Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024..pdf

jdih.kemdikbud.go.id
SALINAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN
DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk membangun manusia merdeka yang
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila, pendidikan
diarahkan untuk memberdayakan dan membangun
kemandirian peserta didik dengan tetap mengakui hak
dan kewenangan pendidik;
b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, diperlukan kurikulum yang
mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, perkembangan global, serta keragaman
sosial dan budaya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan berwenang untuk menetapkan kerangka dasar
kurikulum dan struktur kurikulum pada pendidikan anak
usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang
pendidikan menengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG KURIKULUM PADA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.
2. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah
kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada
materi esensial untuk mengembangkan kompetensi
peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang
berkarakter Pancasila.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

- 3 -
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan
lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
6. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar
pada struktur Kurikulum.
7. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau
pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka
pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
8. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter
dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat,
kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian
Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan
bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
9. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran
yang harus dicapai Peserta Didik di akhir setiap fase.
10. Fase adalah tahapan perkembangan belajar Peserta Didik.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan
capaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
BAB II
CAKUPAN KURIKULUM MERDEKA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Kurikulum Merdeka mencakup:
a. kerangka dasar Kurikulum; dan
b. struktur Kurikulum.
Bagian Kedua
Kerangka Dasar Kurikulum
Pasal 3
(1) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a merupakan rancangan landasan utama
dalam pengembangan struktur Kurikulum.
(2) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:

- 4 -
a. tujuan;
b. prinsip;
c. karakteristik pembelajaran;
d. landasan filosofis;
e. landasan sosiologis; dan
f. landasan psikopedagogis.
Pasal 4
Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga
Struktur Kurikulum
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
(1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b merupakan pengorganisasian atas kompetensi,
muatan pembelajaran, dan beban belajar.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kesatuan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan yang menunjukkan kemampuan Peserta
Didik sebagai hasil dari proses pembelajaran.
(3) Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan susunan materi atau isi yang disampaikan
pada proses pembelajaran, mencakup sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dikuasai
oleh Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan belajar.
(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai
kompetensi Peserta Didik.
Pasal 6
Struktur Kurikulum terdiri atas:
a. struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini atau
bentuk lain yang sederajat;
b. struktur Kurikulum sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah,
atau bentuk lain yang sederajat;
c. struktur Kurikulum sekolah menengah pertama,
madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
d. struktur Kurikulum sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, atau bentuk lain yang sederajat;
e. struktur Kurikulum sekolah menengah kejuruan atau
madrasah aliyah kejuruan;
f. struktur Kurikulum taman kanak-kanak luar biasa;
g. struktur Kurikulum sekolah dasar luar biasa;
h. struktur Kurikulum sekolah menengah pertama luar
biasa;
i. struktur Kurikulum sekolah menengah atas luar biasa;
dan
j. struktur Kurikulum Satuan Pendidikan penyelenggara
pendidikan kesetaraan.

- 5 -
Pasal 7
(1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 memuat:
a. Intrakurikuler; dan
b. Kokurikuler.
(2) Selain Intrakurikuler dan Kokurikuler sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), struktur Kurikulum dapat
memuat Ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik
Satuan Pendidikan.
Paragraf 2
Intrakurikuler
Pasal 8
Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a memuat:
a. kompetensi;
b. muatan pembelajaran; dan
c. beban belajar.
Pasal 9
(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran.
(2) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. Capaian Pembelajaran pada Fase fondasi pada
pendidikan anak usia dini;
b. Capaian Pembelajaran pada Fase A untuk kelas I
sampai dengan kelas II pada sekolah dasar, madrasah
ibtidaiyah, program paket A, atau bentuk lain yang
sederajat;
c. Capaian Pembelajaran pada Fase B untuk kelas III
sampai dengan kelas IV pada sekolah dasar,
madrasah ibtidaiyah, program paket A, atau bentuk
lain yang sederajat;
d. Capaian Pembelajaran pada Fase C untuk kelas V
sampai dengan kelas VI pada sekolah dasar,
madrasah ibtidaiyah, program paket A, atau bentuk
lain yang sederajat;
e. Capaian Pembelajaran pada Fase D untuk kelas VII
sampai dengan kelas IX pada sekolah menengah
pertama, madrasah tsanawiyah, program paket B,
atau bentuk lain yang sederajat;
f. Capaian Pembelajaran pada Fase E untuk kelas X
pada sekolah menengah atas, sekolah menengah
kejuruan, madrasah aliyah, madrasah aliyah
kejuruan, program paket C, atau bentuk lain yang
sederajat; dan
g. Capaian Pembelajaran pada Fase F untuk:
1. kelas XI sampai dengan kelas XII pada sekolah
menengah atas, madrasah aliyah, program paket
C, atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah
menengah kejuruan atau madrasah aliyah
kejuruan program 3 (tiga) tahun; dan

- 6 -
2. kelas XI sampai dengan kelas XIII pada sekolah
menengah kejuruan atau madrasah aliyah
kejuruan program 4 (empat) Tahun.
(3) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun untuk mencapai kompetensi Peserta Didik.
Pasal 10
Capaian Pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan
khusus disusun dengan ketentuan:
a. Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan hambatan
intelektual menggunakan Capaian Pembelajaran
pendidikan khusus yang mengacu pada perkembangan
Peserta Didik dan usia mental disertai dengan penyediaan
akomodasi yang layak; dan
b. Peserta Didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan
intelektual menggunakan Capaian Pembelajaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai dengan
penyediaan akomodasi yang layak.
Pasal 11
(1) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Capaian Pembelajaran pendidikan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan
oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan
tugas di bidang Kurikulum.
(2) Capaian Pembelajaran untuk mata Pelajaran kekhasan
keagamaan berdasarkan penetapan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama.
Pasal 12
Muatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini
dirumuskan secara terintegrasi dengan kompetensi yang ingin
dibangun.
Pasal 13
Muatan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan
pendidikan menengah dirumuskan dalam bentuk mata
pelajaran.
Pasal 14
Mata pelajaran mengenai keahlian pada sekolah menengah
kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan mengacu pada
program keahlian dan konsentrasi keahlian dalam spektrum
keahlian yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 15
Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 (satu) tahun
pelajaran.

- 7 -
Paragraf 3
Kokurikuler
Pasal 16
(1) Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b memuat:
a. kompetensi;
c. beban belajar.
(2) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk projek
penguatan profil pelajar Pancasila.
(3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan pada pendidikan kesetaraan.
(4) Kokurikuler pada pendidikan kesetaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit
melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil
pelajar Pancasila.
(5) Projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan pembelajaran
kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati,
mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap
isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta
Didik.
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya Satuan
Pendidikan dan Peserta Didik.
dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh Satuan
Pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh
pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas
di bidang Kurikulum.
Pasal 17
(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf a pada projek penguatan profil pelajar Pancasila
dirumuskan dalam bentuk ciri Peserta Didik yang:
a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia;
b. bergotong royong;
c. bernalar kritis;
d. berkebinekaan global;
e. mandiri; dan
f. kreatif.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang
melaksanakan tugas di bidang Kurikulum.
Pasal 18
(1) Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b pada projek penguatan profil
pelajar Pancasila memuat tema projek penguatan profil
pelajar Pancasila.

- 8 -
(2) Tema projek penguatan profil pelajar Pancasila
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan
bagi Satuan Pendidikan untuk merumuskan topik projek
penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dengan
konteks sosial budaya dan karakteristik Peserta Didik.
(3) Tema projek penguatan profil pelajar Pancasila
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas
di bidang Kurikulum.
Pasal 19
Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c pada projek penguatan profil pelajar Pancasila
dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 (satu) tahun
pelajaran.
Pasal 20
Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Paragraf 4
Ekstrakurikuler
Pasal 21
(1) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) memuat:
a. kompetensi;
c. beban belajar.
(2) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk mengembangkan minat dan bakat
Peserta Didik.
(3) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan
Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pengembangan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengacu pada:
a. komponen;
b. jenis dan format kegiatan;
c. prinsip pengembangan;
d. mekanisme;
e. evaluasi;
f. daya dukung; dan
g. pihak yang terlibat.
(5) Pengembangan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 22
(1) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan
layanan Ekstrakurikuler.

