Pelanggaran HAM di Indonesia | PKN

Pelanggaran HAM di Indonesia | PKN

• 1.
  INDONESIA: Pelanggaran HAMmasih terus berlangsung setelah 10 tahun reformasi Seberapa banggakah Indonesia atas proses keberlangsungan reformasinya? Walaupun Indonesia telah memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan telah melakukan sejumlah langkah reformasi institusional pasca rezim Soeharto yang jatuh pada tahun 1998, kesulitan masih saja dialami oleh para penggiat hak asasi manusia di dalam negeri. Di daerah-daerah kritis seperti Papua, aktifitas hak asasi manusia adalah pekerjaan yang menempatkan nyawa sebagai taruhannya. Pada tanggal 17 Oktober 2008, Yosias Syet, seorang aktifis HAM di Papua, ditemukan tewas. Luka-luka di sekujur tubuhnya mengindikasikan bahwa dia dibunuh (lihat Urgent Appeal Asian Human Rights Commission: AHRC-UAC-261-2008 untuk informasi lebih lanjut). Pada tanggal 10 Desember 1948 -tepat 60 tahun yang lalu- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh negara-negara di dunia, sepuluh tahun yang lalu Indonesia kembali ke jalur demokrasi, dan pada tanggal 23 Februari 2006 Indonesia menjadi salah satu negara yang baru saja meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Apa yang telah dicapai dengan semuanya ini? Dari begitu banyak standar hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang telah berusia 60 tahun lamanya, manakah yang telah berhasil dicapai oleh Indonesia? Tidak ada satupun dari upaya reformasi yang telah dilakukan sejauh ini berhasil mencegah terjadinya pembunuhan ekstra-yudisial seperti pembunuhan terhadap Yosias Syet. Atau seperti pada proses persidangan dan kriminalisasi terhadap delapan staf Lembaga Bantuan Hukum Aceh yang pada tanggal 14 Agustus 2008 silam dipidana karena menyebarkan pamflet kepada masyarakat mengenai dugaan sengketa penguasaan tanah dimana pemerintah turut terlibat di dalamnya (lihat Urgent Appeal Asian Human Rights Commission: AHRC-UAC-197- 2008 untuk informasi lebih jelas).
• 2.
  Dalam kasus penyiksaanyang dilakukan oleh polisi di Aceh tahun lalu, korban dipukul secara kejam, dilecehkan secara seksual, dan dipaksa untuk (maaf) saling mengencingi. Kasus penyiksaan yang luar biasa keji ini akhirnya dibawa ke persidangan, namun sayangnya Hakim Sugeng Budiyanto yang memimpin jalannya persidangan menjatuhkan hukuman yang sangat ringan yakni denda sebesar seribu Rupiah, atau setara dengan sepuluh sen dollar Amerika, dengan tanpa memerintahkan untuk dipenjara mengingat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan. Tidak ada satupun upaya reformasi yang telah dilakukan dapat mencegah hakim untuk menjatuhkan hukuman yang begitu ringannya dan juga tidak berhasil mencegah aparat kepolisian untuk tidak mengulangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (lihat Urgent Appeal Asian Human Rights Commission: AHRC- UAU-060-2008 untuk informasi lebih jelas). Apakah seluruh upaya reformasi yang dilakukan sudah memberikan kontribusi bagi Indonesia? Apakah 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak memberi dampak positif apapun bagi Indonesia? Mengingkari hasil-hasil positif yang sudah dicapai tentu tidak adil, mengingat begitu banyak hasil yang telah diraih oleh kalangan masyarakat madani dalam meningkatkan kapasitas institusional aparat negara di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang baru-baru ini dibentuk telah mengawali proses transformasi Indonesia menuju sebuah tradisi baru akan sebuah budaya akuntabilitas, yang dapat menjadi tolak ukur sejauh manakah impunitas berhasil diberantas oleh Indonesia. Tetapi, sekalipun upaya nyata tersebut telah dilakukan, impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masih saja menyelimuti Indonesia sebagaimana dicontohkan dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas. Para korban pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk juga para aktifis dan mahasiswa yang menjadi korban penculikan paksa dan Tragedi Trisakti dan Semanggi 1998, hingga kini masih menunggu pemulihan hak dari pemerintah,
• 3.
  sementara para pelakumasih berkeliaran bebas tak tersentuh hukum. Pun pembantaian massal 1965 –yang terjadi lebih dari 40 tahun silam- tidak pernah diperiksa secara layak di hadapan hukum. Selama impunitas pelanggaran HAM masa lalu masih membayang-bayangi Indonesia saat ini, pelanggaran HAM di masa mendatang akan terus hadir, tanpa pernah bisa dicegah. Akuntabilitas aparat kepolisian dan aparat institusi lainnya tentu telah menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pencapaian tersebut dilakukan oleh kalangan masyarakat madani dalam proses reformasi institusional. Namun, tepat di jantung dari sistem peradilan pidana –institusi seperti Kejaksaan Agung atau lembaga peradilan- kebanyakan aparatnya justru jarang dikenakan sanksi ketika mereka lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tidak melakukan penuntutan terhadap suatu kasus tidak akan menghasilkan kesulitan apapun bagi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan atas permasalahan yang terjadi di dan dapat memberikan rekomendasi atas perbaikan institusi Kejaksaan, namun rupanya, lembaga tersebut masih belum dilengkapi kewenangan memadai untuk menjatuhkan sanksi disiplin bagi para jaksa yang nakal. Situasi serupa dijumpai di Komisi Yudisial. Lembaga ini dapat menerima pengaduan mengenai hakim yang berperilaku tidak sesuai kode etik, menyidik mereka, dan mengajukan rekomendasi dan sanksi disiplin terhadap mereka, namun Mahkamah Agung terus mengabaikan rekomendasi. Singkatnya, lembaga peradilan masih kebal terhadap pengaduan seperti itu. Indonesia, lebih dari negara manapun di Asia, telah mencapai banyak hal dalam proses reformasinya. Tetapi, ironisnya, tidak banyak juga hal yang dapat diberikan apresiasi bagi Indonesia dalam upayanya memajukan HAM menginat pelanggaran HAM yang masih terus terjadi seperti misalnya penyiksaan, pembunuhan ekstra-yudisial, penangkapan aktifis HAM yang dilakukan sewenang-
• 4.
