • Mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja, • Pemalsuan dokumen, dll
- 23. NEXT.. KEJ KORPORASI Jikadikaji lebih jauh, terdapat aspek kekerasan terutama dampak dari kejahatannya kepada masyarakat, bisa pekerja dan juga konsumen. Disadari ataupun tidak kejahtan ini telah menembus ruang dan waktu dlam mencelakakan korbannya, siapapun dapat menjadi korban dimanapun dia berada.
- 24. AKIBAT DARI KEJAHATANKORPORASI ? • Dari sisi ekonomi, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi ini tidak sedikit, bisa terjadi kerugian yang sangat besar dari sisi ekonomi akibat dari kejahatan ini. • Yang lebih ironis bahwa: kejahatan ini hukuman yang diterima bagi pelaku tidak proporsional jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana biasa, • Hukuman untuk pelaku kejahatan konfensional bisa mencapai 5-10 tahun sementara untuk kejahatan korporasi hanya berkisar pada peringatan, perjanjian atau denda yang jumlahnya relatif kecil.
- 25. KEJAHATAN JABATAN (GOVERMENTAL OCCUPATIONALCRIME) Kejahatan yang dilakukan oleh pejabat, birokrat. • misalnya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat, • korupsi, • manipulasi, • kolusi dan berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
- 26. NEXT.. KEJ JABATAN... Dampakdari kejahatan ini sangat meluas kepada berbagai aspek kehidupan masy, korupsi misalnya. Ini menurut masyarakat dianggap sebagai momok yang menakutkan karena dampaknya tersebut. • Disamping itu kejahatan ini paling sulit dideteksi dibanding dengan bentuk wcc yang lainnya, karena pelakunya biasanya orang yang memiliki kekuasaan.
- 27. KEJAHATAN PROFESIONAL (PROFESIONAL OCCUPATIONCRIME) Pelaku kejahatan mencakup berbagai profeasi seperti : • Dokter, notaris, psikiater,pengacara, pialang, hakim, jaksa, polisi dan berbagai jenis profesi lannya Kerugiannya bisa bersifat ekonomi, kesehatan, jiwa seseorang, lebih jauh dapat merusak kehormatan profesinya(ex. Polisi memiliki kesan negatif)
- 28. KEJAHATAN INDIVIDU (INDIVIDUAL OCCUPATIONALCRIME) Kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatka keuntungan pribadi • Bentuknya: pekerja yang melakukan perbuatan menyimpang sehingga merugikan perusahaan.
- 29. KONKLUSI ? Dari beberapakategori tersebut diketahui bahwa: • Wcc, dilakukan tanpa kekerasan, tetapi selalu disertai dengan kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan terhadap perauran. Mengingat kejahatan WCC itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pandai maka pengungkapannya pun tidak mudah.
- 30. KARATERISTIK WCC Low visibility •Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh kegiatan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem yang kompleks complexity • Kejahatan tersebut sangat komplek karena selalu berkaitan dengan kebobogan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun.
- 31. NEXT...KARAKTERISTIK Diffusion of responsibility •Terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin luas akibat kekompleksitasan organisasi Diffusion of victimization • Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen dll
- 32. NEXT...KARAKTERISTIK Detection and prosecution •Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan sebagai akibat dari profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku. Ambiguitas law • Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan kerugian
- 33. CORPORATE CRIME Corporate crimeadalah kejahatan kantoran (white collar crime) dalam bentuk yang khusus. • kejahatan korporasi dalam realitas kehidupan masyarakat muncul dalam bentuk: kejahatan yang terorganisir atau dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam kompleks hubungan-hubungan. • Misalnya: antara dewan direksi, direktur eksekutif dan manager, atau hubungan diantara anak perusahaan, devisi-devisi dalam perusahaan atau cabang- cabang.
- 34. NEXT.. CORPORATE... • Sebagaisubyek hukum korporasi adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya subyek hukum orang, dengan demikian korporasi juga dapat melakukan perbuatan hukum seperti transaksi bisnis, mengadakan perjanjian, hak untuk memiliki harta kekayaan, hak untuk menuntut juga dituntut, meskipun ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan. • Dalam membahas corporate crime harus dibedakan antara crime for corporation,crime again corporation dan criminal corporation.
- 35. NEXT.. Crime for corporation •Merupakan kejahatan korporasi Crime again corporation • Sering dinamakan employee crime Criminal corporation • Merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.
- 36. NEXT.. Kejahatan korporasi juga harus dibedakan dengan kejahatan ekonomi pada umunya. Karena kejahatan korporasi hanya dilakukan dalam konteks bisnis besar dan bukan dilakukan oleh kelompok bisnis kecil.
- 37. UNSUR-UNSUR CORPORATE CRIME. kejahatan Melanggar Dilakukan oleh kepercayaan orang yang publik terpandang Dalam Dari status hubnya dgn sosial tinggi pekerjaannya
- 38. RUANG LINGKUP KORPORASI Penyalahgunaankepercayaan masyarakat: • Kejahatan korporasi dibidang keuangan, perbankan, dan asuransi. Kejahatan korporasi terhadap konsumen: • Penggunaan bahan subtitusi yang berbahaya pada produk makanan, muniman, obat-obatan yang mempunyai efek samping.