- 9 -
(2) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan
Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan
dapat menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.
Pasal 23
Ekstrakurikuler dilaksanakan dengan memperhatikan
ketersediaan sumber daya Satuan Pendidikan dan Peserta
Didik.
Pasal 24
Keikutsertaan Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler bersifat
sukarela.
BAB III
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 25
Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, pejabat
pimpinan tinggi madya sesuai tugas dan fungsinya
bertanggung jawab untuk:
a. menyediakan panduan implementasi Kurikulum Merdeka;
b. menyediakan buku teks utama;
c. menyediakan perangkat ajar selain buku teks utama yang
dapat langsung digunakan, dimodifikasi, atau dijadikan
referensi;
d. menyediakan sumber belajar dan pelatihan untuk
Pendidik dan tenaga kependidikan;
e. melakukan advokasi dan pendampingan implementasi
Kurikulum Merdeka; dan
f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Pasal 26
Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka,
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
a. menyusun dan menetapkan muatan lokal;
b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal;
c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi
Pendidik muatan lokal;
d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi
Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan;
e. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan
dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum
Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
f. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan
dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan
Pendidikan dan antarsatuan pendidikan.
Pasal 27
Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Satuan
Pendidikan bertanggung jawab untuk:
a. mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan
Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan
struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian;

- 10 -
b. menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai
dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi
sekolah yang menyelenggarakan layanan program
kebutuhan khusus;
c. melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi
Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran; dan
d. berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan
Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan.
Pasal 28
Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan
keagamaan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kurikulum Satuan Pendidikan
Pasal 29
(1) Satuan Pendidikan mengembangkan Kurikulum Satuan
Pendidikan paling sedikit memuat:
a. karakteristik Satuan Pendidikan;
b. visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan;
c. pengorganisasian pembelajaran; dan
d. perencanaan pembelajaran.
(2) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan,
potensi daerah, dan Peserta Didik.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Satuan Pendidikan atau kelompok Satuan Pendidikan.
(4) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan komite
sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi
dinas pendidikan atau kantor kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
kabupaten/ kota.
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan
masyarakat.
(6) Panduan pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan
ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang
melaksanakan tugas di bidang Kurikulum.
Pasal 30
Kurikulum Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala Satuan
Pendidikan.

- 11 -
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini,
jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan
menengah yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka
dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan
tahun ajaran 2025/2026 dan memulai penerapan
Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran
2026/2027; dan
b. Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini,
jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan
menengah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang
belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat
melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun
ajaran 2026/2027 dan memulai penerapan Kurikulum
Merdeka paling lambat tahun ajaran 2027/2028.
Pasal 32
a. Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur
Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
huruf f, dan huruf j dapat menerapkan Kurikulum
Merdeka secara bertahap atau secara serentak;
b. Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur
Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
huruf c, huruf g, dan huruf h dapat menerapkan
Kurikulum Merdeka secara bertahap mulai dari kelas I,
kelas IV, dan kelas VII atau secara serentak pada seluruh
kelas; dan
c. Satuan Pendidikan yang menggunakan struktur
Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,
huruf e, dan huruf i yang belum melaksanakan Kurikulum
Merdeka menerapkan Kurikulum Merdeka secara
bertahap mulai dari kelas X.
Pasal 33
a. mata pelajaran Bahasa Inggris pada sekolah dasar,
madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat
menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat
diselenggarakan berdasarkan kesiapan Satuan
Pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan
beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran
2027/2028;
b. Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung
proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang
akan mengajar Bahasa Inggris pada sekolah dasar,
madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat
dalam masa peralihan mata pelajaran Bahasa Inggris
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- 12 -
c. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendukung
proses transisi melalui penyediaan guru Bahasa Inggris
pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk
lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran
Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40
Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 686);
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 953);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59
Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 955) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1691);
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956);
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61
Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 957);
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62
Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita

- 13 -
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63
Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai
Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan
Nomor 960);
j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68
Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan
Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan
Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014
tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi
dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan
Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Nomor 1508);
m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1679);
n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1690);
o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit
Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Nomor 1691);
p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum (Berita

- 14 -
q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692); dan
r. ketentuan mengenai kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler,
dan Ekstrakurikuler dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 829),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

- 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NADIEM ANWAR MAKARIM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 172
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
ttd.
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH
A. Tujuan
Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran
yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta
menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai
pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
B. Prinsip
Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip:
1. pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual,
moral, sosial, dan emosional Peserta Didik, baik dengan pengalokasian
waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses
pembelajaran;
2. fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan
kompetensi Peserta Didik, karakteristik Satuan Pendidikan, dan
konteks lingkungan sosial budaya setempat; dan
3. berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang
paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter
Peserta Didik agar Pendidik memiliki waktu yang memadai untuk
melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna.
C. Karakteristik Pembelajaran
Kurikulum Merdeka dirancang dengan karakteristik pembelajaran:
1. memanfaatkan Penilaian atau asesmen pada awal, proses, dan akhir
pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan
perkembangan proses belajar yang telah ditempuh Peserta Didik;
2. menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi Peserta
Didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran;
3. memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar Peserta Didik
dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan Kurikulum yang
diberikan; dan
4. mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar Peserta Didik yang
dilakukan secara kolaboratif dengan Pendidik lain.
D. Landasan Filosofis
Kurikulum Merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah
Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta
mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar
pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara
lebih operasional pandangan filosofi pendidikan dalam rangka
pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada kerangka pemikiran
Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka, yaitu

- 2 -
manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain,
akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pembelajaran diarahkan
untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan Peserta
Didik, namun dengan tetap mengakui otoritas Pendidik. Pendidikan
dimaksudkan agar Peserta Didik kelak sebagai manusia dan anggota
masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-
tingginya. Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut poin landasan
filosofis Kurikulum Merdeka:
1. pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan
dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia,
terutama akar budaya Indonesia.
2. pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia
Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri
dengan baik, untuk tujuan yang lebih luas dan besar.
3. pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial,
ekonomi, politik, dan budaya.
4. keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter Peserta
Didik.
5. keleluasaan Satuan Pendidikan dalam menyusun Kurikulum dan
mengimplementasikannya.
6. pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan
tingkat perkembangan Peserta Didik.
7. pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar
yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
8. Pendidik memiliki otoritas dalam mendidik Peserta Didik dan
mengimplementasikan Kurikulum dalam pembelajaran.
E. Landasan Sosiologis
Kurikulum Merdeka diharapkan memberikan dasar pengetahuan,
kecakapan, dan etika untuk merespons realitas revolusi industri 4.0 dan
masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksudkan adalah kecakapan
yang relevan di abad 21. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 juga
membutuhkan lingkungan belajar yang saling terhubung yang
menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memotivasi Peserta Didik.
Konteks nasional Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya,
agama, etnis, ras, dan daerah, yang merupakan kekayaan yang potensial
namun juga dapat mengalami berbagai isu. Kurikulum sebagai upaya
merespons dan berkontribusi memecahkan masalah sosial melalui
pendidikan. Muatan Kurikulum terkait karakter, nilai-nilai, etos kerja,
berpikir ilmiah, dan akal sehat, perlu ditekankan. Kurikulum juga
menekankan pentingnya desain fleksibilitas dalam penerapan
pembelajaran, agar Peserta Didik mempelajari hal yang relevan terjadi di
lingkungan sekitarnya, dengan tetap mempromosikan perdamaian untuk
isu suku, agama, ras, dan antargolongan, kesetaraan gender, dan isu
kontekstual lainnya.
Kurikulum Merdeka merancang penyiapan Peserta Didik sebagai warga
dunia. Kurikulum tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Peserta
Didik diasah sensitivitas sosialnya atas masalah yang terjadi di berbagai
belahan dunia lain, termotivasi untuk belajar beragam budaya yang
berbeda-beda, dan terdorong untuk berkontribusi bagi kehidupan dunia
yang lebih baik. Kurikulum juga menekankan pembelajaran yang ekologis,
interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil
dan masa depan yang berkelanjutan.

- 3 -
F. Landasan Psikopedagogis
Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar
Kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan
teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk
memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan
dan kapasitas Peserta Didik. Peserta Didik ditempatkan sebagai pelaku
aktif pembelajaran, dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan hal-
hal yang dapat mendukung kemajuan belajar Peserta Didik. Teori yang
melandasi psikopedagogi Kurikulum Merdeka yaitu: (1) teori
perkembangan, (2) teori pembelajaran, (3) teori kompetensi emosional/
kejiwaan, dan (4) teori motivasi.
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Kepala Biro Hukum
ttd.
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

- 4 -
SALINAN
LAMPIRAN II
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN MENENGAH
STRUKTUR KURIKULUM
A. Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini atau Bentuk Lain yang
Sederajat
Struktur Kurikulum pada pendidikan anak usia dini meliputi Struktur
Kurikulum pada taman kanak-kanak, raudhatul athfal, kelompok bermain,
taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. Struktur
Kurikulum pada pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat
terdiri atas:
1. Intrakurikuler
Intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan
fondasi sebagaimana tertuang dalam Capaian Pembelajaran Fase
fondasi. Capaian Pembelajaran Fase fondasi terdiri atas elemen:
a. nilai agama dan budi pekerti;
b. jati diri; dan
c. dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan
seni.
Intrakurikuler dilaksanakan dengan bermain bermakna yaitu aktivitas
bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat
untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak.
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan
kebutuhan belajar anak, yakni proses pembelajaran yang melibatkan
dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna.
Kegiatan dapat menggunakan sumber belajar yang nyata dan ada di
lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara
nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi, buku bacaan
anak, atau bentuk lainnya.
2. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
Projek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk
memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu
pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak untuk
pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. Projek
penguatan profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk menguatkan
perwujudan 6 (enam) dimensi profil pelajar Pancasila pada Fase
fondasi. Projek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 (satu) tahun
ajaran dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) projek dengan
tema berbeda. Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila
menggunakan alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia
dini (taman kanak-kanak, raudhatul athfal, kelompok bermain, taman
penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat).

- 5 -
3. Alokasi Waktu Pembelajaran
Alokasi waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau bentuk
lain yang sederajat untuk anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)
tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu. Alokasi
waktu pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau bentuk lain
yang sederajat untuk anak usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun
paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu.
B. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau Bentuk Lain
yang Sederajat
Struktur Kurikulum sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain
yang sederajat sebagai berikut.
Tabel 1. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar,
madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas I
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
Mata Pelajaran Alokasi
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi
Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan
Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama Kristen
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama Katolik
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama Buddha
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama Hindu dan
Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Pancasila 144 36 180
Bahasa Indonesia 216 72 288
Matematika 144 36 180
Pendidikan Jasmani Olahraga
dan Kesehatan
108 36 144
Seni dan Budayab)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
108 36 144
Total JP Mata Pelajaran Wajib 828 252 1080
Muatan Lokalc) 72 - 72
Total JP Mata Pelajaran Wajib
+ Muatan Lokal
900 252 1152
Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing-masing.

- 6 -
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni
musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta didik
memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni
tari).
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
Tabel 2. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar, madrasah
ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas II
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi
Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Jasmani
Olahraga dan Kesehatan
108 36 144
Seni dan Budayab)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
108 36 144
+ Muatan Lokal
972 252 1224
Keterangan:
tari).

- 7 -
ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas III-V
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP
Per Tahun
Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama Hindu
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi
Pekertia)
108 36 144
Ilmu Pengetahuan Alam dan
Sosial
180 36 216
Pendidikan Jasmani
108 36 144
Seni dan Budayab)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
108 36 144
Bahasa Inggris 72 - 72
Total JP Mata Pelajaran
Wajib
1.116 252 1.368
Wajib + Muatan Lokal
1.188 252 1.440
Keterangan:
tari).

- 8 -
ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas VI
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP
Per
Tahun
Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekertia)
96 32 128
dan Budi Pekertia)
96 32 128
dan Budi Pekertia)
96 32 128
dan Budi Pekertia)
96 32 128
dan Budi Pekertia)
96 32 128
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi
Pekertia)
96 32 128
Ilmu Pengetahuan Alam
dan Sosial
160 32 192
Pendidikan Jasmani
96 32 128
Seni dan Budayab)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
96 32 128
Wajib
992 224 1216
1056 224 1280
Keterangan:
tari).

- 9 -
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP
per tahun sebagai mata pelajaran pilihan.
Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah dasar,
madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat secara umum.
1. Muatan pembelajaran kepercayaan untuk penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan
pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bimbingan dan
Konseling.
3. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan
keunikan lokal berupa:
a. seni budaya;
b. prakarya;
c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
d. bahasa; dan/atau
e. teknologi.
4. Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan melalui:
a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
b. pengintegrasian ke dalam tema projek penguatan profil pelajar
Pancasila; dan/atau
c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
5. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat
diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau
pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum
Merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk
rombongan belajar.
6. Kurikulum di Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di
sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat
menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus sesuai
dengan kondisi Peserta Didik.
C. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah,
atau Bentuk Lain yang Sederajat
Struktur Kurikulum sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah,
atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut.
Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama,
madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas VII-VIII
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit)
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP
Per Tahun
Budi Pekertia)
72 36 108
dan Budi Pekertia)
72 36 108
dan Budi Pekertia)
72 36 108
dan Budi Pekertia)
72 36 108

- 10 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP
Per Tahun
Budi Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Agama
72 36 108
Ilmu Pengetahuan Alam 144 36 180
Ilmu Pengetahuan Sosial 108 36 144
Bahasa Inggris 108 36 144
dan Kesehatan
72 36 108
Informatika 72 36 108
Seni, Budaya, dan Prakaryab)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
5. Prakarya Budi Daya
6. Prakarya Kerajinan
7. Prakarya Rekayasa
8. Prakarya Pengolahan
72 36 108
+ Muatan Lokal
1116 360 1476
Keterangan:
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau
prakarya (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan/atau
prakarya). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya (seni
musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya).
tahun.
Tabel 6. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama,
madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat Kelas IX
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP
Per Tahun
Budi Pekertia)
64 32 96
dan Budi Pekertia)
64 32 96

- 11 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP
Per Tahun
dan Budi Pekertia)
64 32 96
dan Budi Pekertia)
64 32 96
Budi Pekertia)
64 32 96
Pendidikan Agama
64 32 96
Ilmu Pengetahuan Alam 128 32 160
Ilmu Pengetahuan Sosial 96 32 128
dan Kesehatan
64 32 96
Seni, Budaya, dan Prakaryab)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
64 32 96
Muatan Lokal(c) 64 - 64
+ Muatan Lokal
992 320 1312
Keterangan:
b) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau
c) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP
per tahun.
Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah menengah
pertama/madrasah tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat secara umum.
1. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayat kepercayaan
Konseling.

- 12 -
a. seni budaya;
b. prakarya;
d. bahasa; dan/atau
e. teknologi.
Pancasila; dan/atau
sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain
yang sederajat menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan
Khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik.
rombongan belajar.
7. Kelas khusus atau Satuan Pendidikan khusus olahraga atau seni
dapat menggunakan alokasi waktu projek penguatan profil pelajar
Pancasila sebagai penguatan kompetensi khusus keolahragaan atau
kesenian sesuai kebutuhan Peserta Didik.
D. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, atau
Bentuk Lain yang Sederajat
Struktur Kurikulum sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk
lain yang sederajat sebagai berikut.
Tabel 7. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas X
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Agama Kristen dan
Budi Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Agama Katolik dan
Budi Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Agama Buddha dan
Budi Pekertia)
72 36 108
Budi Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Agama Khonghucu
dan Budi Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Pancasilab) 54 18 72

- 13 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP Per
Tahun
Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika,
Kimia, Biologi
216 108 324
Ilmu Pengetahuan Sosial:
Sosiologi, Ekonomi, Sejarah,
Geografi
288 144 432
dan Kesehatan
72 36 108
Informatika 72 - 72
Seni, Budaya, dan Prakaryab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
54 18 72
Muatan Lokal d)
72 - 72
Total JP Mata Pelajaran Wajib +
Muatan Lokal
1224 432 1656
Keterangan:
b) Pembelajaran tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk
memenuhi alokasi projek, Intrakurikuler dialokasikan 27 (dua puluh
tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila serta Seni dan Prakarya.
c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau
d) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
tahun.
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di
kelas X sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang
sederajat tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik.
Namun demikian, Satuan Pendidikan dapat menentukan pengorganisasian
muatan pelajaran. Pengorganisasian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
dan Ilmu Pengetahuan Sosial dapat dilakukan melalui beberapa
pendekatan sebagai berikut:
a. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan
Sosial secara terintegrasi;
b. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan
Sosial secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah; atau

- 14 -
c. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan
Sosial secara paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang
berbeda-beda, diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang
mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
atau Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut.
Fase F untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi
2 (dua) kelompok utama, yaitu:
a. Kelompok Mata Pelajaran Umum
Setiap sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain
yang sederajat wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata
pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua Peserta
Didik sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang
sederajat.
b. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan
Setiap sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain
yang sederajat wajib menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) mata
pelajaran.
Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah
keolahragaan atau seni, dapat dibuka mata pelajaran Olahraga atau Seni,
sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat.
Tabel 8. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas XI
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP Per
Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum
dan Budi Pekertia)
72 36 108
dan Budi Pekertia)
72 36 108
dan Budi Pekertia)
72 36 108
dan Budi Pekertia)
72 36 108
dan Budi Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi
Pekertia)
72 36 108
Pendidikan Jasmani
72 36 108
Sejarahb) 54 18 72
Seni dan Budayab,c) 54 18 72

- 15 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP Per
Tahun
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
Umum
630 198 828
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihand)
Antropologi 720-900 - 720-900
Bahasa Arab
Bahasa Indonesia Tingkat
Lanjut
Bahasa Inggris Tingkat
Lanjut
Bahasa Jepang
Bahasa Jerman
Bahasa Korea
Bahasa Mandarin
Bahasa Prancis
Biologi
Ekonomi
Fisika
Geografi
Informatika
Kimia
Matematika Tingkat Lanjut
Sejarah Tingkat Lanjut
Sosiologi
Prakarya dan
Kewirausahaan (budi daya,
kerajinan, rekayasa, atau
pengolahan)
mata pelajaran lainnya yang
dikembangkan sesuai
sumber daya yang tersediae)
Umum + Pilihan
1.350-1.530 198 1.548-1.728
Muatan lokal f) 72 - 72
Umum+Pilihan+Muatan
Lokal
1.422-1.602 198 1.620-1.800
Keterangan:
tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Seni, dan Sejarah.

