KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.ppt
- 1. INDONESIA PADA MASA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959) DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959) a. a. Dalam bidang politik Dalam bidang politik b. b. Dalam bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi c. c. Dalam bidang sosial budaya Dalam bidang sosial budaya Idsejarah.net
- 2. Ciri Kabinet Parlementer Ciri Kabinet Parlementer Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat diganggu gugat Menteri bertanggung jawab atas kebijakan Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah pemerintah Perdana Menteri diangkat oleh Presiden Perdana Menteri diangkat oleh Presiden Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya mosi tidak percaya Memiliki partai oposisi Memiliki partai oposisi UUDS 1950 UUDS 1950
- 3. Partai – Partai dalam Demokrasi Liberal Partai – Partai dalam Demokrasi Liberal
- 4. Kabinet Natsir Kabinet Natsir (Masyumi) (Masyumi) 1950-1951 1950-1951 Kabinet koalisi Kabinet koalisi PNI dan Masyumi PNI dan Masyumi Prokernya : Prokernya : Penanggulangan masalah keamanan, Penanggulangan masalah keamanan, Penyempurnaan susunan pemerintahan dan Angkatan Penyempurnaan susunan pemerintahan dan Angkatan perang, Penyelesaian masalah Irian Barat, Memperkuat perang, Penyelesaian masalah Irian Barat, Memperkuat ekonomi ekonomi Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba, mosi tidak percaya Diganti krn gagal dlm perjuangan Irba, mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP No. 39 dari Hadikusumo mengenai PP No. 39 yang dianggap yang dianggap menguntungkan Masyumi menguntungkan Masyumi
- 6. Kabinet Sukiman Kabinet Sukiman (Masyumi) (Masyumi) 1951-1952 1951-1952 * * N Nasionalisasi asionalisasi de javasche Bank de javasche Bank * * Menjaga keamanan,kemakmuran rakyat,penyelenggaraan Menjaga keamanan,kemakmuran rakyat,penyelenggaraan Pemilu secepatnya,politik bebas aktif,penyelesaian Irian Barat Pemilu secepatnya,politik bebas aktif,penyelesaian Irian Barat * * P Pelepasan 950 tapol elepasan 950 tapol * * P Penumpasan PKI dan faham komunis enumpasan PKI dan faham komunis * diganti krn : * diganti krn : - Penandatanganan MSA - Penandatanganan MSA - gagal dlm pembebasan Irba - gagal dlm pembebasan Irba
- 8. Kabinet Wilopo Kabinet Wilopo (PNI) (PNI) 1952-1953 1952-1953 Prokernya : politik luar negeri bebas aktif Prokernya : politik luar negeri bebas aktif Diganti karena : Diganti karena : Gerakan separatis Gerakan separatis Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa Tanjung Morawa Peristiwa Tanjung Morawa
- 9. Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa 17 Oktober 1952 Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD (dijabat A.H. Nasution) dan tujuh panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana. Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.
- 10. Peristiwa Tanjung Morawa Peristiwa Tanjung Morawa Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Utara merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi.
- 12. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (PNI) (PNI) 1953-1955 1953-1955 Kabinet Koalisi Kabinet Koalisi Pembentukan Panitia Pemilu Pusat Pembentukan Panitia Pemilu Pusat Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu Menetapkan tgl pelaksanaan pemilu Pelaksanaan KAA Pelaksanaan KAA Pengangkatan menhan Iwa Kusumasumantri Pengangkatan menhan Iwa Kusumasumantri Pertentangan sipil dan militer Pertentangan sipil dan militer
- 13. KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I KABINET ALI SASTROAMIDJOYO I (ALI – WONGSO) (ALI – WONGSO)
- 14. Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) (Masyumi) 1955-1956 1955-1956 Pe Pepenyelenggaraan penyelenggaraan pemilu I untuk DPR dan pemilu I untuk DPR dan Konstituante Konstituante Pengendalian inflasi Pengendalian inflasi Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah pemerintah
- 16. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (PNI) (PNI) 1956 - 1957 1956 - 1957 Perjuangan Irba Perjuangan Irba Pembentukan daerah otonom Pembentukan daerah otonom Memperbaiki perekonomian negara Memperbaiki perekonomian negara Politik Bebas Aktif Politik Bebas Aktif Pembatalan KMB Pembatalan KMB Bubar karena gerakan separis didaerah,perbedaan Bubar karena gerakan separis didaerah,perbedaan pendapat antara TNI dgn Masyumi pendapat antara TNI dgn Masyumi
- 17. KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II KABINET ALI SASTROAMIDJOYO II
- 18. Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) (Zaken Kabinet) 1957-1959 1957-1959 Panca Karya/kerja Panca Karya/kerja Pembentukan dewan Nasional Pembentukan dewan Nasional Normalisasi hub. dgn Malaysia Normalisasi hub. dgn Malaysia Pembatalan KMB Pembatalan KMB Pengembalian Irba Pengembalian Irba Mempercepat pembangunan Mempercepat pembangunan Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden
- 20. PEMILU PEMILU
- 21. PEMILU 1955 PEMILU 1955 Dilaksanakan 2 x Dilaksanakan 2 x Pemilu I memilih anggota DPR Pemilu I memilih anggota DPR Pemilu II memilih anggota Pemilu II memilih anggota Konstituante Konstituante Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI Hasil : PNI, Masyumi, NU, PKI