  wenang dan jugakebebasan yang dinikmati oleh perusahaan pertambangan dan kehutanan multinasional di tengah lemahnya kerangka hukum nasional. Lebih dari empat tahun lamanya aktifis HAM Munir Said Thalib telah dibunuh, namun otak di balik kejahatan tersebut masih belum berhasil dihadapkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa impunitas bukan hanya persoalan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi juga menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa kini. Akuntabilitas dimulai ketika impunitas berakhir, dan impian ini masih hanya menjadi mimpi yang jauh dari realita, untuk saat ini. Contoh Kasus-kasus Pelanggaran HAM Dalam sejarah peradaban manusia telah banyak peristiwa dan penindasan terhadap manusia, baik yang terjadi di wilayah publik maupun pada wilayah domestik yang di dalamnya terjadi tindakan pelanggaran HAM. Sebagai contoh; Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang, oleh karena itu muncullah bentuk-bentuk perlawanan untuk melindungi HAM dengan melakukan perlawanan terhadap para penguasa yang menindas. Adanya bentuk pertentangan yang terjadi antara penjajah dengan yang dijajah, yang berkuasa dengan rakyat, mayoritas dan minoritas, kaya dan miskin serta tuan dan budak. Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi diseluruh dunia. berikut contoh kasus pelanggaran HAM terbesar di dunia yang umum terjadi, diantaranya sebagai berikut : Contoh kasus pelanggaran HAM di dunia internasional : 1. Bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu yang dilakukan oleh negara- negara imperialis (Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang). 2. Pembantaian Suku atau kaum Minoritas (pembantaian suku Kurdi dan pembantaian warga Bosnia). 3. Pembantaian Ras (yang dilakukan oleh NAZI pada masa Hitler).
• 5.
  4. Kejahatan perangyang dilakukan oleh suatu rezim atau elite politik yang berkuasa. 5. Penindasan Ras kulit hitam di Afrika. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia : 1. Kasus Pembunuhan Munir Munir Said Thalib bukan sembarang orang, dia adalah aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, 8 Desember 1965. Munir pernah menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus pembunuhan Marsinah, kasus Timor-Timur dan masih banyak lagi. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat. 2. Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) yang terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah muncul ketika Marsinah bersama dengan teman-teman sesama buruh dari PT. CPS menggelar unjuk rasa, mereka menuntut untuk menaikkan upah buruh pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Dia aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Masalah memuncak ketika Marsinah menghilang dan tidak diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan meninggal dunia. 3. Penculikan Aktivis 1997/1998 Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus penculikan aktivis 1997/1998. Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik.
• 6.
  4. Penembakan MahasiswaTrisakti Kasus penembakan mahasiswa Trisakti merupakan salah satu kasus penembakan kepada para mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi oleh para anggota polisi dan militer. 5. Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh militer atau anggota TNI dengan menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada tanggal 12 November 1991. 6. Peristiwa Tanjung Priok Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka. 7. Pembantaiaan Rawagede Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berupa penembakan beserta pembunuhan terhadap penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 diringi dengan dilakukannya Agresi Militer Belanda I. Puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Upaya-upaya Penegakan HAM Pasal 28 UUD NKRI 1945 menjamin adanya hak berserikat, menyatakan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Pasal ini merupakan salah satu dasar utama adanya kehidupan kenegaraan yang berdinamika di mana setiap orang bebas mendirikan organisasi dan bebas pula menyatakan pendapat. Dari penjelasan tersebut mencerminkan bangsa Indonesia menjamin pelaksanaan HAM, dimana dalam pelaksanaanya memerlukan dukungan dari semua pihak seperti tokoh
• 7.
  masyarakat, LSM, POLRI,TNI dan kalangan profesi hukum, ekonomi, politik, serta political will pemerintah Indonesia. Perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang demokratis tanpa melupakan budaya bangsa yang sudah berakar beratus- ratus tahun lampau tetap harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme serta prinsip musyawarah dan mufakat. Adapun langkah-langkah pembentukan sistem hukum yang ditempuh bangsa Indonesia dalam upaya penegakan HAM adalah sebagai berikut: a. Prinsip transparansi; yaitu pembahasan naskah RUU harus terbuka, artinya DPR dan Presiden dalam membuat UU harus terbuka menerima masukan dari masyarakat. b. Prinsip supremasi hukum; yaitu kepastian hukum, persamaan kedududkan didepan hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas. c. Prinsip profesionalisme; yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum keikutsertaan dan perananan pakar-pakar hukum dan non hukum yang releVan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas. d. Internalisasi nilai-nilai HAM; yaitu wujud nyata dari pengakuan rakyat dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya langkah-langkah hukum yang ditempuh pemerintah Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni : 1. UUD NKRI 1945 2. UU No. 5 Thn 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 3. UU No. 9 Thn 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
• 8.
  4. UU No.39 Thn 1999 tentang HAM 5. UU No. 26 Thn 2000 tentang pengadilan HAM 6. UU No. 23 Thn 2004 tentang PKDRT 7. UU No. 12 Thn 2006 tentang UU kewarganegaraan 8. UU No. 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak KEVIN MEILINA AGATHA X – MIA 6 / 14 SMA NEGERI 5 MALANG