- 16 -
c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni
musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik
tari).
d) Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per
minggu atau 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun kecuali mata
pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 2 (dua) JP
per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
e) Dapat dialokasikan sampai 25 (dua puluh lima) JP per minggu atau
setara dengan 5 (lima) mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan
Peserta Didik dan Satuan Pendidikan.
f) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
tahun.
Tabel 9. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat kelas XII
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP Per
Tahun
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum:
Budi Pekertia)
64 32 96
dan Budi Pekertia)
64 32 96
dan Budi Pekertia)
64 32 96
dan Budi Pekertia)
64 32 96
Budi Pekertia)
64 32 96
Pendidikan Agama
64 32 96
Seni dan Budayab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
48 16 64
dan Kesehatan
64 32 96
Sejarahb) 48 16 64
Jumlah JP mata pelajaran
umum
560 176 736
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihand)
Antropologi 640 - 800 - 640 - 800
Bahasa Arab

- 17 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan Profil
Pelajar Pancasila
Per Tahun
Total JP Per
Tahun
Bahasa Indonesia Tingkat
Lanjut
Bahasa Inggris Tingkat Lanjut
Bahasa Jepang
Bahasa Jerman
Bahasa Korea
Bahasa Mandarin
Bahasa Prancis
Biologi
Ekonomi
Fisika
Geografi
Informatika
Kimia
Matematika Tingkat Lanjut
Sejarah Tingkat Lanjut
Sosiologi
Prakarya dan Kewirausahaan
(budi daya, kerajinan,
rekayasa, atau pengolahan)
mata pelajaran lainnya yang
dikembangkan sesuai dengan
sumber daya yang tersediae)
Umum + Pilihan
1.200-1.360 176 1.376-1.536
Muatan lokal f) 64 - 64
Umum+Pilihan+Muatan Lokal
1.264-1.424 176 1.440-1.600
Keterangan:
b) Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu, untuk
memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) minggu untuk
Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah).
c) Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni dan
budaya (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta
Didik memilih 1 (satu) jenis seni dan budaya (seni musik, seni rupa,
seni teater, atau seni tari).
d) Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 (lima) JP per
minggu atau 160 (seratus enam puluh) JP per tahun kecuali mata
pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang dialokasikan 2 (dua) JP
per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun.
e) Dapat dialokasikan sampai 25 (dua puluh lima) JP per minggu atau
setara dengan 5 (lima) mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan
Peserta Didik dan Satuan Pendidikan.
f) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP
per tahun.

- 18 -
Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah menengah
atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang sederajat secara umum.
1. Satuan Pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum
serta paling sedikit 7 (tujuh) mata pelajaran pilihan.
2. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti:
a. seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum;
dan
b. memilih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) mata pelajaran dari
kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh
Satuan Pendidikan, disesuaikan dengan minat, bakat, dan
kemampuan Peserta Didik.
3. Peserta Didik diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan paling
lambat kelas XI semester 2 (dua) berdasarkan Penilaian ulang Satuan
Pendidikan terhadap minat, bakat, dan kemampuan Peserta Didik.
4. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayat kepercayaan
Konseling.
a. seni budaya;
b. prakarya;
d. bahasa; dan/atau
e. teknologi.
Pancasila; dan/atau
sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain yang
sederajat menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus
sesuai dengan kondisi Peserta Didik.
rombongan belajar.
10. Kelas khusus atau Satuan Pendidikan khusus olahraga atau seni
dapat menggunakan alokasi waktu projek penguatan profil pelajar
Pancasila sebagai penguatan kompetensi khusus keolahragaan atau
kesenian sesuai kebutuhan Peserta Didik.

- 19 -
E. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah
Kejuruan
Struktur Kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah
kejuruan sebagai berikut.
Tabel 10. Struktur Kurikulum kelas X sekolah menengah kejuruan atau
madrasah aliyah kejuruan
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi
Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
dan Budi Pekertia)
90 18 108
Pendidikan Jasmani, Olahraga,
dan Kesehatan
90 18 108
Sejarah 54 18 72
Seni dan Budayab)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
54 18 72
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum
(A):
450 126 576
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan:
Projek Ilmu Pengetahuan Alam
dan Sosialc)
162 54 216

- 20 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Dasar-Dasar Program Keahliand) 432 - 432
Jumlah JP Kelompok Mata
Pelajaran Kejuruan (B):
918 162 1.080
Total JP Mata Pelajaran Umum +
Kejuruan
1.368 288 1.656
Muatan Lokal e) 72 - 72
Kejuruan + Muatan Lokal
1.440 288 1.728
Keterangan:
a) Diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan agama masing- masing.
tari).
c) Proporsi JP antara aspek Ilmu Pengetahuan Alam dan aspek Ilmu
Pengetahuan Sosial disesuaikan dengan kebutuhan Program Keahlian.
d) Nama mata pelajaran menyesuaikan nama Program Keahlian.
e) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
tahun.
Tabel 11. Struktur Kurikulum kelas XI sekolah menengah kejuruan atau
madrasah aliyah kejuruan
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
dan Budi Pekertia)
90 18 108

- 21 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
dan Kesehatan
54 18 72
Sejarah 54 18 72
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran
Umum (A):
342 90 432
Konsentrasi Keahlianb) 648 - 648
Projek Kreatif dan Kewirausahaan 180 - 180
Mata Pelajaran Pilihanc) 144 - 144
Kejuruan (B):
1.170 54 1.224
Total JP Mata Pelajaran Umum
+Kejuruan
1.512 144 1.656
Muatan Lokal d) 72 - 72
1.584 144 1.728
Keterangan:
b) Nama mata pelajaran sesuai dengan nama Konsentrasi Keahlian.
c) Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh
Peserta Didik.
tahun.
Tabel 12. Struktur Kurikulum kelas XII sekolah menengah kejuruan atau
madrasah aliyah kejuruan program 3 (tiga) tahun
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Pekertia)
32 16 48
Budi Pekertia)
32 16 48
Budi Pekertia)
32 16 48
Budi Pekertia)
32 16 48

- 22 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Budi Pekertia)
32 16 48
dan Budi Pekertia)
32 16 48
Pendidikan Pancasila 32 - 32
Umum (A):
96 32 128
Matematika 48 - 48
Praktik Kerja Lapanganc) 736 - 736
Mata Pelajaran Pilihand) 64 - 64
Kejuruan (B):
1.344 - 1.344
+Kejuruan
1.440 32 1.472
Muatan Lokal(e) 72 - 72
1.512 32 1.544
Keterangan:
b) Nama mata pelajaran sesuai dengan konsentrasi keahlian.
c) Mata pelajaran PKL dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester
atau 16 (enam belas) minggu efektif.
d) Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh
Peserta Didik.
e) Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
tahun.
Tabel 13. Struktur Kurikulum kelas XII sekolah menengah kejuruan atau
madrasah aliyah kejuruan program 4 (empat) tahun
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Pekertia)
90 18 108

- 23 -
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
Budi Pekertia)
90 18 108
dan Budi Pekertia)
90 18 108
dan Kesehatan
54 18 72
Sejarah 54 18 72
Umum (A):
342 90 432
Mata Pelajaran Pilihanc) 144 - 144
Kejuruan (B):
1.170 54 1.224
+Kejuruan
1.512 144 1.656
Muatan Lokal d) 72 - 72
1.584 144 1.728
Keterangan:
b) Nama mata pelajaran sesuai dengan nama konsentrasi keahlian.
c) Nama mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh
Peserta Didik.
tahun.

