PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
3 likes2,706 views
Dokumen membahas tanggung jawab hukum pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik dalam mengatasi situs internet negatif. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memblokir konten ilegal, yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, dan semua tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya keputusan administratif yang dapat digugat di pengadilan jika dianggap melanggar hukum.
More Related Content
Similar to PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF (20)
PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
- 1. FGD: ”TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF” 9njauan HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ©Harsanto Nursadi 2014 Hotel Aston Kuta Bali, 21 November 2014 DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA SEKRETARIAT DITJEN APLIKASI INFORMATIKA 11/21/14 1 ©HN 2014
- 2. Tanggung Jawab Hukum • Wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). • Dua IsRlah hukum: – Liability • (the state of being liable) • pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum – Responsibility • (the state or fact being responsible) • Keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. • pertanggung-‐jawaban poliRk 11/21/14 2 ©HN 2014
- 3. • onrechtma5ge daad: Kesalahan pada subyek hukum – Awalnya dalam konsep hukum perdata – seRap Rndakan onrechtma5g subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan • onrechtma5ge overheidsdaad: Tindakan Pemerintah yang melanggar hukum. – siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah Tanggung jawab terhadap perbuatan pemerintah 11/21/14 3 ©HN 2014
- 4. Kuasa Atribu9f Badan/Pejabat TUN (Subyek Hukum) HAK KEWAJIBAN Orang/Bdn Hk Perdata (Subyek Hukum) HAK KEWAJIBAN Kecakapan bekwamheid PERDATA Kewenangan bevoegdheid PUBLIK Kewenangan dan Kecakapan Delega9f Atribu9f UU, per-‐perUUan Kewenangan Di Publik Hak Di Perdata V.s. 11/21/14 4 ©HN 2014
- 5. Bestuurhandelingen Tindakan2 Pemerintah Feitelijkehandelingen Tindakan2 Nyata Rechtshandelingen Tindakan2 Hukum Privaatrechtelijke rechtshandelingen Tindakan2 Keperdataan Publiekrechtstelijk rechtshandelingen Tindakan2 Hukum Publik Eenzijdige Publiekrech?elijke Rechtshandelingen Tindakan2 Hk Publik beberapa pihak Meerzijdige Publiekrechtelijke Rechtshandelingen Tindakan2 Hukum Publik Sepihak Besluiten van Algemene Keputusan2 yang ditujukan untuk umum (bersifat umum) Beschikingen Keputusan (Bersifat Kongkret dan Individual) Skema Tindakan Hukum Pemerintah/ administrasi negara (algemene) abstracte (algemene) concrete (individuele) abstracte (individuele) concrete ©HN 2014 11/21/14 ©HN 2014
- 6. Untuk siapa Apa dan bagaimana Umum Abstrak 1 2 3 4 Individual Konkret Instrumen Pemerintahan (Pemerintah dan Administrasi Negara) 1. Norma Umum – Abstrak Mis: Peraturan Perundangan yang bersifat mengatur (regeling) 2. Norma Individual -‐ Konkret Mis: Keputusan Tata Usaha Negara (administrasi negara) – (beschiking) 3. Norma Umum – Konkret Mis: rambu lalu lintas, berlaku umum bagi pengguna kendaraan, berlaku hanya ditempat itu 4. Norma Individual – Abstrak Mis: Izin Gangguan (Izin Hinder Ordonan5e) Sumber: Philiphus M. Hadjon 11/21/14 6 ©HN 2014
- 7. Karakteris9k Tindakan hukum administrasi negera • Tindakan hukum administrasi negara didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-‐undangan – Undang-‐undang melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan Rndakan hukum tertentu – Kewenangan yang hanya diberikan kepada organ tertentu pula – Tindakan hukum administrasi negara pada dasarnya sepihak • Administrasi negara memiliki kedudukan khusus sebagai satu-‐satunya pihak yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepenRngan umum 11/21/14 7 ©HN 2014
- 8. KONTROL INFORMASI TERTENTU • UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE – Pasal 40; Pemerintah melindungi kepen6ngan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu keter5ban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-‐undangan. – Pasal 41; (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-‐ Undang ini. (2) Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat; (3) Lembaga dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi • UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi – Pasal 18; Untuk melakukan pencegahan Pemerintah berwenang: • melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet; 11/21/14 8 ©HN 2014
