Download as PDF, PPTX
Uploaded byDadang Solihin
Paradigma Pembangunan
Dokumen ini membahas tentang paradigm, teori, dan strategi pembangunan di Indonesia, dengan fokus pada pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Selain itu, juga diuraikan perkembangan kebijakan seperti ASEAN-China Free Trade Agreement dan ASEAN Economic Community sebagai upaya integrasi ekonomi. Sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014 serta prioritas nasional untuk reformasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat juga dihighlight.
More Related Content
Similar to Paradigma Pembangunan
![(Deep Learning) Modul Ajar IPAS Kelas 6 Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/deeplearningmodulajaripaskelas6kurikulummerdekamodulkelas-251110094921-3c75ff82-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Paradigma Pembangunan
- 2.
- 3. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : [email protected] Website : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
- 4. Materi • Definisi Paradigma •Paradigma-paradigma Pembangunan • Kaitan antara Teori, Paradigma dan Strategi , g g Pembangunan • Perubahan Paradigma Pembangunan • A Asean Chi F China Free T d A Trade Agreement (ACFTA) t dan Asean Economic Community (AEC) • Mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional j g • Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014 • Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah (SPDAD) • Perencanaan Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 4
- 5. Definisi Paradigma •Paradigma adalah cara pandang seseorang g p g g terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif) dan bertingkah laku (konatif) (afektif), (konatif). • Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. • Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma (para+deiknunai) y g berarti untuk p g (p ) yang "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik) Wikipedia, Wikipedia 2011 dadang-solihin.blogspot.com 5
- 6. Definisi Pembangunan Pembangunan adalah: Pb d l h Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels a a o d s yang eb arah kondisi ya g lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi melalui upaya yang pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan dilak kan secara terencana. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa Kartasasmita, 1997 percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 6
- 7. Definisi Paradigma Pembangunan 1.Cara pandang terhadap suatu persoalan 1 C d h d l pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas t k i i k t k lit kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat. 2. Kerangka keyakinan yang digunakan sebagai pedoman untuk melihat suatu persoalan dan bagaimana melaksanakan pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 7
- 8. Perkembangan Paradigma Pembangunan Global Poverty relief: after war, famine 1940s Projects: to promote development 1950s Pl Plans and strategies: i command economies d t t i in d i 1960s 1960 Programs: for integrated development 1970s Policies: stabilization; structural adjustment 1980s Public management: reinventing government 1980s Good Governance: participation, transparency, 1990s accountability Millennium Development Goals 2000s Inclusive Growth: an equitable allocation of resources with 2010s benefits accruing to every section of society dadang-solihin.blogspot.com 8
- 9. Teori, Paradigma danStrategi Pembangunan Model atau kerangka pikiran yang Teori menjelaskan fenomena p j pembangunan. g Mis: Growth Theory Cara pandang terhadap suatu persoalan Paradigma pembangunan. Mis: Good Governance s Go e a ce Rencana aksi untuk mencapai tujuan p j Strategi pembangunan. Mis: Triple Track Strategy dadang-solihin.blogspot.com 9
- 10. Teori Pertumbuhan Ekonomi 1.Akumulasi modal 1 Ak l i d l Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. 2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. p y 3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, yang hemat modal, yang meningkatkan pekerja, d yang meningkatkan modal akan i k k k j dan i k k d l k meningkatkan pertumbuhan ekonomi. dadang-solihin.blogspot.com 10
- 11. Teori Ketergantungan Internasional (International Dependence Theory) Theory) 1. Model Ketergantungan Neokolonial 3. Tesis Pembangunan Dualistik (Neocolonial Dependence Model). (Dualistic Development Thesis) Kondisi keterbelakangan Dunia Ketiga Pandangan ini melihat dunia terbagi ke disebabkan oleh aneka kebijakan dalam dua kelompok besar, yakni ekonomi, sosial, politik, dan bahkan negara-negara kaya dan miskin. budaya eksploitatif yang dimainkan oleh negara maju t h d negara j terhadap Di negara-negara kaya memang masih negara negara berkembang, tidak ubahnya ketika ada sebagian penduduknya yang mereka memperlakukan wilayah miskin, dan sebaliknya di negara- jaja a ya di asa sebelumnya. jajahannya d masa sebe u ya negara miskin pun ada segelintir penduduknya yang makmur sejahtera. 2. Model Paradigma Palsu (False- Dualisme (dualism) adalah sebuah paradigm model of underemployment). konsep yang dibahas secara luas N Negara D i K ti t l h gagal Dunia Ketiga telah l dalam ilmu ekonomi pembangunan pembangunan. mencapai kemajuan yang cukup berarti Konsep ini menunjukkan adanya karena strategi pembangunan mereka jurang pemisah yang kian lama terus ( (biasanya disarankan oleh pakar ekonomi y p melebar antara negara-negara kaya Barat) didasarkan pada model-model dan miskin, serta di antara orang-orang pembangunan "yang keliru" yang jelas kaya dan miskin pada berbagai tidak cocok dengan kebutuhan mereka tingkatan di setiap negara. yang mendasar. d dadang-solihin.blogspot.com 11 .
- 12.
- 13. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 13
- 14. Keseimbangan K i b Peran Tiga Pilar g Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakan lingkungan p g g Mewujudkan p j penciptaan p Penciptaan interaksi p politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 14
- 15. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 15
- 16. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSM Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 16
- 17. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 17
- 18.
- 19. Troika: Pola Hubunganantara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI Pemerintah Good Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 19
- 20. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 20
- 21. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 21
- 22.
- 23. Asean China FreeTrade 1/2 Agreement (ACFTA) ASEAN China FTA mulai berlaku 1 Januari tahun 2010. Tujuan ACFTA: 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara negara anggota ASEAN dengan China g 2. Liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi 3. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan b i para anggota li t k bagi t 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani g p y g ada di kedua gg j gap yang belah pihak. dadang-solihin.blogspot.com 23
- 24. Asean China FreeTrade 2/2 Agreement (ACFTA) 5. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui: P Penghapusan t iff dan hambatan non t iff dalam perdagangan h tariff d h b t tariff d l d barang Liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; Membangun regim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA dadang-solihin.blogspot.com 24
- 25. Neraca Perdagangan Indonesia-China Indonesia- dadang-solihin.blogspot.com 25
- 26. The ASEAN EconomicCommunity 2015
- 27. ASEAN Economic Community y • Sesuai dengan Visi ASEAN 1997-2020, pada hakekatnya 1997 2020, Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) adalah integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. • Tujuannya adalah untuk menciptakan perekonomian di wilayah T j d l h t k i t k k i il h ASEAN yang: – stabil, makmur dan berdaya saing tinggi, – adanya aliran yang bebas bagi barang, jasa, investasi dan modal, – pembangunan ekonomi yang merata, dan – mengurangi k i ki i kemiskinan d k ti dan ketimpangan sosial-ekonomi di t h i l k i tahun 2020. • AEC bertujuan untuk membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, sehingga membuat ASEAN lebih dinamis dan menjadi segmen yang lebih kuat dari rantai pasokan global. dadang-solihin.blogspot.com 27
- 28. AEC 2015: EraBaru Ekonomi ASEAN Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 Kawasan dengan Pasar Tunggal dan Integrasi dengan Kawasan Berdaya- Pembangunan Basis Produksi Perekonomian saing Tinggi Ekonomi yang Regional R i l Dunia D i Merata Indonesia harus meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik Peran inter-konektivitas mutlak dalam mendorong daya saing produk nasional di pasar domestik maupun luar negeri i Inter-konektivitas adalah kunci menghubungkan berbagai potensi ekonomi Indonesia Perbaikan kinerja logistik adalah bagian dari inter-konektivitas Negara dengan p g g pendapatan p capita y g sama dan logistik y g lebih efisien, p p per p yang g yang , pertumbuhan PDB dan perdagangan lebih tinggi 1% sd 2% dadang-solihin.blogspot.com 28
- 29. Membangun Domestic Connectivity Interkonektivitas sangat penting untuk menumbuhkan perekonomian berbagai wilayah lain. Saat ini perekonomian masih terkonsentrasi di beberapa Wilayah Proses aglomerasi (kawasan) industri sangat menentukan perkembangan kemajuan ekonomi di suatu wilayah Inter-konektivitas mendorong percepatan proses tersebut dadang-solihin.blogspot.com 29
- 30.
- 31. 1/2 Arah Kebijakan Pembangunan • Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, k b h il D l d li id id h keberhasilan pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat, diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun secara efektif. • Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan (prosperity), demokrasi (democracy) dan keadilan (justice). dadang-solihin.blogspot.com 31
- 32. 2/2 Arah Kebijakan Pembangunan 6 (enam) k bij k d strategi d ( ) kebijakan dan i dasar d l dalam pembangunan untuk b k semua (development for all), yaitu : 1. Pembangunan harus bersifat inklusif. 2. Pembangunan harus berdimensi wilayah. 3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional. 4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal. 5. 5 Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth pro growth, job, pro poor). 6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. g y dadang-solihin.blogspot.com 32
- 33. VISI RPJMN 2010-2014 2010- VISI INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN Sejahtera Demokratis Berkeadilan Memperkuat penegakan Memperkuat triple hukum tracks strategy Memantapkan Pemberantasan korupsi Pembangunan inklusif konsolidasi demokrasi Pengurangan dan berkeadilan kesenjangan dadang-solihin.blogspot.com 33
- 34. Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 34
- 35.
- 36. SASARAN RPJMN 2010‐2014 Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran- Ekonomi-Pengangguran- Kemiskinan 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7 Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0 Kemiskinan (%) 12,0 -13,5 12 0 -13 5 11,5 12,5 11 5 - 12 5 10,5 11,5 10 5 - 11 5 9,5 10,5 9 5 - 10 5 8,0 10,0 8 0 - 10 0 dadang-solihin.blogspot.com 36
- 37. 1/5 Kesejahteraan Rakyat Ekonomi No. Pembangunan Sasaran Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun 1. Pertumbuhan Ekonomi Sebelum tahun 2014 tumbuh 7% 2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun 3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014 4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014 dadang-solihin.blogspot.com 37
- 38. Kesejahteraan Rakyat 2/5 Pendidikan Status A l St t Awal Target T t No Indikator (2008) (2014) 1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk 7,50 , 8,25 , berusia 15 tahun ke atas (tahun) 2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 5,97 4,18 15 tahun ke atas (%) 3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/P k t A (%) 3 M i k t MI/Paket 95,14 95 14 96,0 96 0 4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,0 5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) g y ( ) 64,28 85,0 6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0 7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang y ,g , , p y g diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 38
- 39. 3/5 Kesejahteraan Rakyat j y Kesehatan Status Awal Target No Indikator (2008) (2014) 1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 2. 228 118 per 100.000 kelahiran hidup 100 000 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 3. 34 24 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi 4. 18,4 < 15,0 kurang dan g buruk) p g gizi ) pada anak balita (%) ( ) dadang-solihin.blogspot.com 39
- 40. 4/5 Kesejahteraan Rakyat Pangan No. Pembangunan Sasaran 1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun 2. g g Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun p 3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun 4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun 5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun dadang-solihin.blogspot.com 40
- 41. 5/5 Kesejahteraan Rakyat Energi g No. Pembangunan Sasaran Peningkatan kapasitas 1. 3.000 MW pertahun pembangkit li t ik b kit listrik Meningkatnya rasio 2. Pada tahun 2014 mencapai 80 % elektrifikasi Meningkatnya rasio desa 3. Pada tahun 2014 mencapai 98 % berlistrik Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 4. minyak bumi juta barrel perhari Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai 5. energi panas bumi 5.000 MW dadang-solihin.blogspot.com 41
- 42. Perkuatan Demokrasi Meningkatnya kualitasdemokrasi Indonesia Sasaran: 1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum; 2 Meningkatnya pemahaman nilai nilai kebangsaan dan 2. nilai-nilai terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; 3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi; 4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. 5. Indeks D 5 I d k Demokrasi I d k i Indonesia: 73 d i 100 pada 2014 i dari d dadang-solihin.blogspot.com 42
- 43. Penegakan Hukum Tercapainya suasanadan kepastian keadilan melalui penegakan hukum ( l of l ) d k h k (rule f law) dan terjaganya ketertiban umum Sasaran: 1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum 2 T mb hn a keperca aan dan penghormatan p blik kepada 2. Tumbuhnya kepercayaan publik aparat dan lembaga penegak hukum 3. Mendukung iklim berusaha y g baik sehingga kegiatan g yang gg g ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen 4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2 8 pada tahun 2009 2,8 dadang-solihin.blogspot.com 43
- 44.
- 45. Tujuan SPDAD 1. Mengurangikesenjangan antarwilayah secara lebih te a a dan sistematik dengan skenario yang terarah da s ste at de ga s e a o ya g disepakati semua pihak 2. 2 Meningkatkan keterkaitan pembang nan antar pembangunan wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik 3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus dadang-solihin.blogspot.com 45
- 46. Agenda untuk MemperkuatSPDAD Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian d evaluasi yang mencakup sinergi d li dan l i k i i dalam: 1. Perencanaan kebijakan. 2. Kerangka regulasi. 3. Kerangka anggaran. 4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah dadang-solihin.blogspot.com 46
- 47. Wilayah Sulawesi Kesenjangan Wilayah Share PDRB thdp Nasional 4,60% Wilayah Kalimantan Pertmbh Ekonomi 7.72% Wilayah Sumatera Pendapt perkapita 4,98 jt Share PDRB thdp 8,83% Share PDRB thdp 21,55% Nasional Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%) Nasional Pertumb. Ekonomi 5.26% Pertumb. Ekonomi 4,65% Wilayah Papua Pendaptn perkapita 13,99 jt Pendaptn perkapita 9,80 jt Share PDRB thdp 1,28% Pendudk miskin 1,21 jt (9%) Nasional Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%) Pertmbuh Ekonomi 0,60% Pendaptn perkapita 8,96 jt Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%) Wilayah Jawa Bali Share PDRB thdp 62,00% Nasional Pertumbh Ekonomi 5.89% Wilayah Maluku Pendapt perkapita 11,27 jt Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 0,32% Pendudk miskin 20,19 jt Nasional (12,5%) Share PDRB thdp 1,42% Nasional Pertumbh Ekonomi 4,94% Pertmbuh Ekonomi 3,50% 3 50% Pendaptn perkapita 2,81 2 81 jt Sumber : BPS 2008 (diolah) Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%) Ket : Atas Dasar dadang-solihin.blogspot.com Pendudk miskin 2,17 jt Harga Konstan (24,8%) 47
- 48. Keterkaitan Antarwilayah Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa d t t J dan Sumatera Blok Ekonomi Utama. Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembang Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah Angka yang antarwilayah. digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah. Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.com 48
- 49. Keterkaitan Perdagangan Antarpulau 1,82% 6,58% 83,10% 8,39% 81,54% 73,01% 4,32% 5,26% 5 26% 14,83% 54797.00 (minimum) 7,85% 245594.00 398937.00 (median) 9,49% 19,51% 639154.00 70,85% 22,2% 1339115.00 (maximum) 84,32% Sumber: IRIO 2005, Diolah Pengganda Output Antarwilayah Perdagangan Intrawilayah Jawa- Indonesia Wilayah Sumatra Kalimantan Sulawesi Bali B li Timur Ti Perdagangan antarwilayah ke Sumatera Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011 Perdagangan antarwilayah ke Jawa Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158 Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan g g y Kalimantan K li t 0.023 0 023 0.056 0 056 1.480 1 480 0.068 0 068 0.022 0 022 Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028 Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307 Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal. dadang-solihin.blogspot.com 49
- 50. Strategi dan ArahKebijakan Umum Pengembangan Wilayah 2010-2014 g g y 2010- 1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa Bali Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali 2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui p g y peningkatan g perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik 3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor- sektor unggulan di tiap wilayah 4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana 5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan k l t dadang-solihin.blogspot.com 50
- 51.
- 52. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 52
- 53. Ruang Lingkup Perencanaan(UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 53
- 54. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T 1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; 2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif; 3. Achievable: 3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p 5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 54
- 55. Syarat Perencanaan Harus memiliki,mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 55
- 56. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 56
- 57. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai penuntun arah S b i h • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 57
- 58.