- 22. b.Bidang Ekonomi b.Bidang Ekonomi UU No. 19 tahun 1945 UU No. 19 tahun 1945 mengenai nilai tukar mata uang ORI mengenai nilai tukar mata uang ORI • 1 Oktober 1946 1 Oktober 1946 Uang kertas baru ORI Uang kertas baru ORI • Perpu No. 2 tahun 1946 Perpu No. 2 tahun 1946 Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi Pendirian BNI sebagai bank sirkulasi • Sistem ekonomi Gerakan Benteng/Soemitro Sistem ekonomi Gerakan Benteng/Soemitro Djoyohadikusumo Djoyohadikusumo • Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo Sistem ekonomi Ali Baba/Iskaq Cokrohadisuryo
- 23. Ekonom Indonesia dan programnya Ekonom Indonesia dan programnya Plan Kasimo Plan Kasimo – Pemberian bantuan bagi para Pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah. petani dan pemilik tanah. – Perbaikan dalam bidang Perbaikan dalam bidang pertanian pertanian I .J. Kasimo
- 24. EKONOM INDONESIA DAN EKONOM INDONESIA DAN PROGRAMNYA PROGRAMNYA GUNTING SYAFRUDIN GUNTING SYAFRUDIN – Pemotongan nilai tukar Pemotongan nilai tukar rupiah,hingga nilai tukarnya ½ rupiah,hingga nilai tukarnya ½
- 25. Ekonom Ekonomi i Indonesia dan programnya Indonesia dan programnya Ekonomi Ali Baba Ekonomi Ali Baba – Kerjasama ekonomi dan Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina pribumi dengan pengusaha Cina
- 26. Ekonom Indonesia dan programnya Ekonom Indonesia dan programnya Gerakan Benteng Gerakan Benteng – Bantuan kredit/pinjaman bagi Bantuan kredit/pinjaman bagi pengusaha pengusaha – Masyarakat/golongan Masyarakat/golongan pengusaha/pedagang pengusaha/pedagang Soemitro Djoyohadikusumo
- 27. Sosial budaya pd masa Sosial budaya pd masa D Demokrasi liberal emokrasi liberal Masuknya budaya Eropa dan USA (musik,makanan dan Masuknya budaya Eropa dan USA (musik,makanan dan busana) busana) Kebebasan berpolitik dan berkreasi Kebebasan berpolitik dan berkreasi
- 28. DAMPAK POLEKSOSBUD DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI LIBERAL PD DEMOKRASI LIBERAL PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK MASUKNYA BUDAYA ASING MASUKNYA BUDAYA ASING BANYAKNYA PENGANGGURAN BANYAKNYA PENGANGGURAN
- 29. Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin Dekrit 5 Juli 1959 Latar Belakang •Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal •Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat •Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950
- 30. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 I Isi si – Pembubaran Konstituante. Pembubaran Konstituante. – Beriakunya Kembali UUD 1945. Beriakunya Kembali UUD 1945. – Tidak berlakunya UUDS 1950. Tidak berlakunya UUDS 1950. – Pembentukan MPRS dan DPAS. Pembentukan MPRS dan DPAS.
- 31. Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967) (1959 – 1967) Sentralisasi kekuasaan Sentralisasi kekuasaan Pembentukan kabinet kerja Pembentukan kabinet kerja Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang Semboyan Nasakom untuk mempersatukan bangsa yang berbeda faham berbeda faham
- 32. Ciri Ciri Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI Penyatuan TNI & kepolisian dalam ABRI Parpol dominan => PKI Parpol dominan => PKI Pembubaran beberapa parpol spt Pembubaran beberapa parpol spt Masyumi,PSI,Murba,BPS Masyumi,PSI,Murba,BPS Pembentukan Front Nasional Pembentukan Front Nasional
- 33. POLITIK POLITIK Pembentukan kabinet kerja Pembentukan kabinet kerja Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada Kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara berada dibawah presiden dibawah presiden Partai terkuat : PKI Partai terkuat : PKI Bergabung dalam NEFO Bergabung dalam NEFO Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking – Hubungan diplomatik 5 negara, poros Jakarta – Peking – Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam Phnompenh – Hanoi Pyongyang (IND – RRC – Vietnam Utara – Kamboja – KORUT) Utara – Kamboja – KORUT)
- 34. Politik Politik Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) (Dwikora) Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur (NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara (NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara yg berfaham sosialis komunis) yg berfaham sosialis komunis)
- 35. EKONOMI EKONOMI Ekonomi terpimpin,komando,terpusat Ekonomi terpimpin,komando,terpusat Sanering = pemotongan nilai tukar mata uang kertas Sanering = pemotongan nilai tukar mata uang kertas Pembekuan simpanan nasabah bank mulai Rp 25.000 Pembekuan simpanan nasabah bank mulai Rp 25.000 keatas keatas Menyusun Menyusun rancangan pembangunan semesta dengan rancangan pembangunan semesta dengan pola 8 tahun pola 8 tahun
- 36. DAMPAK POLEKSOSBUD DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN PD DEMOKRASI TERPIMPIN KRISIS EKONOMI KRISIS EKONOMI STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA TERGANGGU TERGANGGU PERISTIWA G 30 S PERISTIWA G 30 S BUDAYA EROPA /USA DILARANG BUDAYA EROPA /USA DILARANG
- 37. DAMPAK POLEKSOSBUD DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN PD DEMOKRASI TERPIMPIN BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA