Mengatasi Kesulitan Ekonomi dengan menghindari sistem Riba dalam Bisnis
Download as PPTX, PDF0 likes84 views
Dokumen ini membahas tentang upaya mengatasi kesulitan ekonomi melalui penghapusan sistem riba dan penerapan ekonomi syariah. Disampaikan oleh Setiono Winardi, tujuan utama termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan pengetahuan manajemen syariah. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan prinsip dan hukum syariah serta potensi pasar dalam penerapan sistem ekonomi syariah.
Mengatasi Kesulitan Ekonomi dengan menghindari sistem Riba dalam Bisnis
- 1. MENGATASI KESULITAN EKONOMI DENGAN MENGHINDARI SISTEM RIBA DALAM BISNIS Disampaikan oleh : SETIONO WINARDI, SH.,MBA
- 2. Tujuan 1. Menghapuskan sistem Riba dan menggantinya dengan Syari’ah, secara perlahan namun pasti tanpa menimbulkan gejolak dan pertentangan di tengah masyarakat dan pandangan pemerintah. 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan sistem Syari’ah sehingga dapat dirasakan kepada seluruh masyarakat. 3. Memberikan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam melaksanakan ekonomi Syari’ah melalui perubahan manajemen dari sistem Riba ke sistem Syari’ah. 4. Mengganti pendapatan pemerintah Daerah dan Pusat dari sumber bisnis yang dibiayai dengan sistem Riba, menjadi bisnis yang dibiayai dengan sistem Syari’ah 5. Menjadikan sistem Syari’ah sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Daerah/Desa dan Pemerintah Pusat.
- 3. Manfaat ..................................01 1. Mengatasi kesulitan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari Riba, dengan merubah menjadi sistem Syari’ah 2. Mengatasi masalah hukum yang timbul dari sistem Riba yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat; 3. Memenangkan sengketa hukum dalam melawan sistem Riba, sehingga sistem Syari’ah dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersengketa 4. Melakukan negosiasi dengan pihak yang menggunakan Riba, sehingga sistem Syari’ah dapat diterima dan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. 5. Menciptakan sarana Syari’ah dan memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa yang dapat memenuhi permintaan pasar;
- 4. 02 6. Menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha Syari’ah sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; 7. Menciptakan unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan Syari’ah 8. Mengembangkan sumber daya manusia un-skill yang berasal dari masyarakat untuk dapat dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi berdasarekan Syari’ah; 9. Mendorong terciptanya peranan BUMD/BUMDesa dalam menjalankan usaha di desa dengan sistem Syari’ah.
- 5. Topic 1. Organisasi bisnis yang dapat menunjang kegiatan perekonomian 2. Business community yang dapat menunjang kegiatan perekonomian 3. Membangun kemitraan dengan Business Community dan mengelola hubungan kerja sama berdasarkan prinsip Syari’ah 4. Analisa potensi pasar yang memiliki peluang pertumbuhan berkesinambungan dengan model Syari’ah 5. Membangun model keuangan (develop financial modeling) untuk bisnis yang dijalankan oleh BUMD, BUMDesa dan UMKM berdasarkan prinsip Syari’ah. 6. Manajemen supply chain pada bisnis yang dijalankan
- 6. Pengertian Riba Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
- 7. Siapa saja yang melarang Riba Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.
- 8. Praktek Bisnis terkait Riba 1. Investasi VS Membungakan Uang 2. Hutang Uang VS Hutang Barang 3. Bunga VS Bagi Hasil
- 9. Bunga Bagi Hasil Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming” Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
- 10. Bentuk Badan Usaha 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Commanditer Venotschap (CV) 3. Firma 4. Koperasi 5. Yayasan
- 11. Dasar Hukum Badan Usaha 1. Perseroan Terbatas (PT) : Undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Commanditer Venotschaap (CV) dan Firma : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang- undang Hukum Dagang Republik Indonesia; 3. Koperasi : Undang-undang Nomer 17 tahun 2012 tentang Undang-undang Koperasi; 4. Yayasan : Undang-undang Nomer 28 tahun 2004 tentang Undang-undang Yayasan
- 12. Komunitas Usaha 1. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 2. Asosiasi Pengusaha (Manufacture, Garmen, Otomotif, Telekomunikasi, Industi Baja, Pertambangan Minyak dan Gas, Perbankan, Keuangan dan Asuransi dan lain- lain). 3. Asosiasi Pekerja (Manufacture, Garmen, Otomotif, Industri Baja, Telekomonikasi, Pertambangan Minyak dan Gas, Perbankan, Keuangan dan Asuransi, dan lain- lain). 4. Asosiasi UMKM (Koperasi, Industri Rumah Tangga, Restoran, Kaki Lima, Asongan, dan lain-lain). 5. Asosiasi Surveyor (Sucofindo, AISI, UAV dan lain-lain)
- 13. Lembaga Yang Berpengaruh di Komunitas Usaha 1. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 4. Lembaga Survey dan Analisa Independent (Sucofindo dan lainnya). 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- 14. Membangun Mitra Syariah..1 OVERVIEW Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah islam.
- 16. Prinsip Pembiayaan Syariah 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 3. Jual beli dengan memperoleh keuntungan 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 5. Pembiayaan atas barang yang disewa
- 17. Syariah VS Konvensional Konsep Syariah: 1. Produk yang dijual harus halal - sesuatu yang haram menurut syariat maka tidak boleh diperdagangkan. Misalnya seperti babi, darah, bangkai, minuman keras atau khamr, perjudian, penjualan manusia, dan juga pelacuran. 2. Bebas dari unsur riba - segala sesuatu yang diterima sebagai “tambahan keuntungan” tanpa dapat dibenarkan oleh salah satu pihak juga tidak dapat dibenarkan. Hal seperti ini disebut sebagai riba al-fadl dan contohnya adalah seperti riba yang didapatkan dari bunga bank. 3. Akad dari transaksi bebas dari Gharar dan Masyir – Gharar adalah segala sesuatu yang menimbulkan unsur tidak pasti dalam transaksi atau sesuatu yang disembunyikan dalam transaksi, sedangkan maysir adalah segala sesuatu yang bersifat untung- untungan sehingga mengandung unsur perjudian di dalamnya.
- 18. 4. Ada ijab qobul antara Penjual dengan Pembeli - Ijab qabul, akad bisnis, atau akad jual beli dalam bisnis syariah adalah serah terima yang jelas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. 5. Perdagangan harus dilakukan secara Adil - baik penjual ataupun pembeli akan terbebas dari ke-dzolim-an atau sikap aniaya dan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak.
- 19. Potensi Pasar Pembiayaan 1. Debitur yang dikuasai oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2. Dibetur yang dikuasai oleh Bank Pemerintah (Plat Merah) 3. Debitur yang dikuasai oleh Bank Swasta 4. Debitur yang dikuasai oleh Bank Syariah 5. Debitur yang dikuasai oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 6. Debitur yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha (KSU)
- 20. Payung Hukum Syariah 1. Al-Quran dan Al-Hadits 2. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata a. Adanya Kesepakatan kehendak b. Kecakapan berbuat hukum c. Obyek tertentu d. Sebab yang halal 3. Undang-undang, Peraturan Pemerintah 4. Peraturan OJK untuk Investasi atau Transaksi Keuangan Syariah dan Bank Indonesia (Bank Sentral)
- 22. Isu Riba yang menjerat Masyarakat 1. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. 2. ................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. 3. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. 4. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................
- 23. Mengatasi Riba yang menjerat Masyarakat 1. .................................................................................................. .................................................................................................. .............................................................................................. 2. .................................................................................................. .................................................................................................. ............................................................................................. 3. .................................................................................................. .................................................................................................. ............................................................................................ 4. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ...............................................................................................
- 24. TERIMA KASIH