POLA TATA KELOLA_PPT.pptx
- 1. BLUD UPTD PUSKESMAS TAPUNG II KABUPATEN KAMPAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSKESMAS TAPUNG II KABUPATEN KAMPAR POLA TATA KELOLA PUSKESMAS
- 2. LATAR BELAKANG “Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama.” Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014:
- 3. Mengingat beban kerja puskesmas yang berat, dengan pengelolaan kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan puskesmas untuk meningkatkan kinerjanya. Sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi puskesmas. Maka dipandang perlu pengelolaan Puskesmas secara entepreneur bukan secara birokratik lagi lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.
- 5. PENGERTIAN TATA KELOLA Pasal 38 PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD: Pola tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 6. Pasal 39 dan Pasal 40 PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018 Pola tata kelola meliputi: • Kelembagaan memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang. • Prosedur kerja memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi. • Pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian. • Pengelolaan Sumber Daya Manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 7. TUJUAN • Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar puskesmas memiliki daya saing yang kuat. • Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas. • Mendorong agar organisasi puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial puskesmas terhadap stakeholder. • Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.
- 8. PROFIL UPTD Puskesmas Tapung II mempunyai wilayah kerja sebanyak 9 Desa dan 8 Puskesmas Pembantu, serta memiliki, 8 Poskesdes, 22 Posyandu Balita,11 Posyandu Lansia, dan 2 Posbindu PTM. UPTD Puskesmas ditetapkan menjadi Puskesmas Non Rawat Inap dan mempunyai surat Izin Operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Perizinan Nomor: 440/DINKES/SET-1/2019/9216 Tanggal 02 Juli 2019 tentang Izin Operasional Puskesmas. UPTD Puskesmas Tapung II merupakan Puskesma Induk di Kecamatan Tapung terletak di Jalan Syekh Said Abdurachman no 2 Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- 9. UPTD Puskesmas Tapung II sebagai Puskesmas Rawat Jalan mempunyai ruang pelayanan yaitu: • Ruang Pendaftaran • Ruang Pengobatan Umum dan Lansia • Ruang Pengobatan Gigi • Ruang Pemeriksaan Ibu dan Anak serta KB • Ruang Laboratorium • Ruang Gudang Farmasi • Ruang Apotek • Promkes/ Kesling/Gizi • Ruang DOTS TB • Ruang UGD
- 10. • Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial – Upaya Promosi Kesehatan – Upaya Kesehatan Lingkungan – Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana – Keluarga Berencana – Kesehatan Reproduksi – Upaya Gizi Masyarakat – Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit – Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis – Pencegahan dan Pengendalian Kusta – Imunisasi – Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue – Pencegahan dan Penanganan Penyakit Rabies – Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS – Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular – Surveilans – Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare – Perawatan Kesehatan Masyarakat • Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
- 11. • Rawat Jalan: – Pemeriksaan Lansia – Pemeriksaan Umum – Pelayanan Gigi – Pelayanan Ibu, Anak dan KB – Pelayanan TB – Pelayanan Promkes (Konseling Gizi dan Sanitasi) – Pelayanan Apotek – Pelayanan Laboratorium – Pelayanan Administrasi • Pelayanan Gawat Darurat – Pelayanan Gawat Darurat 24 jam UKP
- 12. • STRUKTUR ORGANISASI (SEBELUM BLUD)
- 14. Setelah BLUD: • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Susunan organisasi dalam penerepan pola pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari: Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas. Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan Pejabat Teknis
- 15. STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS TAPUNG II (SETELAH BLUD) KEPALA UPTD PUSKESMAS ABDULLAH KADIR, SKM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Drg.DEWI HARMONI KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA SUARNI, SKM PENANGGUNG JAWAB UKM ESENSIAL & PERKEMAS Dr. Ridho Nugraha Farhas PENANGGUNG JAWAB UKM PENGEMBANGAN Ruhaida, AMd.Keb PENANGGUNG JAWAB UKP KEFARMASIANDAN LABORATORIUM Dr. Rusmida Duma PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS & JEJARING FASYANKES Dr. Rusmida Duma PELAKSANA PROMKES Salmi Yenti, SKM PELAKSANA KESLING Soeprat, AMk PELAKSANA KIA Ruhaida, AMd.Keb PELAKSANA GIzi Sari Dewi, AMd.Gz PELAKSANA P2P P2 DIARE : Karno P2 ISPA : Karno P2 KUSTA :Karnoi P2 TB PAR:Salmi Yenti, P2 HIV-AID: dr. Ridho P2 DBD : Karno P2 MALARI : Karno P2 RABIES: Karno P2 HEPATI : Karno P2 TYPHOI: Karno IMUNISASI : Karno SURVEILA :Karno P2 PTM : Bunga PELAKSANA PERKESMAS Yayan Sutarwan SISTEM INFORMASI Soeprat, AMk. PELAKSANA UKS Ruhaida, AMd.Keb PELAKSANA KESEHATAN JIWA Ns. Yessi Oktowati, S.Kep PELAKSANA GIGI MASYAL Drg.. Dewi Harmoni PELAKSANA KESEHATAN USIA Dr. Yulvianti PELAKSANA KESEHATAN KERJA & OLAH RAGA Yayan Sutarwan PELAKSANA KESEHATAN INDERA Yayan Sutarwan PELAKSANA KESEHATAN PELAKSANA KESEHATAN PELAKSANA