Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
1 like613 views
Kebijakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa reklamasi dapat mempertahankan atau menambah manfaat wilayah tersebut serta menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan definisi, jenis, subjek, batasan, dan larangan kegiatan reklamasi serta kepemilikan lahan hasil reklamasi.
More Related Content
Similar to Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (20)
![Bahan Paparan Pak Direktur WEBINAR KWT [REVISI].pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/bahanpaparanpakdirekturwebinarkwtrevisi-250702073055-6178cd7c-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More from Didi Sadili (20)
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- 1. KEBIJAKAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT Reklamasi Teluk JakartaReklamasi Kolaka, Sultra
- 2. LATAR BELAKANG 2019 2 Produksi barang Fasilitas pengiriman Pasar Produksi barang Fasilitas pengiriman Pasar Daratan utama Pesisir Model 1 Model 2 Ilustrasi sederhana arus barang Indonesia negara kepulauan yang mengandalkan laut untuk sarana transportasi pertukaran barang sehingga lebih cost efficiency dengan model 2
- 3. LATAR BELAKANG 2019 3 Kebutuhan Ruang Pesisir Kebutuhan ruang untuk pertumbuhan ekonomi lanjutan Pemanasan global Peningkatan Laju Abrasi Peningkatan Paras Laut ReklamasiPemanfaatan ruang vertikal
- 4. DEFINISI REKLAMASI Asal kata RE-CLAIM Mengembalikan sesuatu seperti awalnya REKLAMASI DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (UU Nomor 27 Tahun 2007): Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase 2019 4 Ekonomi Lingkungan Sosial Reklamasi Teknis Mempertahankan/ meningkatkan manfaat/ nilai tambah WP3K
- 5. REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL 2019 5 Reklamasi Pulau Nipa Kep.Riau (sumber : Google image) Reklamasi Nusa Dua Bali (sumber : Google image) Reklamasi untuk mempertahankan nilai manfaat
- 6. REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL 2019 6 Reklamasi Pantai Losari Sulsel (sumber : Google image) Reklamasi Bandara Ngurah Rai Bali (sumber : Google image) Reklamasi untuk menambah nilai manfaat
- 7. EKSTERNALITAS PENYEBAB KONTRA REKLAMASI 2019 7 (sumber : thestar.com) Dampak pencemaran reklamasi tanpa izin di Belitung (sumber : dokumentasi PRL)
- 8. REGULASI REKLAMASI DI WP3K 8 2019 Memastikan bahwa reklamasi memertahankan/ menambah nilai di wilayah pesisir dan menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan penghidupan masyarakat
- 9. JENIS, SUBJEK, BATASAN, LARANGAN KEGIATAN, KEPEMILIKAN LAHAN REKLAMASI DI WP3K 9 2019 JENIS PERIZINAN : 1. Izin Lokasi Perairan*/ Penetapan Lokasi 2. Izin Pelaksanaan Reklamasi 3. Rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan SUBJEK IZIN : 1. Orang/Perorangan 2. Badan Usaha 3. Pemerintah Daerah 4. Pemerintah Pusat * Pembatasan Kegiatan Reklamasi Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan Menteri KP tidak boleh dilakukan reklamasi kecuali untuk : 1. Kegiatan strategis nasional yang ditetapkan Presiden 2. Kepentingan pengelolaan kawasan konservai Larangan Kegiatan Reklamasi di : Alur laut Larangan Pengambilan Material Kegiatan Reklamasi di : Pulau-Pulau Kecil Terluar Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kecil dengan luas < 100 Ha Kawasan Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun Pulau kecil lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas pulau. Kepemilikan Lahan Reklamasi Dikuasai Negara (Pasal 12 PP Nomor 16 Nomor 2004) *Izin Lokasi Perairan kegiatan reklamasi luasan >10 Ha dan Izin Pelaksanaan Reklamasi luasan >100 Ha membutuhkan Rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan
- 10. Terima kasih Direktorat Jenderal PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. Mina Bahari 3 Lantai 9 Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Pusat E-mail : [email protected] 2019