- 39. RUANG LINGKUP MENURUTJOSEPH F SHELEY Menggelapkan/me Menipu publik/ Menipu nipu pemegang masyarakat pemerintah saham Tidak Menentukan melaporkan harga dengan Menghindari produk yang benar pajak tidak keuntungan representatif perusahaan
- 40. NEXT. JOSEPH Membahayakan Intervensi ilegal Membahayakan kesejahteraan dalam proses pekerja umum politik Memberikan Tidak Menimbulkan dana mempedulikan polusi industri kampanye keselamatan politik yang kerja para ilegal pekerja
- 41. Dimensi kejahatan korporasi •Dimensi kriminal dari kejahatan korporasi di indonesia berkembang terus sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Bentuk-bentuknya seperti: 1. Defrounding stocholder (tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. 2. Defrouding the publik (penentuan harga yang tidak pasti) 3. Defrounding the goverment (menghindari pajak) 4. Endagering the publik welfare (menimbulkan terganggunya kesejahteraan masyarakat :menimbulkan polusi) 5. Endagering employee (tdk mempedulikan keselamatan kerja) 6. Ilegal intervensi proses ( monopoli)
- 42. FRAUDULENT MISREPRESENTATION (FM) Yaitujenis kejahatan korporasi yang bersifat pemberian informasi atau keterangan yang tidak benar atau bohong tentang aktivitas, produk, perkembangan, dll dari suatu perusahaan terhadap masyarakat maupun pemerintah
- 43. NEXT.. Tranfer pricing (TP) Over under invoking (OUI) FM Afiliasi tanpa bunga (ATB) Keterangan tidak benar dalam pasar modal
- 44. TRANFER PRICING (TP) Biasanyaterjadi pada perusahaan yang tergabung dalam group dan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mempunyai hubungan istimewa. • Untuk meperkecil pajak yang harus dibayar, harga jual antara group tersebut diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan yang untungnya besar akan dipindahkan keperusahaan yang merugi sehingga jumlah pajak secara group dapat dikurangi.
- 45. OVER UNDER INVOKING(OUI) Biasanya terjadi pada transaksi ekspor/ impor. • Pada transaksi impor, perusahaan bisa meminta rekannya diluar negeri utnuk menerbitkan dua invoice yaitu dua invoice dengan harga yang sebenarnya untuk kepentingan perhitungan harga pokok, dan invoice satunya dengan harga lebih rendah untuk kepentingan pabean (untuk pembayaran bea masuk, pph pasal 22 dan ppn) • Pada transaksi ekspor, biasanya terjadi berkaitan dengan adanya hubungan istimewa yaitu dalam rangka mentransfer keuntungan perusahaan di Indonesia keperusahaan luar negeri tanpa terkena pajak. (pph pasal 26)
- 46. AFILIASI TANPA BUNGA(ATB) Pada perusahaan yang tergabung dalam group • Adanya peminjaman kepada bank dilakukan oleh salah satu atau beberapa perusahaan yang untungnya sangat besar. • Dana tersebut disalurkan kepada perusahaan afiliasi tanpa pembebanan bunga, dengan cara demikian dapat dilakukan pengaturan laba untuk meminimalkan pajak secara keseluruhan.
- 47. INFORMASI TIDAK BENARDALAM PROSPEKTUS Perusahaan go publik. • Sebelum go publik, biasanya perusahaan membuat prospektus yang isinya adalah tentang profil perusahaan dan tata organisasinya serta laba rugi dari perusahaan tsb. • Pada prospektus ternyata tampaknya perusahaan tersebut tampak sangat menguntungkan namun kenyataannya tidak menguntungkan, padahal tidak terjadi perubahan kepengurusan dari perusahaann tersebut.
- 48. Bentuk FM dengantingkat modus operandi yang lebih transparan dan langsung merugikan masyarakat Secara yuridis formal sulit adalah: menentukan kualifikasi dari FM, tetapi secara etis ada dua kategori untuk melihat misrepresentation: Pemberian Informasi atau iklan bohong atau • Pemakaian pernyataan yang jelas setidaknya berlebihan salah misalnya menyebut sesuatu tentang tidak ada atau sebaliknya. nilai, produktifitas, manfa • Mislead adalah pernyataan yang at dll dari sebuah produk menyesatkan perusahaan.
- 49. Dua istilah lain PUFFERY. yang juga • Dikatakan sebagai “iklan yang digunakan adalah: berlebihan” yakni yang menggunakan opini subyektif yang berlebihan tanpa menyebutkan satu fakta contoh: penggunaan kata nomor satu, terpilih, terbaik dsb. Puffery Mock ups. dan • Pemakaian tiruan dalam visualisasi iklan, contoh iklan es cream untuk mock ups iklan TV oleh karena akan leleh jika terkena panas lampu, maka diganti dengan bubur kentang.