Mako ditpolair polda jambi, eks kantor residen jambi

1
(TULISAN SEJARAH JAMBI)
JUDUL
EKS KANTOR RESIDEN JAMBI MENJADI MARKAS
KOMANDO DITPOLAIR POLDA JAMBI
Ditulis Sebagai Upaya Untuk Memberikan Informasi, Pernyataan Kebanggaan
dan Rasa Percaya Diri sebagai warga Jambi
AKBP. H. DADANG DJOKO KARYANTO, AMd Mar, SH, SIP, MH.
Jambi, April 2015

2
SEJARAH SINGKAT PROVINSI JAMBI
dan
CERITA SEJARAH EKS KANTOR RESIDEN
JAMBI MENJADI MAKO DITPOLAIR POLDA
JAMBI
kantor residen Jambi
Oleh (AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH)
I.Sejarah SingkatTentang Kebedaraan Markas
Sejarah singkat tentang kebedaraan markas atau kantor Residen Jambi,
berawal dari keberhasilan kerajaan Belanda dalam menaklukkan dan
menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka pemerintah
Kerajaan Belanda menetapkan bahwa wilayah Jambi sebagai
Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen
Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Jenderal Belanda Nomor. 20 tanggal 4 Mei 1906
dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan
kerajaan Belanda atas wilayah Jambi berlangsung ± 36(tiga puluh
enam) tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan

3
kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang sebagai pemenang dalam
perang kawasan Asia pasifik pada saat itu. Oleh karena itu kantor eks
Residen Jambi menjadi saksi sejarah yang tidak kalah pentingnya
dalam membuka tabir asal usul pemerintahan di Jambi. Sehingga perlu
kiranya gedung tua yang merupakan monumen saksi sejarah Jambi
tersebut dapat dijaga dan dilestarikan, termasuk sebagai bagian cagar
budaya yang berkaitan dengan bangunan bersejarah yang tetap harus
dirawat secara maksimal.
Direktorat polisi perairan Polda Jambi adalah salah satu direktorat
bagian dari Polda Jambi yang sengaja menempati eks Kantor Residen
Jambi pada tanggal 15 Januari 2014, keadaan ini disebabkan karena
hingga saat ini kesatuan tersebut belum memiliki bangunan permanen
sebagai markas direktorat sendiri, oleh karena itu didorong keinginan
untuk melestarikan dan rasa cinta terhadap peninggalan sejarah,
dimana gedung tersebut adalah tempat pertama pemerintahan Jambi
dan pada awalnya dalam keadaan kotor, tidak terawat dengan baik,
maka Ditpolair berinisiatif memugar dan mencoba merawat secara
maksimal tanpa merubah konsep aslinya, sehingga terlihat pada saat ini
dalam kondisi yang elok, bersih, terawat dan asri, dengan tampilan
klasik seperti wajah awal dimana gedung tersebut dibangun. Tampilan
jadul dengan ciri kasnya ala bangunan Belanda tahun 1906, dan luar
biasa klasiknya.
II.SekelumitCerita Sejarah Pemuda Jambi.
Sekelumit Cerita Sejarah Ketika Pemuda Jambi Menodong Bung Hatta.
Pemekaran wilayah yang marak setelah reformasi bergulir, boleh jadi
memiliki kesamaan alasan dan latar belakang dengan pemekaran yang
terjadi pada dekade pertama kemerdekaan Indonesia. Perlunya putra
daerah yang berkiprah di tanah sendiri dan peranan pemuda Jambi lebih