- 24 -
Tabel 14. Struktur Kurikulum kelas XIII sekolah menengah kejuruan atau
madrasah aliyah kejuruan program 4 (empat) tahun
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu, dan 1 JP = 45 menit)
Intrakurikuler
Per Tahun
Alokasi Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila Per
Tahun
Total JP
Per Tahun
Umum (A):
- - -
Matematika 64 - 64
Praktik Kerja Lapangana) 1.216 - 1.216
Kejuruan (B):
1.472 - 1.472
+Kejuruan
1.472 - 1.472
Keterangan:
a) Mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan paling sedikit
selama 10 (sepuluh) bulan atau 26 (dua puluh enam) minggu efektif.
Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum Merdeka sekolah
menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan secara umum.
1. Mata pelajaran Matematika, mata pelajaran Bahasa Inggris, dan mata
pelajaran Informatika dilaksanakan sesuai dengan konteks program
keahlian.
2. Mata pelajaran Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berisi
muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang
diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan
aktual.
3. Mata pelajaran Dasar-Dasar Program Keahlian dan mata pelajaran
Konsentrasi Keahlian berisi kompetensi minimum dan dapat ditambah
oleh Satuan Pendidikan bersama mitra dunia kerja sesuai kebutuhan
dunia kerja.
4. Mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan dilaksanakan
melalui pendekatan pembelajaran berbasis projek untuk
mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan
produk/layanan jasa secara kreatif pada kegiatan wirausaha.
5. Mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wahana
pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada
Peserta Didik meningkatkan penguasaan kompetensi teknis (technical
skills) sesuai dengan konsentrasi keahliannya serta menginternalisasi
karakter dan budaya kerja (soft skills).
6. Mata pelajaran PKL dilaksanakan secara blok dengan asumsi 46
(empat puluh enam) JP per minggu.
7. Mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih Peserta
Didik berdasarkan minat untuk berwirausaha, bekerja pada
bidangnya, maupun melanjutkan pendidikan.

- 25 -
8. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penganut kepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai layanan pendidikan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Konseling.
a. seni budaya;
b. prakarya;
d. bahasa; dan/atau
e. teknologi.
Pancasila; dan/atau
sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/bentuk lain
yang sederajat menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan
Khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik.
F. Struktur Kurikulum Taman Kanak-Kanak Luar Biasa
Struktur Kurikulum taman kanak-kanak luar biasa berfokus pada
intervensi dini dan penyiapan anak untuk dapat mencapai kemampuan
fondasi dan melakukan transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya baik ke
Satuan Pendidikan umum maupun khusus.
Struktur Kurikulum pada taman kanak-kanak luar biasa terdiri atas:
1. Intrakurikuler
Intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan
fondasi sebagaimana tertuang dalam Capaian Pembelajaran Fase
fondasi. Capaian Pembelajaran Fase fondasi yang terdiri atas elemen:
a. nilai agama dan budi pekerti;
b. jati diri; dan
c. dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan
seni.
Intrakurikuler dilaksanakan dengan bermain bermakna yaitu aktivitas
bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat
untuk mengembangkan karakter dan kompetensi Peserta Didik. Di sisi
lain, bermain yang dilaksanakan bersifat terapeutik untuk
menstimulasi aspek perkembangan yang terhambat.
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan
kebutuhan belajar anak usia dini, yakni proses pembelajaran yang
melibatkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan
bermakna. Kegiatan dapat menggunakan sumber-sumber belajar yang
nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak
tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi,
buku bacaan anak, atau bentuk lainnya. Kurikulum taman kanak-
kanak luar biasa bersifat intervensi dini sehingga program kebutuhan
khusus diberikan sesuai kebutuhan Peserta Didik sejak Fase fondasi
berdasarkan hasil asesmen.

- 26 -
2. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Projek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk
memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu
pada Standar Kompetensi Lulusan (Standar Tingkat Pencapaian
Perkembangan Anak untuk pendidikan anak usia dini). Projek
penguatan profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk menguatkan
perwujudan enam karakter profil pelajar Pancasila pada Fase fondasi.
Projek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 (satu) tahun ajaran
dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) projek dengan tema
berbeda. Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila
menggunakan alokasi waktu pembelajaran di taman kanak-kanak luar
biasa. Tema-tema projek penguatan profil pelajar Pancasila di taman
kanak-kanak luar biasa mengikuti tema projek yang ada pada
pendidikan anak usia dini umum.
3. Alokasi Waktu Pembelajaran
Alokasi waktu pembelajaran di taman kanak-kanak luar biasa untuk
Peserta Didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling
sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu. Alokasi waktu di taman
kanak-kanak luar biasa untuk Peserta Didik usia 3 (tiga) sampai
dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh)
menit per minggu.
G. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar Luar Biasa
Struktur Kurikulum sekolah dasar luar biasa sebagai berikut.
Tabel 15. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa Kelas I
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia) 108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama
108 36 144
Pendidikan Pancasila(b)
54 18 72
Matematika(b)
54 18 72
dan Kesehatan(b)
54 18 72

- 27 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Seni dan Budaya(c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
252 108 360
Program Kebutuhan Khusus(d)
1. Pengembangan orientasi,
mobilitas, sosial, dan
komunikasi (penyandang
disabilitas netra)
2. Pengembangan komunikasi,
persepsi bunyi, dan irama;
(penyandang disabilitas
rungu)
3. Pengembangan diri
intelektual)
4. Pengembangan diri dan
pengembangan gerak
fisik)
interaksi sosial, dan
perilaku (penyandang
disabilitas mental)
216 - 216
Total JP Mata Pelajaran Wajib 846 234 1.080
Muatan Lokal(e)
72 - 72
+ Muatan Lokal
918 234 1.152
Keterangan:
tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Matematika, dan
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
tari).
d) Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.
e) Maksimal 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per

- 28 -
Tabel 16. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa Kelas II
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama
108 36 144
54 18 72
Matematika(b)
108 36 144
dan Kesehatan(b)
54 18 72
Seni dan Budaya(c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
252 108 360
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
fisik)
disabilitas mental)
216 - 216
Muatan Lokal(e)
72 - 72

- 29 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
+ Muatan Lokal
972 252 1.224
Keterangan:
tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Matematika, dan
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
tari).
Tabel 17. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa
kelas III-IV
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama
108 36 144
54 18 72
Matematika(b)
72 36 108
Sosial
54 18 72
dan Kesehatan(b)
54 18 72

- 30 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Seni dan Budaya(c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
360 144 504
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
fisik)
disabilitas mental)
216 - 216
Total JP Mata Pelajaran Wajib 1.062 306 1.368
Muatan Lokal(e)
72 - 72
+ Muatan Lokal
1.134 306 1.440
Keterangan:
tujuh) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Matematika, Ilmu
Pengetahuan Alam dan Sosial, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan (PJOK).
tari).

- 31 -
Tabel 18. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa kelas V
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
dan Budi Pekertia)
108 36 144
Budi Pekertia)
108 36 144
Pendidikan Agama
108 36 144
54 18 72
Matematika(b)
108 36 144
Sosial(b)
54 18 72
dan Kesehatan(b)
54 18 72
Seni dan Budaya(c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
360 144 504
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
fisik)
disabilitas mental)
144 - 144

- 32 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Muatan Lokal(e)
72 - 72
+ Muatan Lokal
1.134 306 1.440
Keterangan:
Kesehatan (PJOK).
tari).
Tabel 19. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah dasar luar biasa kelas VI
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
dan Budi Pekertia)
96 32 128
dan Budi Pekertia)
96 32 128
dan Budi Pekertia)
96 32 128
Budi Pekertia)
96 32 128
Pendidikan Agama
96 32 128
48 16 64
Matematika(b)
96 32 128
Sosial(b)
48 16 64

- 33 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
dan Kesehatan(b)
48 16 64
Seni dan Budaya(c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
320 128 448
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
fisik)
disabilitas mental)
128 - 128
Muatan Lokal(e)
64 - 64
+ Muatan Lokal
1.008 272 1.280
Keterangan:
b) Pembelajaran tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu untuk
empat) minggu untuk Pendidikan Pancasila, Matematika, Ilmu
Kesehatan (PJOK).
tari).
e) Maksimal 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per
tahun sebagai mata pelajaran.

- 34 -
H. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
Struktur Kurikulum sekolah menengah pertama luar biasa sebagai berikut.
Tabel 20. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama
luar biasa kelas VII
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar Pancasila
per tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
dan Budi Pekertia,b)
54 18 72
Bahasa Indonesiab) 54 18 72
Matematikab) 54 18 72
Ilmu Pengetahuan Alamb) 54 18 72
Ilmu Pengetahuan Sosialb) 54 18 72
Bahasa Inggrisb) 54 18 72
dan Kesehatanb)
54 18 72
Seni dan Budayab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
54 18 72

- 35 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar Pancasila
per tahun
Total JP Per
Tahun
Kelompok Keterampiland)
1. Tata Busana
2. Tata Boga
3. Tata Kecantikan
4. Tata Gerha
5. Teknologi Informasi
Komunikasi
6. Perbengkelan Sepeda Motor
7. Cetak Saring/Sablon
8. Seni Membatik
9. Suvenir
10. Budidaya Tanaman
Hortikultura
11. Pijat/Akupresur
12. Teknik Penyiaran Radio
13. Seni Musik
14. Fotografi
15. Desain Grafis
16. Seni Tari
17. Seni Lukis
18. Elektronika Alat Rumah
Tangga
19. Budidaya Perikanan
20. Budidaya Peternakan
468 144 612
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
(penyandang disabilitas fisik)
interaksi sosial, dan perilaku
mental)
108 - 108
Muatan Lokalf) 72 (2) - 72
+ Muatan Lokal
1.062 (34) 306 1.368
Keterangan:

- 36 -
Kesehatan (PJOK).
tari).
d) Peserta Didik memilih minimal 2 (dua) keterampilan. Satuan
Pendidikan dapat mengembangkan CP keterampilan sesuai konteks
daerah dan dapat menyelaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) yang ada.
e) Dipilih sesuai jenis hambatan Peserta Didik.
f) Maksimal 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
Tabel 21. Alokasi waktu mata pelajaran sekolah menengah pertama
luar biasa kelas VIII
Intrakurikuler
per tahun
(minggu)
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar Pancasila
per tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
54 18 72
dan Kesehatanb)
54 18 72
Seni dan Budayab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
54 18 72

- 37 -
Intrakurikuler
per tahun
(minggu)
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar Pancasila
per tahun
Total JP Per
Tahun
1. Tata Busana
2. Tata Boga
3. Tata Kecantikan
4. Tata Gerha
Komunikasi
8. Seni Membatik
9. Suvenir
Hortikultura
11. Pijat/Akupresur
13. Seni Musik
14. Fotografi
15. Desain Grafis
16. Seni Tari
17. Seni Lukis
Tangga
468 144 612
Program Kebutuhan Khusus d)
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
mental)
108 - 108
Muatan Lokalf) 72 - 72
+ Muatan Lokal
1.134 306 1.440
Keterangan:

- 38 -
Kesehatan (PJOK).
tari).
d) Peserta Didik memilih 1 (satu) keterampilan. Satuan Pendidikan dapat
mengembangkan CP keterampilan sesuai konteks daerah dan dapat
menyelaraskan dengan SKKNI yang ada.
Tabel 22. Alokasi waktu mata pelajaran
sekolah menengah pertama luar biasa kelas IX
Intrakurikuler
per tahun
(minggu)
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar Pancasila
per tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia,b)
48 16 64
Budi Pekertia,b)
48 16 64
Budi Pekertia,b)
48 16 64
Budi Pekertia,b)
48 16 64
Budi Pekertia,b)
48 16 64
48 16 64
dan Kesehatanb)
48 16 64
Seni dan Budayab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
48 16 64

- 39 -
Intrakurikuler
per tahun
(minggu)
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar Pancasila
per tahun
Total JP Per
Tahun
1. Tata Busana
2. Tata Boga
3. Tata Kecantikan
4. Tata Gerha
Komunikasi
8. Seni Membatik
9. Suvenir
Hortikultura
11. Pijat/Akupresur
13. Seni Musik
14. Fotografi
15. Desain Grafis
16. Seni Tari
17. Seni Lukis
Tangga
416 128 544
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
mental)
96 - 96
+ Muatan Lokal
1.008 272 1.280
Keterangan:

- 40 -
Kesehatan (PJOK).
tari).
d) Peserta Didik memilih 1 (satu) keterampilan.
f) Maksimal 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per
I. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Struktur Kurikulum sekolah menengah atas luar biasa sebagai berikut.
sekolah menengah atas luar biasa kelas X
Intrakurikuler
per tahun
(minggu)
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia,b)
54 18 72
54 18 72
54 18 72
54 18 72
Budi Pekertia,b)
54 18 72
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi
Pekertia,b)
54 18 72
dan Kesehatanb)
54 18 72

- 41 -
Intrakurikuler
per tahun
(minggu)
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Seni dan Budayab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
54 18 72
1. Tata Busana
2. Tata Boga
3. Tata Kecantikan
4. Tata Gerha
Komunikasi
6. Perbengkelan Sepeda
Motor
8. Seni Membatik
9. Suvenir
Hortikultura
11. Pijat/Akupresur
13. Seni Musik
14. Fotografi
15. Desain Grafis
16. Seni Tari
17. Seni Lukis
Tangga
648 216 864
disabilitas netra)
2. Pengembangan
komunikasi, persepsi
bunyi, dan irama;
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
fisik)
5. Pengembangan
komunikasi, interaksi
sosial, dan perilaku
mental)
72 - 72

- 42 -
Intrakurikuler
per tahun
(minggu)
Alokasi projek
penguatan profil
pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
+ Muatan Lokal
1.278 378 1.656
Keterangan:
Kesehatan (PJOK).
tari).
sekolah menengah atas luar biasa kelas XI
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan
profil pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia,b)
54 18 72
54 18 72
54 18 72
54 18 72
54 18 72
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi
Pekertia,b)
54 18 72

- 43 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan
profil pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Pendidikan Jasmani
Olahraga dan Kesehatanb)
54 18 72
Seni dan Budayab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
54 18 72
1. Tata Busana
2. Tata Boga
3. Tata Kecantikan
4. Tata Gerha
Komunikasi
6. Perbengkelan Sepeda
Motor
8. Seni Membatik
9. Suvenir
Hortikultura
11. Pijat/Akupresur
13. Seni Musik
14. Fotografi
15. Desain Grafis
16. Seni Tari
17. Seni Lukis
Tangga
720 216 936
disabilitas netra)
2. Pengembangan
komunikasi, persepsi
bunyi, dan irama;
rungu)
intelektual)
72 - 72

- 44 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan
profil pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
pengembangan gerak
fisik)
5. Pengembangan
komunikasi, interaksi
sosial, dan perilaku
mental)
Wajib
1.278 378 1.656
1.350 378 1.728
Keterangan:
Kesehatan (PJOK).
tari).
d) Peserta Didik memilih 1 (satu) keterampilan. Peserta Didik wajib
melaksanakan PKL untuk mata pelajaran pada Kelompok
Keterampilan minimal 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan Peserta Didik di lingkungan masyarakat atau dunia kerja.
sekolah menengah atas luar biasa kelas XII
(Asumsi 1 Tahun = 32 minggu, 1 JP = 40)
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan
profil pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
Budi Pekertia,b)
48 16 64
Budi Pekertia,b)
48 16 64
Budi Pekertia,b)
48 16 64

- 45 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan
profil pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
48 16 64
Budi Pekertia,b)
48 16 64
48 16 64
dan Kesehatanb)
48 16 64
Seni dan Budayab,c)
1. Seni Musik
2. Seni Rupa
3. Seni Teater
4. Seni Tari
48 16 64
1. Tata Busana
2. Tata Boga
3. Tata Kecantikan
4. Tata Gerha
Komunikasi
8. Seni Membatik
9. Suvenir
Hortikultura
11. Pijat/Akupresur
13. Seni Musik
14. Fotografi
15. Desain Grafis
16. Seni Tari
17. Seni Lukis
Tangga
640 192 832

- 46 -
Intrakurikuler
per tahun
Alokasi projek
penguatan
profil pelajar
Pancasila per
tahun
Total JP Per
Tahun
disabilitas netra)
rungu)
intelektual)
pengembangan gerak
fisik)
disabilitas mental)
64 - 64
+ Muatan Lokal
1.200 336 1.536
Keterangan:
Kesehatan (PJOK).
tari).
f) Maksimal 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per
Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum sekolah luar biasa
secara umum.
1. Mata pelajaran Bahasa Inggris untuk sekolah menengah pertama luar
biasa dan sekolah menengah atas luar biasa wajib diberikan untuk
Peserta Didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual,
sementara untuk Peserta Didik dengan hambatan intelektual bersifat
pilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik
dengan mengacu pada hasil asesmen.

- 47 -
2. Kelompok keterampilan (untuk sekolah menengah pertama luar biasa
dan sekolah menengah atas luar biasa) dan mata pelajaran Seni dan
Budaya untuk sekolah dasar luar biasa didasarkan pada penekanan
kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak.
3. Mata pelajaran Seni dan Budaya di sekolah menengah pertama luar
biasa dan sekolah menengah atas luar biasa pada kelompok mata
pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi,
sedangkan mata pelajaran Seni pada kelompok keterampilan berfungsi
sebagai pembekalan untuk profesi.
4. Satuan Pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara
mandiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik daerah, dan
ketersediaan sumber daya manusia.
5. Program Kebutuhan Khusus di sekolah menengah atas luar biasa
menjadi mata pelajaran wajib seperti di taman kanak-kanak luar
biasa, sekolah dasar luar biasa, dan sekolah menengah pertama luar
biasa dengan pertimbangan mempersiapkan Peserta Didik agar
mampu hidup mandiri di lingkungan masyarakat.
6. Program Kebutuhan Khusus bertujuan untuk membantu anak
memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi
keterbatasannya.
7. Penentuan Fase pada Peserta Didik didasarkan pada hasil asesmen
diagnostik, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik Peserta Didik.
8. Asesmen fungsional dilakukan oleh Pendidik untuk memperoleh
informasi secara menyeluruh berkaitan dengan kondisi, hambatan,
dan kebutuhan Peserta Didik berkebutuhan khusus untuk dijadikan
dasar dalam merancang perangkat pembelajaran.
9. Peserta Didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan
intelektual di sekolah luar biasa atau Satuan Pendidikan umum dapat
menggunakan struktur Kurikulum dan Capaian Pembelajaran
pendidikan umum sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-
prinsip akomodasi Kurikulum.
10. Peserta Didik berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa dapat
melanjutkan pendidikannya ke Satuan Pendidikan umum dengan
mengikuti kelas transisi.
11. Alokasi waktu belajar bersifat fleksibel sehingga Satuan Pendidikan
dapat menyesuaikan beban belajar dengan karakteristik, kebutuhan
belajar dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain.
a. seni budaya;
b. prakarya;
d. bahasa; dan/atau
e. teknologi.
Pancasila; dan/atau

- 48 -
15. Peserta Didik sekolah menengah atas luar biasa kelas XI wajib
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mata pelajaran
keterampilan paling sedikit 1 (satu) bulan di lingkungan masyarakat
atau dunia kerja.
J. Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan
Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan
kesetaraan disusun dalam Program Paket A, Program Paket B, dan Program
Paket C yang terdiri atas mata pelajaran dan/atau muatan wajib serta
kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan. Kelompok umum
memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar nasional
pendidikan sesuai dengan pendidikan formal dan merupakan mata
pelajaran yang wajib diberikan untuk semua Peserta Didik.
Kelompok muatan pemberdayaan dan keterampilan mencakup
keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap dan kepribadian
profesional, dan jiwa wirausaha mandiri yang dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan serta berbasis profil
pelajar Pancasila. Pemberdayaan dan keterampilan dimaksud dijelaskan
sebagai berikut.
a. Pemberdayaan memuat kompetensi untuk menumbuhkan
keberdayaan, harga diri, percaya diri sehingga Peserta Didik mampu
mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Materi-materi
untuk mencapai kompetensi dapat meliputi pengembangan diri dan
pengembangan kapasitas untuk mendukung keterampilan yang dipilih
Peserta Didik.
b. Keterampilan diberikan dengan memperhatikan variasi potensi
sumber daya daerah yang ada, kebutuhan Peserta Didik, dan peluang
kesempatan kerja yang tersedia sehingga Peserta Didik mampu
melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan, dan
kreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara
produktif.
Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan
Kredit Kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus
dicapai oleh Peserta Didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik
melalui tatap muka, kegiatan belajar mandiri, dan/atau tutorial. 1 (satu)
SKK adalah 1 (satu) satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran
1 (satu) jam pembelajaran tatap muka atau 2 (dua) jam pembelajaran
tutorial atau 3 (tiga) jam pembelajaran mandiri, atau kombinasi secara
proporsional dari ketiganya. 1 (satu) jam tatap muka yang dimaksud adalah
1 (satu) jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit
untuk Program Paket A, 40 (empat puluh) menit untuk Program Paket B,
dan 45 (empat puluh lima) menit untuk Program Paket C.
Tabel 26. Struktur Kurikulum Program Paket A
Mata Pelajaran/Muatan
Pemberdayaan dan
Keterampilan
Bobot Satuan Kredit Kompetensi
TOTAL
SKK
Fase A
(Kelas I – II)
Fase B
(Kelas III– IV)
Fase C
(Kelas V – VI)
Mata Pelajaran dan/atau Muatan Wajib
dan Budi Pekertia)
48 62 62 172
dan Budi Pekertia)

- 49 -
Pemberdayaan dan
Keterampilan
Bobot Satuan Kredit Kompetensi
TOTAL
SKK
Fase A
(Kelas I – II)
Fase B
(Kelas III– IV)
Fase C
(Kelas V – VI)
dan Budi Pekertia)
dan Budi Pekertia)
dan Budi Pekertia)
Pendidikan Agama
Khonghucu dan Budi
Pekertia)
Pendidikan Pancasila
Bahasa Indonesia
Matematika
PJOK
Seni dan Budaya
dan Sosial
-
Bahasa Inggris -
Muatan Pemberdayaan dan Keterampilanb)
Pemberdayaan 14 14 14 42
Keterampilan
Total SKK Mata Pelajaran
dan/atau Muatan Wajib +
Muatan Pemberdayaan dan
Keterampilan
62 76 76 214
Muatan Lokalc) 2 2 2 6
Total SKK Kelompok Mata
Pelajaran dan/atau Muatan
Wajib + Muatan
Pemberdayaan dan
Keterampilan + Muatan
Lokal
64 78 78 220
Keterangan:
b) Muatan pemberdayaan dan/atau muatan keterampilan dilaksanakan
pada Satuan Pendidikan sebagai Kokurikuler.
c) Paling banyak 2 (dua) Satuan Kredit Kompetensi (SKK) tiap Fase.
Tabel 27. Struktur Kurikulum Program Paket B
Pemberdayaan dan Keterampilan
Bobot Satuan Kredit
Kompetensi
Total SKK
FASE D
(Kelas VII – IX)
Mata Pelajaran dan/atau Muatan Wajib
Pekertia)
84 84
Pendidikan Agama Kristen dan Budi
Pekertia)

- 50 -
Bobot Satuan Kredit
Kompetensi
Total SKK
FASE D
(Kelas VII – IX)
Pendidikan Agama Katolik dan Budi
Pekertia)
Pendidikan Agama Buddha dan Budi
Pekertia)
Pendidikan Agama Hindu dan Budi
Pekertia)
Pendidikan Agama Khonghucu dan
Budi Pekertia)
Bahasa Indonesia
Matematika
Ilmu Pengetahuan Sosial
Bahasa Inggris
PJOK
Seni dan Budaya
Muatan Pemberdayaan dan Keterampilanb)
Pemberdayaan
29 29
Keterampilan
Total SKK Mata Pelajaran dan/atau
Muatan Wajib + Muatan Pemberdayaan
dan Keterampilan
113 113
Muatan Lokalc) 2 2
Total SKK Mata Pelajaran dan/atau
Muatan Wajib + Muatan Pemberdayaan
dan Keterampilan + Muatan Lokal
115 115
Keterangan:
b) Muatan pemberdayaan dan/atau muatan keterampilan dilaksanakan
c) Paling banyak 2 (dua) Satuan Kredit Kompetensi (SKK) tiap Fase.
Tabel 28. Struktur Kurikulum Program Paket C
Pemberdayaan dan
Keterampilan
Satuan Bobot Kompetensi TOTAL SKK
FASE E
KELAS X
FASE F
KELAS XI – XII
Pekertia)
32 32 64
Budi Pekertia)
Budi Pekertia)

- 51 -
Pemberdayaan dan
Keterampilan
FASE E
KELAS X
FASE F
KELAS XI – XII
Budi Pekertia)
Pendidikan Agama Hindu dan Budi
Pekertia)
Pendidikan Agama Khonghucu dan
Budi Pekertia)
Bahasa Indonesia
Matematika
Bahasa Inggris
Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika,
Biologi, Kimia)b)
Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah,
Ekonomi, Geografi, Sosiologi)b)
Sejarahc)
PJOK
Seni dan Budaya
B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan:
Antropologi - 40 40
Bahasa Arab
Bahasa Indonesia tingkat lanjut
Bahasa Inggris tingkat lanjut
Bahasa Jepang
Bahasa Jerman
Bahasa Korea
Bahasa Mandarin
Bahasa Prancis
Biologi
Ekonomi
Fisika
Geografi
Informatika
Kimia
Matematika tingkat lanjut
Sosiologi

- 52 -
Pemberdayaan dan
Keterampilan
FASE E
KELAS X
FASE F
KELAS XI – XII
Total SKK Mata Pelajaran
Kelompok A + B
32 72 104
Muatan Pemberdayaan dan Keterampilan(d)
1. Pemberdayaan 12 12 24
2. Keterampilan
Total SKK Kelompok A + B + Muatan
44 84 128
Muatan Lokale) 2 2 4
Total SKK Kelompok A + B + Muatan
Pemberdayaan dan Keterampilan +
Muatan Lokal
46 86 132
Keterangan:
b) Diberikan pada kelas X (Fase E).
c) Diberikan pada kelas XI dan XII (Fase F).
d) Muatan pemberdayaan dan/atau muatan keterampilan dilaksanakan
e) Paling banyak 2 (dua) Satuan Kredit Kompetensi (SKK) tiap Fase.
Berikut merupakan penjelasan dari struktur Kurikulum pendidikan
kesetaraan (Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C)
secara umum.
1. Intrakurikuler dilaksanakan dengan mengacu pada Capaian
Pembelajaran kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata
pelajaran pilihan sesuai dengan jenjang pada jalur pendidikan formal.
2. Kelompok mata pelajaran umum merupakan mata pelajaran yang
wajib diberikan untuk semua Peserta Didik.
3. Kelompok mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang
dipilih oleh Peserta Didik sesuai dengan minat dan bakatnya.
4. Ketentuan mengenai pemilihan mata pelajaran pilihan disesuaikan
dengan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau bentuk lain
yang sederajat.
a. seni budaya;
b. prakarya;
d. bahasa; dan/atau
e. teknologi.

- 53 -
b. pengintegrasian ke dalam muatan pemberdayaan dan
keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila; dan/atau
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Kepala Biro Hukum
ttd.
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

- 54 -
SALINAN
LAMPIRAN III
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN MENENGAH
PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
A. Komponen
1. Visi dan Misi
Visi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan adalah berkembangnya
potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian
Peserta Didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar
Intrakurikuler.
Misi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:
a. menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti
sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat Peserta
Didik; dan
b. menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan
kesempatan kepada Peserta Didik untuk dapat mengekspresikan
dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan
mandiri dan/atau berkelompok.
2. Fungsi dan Tujuan
Fungsi Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai berikut.
a. Fungsi pengembangan, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi
untuk mendukung perkembangan Peserta Didik melalui
perluasan minat, pengembangan potensi dan bakat, serta
pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan
pelatihan kepemimpinan.
b. Fungsi sosial, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial
Peserta Didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan
memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk
memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan
internalisasi nilai moral serta nilai sosial.
c. Fungsi rekreatif, yakni bahwa Ekstrakurikuler dilakukan dalam
suasana rileks dan menyenangkan sehingga menunjang proses
perkembangan Peserta Didik. Ekstrakurikuler harus dapat
menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang
dan lebih menarik bagi Peserta Didik.
d. Fungsi persiapan karier, yakni bahwa Ekstrakurikuler berfungsi
untuk mengembangkan kesiapan karir Peserta Didik melalui
pengembangan kapasitas.
Tujuan pelaksanaan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagai
berikut.
a. Ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif,
afektif, dan psikomotor Peserta Didik.
b. Ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat, minat, dan
potensi Peserta Didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju
manusia seutuhnya.

- 55 -
B. Jenis dan Format Kegiatan
Jenis Ekstrakurikuler sebagai berikut:
1. krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS),
Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),
Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
2. karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan
penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan
lainnya;
3. latihan olah-bakat atau latihan olah-minat, misalnya: pengembangan
bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater,
teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
4. keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis
Al-Quran, retret; atau
5. bentuk kegiatan lainnya.
Ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai format sebagai
berikut.
1. Individual, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang
diikuti oleh Peserta Didik secara perorangan.
2. Kelompok, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang
diikuti oleh kelompok-kelompok Peserta Didik.
3. Klasikal, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang
diikuti oleh Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
4. Gabungan, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang
diikuti oleh Peserta Didik antar rombongan belajar.
5. Lapangan, yakni Ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang
diikuti oleh seorang atau sejumlah Peserta Didik melalui kegiatan di
luar sekolah atau kegiatan lapangan.
C. Prinsip Pengembangan
Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan dikembangkan dengan prinsip
sebagai berikut.
1. Bersifat individual, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan
sesuai dengan potensi, bakat, dan minat Peserta Didik masing-masing.
2. Bersifat pilihan, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai
dengan minat dan diikuti oleh Peserta Didik secara sukarela.
3. Keterlibatan aktif, yakni bahwa Ekstrakurikuler menuntut
keikutsertaan Peserta Didik secara penuh sesuai dengan minat dan
pilihan masing-masing.
4. Menyenangkan, yakni bahwa Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam
suasana yang menggembirakan bagi Peserta Didik.
5. Membangun etos kerja, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan
dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat Peserta Didik
untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.
6. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa Ekstrakurikuler dikembangkan dan
dilaksanakan dengan memperhatikan dampak positifnya bagi
masyarakat.
D. Mekanisme
1. Pengembangan
Ekstrakurikuler diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan bagi Peserta
Didik sesuai potensi, bakat, dan minat Peserta Didik. Pengembangan
Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui
tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam
penyelenggaraan Ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi,
bakat, dan minat Peserta Didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang
diselenggarakan, kompetensi, muatan pembelajaran, beban belajar,

- 56 -
dan indikator ketercapaiannya; (4) mengupayakan sumber daya sesuai
pilihan Peserta Didik atau menyalurkannya ke Satuan Pendidikan
atau lembaga lainnya; dan (5) menyusun Program Ekstrakurikuler.
Satuan Pendidikan menyusun program Ekstrakurikuler yang
merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program
Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan yang dikembangkan dengan
menggunakan sumber daya bersama difasilitasi penggunaannya oleh
Yayasan, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya. Program Ekstrakurikuler disosialisasikan kepada
Peserta Didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.
Sistematika Program Ekstrakurikuler paling sedikit memuat:
a. rasional dan tujuan umum;
b. deskripsi setiap Ekstrakurikuler;
c. pengelolaan;
d. pendanaan; dan
e. evaluasi.
2. Pelaksanaan
Penjadwalan Ekstrakurikuler dirancang di awal tahun ajaran oleh
pembina Ekstrakurikuler di bawah supervisi kepala sekolah/
madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah. Jadwal
Ekstrakurikuler diatur agar tidak menghambat pelaksanaan
Intrakurikuler dan Kokurikuler.
3. Penilaian atau Asesmen
Kinerja Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler perlu mendapat Penilaian
atau asesmen dan dideskripsikan dalam rapor. Kriteria
keberhasilannya meliputi proses dan hasil capaian kompetensi Peserta
Didik dalam Ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian atau asesmen
dilakukan secara kualitatif.
E. Evaluasi
Evaluasi Ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan
pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan
Ekstrakurikuler oleh Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan hendaknya
mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum
tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, Satuan Pendidikan dapat melakukan
tindak lanjut berupa perbaikan pada perencanaan siklus kegiatan
berikutnya.
F. Daya Dukung
Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan Ekstrakurikuler meliputi:
1. Kebijakan Satuan Pendidikan
Pengembangan dan pelaksanaan Ekstrakurikuler merupakan
kewenangan dan tanggung jawab penuh dari Satuan Pendidikan.
Satuan Pendidikan menetapkan kebijakan pengembangan dan
pelaksanaan Ekstrakurikuler melalui rapat Satuan Pendidikan dengan
melibatkan komite sekolah/madrasah.
2. Ketersediaan Pembina Ekstrakurikuler
Pelaksanaan Ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan
pembina Ekstrakurikuler. Satuan Pendidikan dapat bekerja sama
dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembina
Ekstrakurikuler.

- 57 -
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
Pelaksanaan Ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa
ketersediaan sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan. Sarana di
Satuan Pendidikan mencakup segala kebutuhan fisik, sosial, dan
kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan.
Prasarana di Satuan Pendidikan mencakup lahan, gedung/bangunan,
prasarana olahraga, prasarana kesenian, dan prasarana lainnya.
G. Pihak Yang Terlibat
Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekstrakurikuler antara
lain:
1. Satuan Pendidikan
Kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
pembina Ekstrakurikuler bersama-sama mewujudkan keunggulan
dalam ragam Ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang
dimiliki oleh Satuan Pendidikan.
2. Komite Sekolah/Madrasah
Sebagai mitra sekolah, komite sekolah/madrasah memberikan
dukungan, saran, dan kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam
Ekstrakurikuler.
3. Orang tua
Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap keberhasilan
Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan.
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Kepala Biro Hukum
ttd.
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024..pdf

More Related Content

What's hot

Similar to Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024..pdf

Recently uploaded

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024..pdf