Tugas Makalah

Tugas Makalah

• 1.
  EVALUASI MAKALAH MATA KULIAHSPD PEKAN OLAH RAGA NASIONAL RIAU DAN KAPITALISASI INFRASTRUKTUR: PERSPEKTIF OPINI PUBLIK OLEH GLADILA ESTELERIA SUKOCO NP. 102011960031 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2014
• 2.
  2 DAFTAR ISI Halaman PENGANTAR ABSTRAK 3 I.PENDAHULUAN 4 II. TINJAUAN PUSTAKA 6 III. KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR, PON RIAU DAN OPINI PUBLIK A. Kapitalisasi Infrastrkutur 7 B. PON Riau dan Produk Opini 8 IV. KESIMPULAN 9 V. DAFTAR BACAAN 10
• 3.
  3 ABSTRAK Penulisan makalah inidilaterbelakangi oleh Opini Publik yang menguat jika terdapat hubungan antara Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dengan kebijakan pembangunan infrastruktur Gubernur Riau. Implikasi tehadap hubungan tersebut tampak dengan mencuatnya pelbagai kasus korupsi yang terkait langsung dengan penyediaan pembangunan infrastuktur perhelatan kegiatan itu. Sehingga secara simultan memunculkan Opini Publik di Riau jika perhelatan PON sebagai ‘modus operandi’ ladang perburuan rente ekonomi. Opini Publik menyebut modus tersebut dengan Kapitalisasi Infrastruktur. Berdasarkan pada latarbelakang itu, makalah ini bertujuan untuk (i) Mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau. (ii). Menganalisis dan menjelaskan hubungan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan pelaksanaan PON XVIII di Provinsi Riau. Untuk membantu menjelaskan dan menjawab tujuan tersebut digunakan pendekatan Komunukasi Politik dan Opini Publik. Hasil penelaahan makalah ini menunjukkan bahwa (i) Menguaknya kasus korupsi terkait pembangunan infrastruktur bagi publik menunjukkan terdapat hubungan signifikan pelaksanaan PON XVIII di Riau dengan kebijakan Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur (K2I). (ii) Menunjukkan jika pelaksanaan PON XVIII menjadi penting (by desain) menggunakan APBD Riau yang besar (Rp 4,5 trilyun lebih) sebagai bagian dari perburuan rente ekonomi yang oleh publik disebut dengan istilah Kapitalisasi Infrastruktur. Keywords: Kapitalisasi Infrastuktur, PON Riau dan Opini Publik I. PENDAHULUAN
• 4.
  4 Hubungan pelaksanaan PekanOlahraga Nasional XVIII dengan Opini Publik yang menguat dengan kebijakan pembangunan infrastruktur Gubernur Riau tidak dapat dinafikan. Seberapa besar implikasinya terhadap realitas pada hubungan tersebut tampak sejalan mencuatnya pelbagai kasus korupsi yang menimpa beberapa orang anggota DPRD Riau, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan beserta beberapa stafnya dan pegawai kontraktor besar PT Pembangunan Perumahan. Hal ini terkait langsung dengan penyediaan pembangunan infrastuktur perhelatan kegiatan itu. Sehingga secara bersamaan memunculkan Opini Publik di Riau jika perhelatan PON sebagai pintu masuk bagi adanya dugaan ladang korupsi melalui APBD Riau. Opini Publik terkait dengan kelayakan Riau sebagai tuan rumah PON XVIII menyisakan perdebatan terhadap urgensinya. Pilihan menjadi tuan rumah dengan membangun pelbagai infrastruktur pendukung PON melalui APBD atau digunakan untuk pembangunan lainnya, seperti mendukung sarana pendidikan dan pembangunan ketertinggalan di kawasan pinggiran Riau merupakan perdebatan yang tiada henti. Meski perdebatan itu tetap berjalan, namun logika yang dibangun pemerintah provinsi Riau menciptakan keyakinan jika PON adalah bagian penting bagi mendukung infrastruktur. Apalagi yang didengung-dengungkan bahwa semua pembangunan infrastruktur fisik akan menggunakan dana pemerintah pusat. Namun nyatanya anggaran PON yang menghabiskan hampir Rp 4,5 trilyun sebagian besar diambil dari APBD Riau. Dan dari sini pula bencana terkait dengan pembangunan infrastruktur menyebabkan anggota DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi Riau terlibat kasus korupsi. Berdasarkan pada realita tersebut tak dapat dipungkiri jika Opini Publik yang mengemuka terkait dengan pelaksanaan PON di Riau menjadi pilihan yang sulit. Penyesalan penyelenggaraan dengan dampak korupsi yang terjadi tidak menunjukkan keuntungan memadahi. Oleh karena