4
dominan, misalnya. Kondisi yang demikian menjadikan 2(dua) hal itu
menjadi dinamika menjelang lahirnya Provinsi Jambi pada tanggal 6
Januari 1957, merujuk 58 tahun yang lalu. Sejak digabungkannya
Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi dalam Provinsi Sumatera
Tengah, pada tahun 1948, adalah merupakan tonggak penting dalam
sejarah Jambi. Terlebih, sebelumnya ada keinginan agar Jambi
dimasukkan kedalam Keresidenan Sumatera Selatan. Namun pada
akhirnya, setelah perundingan dilakukan dan alotnya pembicaraan pada
saat pembahasan, pemungutan suara Komite Nasional Indonesia
Sumatera yang bersidang di Bukittingi, yang pada akhirnya sepakat dan
memutuskan bahwa Jambi adalah bagian dari Sumatera Tengah.
Keinginan itu rupanya tetap tumbuh. Mengutip pernyataan Gusti Asnan
dalam "Berpisah untuk Bersatu Dinamika Pemekaran Wilayah di
Sumatera Tengah pada Tahun 1950-an". Ada sejumlah penyebab
yang membuat Jambi ingin menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera
Selatan. Asnan menyirat bahwa ucapan Raden Mohammad Shadak,
adalah seorang anggota Partai Indonesia Raya (PIR). Menurut bapak
Mohammad Shadak, secara kekeluargaan (sosial), adat-istiadat,
budaya, perhubungan, dan lain-lain, sudah barang tentu adalah pada
tempatnya Jambi lebih dekat dan termasuk bagian dari Sumatera
Selatan. Demikian disampaikan karyawan Djambische Volksbank (bank
di Jambi ketika itu) pada sebuah ceramah di Jambi, 27 Desember 1952.
Itu satu hal. Persoalan lain adalah perasaan tidak puas terhadap
Sumatera Barat. Di masa itu, Sumatra Barat memang dominan di
Sumatera Tengah. Dominasi elitenya itu nampak pada posisi penting
dalam pemerintahan daerah. Dalam tulisannya yang lain, bapak Gusti
Anan yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Andalas
"Regionalisme, Historiografi, dan Pemetaan Wilayah: Sumatera
Barat Tahun 1950-an" dengan gamblang menbedahnya. Kata dia,

5
gubernur pertama adalah orang Sumatera Barat dan 20 diantara 29
anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Tengah (DPRST) adalah
wakil Sumatera Barat. Sementara itu, beberapa wakil dari Riau dan
Jambi juga berasal dari Sumatera Barat. Selain itu, 4 dari 6 anggota
Dewan Eksekutif Provinsi adalah orang Sumatera Barat, termasuk
ketuanya. Tentunya kondisi yang demikian membuat situasi dan
suasana kecemburuan terhadap masyarakat Jambi, yang timbul ketika
itu adalah hal yang lumrah terjadi pada waktu itu. Kemudian situasi
yang penuh ketimpangan, cemburu atas peran Sumbar (Sumatera
Barat) yang lebih dominan, tidak sampai memicu situasi konflik kontak
fisik yang kini lebih dikenal dengan istilah SARA. Pada kenyataanya,
dominasi tersebut juga dikeluhkan dan dikemukakan oleh rakyat Riau.
Mereka kemudian berinisiatif dan ingin memisahkan diri dari Sumatera
Tengah. Sehingga dinamika ketidakpuasan itu, terekam di surat kabar
Haluan. Surat Kabar pada edisi tanggal 15 Desember 1952, tersebut
memuat aksi rakyat Jambi yang membuat pernyataan dan naskah
resolusi. Itulah afirmasi pertama yang disampaikan secara tegas dalam
menggugat keberadaan Sumatera Tengah. "Resolusi itu adalah
pernyataan pertama yang menuntut agar Provinsi Sumatera Tengah
dipecah," tulis Gusti Anan, yang lahir di Pasaman, Sumatera Barat.
Menurutnya, ada dua alasan yang dikemukakan oleh penandatangan
resolusi itu. 1(Pertama) Tokoh-tokoh Jambi yang selama ini menjadi
bupati akan diganti. Bupati M Kamil, misalnya akan diganti dengan
bupati baru. 2(Kedua) Bukittinggi disebut-sebut telah menganaktirikan
rakyat Jambi. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan, selama daerah
Jambi masuk Provinsi Sumatera Tengah perhubungan semakin sulit.
"Perjalanan dari Jambi ke Bukittinggi bisa ditempuh dalam waktu dua
minggu, dan bila musim penghujan tiba, bisa ditempuh dalam waktu
satu bulan menurut ketrangan bapak Gusti Anan.

6
Kekecewaan akan infrastruktur ini yang mengingatkan kita pada jalan
Jambi-Kerinci yang dulu acap dikeluhkan oleh masyarakat setempat.
Sehingga tak heran pada masa itu sempat timbul wacana untuk
wilayah Kerinci ingin menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Provinsi
Jambi. Seiring waktu, keinginan Jambi untuk menjadi provinsi sendiri
kian kuat. Di sinilah peran pemuda membuahkan hasil. Himpunan
Pemuda Merangin Batanghari dan Front Pemuda Jambi (FROPEJA)
pada 10 April 1954 membuat pernyataan bersama yang kemudian
diserahkan langsung kepada Bung Hatta.
Wakil Presiden RI yang pertama Bung Hatta menerima resolusi pada
waktu itu, yang keberadaan beliau pada saat ia hadir di di kota Bangko.
Tak sampai di situ, klimaksnya pada kongres rakyat Jambi tanggal 14-
s.d 18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah
perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi
(BKRD). Dan lagi-lagi peran pemuda Jambi bergerak untuk
memperjuangkan terkait kemandirian wilayah Jambi agar berpisah dari
wilayah Sumatra Tengah. Keberadaan kongres Pemuda se-Jambi pada
tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan
Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya pada
tanggal 9 Januari 1957. Singkat cerita, pada tanggal 9 Agustus 1957
Presiden Soekarno akhirnya menandatangani UU Darurat Nomor. 19
tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan
Jambi.
Mengutip pernyataan bapak Usman Meng, kendati dejure Provinsi
Jambi ditetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU Nomor.
61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul
pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal
Keputusan BKRD jatuh pada tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan

7
sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Kemudian Bioskop Murni merupakan
saksi Sejarah sebagai tempat pengungkapan dan pernyataan Deklarasi
Sayang seribu kali saying kini tempat tersebut sudah dirombak, dan
saksi bersejarah Jambi tidak tampak lagi bekas-bekasnya sebagai
peninggalan cagar budaya. Semua hilang dimakan renovasi yang
mengesampingkan arti pentingnya nilai budaya dan sejarah para pendiri
bangsa. Tokoh sejarah dan budayawan Jambi, bapak Junaidi T Nor
banyak menceritakan fungsi pentingnya dari gedung itu yakni menjadi
tempat rapat Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRJ). "Jadi di sanalah
seluruh utusan dari Jambi Ulu dan Jambi Ilir serta Jambi Praja," ujar
bapak Junaidi. Pak Junaidi menjelaskan bahwa Jambi Ulu yang pada
saat ini berubah menjadi Batanghari dan Ilir menjadi Merangin,
sedangkan Jambi Praja adalah Kota Jambi. Itu sesuai dengan
perkembangan pada masing-masing wilayah. Di gedung tersebut terjadi
pembicaraan serius dimana puluhan pemuda berembuk untuk
menentukan pemisahan wilayah Jambi dari Sumatera Tengah. Mereka
menyusun persiapan deklarasi pendirian provinsi Jambi yang kemudian
ditembuskan pada pemerintah pusat Republik Indonesia. "Bicara politik,
kelompok tapi belum membicarakan siapa yang memimpin Jambi,"
katanya. Pak Junaidi menjelaskan kenapa pada saat itu Bioskop Murni
dipakai sebagai tempat musyawarah bagi pemuda Jambi. Alasannya
beliau(Pak Junaidi) mengatakan tempat itu merupakan tempat
strategis karena, kantor residen gubernur, kantor walikota dan kantor
bupati terletak di sekitar daerah itu.
III.Catatan H.Zaihifni Ishak (Daun Sekejut)
Catatan dari bapak H.Zaihifni Ishak (Daun Sekejut), menurut
keterangan ahli sejarah, mungkin hanya sebagian masyarakat yang mengerti.
itupun Jika ada kebanyakan masyarakat hanya mengetahui melalui buku-buku

8
dan referensi lainnya. Misalnya, sejarah Provinsi Jambi hampir sebagian
masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tersebut. Berikut catatan
kecil seorang pemerhati sejarah dan pemerintahan Jambi, yaitu bapak H Zaihifni
Ishak(Daun Sekejut). Dalam catatan kecil pria yang kini berumur 80 tahun itu,
ada pertanyaan pertama tentang apa makna Sepucuk Jambi Sembilan Lurah itu
sebenarnya? Menurut dia, semboyan Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, adalah
satu kalimat yang tidak bisa dipisah karena istilah itu merupakan suatu satu
kesatuan. Istilah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah sebenarnya berasal dari
perkataan KepoentyakDjambiSembilanLoerah.
“Kepoentjak Jambi Sembilan Loerah itu ialah suatu daerah sebelah atas dari
daerah tujuh koto dan sembilan koto. Jadi, daerah Kepoentjak Djambi Sembilan
Loerah itu termasuk Kerajaan Jambi pada zaman dahulu. Tetapi sekarang tidak
masuk ke dalam Provinsi Jambi. Bahkan, menyebutkan Sepucuk Jambi
Sembilan Lurah sama dengan Provinsi Jambi sekarang adalah suatu kesalahan
besar,” cetusnya. Masih dalam catatannya,terkait Meriam Si Jimad dan Gong
Sitimang Jambi. Kata dia Meriam Si Jimad adalah lambang Suku Kedipan
(Orang Kayo Kedataran) yang bertempat tinggal di Petajen. Sedangkan
Gong Setimang Jambi adalah lambang bangsawan suku perban yang
diketuai oleh Orang Kayo Pingai. “Yang diketahui bahwa Orang Kayo Pingai
bertempat tinggal di daerah Jebus. Andai kata ada orang yang mengatakan
Meriam Si Jimad dan Gong Sitimang Jambi adalah lambang Kota Madya Jambi,
perlu ditanyakan kepada orang yang membuat lambang Kota Madya itu,”
katanya. Berikutnya, kata dia terkait yang dikatakan Kerajaan Jambi. Menurut
beliau, yang termasuk Kerajaan Jambi dulu adalah VII Koto dan IX Koto,
Jebus, Air Hitam, Petajen, Marosebo dan Pucuk Jambi Sembilan Lurah.
“Dengan demikian berarti Sepucuk Jambi Sembilan Lurah itu adalah sebagian
Kerajaan Jambi dulu dan juga Pucuk Jambi Sembilan Lurah itu tidak identik
dengan Provinsi Jambi saat ini,” berdasarkan pernyataanya. Terakhir kalinya,

9
kata bapak Daun Sekejut terkait asal mula kata Jambi. Menurut cerita, ada
seorang putri yang bernama Putri Pinang Masak diikuti oleh ketiga saudaranya
datang ke tempat yang sekarang, bernama Kota Jambi. Pada waktu itu, nama
tempat itu bukanlah Jambi. Di bawah pimpinan Putri Pinang Masak, kerajaannya
makin makmur,pedagang-pedangankeliling menyebarkan keharuman ke mana-
mana. Di antarapedagang-pedagang itu ada yang datang dari Mataram.Setelah
ia kembali ke Mataram iya menceritakan kekagumannya atas kecerdasan Putri
Pinang Masak.
Raja Mataram setelahmendengarcerita itu menyebutnya dengansebutan nama
Putri Djambe. Sejak itu kerajaan itu juga disebut Kerajaan Jambe. “Jadi, kata
Jambi itu berasal dari kata Jambe yang di dalam bahasa Jawa artinya pinang,”
cetusnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, pada mulanya kerajaannya yang
dinamakan Jambe berubah juga ibukotanya menjadi Jambe. “Itulah sebabnya
Jambi menjadi nama provinsi dan juga Jambi menjadi nama ibukota provinsi,”
katanya.
Sekarang pertanyaanya, kapan berdirinya Kerajaan Jambi itu dan kapan
munculnya nama ibukota Jambi. Menurut dia, hingga kini belum ada data-data
yang bisa dipegang untuk menentukan kapan timbulnya Kota Jambi itu. Perlu
diketahui bahwa tulisan-tulisan controller dan residen pada zaman Belanda,
didasarkan kepada pendengarannya dari omongan-omongan rakyat biasa. “Kita
tidak bisa atau belum bisa menentukan dengan tepat kapan tanggal pasti
tercetusnya nama “Jambi”itu,baik untuk provinsiataupun KotaJambi,”sebutnya.
“Mungkin nanti pada suatu masa ada orang yang dapat menunjukkan bukti-bukti
baik berupa tulisan maupun dengan seloko adat ataupun dengan tembo-tembo
lama. Yang dapat kita pegang sebagai data yang akurat untuk menentukan
permulaan timbulnya kata Jambiuntuk provinsi maupun untuk KotaJambi,

10
IV. Tentang ProvinsiJambi
Perlu kita ketahui bersama bahwa pada logo Provinsi Jambi yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1969 dantertera
kalimat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Kemudian beberapa symbol
dan lambang Daerah antara lain adalah sebagaiberikut;
1. Bidang dasar persegilima :
Melambangkan jiwa dan semangat PANCASILA Rakyat Jambi;
2. Enam lobang mesjid dan satu keris serta fondasi mesjid dua susun
batu diatas lima dan dibawah tujuh : Melambangkan berdirinya
daerah Jambi sebagai daerah otonom yang berhak mengatur
rumahtangganya sendiri pada tanggal 6 Januari 1957;
3. Sebuah mesjid : Melambangkan keyakinan dan ketaatan Rakyat
Jambi dalam beragama;
4. Keris Siginjai :Keris Pusaka yang melambangkan kepahlawanan
Rakyat Jambi menentang penjajahan dan kezaliman
menggambarkan bulan berdirinya Provinsi Jambi pada bulan
Januari;
5. Cerana yang pakai kain penutup persegi sembilan :
Melambangkan Keiklasan yang bersumber pada keagungan
Tuhan menjiwai Hati Nurani;
6. GONG : Melambangkan jiwa demokrasi yang tersimpul dalam
pepatah adat "BULAT AIR DEK PEMBULUH, BULAT KATO DEK
MUFAKAT";
7. EMPAT GARIS : Melambangkan sejarah rakyat Jambi dari
kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi Provinsi Jambi;
8. Tulisan yang berbunyi: "SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH"
didalam satu pita yang bergulung tiga dan kedua belah ujungnya
bersegi dua melambangkan kebesaran kesatuan wilayah geografis

11
9 (Sembilan) DAS (daerah aliran sungai) dan lingkup wilayah adat
dari Jambi : "SIALANG BELANTAK;
9. BESI SAMPAI DURIAN BATAKUK RAJO DAN DIOMBAK NAN
BADABUR,TANJUNG JABUNG".
V.SejarahBerdirinyaProvinsiJambi
Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya
Sulthan Thaha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya
Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi
ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah
Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang
diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20
tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.
Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada
tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan
Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu.
Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia.
Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu
Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku
Muhammad Hasan ditunjuk memegangkanjabatan Gubernurnya.
Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera
sedang menyelenggarakan kegiatan sidang di Bukittinggi dan
memutuskan agar Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu
Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.
Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat,
Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke
Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan
akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI
Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah.

12
Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-
undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai sub Provinsi.
Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 (dua) Kabupaten dan 1
(satu) Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah
Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro
Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi,
Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak
pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi
bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ada yang ingin tetap bahkan
ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, wilayah Kerinci juga
dikehendaki untuk masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1
Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi
dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari
Kabupaten PesisirSelatan dan Kerinci (PSK)
Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat
dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin
Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA)
Pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung
Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana.
Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak
termasuk Kerinci).
Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-
Daerah Jambi pada tanggal 30 April s.d 3 Mei 1954 dengan mengutus
3(tiga) orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta
seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun guna
menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.
Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan
parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

13
Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi pada
tanggal 14 s.d 18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah
wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat
Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi
menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi.
Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2 s.d 5 Januari 1957
mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto
menjadi Provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957 .
Sidang Pleno BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan
resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat
I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan
keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku
penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil
alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan
Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD.
Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad
Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting
Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi,
dengan staff 11(sebelas) orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M.
Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad.
Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan
dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan
sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah
ResidenJambi (kini Rumah dinas Gubernuran Jambi).
Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya
menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957
tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19
Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I

14
Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai
Undang-undang.
Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa
daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah
Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta
Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.
Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember
1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan
Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD
Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi
dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30
Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama
Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati
dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan
kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah
asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka
tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi
Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi
Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir
Provinsi Djambi.
Adapun nama Residen dan Gubernur Jambi mulai dari masa kolonial
sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :
Masa Kolonial, ResidenBelanda di Jambi adalah sebagai berikut:
1. O.L. Helfrich (1906-1908)
2. A.J.N Engelemberg (1908-1910)
3. Th. A.L. Heyting (1910-1913)
4. AL. Kamerling (1913-1915)
5. H.E.C. Quast (1915 – 1918)
6. H.L.C Petri (1918-1923)

15
7. C. Poortman (1923-1925)
8. G.J. Van Dongen(1925-1927)
9. H.E.K Ezerman (1927-1928)
10. J.R.F VerschoorVan Niesse (1928-1931)
11. W.S. Teinbuch (1931-1933)
12. Ph. J. Van der Meulen (1933-1936)
13. M.J. Ruyschaver (1936-1940)
14. Reuvers (1940-1942)
Tahun 1942 – 1945 Jepang masuk ke Indonesiatermasuk Jambi
VI.MasaKemerdekaanRepublikIndonesia
ResidenJambi:
1. Dr. Segaf Yahya (1945)
2. R. Inu Kertapati (1945-1950)
3. Bachsan (1950-1953)
4. Hoesin Puang Limbaro (1953-1954)
5. R. Sudono (1954-1955)
6. Djamin Datuk Bagindo (1954-1957)- Acting Gubernur
Kemudian pada tanggal 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Keresidenan
Jambi menjadi sebuah Propinsi. Pada tanggal 8 Februari 1957
peresmian propinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen yang
dilakukan oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat
oleh Keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang
Nomor 1 /1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan
mengganti Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor
61/1958.

16
VII.MasaProvinsiJambi
Gubernur Jambi:
1. M. Joesoef Singedekane (1957-1967)
2. H. Abdul Manap (Pejabat Gubernur 1967-1968)
3. R.M. Noer Atmadibrata (1968-1974)
4. Djamaluddin Tambunan, SH (1974-1979)
5. Edy Sabara (Pejabat Gubernur 1979)
6. Masjchun Sofwan, SH (1979-1989),Drs. H. Abdurrahman Sayoeti
(Wakil Gubernur)
7. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti (1989-1999),Musa (Wakil
Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
8. DRS. H. Zulkifli Nurdin, MBA (1999-2005),Uteng Suryadiatna
(Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin Syam (Wakil Gubernur)
9. DR.Ir. H. Sudarsono H, SH, MA (Pejabat Gubernur 2005)
10.Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA (Gubernur 2005-2010),Drs. H. Antony
Zeidra Abidin (Wakil Gubernur 2005-2010);
11.Hasan Basri Agus (HBA) bersama Fachrori Umar menjadi Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jambi periode 2010-2015.
VII.Penutup
Demikian sejarah singkat Provinsi Jambi dan sejarah singkat Eks Kantor Residen
Jambi yang sekarang menjadi Markas Komando Polisi Perairan, Kepolisian
DaerahJambi(DITPOLAIR POLDAJAMBI), sengajasayasajikan sebagaiwujud
nyata kecintaan terhadap masa lampau /sejarah wilayah tercinta dimana kita
semua berpijak dan berkehidupan, dengan semboyan JASMERAH (Jangan
Sekali-kali Meninggalkan Sejarah), dan pada hakekatnya generasi sekarang
berkewajiban untuk melestarikan segala hal menjadi cikal bakal keberadaan
masa lampau pemerintahan di Jambi. Prinsip hidup “INDAHNYA BERBAGI,

17
PENGETAHUAN, PENGALAMAN, DAN PATUT UNTUK DIAMALKAN SERTA
DIBERIKAN KEPADA SIAPA SAJA YANG MAU MENERIMANYA, ILMU
JANGAN DIBAWASAMPAI MATI”.Semogabermanfaatamin.
Dirgahayu Propinsi Jambi.
REFERENSI
jambiprov.go.id/diupload pada hari minggu ,05 April 2015, 21:35 wib
rasyajustice.blogspot.com/.diupload hari minggu, 05 April 2015,21.45 wib
jambi.tribunnews.com, Rabu, 7 Januari 2015 20:02,
FOTO EKS KANTOR RESIDEN JAMBI
SEKARANG MENJADI MAKO
DITPOLAIR POLDA JAMBI

Mako ditpolair polda jambi, eks kantor residen jambi

More Related Content

Viewers also liked (18)

More from Woro Handayani (20)

Recently uploaded (20)

Mako ditpolair polda jambi, eks kantor residen jambi