- 9. • Permen Kominfo No 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan NegaRf – Pasal 4; Jenis situs internet bermuatan negaRf yang ditangani, yaitu: a. pornografi; dan b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang) – Pasal 6; Direktur Jenderal menyediakan daear alamat situs yang bermuatan negaRf yang disebut TRUST +PosiRf. – Pasal 8; (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs situs yang terdapat dalam TRUST+PosiRf. 11/21/14 9 ©HN 2014
- 10. Atribusi Kewenangan pada Pemerintah • Atribusi kewenangan yang berasal dari Pasal 40 UU 11/2008 jo Pasal 18 UU 44/2008 kepada Pemerintah untuk melakukan Rndakan melindungi kepenRngan umum yang terganggu. – Kewenangan atribusi tersebut 9dak dapat didelegasikan kepada masyarakat (peran masyarakat) yang diwakili oleh Badan Hukum Penyelenggara Jasa Akses Internet. Alasannya • Kewenangan tersebut merupakan kewenangan publik yang hanya boleh dilaksanakan oleh Pemerintah; Pemerintah Rdak hanya sekedar menyediakan daear alamat situs • Penyelenggara Jasa Akses Internet, hanya bisa melakukan pemblokiran atas kewenangan dari pemerintah dalam bentuk suatu keputusan (Beschiking); berRndak untuk dan atas nama Pemerintah 11/21/14 10 ©HN 2014
- 11. Akibat delegasi kewenangan Pemerintah kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet Pemerintah • Pemerintah dianggap melakukan perbuatan mencapuradukkan wewenang (bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan) (UU 30/2014 gg Adm Pemerintahan) yang wujudnya Permen – UU memberi kewenangan blokir kepada Pemerintah; bukan untuk dilaksanakan oleh pihak lain. – Pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain hanya dalam hal teknis, bukan suatu keputusan yang mandiri (Proses menentukan situs yang akan diblokir oleh PJAI) – Permen dibatalkan dan diperbaiki Penyelenggara Jasa Akses Internet (PJAI) • Blokir batal demi hukum (PJAI Rdak berwenang (onbevoeg) dari segi materi; materi blokir ada pada Pemerintah) • Bila tetap dilakukan, menjadi tanggung jawab pribadi penyelenggara – Gugatan Perdata – Gugatan pidana 11/21/14 11 ©HN 2014
- 12. Yang harus dilakukan Pemerintah • Permen di ubah; kembalikan kewenangan blokir ada di Pemerintah. • Pemerintah menetapkan situs-‐situs yang harus diblokir dalam sebuah beschiking (Keputusan) • Keputusan dapat digugat di PTUN; – Bila menang situs tetap di tutup – Bila kalah situs dibuka kembali – Proses putusan PTUN Final ± 1 tahun • Pemerintah Rdak dapat menghindar dari ranah PTUN karena ini (PTUN) salah satu cara perlindungan hukum bagi masyarakat bila Pemerintah onrechtma5ge overheidsdaad (PMH Pemerintah) Penyelenggara Jasa Akses Internet (PJAI) • Kewenangan blokir kembali kepada Pemerintah • PJAI hanya secara teknis melakukan blokir berdasarkan Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah • Kewenangan PJAI berdasarkan mandat, tanggung jawab tetap pada Pemerintah. – Gugatan Perdata, Pidana, PTUN pada pemilik kewenangan 11/21/14 12 ©HN 2014
- 13. Meminimalisir menuju gugatan PTUN • Berdasarkan legalitas/peraturan perUUan • Berdasarkan AUPB a. kepasRan hukum; b. kemanfaatan; c. keRdakberpihakan; d. kecermatan; e. Rdak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepenRngan umum; dan h. pelayanan yang baik. • Keputusan segera dibatalkan bila memang setelah dikaji ulang (karena ada tentangan dari pihak yang terkait), terdapat kesalahan prosedur dan/atau substansi dari pembentukannya 11/21/14 13 ©HN 2014
- 14. Terimakasih© • Nama : Harsanto Nursadi, SH, M.Si, Dr • Pendidikan : – S1 (SH) FHUI; S2 (M.Si) Perencanaan dan kebijakan Publik FE UI; S3 (Dr) FHUI • Pekerjaan : PNS Dosen di Fak. Hukum UI • Keahlian : Hukum Administrasi Negara, Daerah Hukum Lingkungan • Alamat : Kampus UI, Fak Hukum, Depok, 16424 • Kontak : ph. 0818158512; [email protected] 11/21/14 14 ©HN 2014