itu tidak heran jika menimbulkan Opini Publik bahwa penyelenggaraan PON adalah pintu masuk melakukan korupsi APDB Riau. Berdasarkan pada penjelasan tersebut mendasari terhadap tujuan penulisan makalah ini yakni (i). Mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara kebijakan pembangunan infrastuktur dengan pelaksanaan PON di Provinsi Riau? (ii) Menganalisis dan menjelaskan hubungan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan pelaksanaan PON di Provinsi Riau. II. TINJAUAN PUSTAKA Komunikasi adalah bagian penting dari proses interaksi dalam antara manusia. Ini dilandasi sebuah hukum sosial yang sudah aksiomatis mengingat manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri (sosial). Aktivitas berpolitik adalah merupakan bagian sangat penting yang diperlukan berdasarkan sebuah komunikasi khususnya dalam pemerintahan yang umum dikenal dengan komunikasi politik.
• 5.
  5 Dalam hubungan ini,Komunikasi Politik diibaratkan sebagai sirkulasi daerah yang ada dalam tubuh. Bukan rahasia lagi, tetapi apa yang terkandung dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup (Alfian 1993). Komunikasi politik mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) peremroses sistem politik dan hasil pemeroses itu dialirkan kembali oleh komunikasi politik. Komunikasi politik sebagai segala komunikasi yag terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkar (Dahlan 1999). Menurut Dahlan (1999) komunikasi adalah unsur esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. Komuniasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada sutau masyarakat. Sementara itu Bachtiar Aly (2010) menyebut komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan politik dari elite politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan politik yang disampaikan memperoleh respon yang diharapkan seperti terjadinya proses dan tanggunggugat (akutanbilitas). Menurut Suryadi (19993), dalam komunikasi politik terjadi pola hubungan memberi dan menerima yang berarti bagaimana elite politik menggunakan kekuasaannya kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat itu menanggapi serta menerima keinginan elite politik yang juga sebaliknya. Pola hubungan seperti ini, tergantung pada ideologi yang melandasi sistem politik negara bersangkutan. Jika ideologinya demokratis, maka komunikasinya akan demokrastis pula. Dalam konteks pengertian tersebut terpenting bahwa salah satu tujuan komunikasi politik adalah pembentukan pendapat umum (Opini Publik). Dengan meminjam formula Lasswell, siapa mengatakan apa melalui saluran mana kepada siapa dengan efek apa. Di sini dapat terlihat hubungan antara komunikasi politik dan opini publik. Elemen siapa adalah mewakili komunikator politik, sementara (mengatakan apa) adalah mengandung pesan politik yang mau disampaikan dan memakai simbol-simbol politik. Sementara, dengan (saluran apa) adalah media yang salah satunya media massa, kepada (kepada siapa) adalah berisi khalayak atau publik dan yang terakhir adalah (akibat apa) yang berisi dampak dari komunikasi politik itu sendiri yang berupa opini publik. Selanjutnya dampak dari opini publik akan mempengaruhi pada sosialisasi dan partisipasi politik masyarakat, pemberian suara dan kebijakan pejabat dalam mengambil keputusan Salah satunya saluran yang paling ampuh dalam membentuk opini publik lewat komunikasi politik adalah media massa atau lebih khususnya adalah televisi. Karena dengan opini publik sebenarnya mempunyai kekuatan dalam mengubah sistem politik yang ada yaitu dengan upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik dan/atau aktor politik. Dalam kerangka ini, media menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik kepada khalayak. Bentuk pembicaraan politik tersebut dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang lagi-lagi di dalamnya terdapat pilihan simbol politik dan fakta politik. Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa relasi antara komunikasi politik dengan opini publik erat kaitannya dan saling mempengaruhi satu sama lain.