KESEHATAN PELAYANAN PEMERIKSAAN Dr. Rusmida Duma PELAYANAN GIGI & MULUT Drg. Dewi Harmoni PELAYANAN KIA – KB Lamindo Santhariana PELAYANAN MTBS Oktrika PELAYANAN IVA & CRYOTHERA Bunga Octavia. M PELAYANAN POJOK GIZI Sari Dewi PELAYANAN LANSIA Dr. Yulvianti PELAYANAN P2P Karno PELAYANAN 24 JAM DAN GAWAT DARURAT H.Soeprat PELAYANAN PONED 24 JAM Lamindo S PELAYANAN FARMASI Fadhila K PELAYANAN LABORATORIUM Kurnia Purba PUSKESMAS PEMBANTU : Pantaicermin : Amelia Yarsi Sari Galuh : Temonah P. Gading : Sri Wahyuni B. Kelubi : Jernilan Siregar K. Indah : Vivi Silviani S. Putih : Marlinawati Pagaruyung : Siti Muslikatun Air Terbit : Widhi Klinik Keluarga Klinik dokter Rida Ramadhana BPM Siska Ginting BPM Rosmetti Purba BPM Kristina BPM Marlina KEPEGAWAIAN Suarni, SKM PERENCANAAN Suarni, SKM RUMAH TANGGA Hasben, SKM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Nurhasmi Safitri BENDAHARA PENERIMAAN Nurhasmi Safitri BENDAHARA DANA Nurhasmi Safitri BENDAHARA BARANG Yessi Oktowati SATUAN PENGAWAS INTERNAL ABDULLAH KADIR, SKM
- 16. • Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Pembina teknis BLUD Puskesmas Kepala Dinas Kesehatan. Pembina keuangan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). • Satuan Pengawas Internal Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD. • Dewan Pengawas Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan tentang Dewan Pengawas
- 17. Pemimpin BLUD • Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018: Kepala UPTD Puskesmas bertindak sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas. • Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD – Pemimpin BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. – Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. – Pemimpin BLUD diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. – BLUD Puskesmas dapat mengangkat pemimpin BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. – Pemimpin BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap. – Pemimpin BLUD Puskesmas dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- 18. Fungsi Pemimpin BLUD Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018, Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di Puskesmas. Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang Puskesmas. • Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggunan Barang.
- 19. Tugas Pemimpin BLUD: • Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas; • Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah; • Menyusun Rencana Strategis; • Menyiapkan RBA; • Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan; • Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; • Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggunjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; • Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya.
- 20. Satuan Pengawas Internal (SPI) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat internal puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab secara langsung di bawah Pemimpin BLUD Puskesmas, dengan mempertimbangkan: • Keseimbangan antara manfaat dan beban; • Kompleksitas manajemen; dan • Volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- 21. Satuan Pengawasan Internal (SPI) terdiri dari: • Tim audit bidang administrasi dan keuangan. • Tim audit bidang pelayanan medis. • Tim audit bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan puskesmas. SPI melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan puskesmas meliputi bidang administrasi dan keuangan, bidang pelayanan medis, dan bidang kesehatan masyarakat.
- 22. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal Puskesmas: • Sehat jasmani dan rohani; • Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; • Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; • Memahami tugas dan fungsi BLUD; • Memiliki pengalaman teknis pada BLUD; • Berijazah paling rendah D3; • Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; • Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; • Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; • Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan • Mempunyai sikap independen dan obyektif.
- 23. Fungsi Satuan Pengawas Internal: – Membantu Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melakukan pengawasan internal puskesmas. – Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran puskesmas secara ekonomis, efisien, dan efektif. – Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di puskesmas. – Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan kerugian puskesmas sama dengan unit kerja terkait.
- 24. Tugas SPl adalah membantu manajemen Puskesmas untuk: • Pengamanan harta kekayaan; • Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; • Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan • Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- 25. Penutup Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk: • Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar puskesmas memiliki daya saing yang kuat. • Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas. • Mendorong agar organisasi puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial puskesmas terhadap stakeholder. • Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.