Downloaded 1,193 times
More Related Content
Similar to Upaya Penegakan HAM
![[240717] Presentasi PPKn](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/240717presentasippknkelompok1-170814131459-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Upaya Penegakan HAM
- 1.
- 2.
- 3. KEMAJUAN HAM DIINDONESIA Pada masa RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950), pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 1949. Akan tetapi, singkatnya masa depan RIS tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan upaya penegakan HAM secara menyeluruh. Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung sekembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan dan berlakunya UUDS 1950 dengan dicantumkannya tiga puluh delapan pasal di dalamnya. Pada masa berlakunya UUDS 1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat dikatakan cukup baik. Patut diingat bahwa pada masa itu, perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum terlalu besar. Di masa itu, Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) yang telah diberlakukan pada masa Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan pada tahun 1952.
- 4. Di tataran internasional,selama tiga puluh dua tahun masa Orde Baru, Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan Konvensi tentang Hak Anak (1989). Pada tahun 1993 lalu dibentuk Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993, yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM, yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah, muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundang-undangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang memungkinkannya dibentuk pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU tersebut dibuat.
- 5. PENGHORMATAN HAM DIINDONESIA 1. Memengaruhi pengambil kebijakan dalam pembuatan perundang-undangan yang melindungi HAM. Masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnya peraturan yang menghormati dan melindungi HAM. 2. Membantu mensosialisasikan berbagai peraturan HAM. Dengan membantu mensosialisasikan UU nomor 22 tahun 2002 dan UU nomor 23 tahun 2004, merupakan partisipasi yang besar demi kemajuan penghormatan HAM di masyarakat. 3. Kepedulian dan kepekaan krisis dalam pendapat atas peristiwa pelanggaran HAM. menyampaikan
- 6. 4. Mengutamakan komunikasiyang sehat dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM. 5. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan prioritas. 6. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesatuan nasional dalam penyelasaian masalah pelanggaran HAM.
- 7. PENEGAKAN HAM DIINDONESIA 3.1 Upaya Penegakan HAM Oleh Masyarakat • Menyampaikan laporan apabila terjadi pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM. •Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaiatan dengan HAM kepada KOMNAS HAM dan atau lembaga lain yang relevan. •Dengan cara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM
- 8. 3.2 Upaya PenegakanHAM Oleh Pemerintah •Membuat peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Dengan demikian, eksistensi HAM di dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. • Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional. •Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga Negara Indonesia •Pembentukan KOMNASHAM yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM •Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM ) •Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.
- 9. 3.3 Upaya PenegakanHAM Oleh Siswa Mengajar teman kepada kebaikan Mengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM Menasehati teman yang melakukan kesalahan Melerai teman yang melakukan perkelahian Melindungi teman yang dianiaya
- 10. 3.4 Pembentukan KomnasHAM Komisi nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993 dan kemudian di kukuhkan melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. KOMNAS HAM berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya berjumlah 35 orang dengan massa jabatan 5 Tahun.
- 11. Tujuan Pembentukan KOMNASHAM Tujuan dibentuknya KOMNAS HAM menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 75 adalah sebagai berikut: Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- 12. 3.5 Pembentukan LembagaBantuan Hukum (LBH) Lembaga bantuan hukum adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.lembagai ini di kelola secara mandiri oleh para aktifis. Lembaga bantuan hukum berperan sebagai: Sebagai relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuh di bidang hukum Sebagi pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Sebagi pembela dan pelindung HAM Sebagai penyuluh dan penyebar informasidi bidang hokum dan hak-hak asasi manusia
- 13. 3.6 Pembentukan KomisiKebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. komisi ini di bentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun 2004. Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM Berat yang tidak dapat di selesaikan melalui pengadilan HAM akan ditangani oleh KKR. KKR ini di bentuk untuk: Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.
- 14. 3. 7 PembentukanKomisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam rangka melindungi anal-anak Indonesia dibentuklah komisi nasional perlindungan anak Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Komisi perlindungan anak Indonesia diketuai oleh seto mulyadi.
- 15. Tugas komisi perlindungananak Indonesia adalah : Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak Mengumpulkan data dan informasi Menerima pengaduan masyarakat Melakukan penelaahan Pemantauan evaluasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak
- 16. 3.8 Adanya LSMyang bergerak dalam penegakan HAM KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan) ELSAM ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ) LPHSN ( Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional )
- 17. Pengadilan HAM diIndonesia 4.1 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan HAM dibentuk sesuai UU NRI 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik seorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar penegakan, kepastian hokum,keadilan, dan perasaan aman.
- 18. Tugas dan wewenangpengadilan HAM 1. 2. 3. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat Memriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah Negara RI oleh WNI Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun
- 19. 4.2 Instrumen HukumHAM di Indonesia Pancasila UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-1 : Hak Merdeka Alinea ke-4 :Negara melindungi segenap rakyat Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut serta memilihara perdamaian dunia Batang Tubuh (Pasal-Pasal) UUD 1945 BAB XA ** Hak Asasi Manusia Pasal 28A – Pasal 28J Ket : ** (Amandemen ke-2 di sahkan 18 agustus 2000) 3. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Terdiri dari 10 Bab dan 44 Pasal 1. 2.
- 20. 4. Undang-Undang 1) 2) 3) 4) 5) UU RINo. 39 Th 1999 Tentang HAM. Terdiri dari 11 Bab dan 106 Pasal UU RI No. 26 Th 2000 Tentang Pengadilan HAM Terdiri dari 10 Bab dan 51 Pasal KEPPRES No 129 tentang rencana aksi nasional HAM Indonesia PP No. 3 Th 1998 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM. PP No. 2 Th 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan sanki dalam pelaggaran HAM.
- 21. Kesimpulan HAM memiliki kedudukanpenting untuk setiap manusia di mata dunia, namun di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, oleh karena itu pemerintah Indonesia memberantas pelanggaran HAM dengan cara membuat ketetapan Undang-undang yang baru dan berbagai instrument hokum lainnya dan juga membuat lembaga-lembaga penanganan HAM yang ada di Indonesia, tak lupa juga peran serta masyarakat dan para LSM yang membantu dalam proses penegakan HAM di Indonesia.