• 6.
  6 Karena dalam keilmuan,komunikasi politik sangat berperan dalam pembentukan sebuah opini publik. Opini publik adalah hasil dari kegiatan komunikasi politik itu sendiri. Dalam komunikasi politik yang dilakukan pemerintah akan berakibat pada opini publik yang berkembang di masyarakat terkait pada komunikasi politik yang telah dijalankan oleh pemerintah. Dan opini publik yang berkembang di masyarakat akan mempengaruhi pula strategi penggunaan komunikasi politik oleh komunikator politik itu sendiri. Belajar memahami realitas hubungan komunikasi politik dan opini publik menunjukkan jika pelaksanaan PON Riau yang merupakan kebijakan pemerintah adalah bagian penting dari pelaksanaan kebiajakan pembanngunan infrastruktur. Oleh karena itu kebiajakan ini perlu didukung denngan menggunakan PON XVIII di Riau sebagai basis aktivitasnya. Namun kasus korupsi yang muncul menyisakan tanda tanya yang kemudian terciptanya Opini Publik negatif bagi keberlangsungan PON itu sendiri apa benar semata-mata untuk pembangunan infrastruktur. III. KEBIAJAKAN INFRASTRUKTUR, PON RIAU DAN OPINI PUBLIK A. PON Riau dan Kapitalisasi Infrastuktur Berdasarkan pada pelbagai penjelasan sebelumnya utamanya untuk memperjelas terhadap tujuan penulisan makalah ini terkait dengan keterhubungan (saling terkait) antara pelaksanaan PON XVIII di Riau denngan kebnijakan Gubernur Riau tentang infrastruktur menjadi penting dicermati. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau adalah berbasiskan kebiajakan Pemerintah Provinsi Riau melalau Kemiskinan, kebodohan dan Infrastruktur (K2I). Refleksitas dan kontinuitas pembangunan tersebut merupakan bagian penting dari snerio kebijakan K2I yang diterapkan oleh pemerntah Provinsi Riau yang tidak dapat dielakkan. Namun dalam konteks ini, anggaran multiyars yang digunakan melalui APBD Riau lebih mendukung pembangunan infrastruktur yang hanya berbasis kapital (tidak kontekstual) dan sikron. Orientasi pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan dan mengarah pada dukungan proyek yang tidak berbasis populis (kemiskinan dan kebodohan) itu sendiri. Oleh karenanya urgensi sementara terhadap pembangunan infrastruktur melalui perhelatan PON XVIII di Riau dinilai hanya melegitimasi dan menjustifikasi atau mempercepat berlangsungnya proses kapitalisasi pembangunan infrstutkur. Dalam konteks ini kapitalisasi dimaknai dengan upaya menggunakan kekuasaan untuk memperbanyak (menumpuk atau mengakumulasi) modal atas nama pembangunan infrastruktur yang mana PON Riau XVIII sebagai basis legitimasinya.
• 7.
  7 Menjadi catatan pentingbahwa upaya kapitaliasi pembangunan infrastruktur diawali atas nama penggunanan anggaran penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Sehingga anggarannya memiliki hubungan dengan APBD yang berbasis pembangunan fisik melalui skema Tahun Jamak (multiyear) yang sangat mudah ‘diselingkuhi’. Namun, betapa mirisnya jika ia (sumber anggaran itu), akan menjadi persoalan manakala menjadi titik tolak kapitalisasi pembangunan infrastruktur yang dipraktikan oleh pengambil kebijakan dalam penyelingkuhan APDB. Oleh karenanya secara filosofis kompenasaisnya tanpa sadar adalah sikap pragmatisme pengambil kebijakan. Secara logika bahwa pragmatisme ini akan menghasilkan pelbagai produk kebijakan yang pro pada kapital (pemilik modal). Padahal sesungguhnya K2I (kebodohan kemiskinan dan infrastruktur) perlu menjadi perhatian agar tidak mencelakai pemaknaan dan latarbelakang yang mendasari perlunya kebijakan tersebut dibuau: sebagai pemberatasan kemiskinan dan kebodohan. Artinya pelbagai pembangunan fisik (infrastruktur) yang menjadi basis hendaknya disejalankan dengan pasangannya, kemiskinan dan kebodohan bukan sebaliknya, Kapitalisasi Infrastruktur. Sebab pembangunan infrstruktur adalah titik tolak bagi terintegrasinya antara pembangunan sarana fisik, sarana yang mendukung kebobdohan dan kemiskinan. Dalam konteks ini menjadi wajar apabila pembangunan infrstruktur menjadi prioritas, meski terjadi pergeseran orientasi. Oleh karena itu tidak salah jika pembangunan fisik yang memerlukan modal besar menjadi utama. Ini misalnya pembangunan pelbagai infrastruktur yang mendukung Pekan Olahraga Nasional dan langsunng yang berkaitan dengan fisik yang memerlukan anggaran besar. B. PON Riau, Korupsi dan Opini Publik Pada konteks menelaah terkait hubungan antara PON Riau XVIII dengan kebijakan Gubernur Riau tentang pembangunan infrastruktur menujukkan relasi yang kausalitas atau saling berkaitan. Oleh karena itu pada tindak lanjutnya yang perlu dicermati adalah: Bagaimana hubungan itu dipraktikkan? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya jika Opini Publik yang mengemuka terkait pelaksanaan PON Riau XVIII berhubungan positif dengan kasus korupsi. Keadaan ini menjadi basis argumentasi bagi membuktikan jika perhelatan empat tahunan tersebut adalah bagian dari skenario (modus) menjebol anggaran negara di pusat dan daerah. Terbongkarnya kasus korupsi melalui tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa anggota DPRD dan aparat Pemerintah Riau adalah bukti nyata yang sangat mustahil untuk disangkal. Dapat difahami selama ini jika Opini Publik yang mengemuka itu hanya manjdi isapan jempol belaka. Sebab, tidak pernah dapat dibuktikan. Sementara peristiwa tangkap tangan KPK menjadi penting sebagai pembuka terhadap Kotak Pandora korupsi di Riau. Berdasarkan laporan Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) sudah lebih Rp4,6 triliun anggaran daerah dan negara yang terkuras untuk berbagai proyek fasilitas PON XVIII di Riau. (Skalanews, Kamis, 16 Agustus
• 8.
  8 2012). Sementara, KeputusanMENDAGRI untuk mencairkan dana PON melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang sudah kadarluarsa, nyatanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang tetap diperbolehkan merevisi PERDA No 7 Tahun 2007 adalah indikasi penting bagi membuktikan isi kotak Pandora yang mulai terkuak satu-persatu. Secara legalitas seharusnya anggaran Rp4,6 triliun yang berasal dari APBD untuk PON tersebut menjadi catatan penting Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) berpikir lebih rasionalistis agar tidak lagi terjadi praktik suap untuk pengesahan PERDA No 6 Tahun 2010. Mengapa Pemerintah Pusat tidak memberikan sanksi kepada pemerintah daerah? Inilah pertanyaan kritis bagian dari Opini Publik yang mengemuka khusus dalam konteks pemberitaan media di Riau dan Pusat. Padahal jika dibandingkan dengan anggaran lainnya secara kumulatif pada tahun 2012 menurut ABPD murni, untuk alokasi pendidikan di Dinas Pendidikan dan Perpustakaan hanya 6,7 persen. Kesehatan hanya 5,6 persen. Seharusnya untuk pendidikan minimum adalah 20 persen dari APBD, dan kesehatan minimum 15 persen dari APBD. Sementara pada konteks lainnya, dalam hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Ketua KONI Pusat pada 10 Juli 2012 lalu saat sejumlah petinggi negara datang ke Pekanbaru terjadi kejanggalan. Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA), Andi Malarangeng mengatakan, dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan PON XVIII Riau adalah Rp100 miliar. Namun dalam hasil RDP yang ditandatangani oleh Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, jumlah dana yang dianggarkan untuk PON XVIII Riau di APBN 2012 adalah Rp850 miliar. Kemudian lebih mengagetkan lagi, Rencana Anggaran Biaya PB PON XVIII Riau Tahun 2012 mencapai Rp983,2 miliar. Estimasi perolehan dana dari sponsorship Rp150 miliar. Tapi secara keseluruhan, di RDP itu, dikatakan bahwa kebutuhan biaya pembangunan sarana dan prasarana serta penyelanggaraan PON XVIII Riau Rp3,1 triliun. Mencermati pada ekspose mendia membuktikan bahwa Opini Publik benar jika PON adalah pintu masuk para koruptor untuk menyelingkuhi uang negara. Berdasarkan kebijakan PON jika PERDA No5 Tahun 2008 tentang, Anggaran Pembangunan Main Stadium PON adalah Rp900 miliar. Sementara PERDA No 6 Tahun 2010 tentang, Anggaran Pembangunan Venues PON adalah Rp383, 2 miliar, dan PERDA No 7 Tahun 2010 tentang, Anggaran Infrastruktur Penunjang PON Rp787,4 miliar. Jadi kalau ditotal semua besarannya adalah Rp2,07 triliun. Pertanyaan media yang dapat membangun Opini Publik adalah, lalu sisanya di mana? Berdasarkan hitung-hitungan tersebut, lebih dari Rp 1 triliun anggaran yang tersisa? Menindaklanjuti hasil hitungan tersebut adalah menjadi pembenar terhadap Opini Publik yang berkembang jika para pejabat tidak hanya daerah (pemerintah provinsi dan kontraktor), melainkan juga pejabat pusat. Terkait pejabat pusat dalam pelbagai sidang cuku gelar perkara di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menunjukkan sebuah fakta bahwa perhelatan PON XVIII Riau adalah tanggu rente terhadap tindak pidana korupsi.
• 9.
  9 Oleh karena itumenjadi pentinng menilik balik perpanjangan pencekalan Gubernur Riau ke luar negeri sebagai bukti masih terus berlanjutnya kasus-kasus korupsi terkait penggunaan anggaran PON XVIII di Riau. Ini juga sebagai indikator penting bagi menjawab bagaimana anggaran itu digunakan yang jsutifikasinya adalah sebuah perhelatan rutin dan seremornial yang berlangsung 4 tahun sekali menjadi bancakan korupsi. Ternya penting atau tidaknya Riau menjadi tuan rumah dan implikasi positif terhadap keberadaan infrastruktur yang didengang-dengungkan disayangkan akibat tertindih kasus korupsi para pemimpinan pejabat di negeri Lancang Kuning ini. IV. KESIMPULAN Berdasarkan pelbagai penjelasan di atas adapun kesimpulan dari makalah ini adalah: (i) Terkuaknya kasus korupsi terkait pembangunan infrastruktur bagi publik menunjukkan adanya hubungan kausalitas dan signifikan terhadap pelaksanaan PON XVIII di Riau dengan kebijakan Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) pemerintah Provinsi Riau. (ii) Tindak lanjut berlangsungnya Kapitalisasi Infrastruktur dinilai jika perhelatan PON XVIII merupakan skenario (by desain) sebagai jalan (bancakan) perburuan rente dari Rp 4,5 triliun APDB Riau. Yang sesungguhnya perburuan tersebut menghasilkan Kapitalisasi Infrastruktur yang tidak memiliki rel;evansi langsung dengan Kemiskinan dan Kebodohan.
• 10.
  10 V. DAFTAR BACAAN AnwarArifin. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka Akhmad Danial. 2009, Iklan Politik TV ; Modernisasi Kampanye Politik Model Baru. Yogyakarta : LKiS. Bahtiar Aly. 2006. Imu Komunikasi suatu pengantar ringkas. Jakarta: Rajawali Pers. Effendi Gazali. 2004, Interaksi Politik dan Media. Yogyakarta : Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik JSP UGM. M. Alwi Dahlan. 1999. Teknologi Informasi dan Demokrasi. Jurnal IKSI No.4 Oktober Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik. Tejm.Tjun Surjaman. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Suryadi Harsono. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media. Jakarta: Granit. Marwan Jaafar. 2007. Infrastruktur Pro Rakyat Strategi Investasi Infrastutkur Indonesia Abad 21. Jokjakarta: Pustaka Tokoh Bangsa. Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis (RENTRA) Provinsi Riau Tahun 2004-2008. Peraturan Daerah Provinsi Riau No2 Tahun 2006. Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak.