More Related Content
PPT Pelatihan Kepemimpinan Pengawas AGENDA 3.
- 1. Presented by: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si., Psi. MANAJEMEN MUTU PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS AGENDA III – PENGENDALIAN PEKERJAAN
- 2. Biodata Nama: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si, Psikolog TTL: Pontianak, 9 Juni 1972 NIP: 197206091998032007 Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/ IV D Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya Pendidikan: - S1 Psikologi UMS - Profesi Psikolog UMS - S2 Psikolog Industri & Organisasi UGM CONTACT US 081350029111 [email protected] BPSDM Provinsi Kalbar
- 4. Materi Pokok Pembahasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ceramah Manajemen Mutu Teknik Pengendalian Mutu Perkembangan & Ruang Lingkup Manajemen Mutu Analisa Permasalahan Manajemen Mutu dan Solusinya Standar Mutu (ISO & SNI)
- 6. Perkembangan & Ruang Lingkup Manajemen Mutu Materi Pokok #2
- 9. Produk Masa Lalu Produk Modern The Great Wall, Cina Machu Piccu, Peru Borobudur, Indonesia Harmony of The Seas Stealh, USA Handphone
- 10. Produk Makanan Berkualitas Makanan Khas Indonesia Makanan Khas Italia Makanan Khas Jepang • •
- 13. Perkembangan Manajemen Mutu (Empat Era Kualitas Menurut Garvin) - 1 Sumber: Nasution (2015)
- 14. Perkembangan Manajemen Mutu - 2 Sumber: https://slideplayer.info/slide/4885044/)
- 15. Perkembangan Manajemen Mutu - 3 • • • Era Inspeksi (1920-1939)
- 16. Perkembangan Manajemen Mutu - 3 • • Era Pengendalian Mutu (1940-1959)
- 17. 14 Butir untuk Manajemen dan Menumbuhkan Budaya Mutu (1)
- 18. 14 Butir untuk Manajemen dan Menumbuhkan Budaya Mutu (2)
- 19. Deming juga memperkenalkan konsep PDCA yakni proses empat langkah penyelesaian masalah dalam pengendalian kualitas/ mutu. PDCA-Deming Cycle
- 20. Era Penjaminan Mutu (1960-1979)
- 21. Era Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management, TQM, 1980 - sekarang) Tahun 1986: Deming PDCA --> PDSA
- 22. Era Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management, TQM, 1980 - sekarang)
- 23. Total Quality Management (TQM) Menurut Internasional Standar Organisation (ISO) Pengertian Lain • •
- 24. Komponen TQM 4 Prinsip Utama TQM (Hensler & Brunell) Manajemen Harian Manajemen Kebijakan Manajemen Cross- functional Gugus Kendali Mutu Kepuasan Pelanggan Respek Manajemen Berdasarkan Fakta Perbaikan Berkesinambungan Manajemen Keselamatan Kerja
- 26. Kesimpulan • • •
- 27. Kriteria Kualitas untuk Barang & Jasa (Juran) Kriteria Kualitas Layanan (Bery&Parasuraman) Teknologi Psikologi Waktu Kontraktual Etika Bukti Langsung Keandalan Daya Tanggap Jaminan Empati
- 28. TQM Berkembang Menjadi SSM, QMS Pengertian SSM • Sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. • SMM juga adalah kemampuan suatu organisasi dalam menjaga kualitas mutu dari jasa atau barang yang dilayankan SSM/QMS sistem penetapan kebijakan, sasaran, dan pencapaian sasaran secara langsung dan terkendali dalam sebuah organisasi yang berpengaruh terhadap mutu. Pengertian (ISO)
- 29. INTI DARI SSM/QMS Adanya kebijakan mutu, perencanaan mutu, sasaran mutu, prosedur kerja, instuksi kerja dan rekaman mutu Adanya jaminan bahwa standar manajemen mutu dilaksanakan, dipantau, dievaluasi dan diperbaiki Adanya jaminan bahwa terjadi peningkatan kualitas yang berkesinambungan baik dalam proses pelayanan dan proses produksi maupun terhadap standar manajemen mutu itu sendiri
- 30. Tujuan SSM / QMS (Gasperz) Menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk dan atara kebutuhan dan persyaratan Memberikan kepuasan kepada konsumen/pelanggan
- 31. Perbedaan Organisasi Tradisonal dan yang Berorientasi Pada Pelanggan
- 32. Prinsip dalam ISO 9001
- 33. Tingkatan 7 Prinsip ISO 9001-2015
- 34. Tahapan Manajemen Mutu (ISO 9000) Tahapan Perancangan Tahapan Pelaksanaan Tahapan Penilaian
- 35. Komponen Manajemen Mutu Perencanaan Mutu Penjaminan Mutu Pengendalian Mutu Peningkatan Mutu
- 36. Standar Mutu: ISO dan SNI Materi Pokok #3
- 37. Standar yang telah ditetapkan ISO (1) ISO 14001 ISO 9001 ISO/IEC 17025 ISO 2200
- 38. Standar yang telah ditetapkan ISO (2) ISO/TS 16949 ISO/IEC 27001 ISO 31000 OHSAS 18001
- 39. ISO 50001
- 40. BSN 1 2 PP 102/2000: Tugas & Fungsi Badan Standarisasi Nasional
- 41. Sesuai Tugas dan Fungsinya 01 02 03 04 Standar Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001 yang identik dengan ISO 14001 ISO 50001 yang identik dengan SNI ISO 50001 tentang Sistem Manajemen Energi SNI ISO 31000 Sistem Manajemen Risiko identik dengan ISO 31000 Standar Manajemen Mutu SNI ISO 9001 yang identik dengan ISO 9001
- 42. Statistik SNI terkini (1998 - September 2018)
- 43. SNI - ISO yang Relevan dengan Pelaksanaan Tugas Instansi Pemerintah SNI-ISO 9001 SNI-ISO 14001 SNI-ISO 31000 SNI-ISO 50001
- 45. PP NO 60 TAHUN 2008 TENTAN SPIP • •
- 46. Tujuan SPIP 1 2 Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Keandalan pelaporan keuangan 3 4 Pengamanan aset negara Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 47. SPIP merupakan Proses/Upaya Untuk: Menjamin Mutu Mengendaikan Mutu Meningkatkan Mutu
- 48. Prespektif SPIP
- 49. Unsur SPIP
- 50. SPIP dalam Pengelolaan Keuangan Negara /Daerah
- 51. Prinsip Umum SPIP SPIP sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus dalam semua tahapan manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi Sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia Efektivitas sistem pengendalian intern sangat tergantung pada manusia (pimpinan dan staf) untuk melaksanakan sistem pengendalian secara efektif Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi pemerintah
- 53. Upaya Pengendalian Mutu dalam SPIP sesuai tugas dan kewenangan Pejabat Pengawas •
- 54. Pejabat pengawas melaksanakan manajemen mutu, untuk menjamin tercapainya mutu atau kualitas pelaksanaan kegiatan bawahannya yaitu para pelaksana CONTOH
- 55. Karakteristik Pengendalian yang Efektif Pengendalian terkoordinasi/ merupakan bagian dari manajemen & aliran kerja organisasi, & diterima semua bagian/pihak dalam organisasi, Mengacu pada rencana dan standar yang sudah ditetapkan Pengendalian fokus pada bagian- bagian yang tepat untuk dilakukan pengendalian dilakukan tepat waktu dilakukan dengan metode/teknik yang tepat dilakukan secara obyektif, tidak memihak realistik secara ekonomi (biaya pengendalian) dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan hasilnya bermanfaat dan ditindakalanjuti untuk melakukan perbaikan yang diperlukan
- 56. SOP untuk Menjamin Mutu
- 59. Tujuan Pengendalian Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai rencana Melakukan tindak perbaikan, jika terdapat penyimpangan dari rencana, hal- hal yang tidak diduga Agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana
- 60. Pengelompokkan Teknik Pengendalian (1) Berdasarkan masa /perkembangan teknik pengendalian Teknik Pengendalian Tradisional Teknik Pengendalian Modern • Return on Investment • Ratio Analysis • esponsibility Accounting • Management Audit • PERT and CPM • Management Information System • Laporan Statistik • Analisa Seimbang • Pengendalian Anggaran • Laporan Keuangan • Pengamatan, inspeksi, observasi, personal observation
- 61. Pengelompokkan Teknik Pengendalian (2) Teknik Bersifat Statistik (Kuantitatif) • • • • • • • • • • • • • Teknik Bersifat Non Statistik
- 62. Teknik Pengendalian: Ishikawa’s Seven Basic Tolls
- 63. Diagram Alir
- 64. Lembar Periksa
- 65. Diagram Pareto
- 66. Diagram Fishbone
- 68. Diagram Pencar
- 69. Diagram Kendali
- 70. Penerapan teknik pengendalian mutu yang relevan untuk pelaksanaan tugas peserta di instansinya 1.Instansi Pemerintah 2.Pejabat Pengawas dalam Melaksanakan Tugasnya Teknik Manajemen Saja yang cocok untuk:
- 71. Analisa Permasalahan Manajemen Mutu dan Solusinya Materi Pokok #6
- 72. Analisa Sebab Akibat terhadap masalah mutu kerja (masalahnya, akibat jika masalah tidak diselesaikan, dan penyebab terjadinya masalah) Analisa Solusi (Perumusan Solusi, Berangkat dari Penyebab)
- 73. Add Text
- 75. Terima Kasih PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS Atas Perhatiannya
- 76. PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Presented by: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si., Psi PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWASAN
- 77. Nama: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si, Psikolog TTL: Pontianak, 9 Juni 1972 NIP: 197206091998032007 Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/ IV D Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya Pendidikan: - S1 Psikologi UMS - Profesi Psikolog UMS - S2 Psikolog Industri & Organisasi UGM [email protected] 081350029111 Biodata Kantor BPSDM Provinsi Kalbar
- 78. Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami monitoring dan analisis hasil monitoring agar tujuan pelaksanaan pekerjaan tercapai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 79. Indikator Keberhasilan Menjelaskan konsep, tujuan monev dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan Menjelaskan indikator kinerja, proses kerja dan sifat pekerjaan Menjelaskan teknik monitoring dan analisis hasil monitoring Menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan & pelaporan monitoring & evaluasi Menjelaskan aktivitas& ketentuan berkaitan dengan tindak lanjut hasil monitoring & evaluasi
- 80. Materi Pokok Konsep Pengendalian Metode Monev Indikator dan Jenis Pekerjaan Proses Monev Tindak Lanjut Monev
- 81. KONSEP PENGENDALIAN MATERI POKOK #1 Esensi Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Fungsi Monev Pengendalian Risiko
- 82. Terdapat Kekurangan Sesuai Dengan Rencana Di Lakukan Perbaikan Menjaga Kinerja/ Memelihara Situasi A. Esensi Pengendalian • Tanggungjawab manajerial seorang pimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah mengelola tugas. • Dalam pengelolaan tugas terdapat siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). • Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan merupakan bagian penting dari sebuah Siklus tersebut. • Pengendalian pekerjaan fokus pada Check (periksa) dan Act (A) sebagai tindak lanjut pengendalian
- 83. Dilihat dari peran pengendalian dalam siklus PDCA maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengendalian pelaksanaan pekerjaan merupakan upaya menjaga kerja dan kinerja agar tetap berada pada jalur yang ditentukan. Ilustrasi Siklus PDCA dan Peran Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
- 84. • Pengendalian pelaksanaan kegiatan atas suatu program dapat dilaksanakan melalui monitoring dan pengendalian (monev) sebagai dua aktivitas terpadu. • Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (PP RI No 39 Tahun 2006) B. Monitoring dan Evaluasi sebagai Aktivitas Pengendalian Pengendalian
- 85. • Monitoring atau yang di dalam peraturan disebutkan sebagai pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (PP RI No 39 Tahun 2006). • Monitoring fokus pada aktivitas kegiatan atau program yang sedang diselenggarakan untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian dengan rencana. B. Monitoring dan Evaluasi sebagai Aktivitas Pengendalian Monitoring
- 86. • Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar (PP RI No 39 Tahun 2006). • Evaluasi dilaksanakan di akhir program atau kegiatan, untuk mengetahui sejauh mana capaian akhir dari kegiatan atau program. • Hasil Evaluasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan atau program yang sama pada masa berikutnya. B. Monitoring dan Evaluasi sebagai Aktivitas Pengendalian Evaluasi
- 87. Ketaatan Monitoring mengetahui sejauh mana administrator, staf, dan semua yang terlibat bertindak sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Laporan Monitoring memberikan informasi yang membantu perhitungan hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai konsekuensi penerapan kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Pemeriksaan Monitoring memeriksa sejauh mana barang dan layanan untuk pihak yang menjadi target telah tersampaikan. Penjelasan Monitoring menyampaikan dan informasi yang dapat menjelaskan dampak kebijakan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya terdapat perbedaan. C. Fungsi Monitoring dan Evaluasi Menurut (Dunn, 1981):
- 88. • Resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi • Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya atau ketidakpastian dan pencapaian tujuan. D. Pengendalian Risiko
- 89. INDIKATOR & JENIS PEKERJAAN MATERI POKOK #2 Indikator Proses Indikator Kinerja Risiko Pelaksanaan Pekerjaan Sifat Pekerjaan
- 90. A. INDIKATOR PROSES Prinsip-Prinsip Pelayanan Prima (Keputusan MenPAN No. 63/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik) Kesederhanaan Kejelasan Kepastian Waktu Akurasi Keamanan Tanggung Jawab Kelengkapan Sarana & Prasarana Kemudahan Akses Kedisiplinan, Kesopanan & Keramahan Kenyamanan
- 91. B. INDIKATOR KINERJA Efektifitas Ekonomi Efisiensi Efektifitas mengacu pada keberhasilan atau ketercapaian tujuan, karenanya efektifitas hanya konsen pada output. Dalam praktiknya, tujuan diuraikan lebih detil sehingga pengukuran efektifitas akan lebih bermanfaat. Ekonomi merupakan elemen kinerja yang berkaitan dengan input dan berkaitan dengan pengadaan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang tepat, waktu yang tepat dengan biaya serendah mungkin Efisiensi diukur dengan rasio Output terhadap Input, semakin besar rasio, atau semakin besar output terhadap input maka semakin efisien sebuah kinerja.
- 92. Hubungan antar Elemen Kinerja dengan Ukuran Kinerja
- 93. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja adalah sebagai berikut: Dalam menyusun Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Relevan Prioritas Efektif & Layak Spesifik Dapat Terukur Dapat Dicapai Berjangka Waktu Dapat Dipantau & Dikumpulkan
- 94. Tipe dan Jenis Indikator Kinerja Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi: Kualitatif Kuantitatif Absolut Persentase Rasio Rata-Rata Indeks
- 95. C. SIFAT PEKERJAAN Dilihat Dari Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Berkelanjutan Berjangka Waktu Dilihat dari Pemicu Kegiatan /Program Ada yang bersifat insidental/ seketika karena keterdesakan atau situasi memaksa dan ada yang sifatnya rutin dilaksanakan.
- 96. Undesirable Risk D. JENIS-JENIS RESIKO Unacceptable Risk Acceptable Risk Negligible Risk
- 97. METODE MONEV MATERI POKOK #3 Monitoring Evaluasi
- 98. A. METODE MONITORING 1 2 Dalam pelaksanaan monitoring metode yang dapat digunakan antara lain: Survey atau Kunjungan/ Inspeksi ke Lapangan 3 Diskusi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pemantauan dari Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
- 99. Beberapa cara dalam mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan: Observasi Review Dokumen Survei Focus Group Discussion
- 100. B. METODE EVALUASI 1 2 • Metode evaluasi dapat dilaksanakan dengan membandingkan kondisi dan situasi yang dipantau dan dievaluasi dengan tujuan atau target, evaluasi juga dapat dilaksanakan dengan membandingkan dengan pencapaian/kondisi pada waktu-waktu sebelumnya (Historikal) dan dapat juga dibandingkan dengan kondisi pada Best practises pada aktivitas/kegiatan yang dipantau. • Evaluasi dalam pengukuran kinerja pada sistem akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan: Melakukan Perbandingan 3 Mengevaluasi ketepatan pada: target indikator kinerja dan capaian Mengevaluasi Keterkaitan
- 101. Setelah di evaluasi hasil dari pengukuran kinerja selanjutnya perlu dianalisis. Analisis dalam evaluasi kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari evaluasi kinerja. Analisis dapat dilakukan pada: Kinerja Per Segmen Target Group Kinerja Per Bulan Kinerja Per Lokasi Kinerja Per Unit Kerja Pelaksana Kinerja Per Program/ Kegiatan
- 102. PROSES MONEV MATERI POKOK #4 Perencanaan Pelaporan Pelaksanaan
- 103. A. PERENCANAAN MONEV Lokasi Sebelum dilaksanakan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan beberapa persiapan yang diantaranya meliputi: Jenis/ Beban Kerja Kebutuhan SDM Durasi Administrasi Perencanaan Metodologi
- 104. B. PELAKSANAAN MONEV Masukan (input) Proses / aktivitas Keluaran (output) Masukan (input) di dalam kegiatan antara lain mencakup: tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proyek. Proses / aktivitas merupakan aspek dari kegiatan yang mencerminkan suatu proses kegiatan, seperti penelitian, pelatihan, proses produksi, pemberian bantuan dan sebagainya. Keluaran (output), yaitu aspek kegiatan yang mencakup hasil dari proses yang terutama terutama berkaitan dengan kuantitas (jumlah) barang ataupun jasa.
- 105. C. PELAPORAN MONEV • Pelaporan MONEV biasanya melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian data untuk menilai kemajuan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan tersebut. • Pelaporan MONEV membantu pengambil keputusan untuk memahami seberapa baik suatu program berjalan dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan.
- 106. TINDAK LANJUT MONEV MATERI POKOK #5 Tindak Lanjut Monitoring Tindak Lanjut Monitoring Ketentuan- Ketentuan Terkait
- 107. 1 Mengapresiasi prestasi pekerjaan yang sesuai dengan dokumen perjanjian/di kontrak 3 Mencari penyebab ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dengan dokumen perjanjian/kontrak dikaji 5 Mengkonsultasikan usulan alternatif keputusan dengan pimpinan 2 Menelusuri prestasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian/kontrak 4 Menganalisis pengambilan keputusan terkait ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dengan dokumen acuan kerja/perjanjian/kontrak dilaksanakan A. TINDAK LANJUT MONITORING
- 108. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, setelah kontrak atau perjanjian dimonitoring dan dievaluasi, selanjutnya dilakukan pengendalian. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dilaksanakan dengan aktivitas sebagai berikut: Menegur penyedia barang/jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan dilakukan. Menerapkan penalti sesuai dengan lingkup kewenangannya. Memeriksa ulang dilakukan terkait respon perbaikan pelaksanaan pekerjaan. Mengusulkan penetapan penalti sesuai dengan peraturan, terkait dengan pengabaian atas teguran.
- 109. Hasil evaluasi juga akan menentukan rencana tindaklanjut baik secara teknis terhadap rekomendasi evaluasi maupun sebagai dasar pengenaan ganjaran (rewards and punishment) Evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan akan menjadi acuan pada perencanaan pekerjaan sejenis di masa berikutnya dan/atau di tempat lain pada pekerjaan yang serupa. B. TINDAK LANJUT EVALUASI
- 110. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk menindaklanjuti evaluasi pekerjaan khususnya berkenaan dengan barang dan jasa. KETENTUAN PINALTI Mengacu Pada pasal 78 sampai dengan pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa jenis-jenis sanksi atau pinalti adalah: a) Pencairan Jaminan Pelaksanaan/Pemeliharaan b) Sanksi Daftar Hitam c) Ganti Kerugian d) Denda Keterlambatan e) Sanksi Administratif SANKSI PIDANA Sanksi pidana juga dapat dikenakan kepada penyedia maupun pejabat pengadaan diantaranya dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi. Sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi diantaranya adalah: 1. Terkait Kerugian Negara 2. Terkait Suap Menyuap 3. Kecurangan dan Pengawasan bangunan 4. Terkait Gratifikasi
- 111. Add Text Add Text
- 112. Terima Kasih Atas Perhatiannya Kantor BPSDM Provinsi Kalbar PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWASAN
- 113. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas KEGIATAN PUBLIK PERENCANAAN PELAYANAN Presented by: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si., Psi.
- 114. BIODATA • • •
- 115. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsep pelayanan publik oleh K/L/D, merencanakan kegiatan pelayanan publik oleh K/L/D dan menyusun perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh K/L/D, melalui proses analisis dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan di masing-masing K/L/D. DESKRIPSI SINGKAT
- 116. MATERI POKOK PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ DAERAH PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK
- 117. Materi Pokok #1 Indikator Keberhasilan: Setelah Menyelesaikan Pembelajaran Ini Peserta Dapat Menjelaskan Konsep Pelayanan Publik Dan Contoh KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ DAERAH PELAYANAN PUBLIK OLEH
- 118. Materi Pokok #1 KONSEP PELAYANAN Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan Pelayanan Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) Pelayanan Publik
- 119. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya; Materi Pokok #1 TUJUAN & MANFAAT PELAYANAN PUBLIK Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers; Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka; Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan
- 120. Materi Pokok #1 PRINSIP PELAYANAN PUBLIK KESEDERHANAAN PERSYARATAN TEKNIS KEPASTIAN WAKTU AKURASI KEAMANAN TANGGUNG JAWAB KELENGKAPAN SARANA & PRASARANA KEMUDAHAN AKSES KEDISPLINAN KENYAMANAN
- 121. Materi Pokok #1 CONTOH KEGIATAN PELAYANAN publik oleh K/L/D Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang indeks pelayanannya (IP) masuk kategori ”baik” atau mendapatkan nilai hasil evaluasi minimal 3,01 atau ”Baik (dengan catatan)”.
- 122. Materi Pokok #1 PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENTERIAN Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas Kementerian (UU No. 39 Tahun 2008) Fungsi Kementerian (Pasal 5 ayat 1) • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya; • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan • Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- 123. Materi Pokok #1 PELAYANAN PUBLIK OLEH LEMBAGA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK. Peraturan
- 124. FUNGSI LPNK Materi Pokok #1 LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan 01. 02. 03. 04. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. LPNK yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik regulasi publik. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian.
- 125. Materi Pokok #1 PELAYANAN PUBLIK OLEH DAERAH Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Provinsi Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten
- 126. Materi Pokok #2 Indikator Keberhasilan: Setelah Menyelesaikan Pembelajaran Ini Peserta Dapat Menjelaskan Mekanisme dan Praktik KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK PENYUSUNAN PERENCANAAN
- 127. Pendekatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Materi Pokok #2 KONSEP PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK Jenis dan Kriteria Kegiatan Tahapan Penyusunan Kegiatan Langkah-Langkah Teknis Penyusunan Kegiatan Di bawah ini terdapat beberapa unsur dalam perencanaan kegiatan pelayanan publik :
- 128. Materi Pokok #2 PENDEKATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN A. PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dilihat dari pendekatan penyusunan perencanaan pembangunan, terdapat 2 pendekatan yaitu pendekatan proses dan pendekatan substansi.
- 129. Materi Pokok #2 PENDEKATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Terdapat hal-hal penting dalam penyusunan indikator kinerja kegiatan antara lain Definisi dan Rumus Indikator Kinerja. Setiap indikator kinerja harus dilengkapi definisi operasional, rumus penghitungan dan sumber data (meta data indikator kinerja)
- 130. Materi Pokok #2 Kerangka penyusunannya dimulai dari "apa yang ingin diubah" (impact) yang memerlukan indikator "apa yang dicapai" (output) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang "apa yang dihasilkan" (output). Untuk menghasilkan output tersebut diperlukan ”apa yang akan digunakan". PENDEKATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN C. HIERARKI INDIKATOR KINERJA Sumber : Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
- 131. Materi Pokok #2 PENDEKATAN & INDIKATOR KINERJA KEGIATAN C. HIERARKI INDIKATOR KINERJA Sumber: Permen PPN/ Bappenas No.1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
- 132. Materi Pokok #2 JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN Kegiatan Teknis Kegiatan Teknis, dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu: 1) Kegiatan Prioritas Nasional 2) Kegiatan Prioritas K/L/D 01. Kegiatan Generik Kegiatan generik, merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi yang memiliki karakteristik sejenis. 02.
- 133. Materi Pokok #2 TAHAPAN PENYUSUNAN KEGIATAN Penyusunan perencanaan kegiatAN Secara garis besar, penyusunan perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) K/L/D, dilakukan tahapan sebagai berikut: Sumber: Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan Oleh Bappenas, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
- 134. Materi Pokok #2 LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN KEGIATAN
- 135. Materi Pokok #2 LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN KEGIATAN DI INSTANSI PEMERINTAH (K/L/D) Penetapan Sasaran Penetapan Program K/L/D Penetapan Kegiatan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan
- 136. LANGKAH - LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK Materi Pokok #2 04. Analisa Kebutuhan User/Stakeholder 01. 02. 03. 04. Penetapan Standard Ukuran Keberhasilan Sumber Daya 04. Rencana Pengendalian
- 137. Materi Pokok #2 1. ANALISA KEBUTUHAN USER/ STAKEHOLDER Tujuan dari analisa kebutuhan user saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan/atau fungsi manajemen yang terkait dengan perencanaan kegiatan yang akan disusun. Metode yang digunakan dalam melakukan analisa kebutuhan user/ stakeholder dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari perencanaan kegiatan pelayanan publik.
- 138. Materi Pokok #2 Pembahasan Standar Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupanpenyelenggara pelayanan,terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi: 1. Dukungan pendanaan yang dialokasikan; 2.SDM yang berkualitas maupun kuantitas; 3.Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan 2. PENETAPAN STANDARD
- 139. Materi Pokok #2 3. UKURAN KEBERHASILAN • Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). • IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
- 140. Materi Pokok #2 • Dalam melakukan perencanaan pelayanan menjadi sangat penting dilakukan baik dari kualitas dan kuantitas SDM maupun keuangan serta hal-hal lain yang dapat mendukung program dan kegiatan yang akan dilakukan. • Berbagai stakeholder mulai berinisiatif untuk menyiapkan program dukungan bagi pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan berkembangnya paradigma perencanaan kolaboratif. 4. SUMBER DAYA
- 141. Materi Pokok #2 07. RENCANA PENGENDALIAN Rencana pengendalian adalah rencana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa rencana pelayanan telah dilaksanakan secara efektif. Pengendalian dalam perencanaan dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pelayanan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.
- 142. Add Text ADD TEXT Add Text
- 143. TERIMA KASIH SEKIAN Perencanaan Pelayanan Kegiatan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- 144. PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS Presented by: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si., Psi. PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN Pelayanan Publik
- 145. Nama: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si, Psikolog TTL: Pontianak, 9 Juni 1972 NIP: 197206091998032007 Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/ IV D Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya Pendidikan: - S1 Psikologi UMS - Profesi Psikolog UMS - S2 Psikolog Industri & Organisasi UGM [email protected] 081350029111 BPSDM PROV. KALBAR Biodata
- 146. Mata pelatihan ini ditujukan untuk membekali Peserta agarmampu menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik melalui proses pembelajaran meliputi penjelasan singkat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, proses mengidentifikasi inisiatif kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dan melakukan praktik/latihan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik. Deskripsi Singkat
- 147. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat : 1. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan; 2.Mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan fungsi; 3.Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik. INDIKATOR KEBERHASILAN MATERI POKOK 1. Pelayanan Publik Oleh K/L/D; 2.Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah; 3.Mekanisme Penyusunan APBN dan APBD; 4.Praktik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik.
- 148. PELAYANAN PUBLIK OLEH K/L/D MATERI POKOK #1 Setelah Menyelesaikan Pembelajaran Ini Peserta Dapat Menjelaskan Konsep Pelayanan Publik dan Contoh yang dilakukan Oleh K/L/D IndikatorKeberhasilan
- 149. • Filosofi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah bahwa negara berkewajiban melayani seluruh warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. • Unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menetapkan empat sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi pelayanan publik berkelas dunia. PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH Kebijakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Inovasi Pelayanan Publik Berkelanjutan Layanan Publik Terintegrasi 4 SASARANSTRATEGIS:
- 151. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik yang SMART SMART (Spesisifik, Measurable, Achievement Reliable and Timebond) Untuk mewujudkan layanan publik yang SMART, Aparatur Sipil Negara harus gesit, mampu dan responsif dalam memberikan layanan publik di berbagai bidang dan sektor. Disamping itu juga dibutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat.
- 152. Dalam pelaksanaan evaluasi, Kementerian PANRB melakukan penilaian berdasarkan enam aspek.
- 153. PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENTERIAN Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas Kementerian (UU No. 39 Tahun 2008) Fungsi Kementerian (Pasal 5 ayat 1) • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya; • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan • Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- 154. PELAYANAN PUBLIK OLEH LEMBAGA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK. Peraturan
- 155. FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN (LNPK) LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. LPNK yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik regulasi publik. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian.
- 156. PELAYANAN PUBLIK OLEH DAERAH Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Provinsi Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten
- 157. PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL & PEMBANGUNANDAERAH MATERI POKOK #2 Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan konsep perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah IndikatorKeberhasilan
- 158. A. PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan Pengertian Perencanaan
- 159. A. PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL • Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrase, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah
- 160. A. PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL • Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada bagian kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. • Pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. • Pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah
- 161. RPJMNdanRPJMDadalahduahal yangsaling berhubungandanharussinkron satu samalain, berikutdisajikanSkemaRencanaPembangunanPusat danDaerah: Sumber: UU No. 25/2004 tentang SPPN dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
- 167. B. INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DANDAERAH (1) UUNo.23Tahun 2014,Pasal258ayat3 UUNo.23Tahun 2014,Pasal259ayat1 UUNo.23Tahun 2014,Pasal259ayat2 UUNo.23Tahun 2014,Pasal263Ayat4 UUNo.25Tahun 2004 Dasar hukum yang mendukung perlunya sinergi perencanaan Pusat dan Daerah antara lain :
- 168. Pencapaiansasaran danprioritas pembangunannasional Penyusunan RKP Pendekatanperencanaantersebut perlu diperkuat denganperanPemerintah Provinsi RapatKoordinasi Teknis Pusat dan Daerah- Forum antara pusat dandaerah Musyawarah PerencanaanPembangunan Nasional - Forum antara Pusat danDaerah (pembahasanPrioritas Nasional) B. INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DANDAERAH (2) Dasar hukum yang mendukung perlunya sinergi perencanaan Pusat dan Daerah antara lain :
- 169. Salah satu dokumen anggaran adalah RKA-K/L/D, yang terdiri dari rencana kerja K/L/D dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Dalam rencana kerja dan anggaran K/L/D, memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, pedoman, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, berisi informasi tentang biaya setiap program dan kegiatan untuk tahun berjalan dan yang akan datang, dengan rincian telah tertulis di setiap jenis pengeluaran, perkiraan tahun depan, dan sumber serta target pendapatan K/L/D. C.KONSEPSIPENGANGGARAN
- 170. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. D. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK)
- 171. MEKANISME PENYUSUNAN APBN & APBD MATERI POKOK #3 Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) IndikatorKeberhasilan
- 172. A. MEKANISMEPENYUSUNANAPBN Sumber: Kementerian Keuangan “SIKLUS APBN”
- 173. A. MEKANISMEPENYUSUNANAPBN “TABEL PROSES PENYUSUNAN APBN”
- 179. B. MEKANISME PENYUSUNANAPBD “TABEL LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN APBD”
- 193. PROSES PENYUSUNAN RKA-SKPD 1. RKA-SKPD dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA, dengan memperhatikan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi; 2.RKA-SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja, capaian/target kinerja, tugas pokok dan fungsi, Standar Harga Satuan, Standar Harga Barang dan Jasa, Analisis Standar Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3.Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan antara lain Daftar Rincian Program dan Kegiatan (DRPK) yang telah diverifikasi oleh Bappeda, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah diverifikasi oleh BPKAD, serta dokumen pendukung lainnya; 4.Untuk program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus dibuat dalam RKA tersendiri termasuk belanja penunjang, dengan menunjukan petunjuk teknis atau informasi resmi dari Kementerian terkait; 5.SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulanan sesuai dengan rencana penerimaan dan pengeluaran bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.
- 194. PRAKTIK PENYUSUNANRENCANA KERJA ANGGARANPELAYANANPUBLIK MATERI POKOK #4 Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat mempraktekan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik IndikatorKeberhasilan
- 195. A.PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN K/L DASAR HUKUM : Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Keuangan No.51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan No.142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan seterusnya PMK- 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022; PMK- 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022; PMK-22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Rencana Kerja dan Anggaran K/L; PMK-208_MK.02_2019 Tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraLembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PMK- 187_PMK.02_2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102PMK.022018 Tentang Klasifikasi Anggaran;
- 196. CONTOH FORMAT RKAK/L
- 197. CONTOH FORMAT RKAK/L
- 198. CONTOH FORMAT RKAK/L
- 199. CONTOH FORMAT RKAK/L
- 200. CONTOH FORMAT RKAK/L
- 201. B.PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(RKA-SKPD) DASAR HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022
- 202. TATA CARA PENYUSUNAN RKA Penyusunan RKA SKPD berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Daerah mengenai pendoman penyusunan RKA SKPD yang dilampiri dengan: Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- 203. TUJUAN PEMBAHASAN RKA SKPD oleh TAPD untuk menelaah Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga; Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga; Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan dengan kriteria di atas, Kepala SKPD harus melakukan penyempurnaan.
- 205. CONTOH FORMAT RKASKPD (1)
- 206. CONTOH FORMAT RKASKPD (2)
- 207. AddText Add Text
- 208. ATAS PERHATIANNYA TERIMA KASIH PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
- 209. KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PRESENTED BY: PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
- 210. MATA PELATIHAN RUMPUN 1 RUMPUN 4 RUMPUN 2 RUMPUN 3 • Komunikasi dalam Pelayanan Publik • Pelayanan Publik Digital • Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik • Penyusunan RKA Pelayanan Publik • Manajemen Pengawasan • Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan • Manajemen Mutu
- 211. DESKRIPSI SINGKAT Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai Pimpinan Jenjang Pengawas untuk Pengendalian Pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal
- 212. INDIKATOR KEBERHASILAN MENJELASKAN KOMUNIKASI DALAM KEPEMIMPINAN ORGANISASI MENJELASKAN KOMUNIKASI EFEKTIF MENERAPKAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF DALAM mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik MENJELASKAN KOMUNIKASI PUBLIK
- 213. MATERI POKOK Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi Komunikasi Efektif MATERI 1 MATERI 2 MATERI 3 MATERI 4 Komunikasi Publik Praktik Komunikasi Publik yang Efektif dalam Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 214. 1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOMUNIKASI ? 2. APA HAMBATAN DALAM BERKOMUNIKASI ? 3. APA YANG MENDORONG KITA UNTUK BERKOMUNIKASI ? 4. SEJAUH MANA KOMUNIKASI MEMBERIKAN ANDIL KEPADA KEPUASAN KITA ? 5. KENAPA KOMUNIKASI YANG BURUK MENYEBABKAN SUMBER KONFLIK ? 6. JADI APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOMUNIKASI EFEKTIF ? 7. BAGAIMANA KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PELAYANAN PUBLIK , APA YANG HARUS SAUDARA LAKUKAN? CURAH PENDAPAT
- 215. KOMUNIKASI DALAM KEPEMIMPINAN ORGANISASI Materi Pokok #1 Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi
- 216. BAGAIMANA PEMIMPIN YANG BERKUALITAS?? Jujur Percaya Diri Kreatif Teguh Visioner Menginspirasi
- 217. NILAI YANG MENUNJUKKAN KUALITAS SEORANG PIMPINAN: Kejujuran Pengertian Tahu Diri Integritas Keunikan Diri Mengenal Nilai-Nilai & Tujuan Organisasi
- 218. Pimpinan yang mampu berkomunikasi dengan memegang nilai-nilai yang membangun kualitas Pimpinan, akan menunjukkan kualitas kepimimpinannya, yang berkarakter, dan menginspirasi. (True Leader)
- 219. KARAKTERISTIK KOMUNIKASI PIMPINAN JENJANG PENGAWAS Karakteristik komunikasi Pimpinan Jenjang Pengawas cenderung mengendalikan orang- orang yang ada di ruang lingkupnya agar mau dan mampu bergerak menyelenggarakan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan Karakteristik Pimpinan yang cenderung mengendalikan tidaklah selamanya buruk dalam sebuah organisasi. Bagaimanapun, menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal adalah kewajiban dan tugas seorang Pimpinan Jenjang Pengawas adalah mewujudkannya Kombinasi karakteristik komunikasi pimpinan dimungkinkan untuk dilakukan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi. Namun dasar dan tujuan dalam berkomunikasi adalah yang utama
- 220. ALUR KOMUNIKASI PIMPINAN JENJANG PENGAWASAN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vulputate, lectus ac porttitor lobortis, neque felis accumsan augue, ac mattis nisl ipsum ut ligula.
- 221. KOMUNIKASI EFEKTIF Materi Pokok #2 Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan komunikasi yang efektif
- 222. KONSEP KOMUNIKASI EFEKTIF Paradigma Lasswell mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
- 223. TIGA KOMPONEN UTAMA DALAM KOMUNIKASI Yaitu pemberi informasi atau pesan KOMUNIKATOR Yaitu penerima informasi atau pesan KOMUNIKAN informasi/pesan yang menjadi dasar & tujuan komunikasi itu dilakukan. INFORMASI
- 224. UNSUR DALAM KOMUNIKASI adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator adalah pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa, gambar, dan sebagainya adalah dampak sebagai pengaruh pesan adalah sarana atau saluran yang diperlukan untuk menyampaikan pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya Komunikator Komunikan Pesan Efek Media
- 225. Komunikasi dinilai efektif jika informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan sehingga komunikan memberikan umpan balik atau tindaklanjut sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh komunikator yang terkandung di dalam informasi atau pesan tersebut.
- 226. Komunikasi yang efektif mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif
- 227. HAMBATAN KOMUNIKASI SECARA UMUM Hambatan Fisik Hambatan Psikologis Hambatan Fisiologis Hambatan Semantik Terjadinya hambatan komunikasi karena belum tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi. Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator & komunikan memiliki kepribadian yang emosional sehingga tidak dapat menyampaikan maupun menerima pesan dengan obyektif/ netral Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator & komunikan sedang dalam kondisi sakit, nyeri, kesulitan mendengar/ dapat juga karena pandangan sempit. Terjadinya hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa antar generasi, antar negara atau wilayah, juga penggunaan istilah-istilah khusus dari profesi tertentu
- 228. Sistem di dalam organisasi yang bermasalah Kebisingan Budaya Pengalaman yang kurang HAMBATAN KOMUNIKASI SECARA SPESIFIK Karakteristik komunikasi yang abstrak & ambigu/ tidak jelas Informasi yang terlalu banyak Melompat pada simpulan
- 229. TAHAPAN KEGIATAN KOMUNIKASI EFEKTIF • Menetapkan tema atau topik komunikasi • Menyusun rencana komunikasi • Penyusunan bahan komunikasi • Proses komunikator memberikan informasi atau pesan • Proses komunikan menerima informasi atau pesan • Evaluasi yang dilakukan selama proses komunikasi • Evaluasi yang dilakukan segera setelah komunikasi selesai • Evaluasi yang dilakukan beberapa waktu setelah komunikasi selesai Tahap Pelaksanaan Tahap Evaluasi Tahap Persiapan
- 230. Komunikasi Verbal Merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa, baik secara lisan seperti berbicara maupun tulisan seperti memo, laporan kegiatan, infografis, dan sebagainya BENTUK KOMUNIKASI Komunikasi Non Verbal Merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi atau nada suara, dan jarak fisik. Bentuk komunikasi non verbal memiliki peran lebih besar dibandingkan komunikasi bentuk verbal untuk mencapai komunikasi yang efektif.
- 231. “Inti komunikasi efektif bagi Pimpinan Jenjang Pengawas kepada bawahannya adalah bawahan melaksanakan perintah sesuai perintah Pimpinan yang didasari dengan Kebijakan Pelayanan Publik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah”
- 232. Materi Pokok #3 KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan komunikasi Publik
- 233. KONSEP KOMUNIKASI PUBLIK Ruben dan Stewart (2013) menyatakan bahwa komunikasi publik berperan besar dalam menciptakan dan menyebarluaskan informasi atau pesan yang umum, namun bermakna bagi sejumlah besar penerima. Komunikasi publik menyampaikan tentang kegiatan individu / organisasi dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok lain, komunitas lain, organisasi lain, dan masyarakat.
- 234. CARA PENYAMPAIAN PESAN DALAM KOMUNIKASI PUBLIK Secara Langsung Komunikasi dengan cara berbicara di depan publik seperti berpidato dan presentasi menyampaikan materi. Tidak Langsung Komunikasi dengan menggunakan media massa, blog, website, media sosial, email, surat menyurat dan media lain yang dapat menjangkau banyak orang.
- 235. TEKNIK-TEKNIK KOMUNIKASI PUBLIK Public Speaking Presentasi Menulis Informasi/ pesan di media massa baik cetak maupun non cetak & media sosial Mengelola Keluhan
- 236. PRAKTIK KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Materi Pokok #4 Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik
- 237. 1.Menetapkan tema atau topik yang akan dikomunikasikan 2.Menyusun rencana komunikasi 3.Penyusunan Bahan Komunikasi Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik disesuaikan dengan rencana komunikasi yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan pada pokok-pokok yang menjadi indikator komunikasi publik yang efektif yang telah ditetapkan dalam rencana PELAKSANAAN EVALUASI PERSIAPAN TAHAPAN PRAKTIK KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
- 239. Add Text Add Text
- 240. PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS MANAJEMEN PENGAWASAN Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si., Psi. Presented by:
- 241. BIODATA Nama: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si, Psikolog TTL: Pontianak, 9 Juni 1972 NIP: 197206091998032007 Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/ IV D Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya Pendidikan: - S1 Psikologi UMS - Profesi Psikolog UMS - S2 Psikolog Industri & Organisasi UGM [email protected] 081350029111 Kantor BPSDM Provinsi Kalbar
- 242. DESKRIPSI SINGKAT Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan implementasi kebijakannya dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga mampu mencegah terjadinya kesalahan administratif (mal- administrasi) dan kesalahan dalam penggunaan wewenang pada saat menjalankan tugas, guna mewujudkan good governance di instansinya.
- 243. INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Menjelaskan konsepsi Manajemen; 2.Menjelaskan konsepsi Pengawasan; 3.Menjelaskan dan menerapkan konsepsi Manajemen Pengawasan; 4.Menjelaskan Sistem Pengawasan Pengendalian Intern Pemeritah (SPIP) sebagai salah satu implementasi Manajemen Pengawasan; 5.Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); 6.Pemantauan Hasil Pengawasan; 7.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan mampu:
- 244. Materi Pokok #1 KONSEP MANAJEMEN Peserta mampu menjelaskan tentang konsepsi manajemen yang mencakup 4 materi dibawah ini: 03 Fungsi-Fungsi Manajemen 04 Prinsip-Prinsip Manajemen 01 Pengertian Manajemen 02 Unsur-Unsur Manajemen
- 245. Materi Pokok #1 PENGERTIAN MANAJEME N Pandangan para ahli tentang manajemen, secara umum terbagi dalam 2 (dua) perspektif, yakni: Manajemen sebagai Ilmu Manajemen sebagai Seni Merupakan hasil dari sebuah metode penelitian yang dikonstruksikan menjadi teori yang bersifat ilmiah dengan prinsip-prinsip dan unsur- unsur di dalamnya sehingga memenuhi syarat-sayarat keilmuan (Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis). Merupakan suatu proses implementasi dari teori-teori yang telah dirumuskan dengan menerapkan teknik dan strategi dalam melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang ingin diwujudkan.
- 246. Materi Pokok #1 PENGERTIAN MANAJEMEN Manajemen sebagai suatu proses kerja yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia, baik secara individu maupun kelompok dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Hersey dan Blanchard, 1988) Manajemen yang pada dasarnya adalah merupakan suatu proses pengendalian dan pengaturan dalam melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.
- 247. Materi Pokok #1 UNSUR- UNSUR MANAJEMEN Unsur- unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam manajemen karena sebagai penentu arah organisasi dalam melakukan kegiatan organisasi. MAN (MANUSIA) MONEY (UANG) MATERIALS (BAHAN) MACHINES (MESIN) METHODS (METODE) MARKET (PASAR)
- 249. Materi Pokok #1 KETERKAITAN FUNGSI MANAJEMEN DAN MODIFIKASI (LAN RI 2019)
- 250. Materi Pokok #1 PRINSIP - PRINSIP MANAJEMEN PEMBAGIAN KERJA (DIVISION OF WORK) KESEIMBANGAN WEWENANG & TANGGUNG JAWAB (Authority and Responsibility) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 DISPLIN (DICIPLINE) KESATUAN ARAH (UNITY OF DIRECTION) KESATUAN KOMANDO (UNITY OF COMMAND) MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN ORGANISASI DIATAS kepentingan Individu KOMPENSASI YANG ADIL (REMUNERATION) SENTRALISASI (CENTRALIZATION) TATA TERTIB (ORDER) RANTAI SKALAR (SCALAR CHAIN) KEADILAN (EQUITY) STABILITAS KONDISI KARYAWAN (STABILITY OF TENURE OF personnel) INISIATIF (INITIATIVE) SEMANGAT KESATUAN (ESPRITS DE CORPS) Henri Fayol (1841-1925), seorang ahli teori Manajemen dan Administrasi yang berasal dari Perancis memperkenalkan 14 Prinsip Manajemen
- 251. Materi Pokok #2 KONSEP Pengawasan Peserta mampu menjelaskan tentang konsep pengawasan yang meliputi bahasan: 01 Pengertian dan Tujuan Pengawasan 02 Asas-Asas Pengawasan 03 Jenis - Jenis Pengawasan 04 Tahapan Pengawasan
- 252. Materi Pokok #2 Dalam teori manajemen, pengawasan merupakan salah satu prinsip dalam manajemen yang merupakan terjemahan dari “Controlling” PENGERTIAN PENGAWASAN Pengawasan pada hakikatnya adalah merupakan upaya pencegahan atas penyimpangan, baik yang ditimbulkan secara sengaja ataupun tidak sengaja, oleh karena itu sifatnya adalah preventif Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga efektivitas kegiatan agar rencana dengan implementasinya berjalan seiring Pengawasan juga dilakukan pada saat kegiatan berjalan (on going process) Pengawasan yang dilakukan secara efektif akan menjadi salah satu instrument penting untuk mencapai tujuan organisasi Pengawasan dapat dilakukan juga dengan proses pengaturan Dalam pengawasan dapat terkandung unsur penilaian, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan
- 253. Materi Pokok #2 Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. TUJUAN PENGAWASAN Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. Mencegah dan menghilangkan hambatan & kesulitan yang akan, sedang/ mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.
- 254. Materi Pokok #2 CIRI-CIRI PENGAWASAN YANG EFEKTIF Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu Objektivitas dalam melakukan pengawasan Keluwesan Pengawasan Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi Efisiensi pelaksanaan pengawasan Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat Pengawasan mencari apa yang tidak beres Pengawasan harus bersifat membimbing
- 255. Materi Pokok #2 ASAS-ASAS PENGAWASAN ASAS TERCAPAINYA TUJUAN ASAS EFISIENSI PENGENDALIAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ASAS TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN ASAS PENGENDALIAN LANGSUNG ASAS PENGENDALIAN TERHADAP MASA DEPAN ASAS REFLEKSI PERENCANAAN ASAS PENYESUAIAN DENGAN ORGANISASI ASAS PENGENDALIAN INDIVIDUAL ASAS PENGAWASAN TERHADAP HAL STRATEGIS ASAS STANDAR ASAS KEKECUALIAN ASAS PENGENDALIAN FLEKSIBELITAS PENGAWASAN ASAS PENINJAUAN KEMBALI ASAS TINDAKAN Harold Koontz dan Cyrill O Donnell, dalam Hasibuan (1987 : 224 - 225), menetapkan 14 asas-asas pengendalian/pengawasan (controlling), yaitu:
- 256. Materi Pokok #2 JENIS-JENIS PENGAWASAN Berdasarkan Sifat Pengawasan Berdasarkan Cakupan Pengawasan Berdasarkan Metode yang digunakan Pengawasan Intern Pengawasan Extern Pengawasan Melekat Pengawasan Fungsional Pengawasan Preventif Pengawasan Represif Pengawasan Detektif
- 257. Materi Pokok #2 TAHAPAN PROSES PENGAWASAN
- 258. Materi Pokok #2 CAKUPAN PENGAWASAN Objek pengawasan mencakup aspek-aspek dalam UU No.15 Tahun 2004 dan PP No. 60 Tahun 2008 sebagai berikut: Aspek Pengelolaan Keuangan/Anggaran Negara Aspek Ketaatan Pada Peraturan Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Efisiensi & Efektivitas Penggunaan Keuangan/Anggaran Aspek Barang/Aset Milik Negara/Daerah Aspek Pelaksanaan- Kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi
- 259. Materi Pokok #3 MANAJEMEN Pengawasan Peserta mampu menjelaskan tentang manajemen Pengawasan yang meliputi bahasan: 01 Pengertian Manajemen Pengawasan 02 Unsur-Unsur Manajemen Pengawasan 03 Tahapan Manajemen Pengawasan 04 Manajemen Pengawasan sebagai bagian dari Manajemen Pemerintahan 05 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
- 260. PENGERTIAN MANAJEMEN PENGAWASAN • Konsep dasar dari manajemen pengawasan adalah merupakan bagian atau pengembangan dari konsep manajemen, yakni manajemen dalam bidang pengawasan. • Manajemen pengawasan adalah proses manajemen yang dilakukan untuk melaksanakan pengawasan. Materi Pokok #3
- 261. UNSUR -UNSUR MANAJEMEN PENGAWASAN Merujuk kepada alat-alat manajemen yang telah banyak dikenal, maka unsur-unsur manajemen pengawasan mencakup: Sumber Daya Manusia Anggaran Lingkup Pengawasan Sarana & Prasarana Pendukung Teknik & Mekanisme Pengawasan Tujuan Pengawasan Materi Pokok #3
- 262. Materi Pokok #3 TAHAPAN MANAJEMEN PENGAWASAN
- 263. MANAJEMEN PENGAWASAN SEBAGAI BAGIAN DARI MANAJEMEN PEMERINTAHAN Materi Pokok #3 • Keterkaitan antara manajemen pengawasan dengan manajemen pemerintahan dapat dinyatakan bahwa konsepsi manajemen pengawasan dalam manajemen pemerintahan adalah merupakan suatu proses pengelolaan atas pelaksanaan pengawasan yang dibangun secara manajerial, dimana di dalamnya terdapat proses manajemen dan fungsi-fungsi manajemen, dan dilakukan untuk menjadi instrumen kontrol bagi pelaksanaan proses manajemen pemerintahan.
- 264. Materi Pokok #3 FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
- 265. Pendidikan & Pelatihan Materi Pokok #3 PEMBINAAN & Fasilitasi PENGAWASAN PEMERINTAH Konsultasi Penelitian & Pengembangan Bentuk pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut PP 12 tahun 2017, meliputi: Dalam hal pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dibagi dalam 2 bagian substansi, yaitu: Pembinaan dan Pengawasan Umum Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 266. Materi Pokok #4 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Peserta mampu menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari Manajemen Pengawasan, yang antara lain mencakup: 01 Kebijakan tentang SPIP 02 Tujuan dan Unsur-Unsur SPIP 03 Prinsip Umum dan Tahapan Pelaksanaan SPIP 04 Peran dan Fungsi SPIP
- 267. Materi Pokok #4 KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, Lahirnya Sistem Pengendalian Intern Pemeritnah (SPIP) dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 268. Materi Pokok #4 TUJUAN & UNSUR - UNSUR SPIP Informasi & Komunikasi 1 Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. 2 Lingkungan Pengendalian Pemantauan Pengendalian Intern Unsur-Unsur SPIP Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Tujuan SPIP Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian
- 269. PRINSIP UMUM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN SPIP Materi Pokok #4 Berikut Prinsip Umum SPIP: SPI adalah proses yang integral dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam organisasi SPI diharapkan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas trcapainya tujuan organisasi Memiliki Hard Control seperti: Kebijakan & prosedur, struktur organisasi, birokrasi) & Soft Control seperti: Kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur, & kepemimpinan.
- 270. PERAN & FUNGSI SPIP DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan SPIP dalam praktiknya dapat dilakukan oleh: Pimpinan dalam organisasi pemerintah secara berjenjang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan cakupan: 1. Pemeriksaan Keuangan 2. Pemeriksaan Kinerja 3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Materi Pokok #4
- 271. Materi Pokok #4 PERAN & FUNGSI SPIP DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN Secara umum peran dan fungsi tersebut lebih bersifat pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan, mulai dari perencanaan hingga pada tataran evaluasi/pelaporannya. Sedangkan peran dan fungsinya secara khusus, SPIP adalah merupakan salah satu perangkat/instrument yang memberikan penguatan dan kejelasan tentang pentingnya system pengendalian intern dalam lingkup pemerintahan.
- 272. Materi Pokok #5 APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) Peserta mampu menjelaskan tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi: 01 Kebijakan tentang APIP 02 Cakupan Pengawasan APIP 03 Perkembangan Paradigma Peran dan Tugas APIP
- 273. Materi Pokok #5 KEBIJAKAN AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat PP. No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan "APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota” “APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat”
- 274. APIP SEBAGAI APARAT PENGAWASAN internal pemerintah, terdiri dari 2 jenis instansi, yaitu: Instansi yang memiliki kelembagaan khusus sebagai pengawas internal pemerintah. Unit Kerja K/L/D Materi Pokok #5
- 275. Materi Pokok #5 CAKUPAN PENGAWASAN APIP Dalam pasal 8 ayat (2) PP. 60 tahun 2008, termaktub bahwa cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan pengawasan tersebut, dilakukan melalui: Audit Pemantauan Aspek Sumber Daya Manusia Evaluasi Reviu Kegiatan Pengawasan Lainnya
- 276. Materi Pokok #5 CAKUPAN PENGAWASAN APIP Selanjutnya terkait dengan cakupan yang bersifat audit, yakni: audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit Kinerja Audit dengan Tujuan Tertentu Merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja
- 277. Materi Pokok #5 PERKEMBANGAN PARADIGMA PERAN & TUGAS APIP
- 278. Materi Pokok #5 PERAN APIP (AUDITOR INTERN) SEBAGAI PENJAGA (WATCHDOG),tugasnya: • Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. • Melakukan compliance audit dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. • Menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai dampak pada jangka pendek, misalnya perbaikan sistem dan prosedur, memperjelas pembagian tugas staf, pengendalian internal, dan sebagainya.
- 279. Materi Pokok #5 PERAN APIP (AUDITOR INTERN) SEBAGAI KONSULTAN, TUGASNYA: • Memberi nasehat (advice) dalam pengelolaan sumber daya (resources) organisasi sehingga dapat membantu tugas para pimpinan tingkat operasional. • Melakukan operational audit/performance audit, untuk meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. • Menghasilkan saran/rekomendasi yang bersifat jangka menengah, misalnya penerapan manajemen kinerja instansi dan pegawai, perbaikan struktur dan tugas fungsi unit kerja tertentu.
- 280. Materi Pokok #5 PERAN APIP (AUDITOR INTERN) SEBAGAI KATALIS, TUGASNYA: (1) • Memberikan quality assurance, dan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Quality assurance bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses bisnis organisasi yang dijalankan telah menghasilkan kinerja (misal: pelayanan publik) yang baik memenuhi standar capaian kinerja atau tingkat kepuasan pelayanan.
- 281. Materi Pokok #5 PERAN APIP (AUDITOR INTERN) SEBAGAI KATALIS, TUGASNYA: (2) • Melakukan riskbased audit untuk mengidentifikasi atau menganalisis risiko-risiko yang dihadapi unit • kerja/organisasi guna meminimalisir resiko, misalnya dengan cara melakukan pengembangan sistem pengendalian, review terhadap kompetensi SDM dan rencana peningkatan dan pengembangan SDM, evaluasi kinerja, penganggaran strategis, usulan perubahan strategi, dan sebagainya.
- 282. Materi Pokok #5 PERAN APIP (AUDITOR INTERN) SEBAGAI KATALIS, TUGASNYA: (3) • Menghasilkan saran/rekomendasi yang bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan, standar kinerja tinggi atau kriteria organisasi berkinerja tinggi (high performance organization).
- 283. Materi Pokok #6 PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tentang tindak lanjut dan pemantauan hasil pengawasan yang mencakup: 01 02 03 Mekanisme Pemantauan Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan Proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- 284. Materi Pokok #6 LAPORAN HASIL PENGAWASAN Di dalam pasal 54 ayat (1) PP. No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan bahwa “Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi”.
- 285. Materi Pokok #6 LAPORAN HASIL PENGAWASAN
- 286. Materi Pokok #6 LAPORAN HASIL PENGAWASAN
- 287. Materi Pokok #6 LAPORAN HASIL PENGAWASAN
- 288. Materi Pokok #6 HASIL PENGAWASAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT Proses tindak lanjut hasil pengawasan adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang sudah menerima rekomendasi hasil pemeriksaan dari APIP melalui pimpinan instansinya. Permasalahan pengawasan biasanya identik dengan temuan pengawasan. Jenis temuan pengawasan tidak terlepas dari aspek-aspek yang menjadi fokus dalam pengawasan. Terdapat temuan yang mungkin bersifat administratif, namun terdapat juga temuan yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang kecil ataupun besar
- 289. Materi Pokok #6 HASIL PENGAWASAN MEKANISME PEMANTAUAN • Mekanisme pemantauan hasil pengawasan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagai bagian dari proses pengawasan itu sendiri. • Pemantauan atas hasil pengawasan tersebut, dilakukan secara berkala yang dipantau dalam waktu triwulanan, semesteran, sampai dengan pemantauan tahunannya.
- 290. Materi Pokok #7 PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta mampu untuk menjelaskan tentang pemibaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dengan cakupan materi: 01 02 03 Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
- 291. Materi Pokok #7 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi dalam 2 (dua) bagian substansi, yaitu: 01 Pembinaan dan Pengawasan Umum 02 Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 292. BENTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH Bentuk pembinaan dan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis, antara lain meliputi: Fasilitasi Konsultasi Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Materi Pokok #7
- 293. Materi Pokok #7 PEMERINTAHAN DAERAH MEKANISME PEMBINAAN & PENGAWASAN • Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, dinyatakan bahwa “Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri”, yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. • Dalam hal mekanisme pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dilakukan terhadap Gubernur dalam hal urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat terhadap Kabupaten/Kota dalam hal urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.
- 294. ADD TEXT Add Text
- 295. PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TERIMA KASIH Atas Perhatiannya Kantor BPSDM Provinsi Kalbar
- 296. Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan PELAYANAN PUBLIK DIGITAL Presented by: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si., Psi.
- 297. Nama: Yuni Djuachiriaty, S.Psi., M.Si, Psikolog TTL: Pontianak, 9 Juni 1972 NIP: 197206091998032007 Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya/ IV D Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya Pendidikan: - S1 Psikologi UMS - Profesi Psikolog UMS - S2 Psikolog Industri & Organisasi UGM Biodata 081350029111 Kantor BPSDM PROV. KALBAR [email protected]
- 298. DESKRIPSI SINGKAT Modul Pelayanan Publik Digital membekali peserta dengan pemahaman mengenai konsep dan trend pelayanan publik pada era digital serta tantangan dalam implementasinya, sebagai bekal dalam melakukan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ruang lingkup jabatan pada unit organisasi di Instansinya. Materi yang dibahas meliputi konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, inovasi pelayanan publik berbasis TIK, komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis TIK dan implementasi pelayanan publik digital.
- 299. INDIKATOR KEBERHASILAN Menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital; Mengidentifikasi ragam inovasi pelayanan publik berbasis TIK; Mengidentifikasi komponen utama dalam pengembangan pelayanan publik berbasis TIK; serta Merencanakan implementasi pelayanan publik digital.
- 300. MATERI POKOK Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik Digital Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Komponen Utama Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Implementasi Pelayanan Publik Digital
- 301. Materi Pokok #1 KONSEP DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DIGITAL Indikator Keberhasilan: Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital.
- 302. Materi Pokok #1 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK • Beradaptasi dengan perubahan yang ada • Memaksimalkan penggunaan teknologi pendukung pelayanan publik yang tersedia • Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan dengan kemampuan yang mendukung terlaksananya transformasi digital • Kolaborasi pemanfaatan dan literasi data antar unit kerja/Instansi. LANGKAH MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK (KEMENPAN-RB):
- 303. Materi Pokok #1 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK (1) Arah kebijakan transformasi pelayanan publik terbagi dalam 4 tahap sesuai dengan RPJMN 2020-2024, yaitu: E-Service Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis elektronik pada setiap jenis pelayanan yang efektif dan efisien Pengaduan Masyarakat sebagai basis kebijakan pelayanan publik Peningkatan pengambilan kebijakan pelayanan publik yang didasarkan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Pembangunan lingkungan yang mendukung pengembangan dan penerapan kebijakan inovasi pelayanan publik melalui penguatan hubungan inovasi, jejaring inovasi dan replikasi inovasi. Penguatan Pelayanan Terpadu Peningkatan kemudahan akses layanan kepada masyarakat melalui mal pelayanan publik, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan kelurahan
- 304. MAL PELAYANAN PUBLIK Peraturan Pengertian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik merupakan satu tempat untuk berbagai macam keperluan pengurusan administrasi atau perizinan. Mal Pelayanan Publik adalah salah satu wujud dari sistem pelayanan terpadu. Materi Pokok #1
- 305. Tujuan dari Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Memperpendek proses pelayanan Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Materi Pokok #1
- 306. Materi Pokok #1 TREN PELAYANAN PUBLIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 • Revolusi Industri 4.0 merupakan fase keempat perjalanan sejarah revolusi industri yang sudah dimulai sejak abad ke-18. • Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan menyebabkan percepatan laju perubahan menjadi ciri dari Revolusi Industri 4.0. Itu artinya organisasi harus tetap mengikuti tren teknologi baru agar tidak terlindas oleh perkembangan.
- 307. Berikut ini akan dijabarkan secara singkat beberapa tren teknologi global teratas di tahun 2021 yang dan contoh pemanfaatannya di Indonesia: Materi Pokok #1 Big Data Artificial Intelligence Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Saat ini Big Data dimanfaatkan oleh sistem pemerintahan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence – AI) merupakan teknologi masa kini yang konsepnya membawa kepintaran manusia ke dalam mesin. Secara spesifik pemanfaatan AI pada pemerintah, misalnya pada bidang administrasi pemerintahan, dapat diterapkan sebagai pengolah dokumen seperti pengenalan suara dan teks atau naskah.
- 308. Berikut ini akan dijabarkan secara singkat beberapa tren teknologi global teratas di tahun 2021 yang dan contoh pemanfaatannya di Indonesia: Materi Pokok #1 Internet of Things (IoT) Edge Computing IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan (interrelated connection) untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antarmanusia atau interaksi manusia dan komputer. Secara spesifik pemanfaatan IoT pada Pemerintahan ialah menjadi pendukung utama pembangunan dan tata kelola kota pintar atau smart city. Para pakar menyebutkan bahwa edge computing merupakan sistem yang tepat untuk menopang kinerja IoT.
- 309. Berikut ini akan dijabarkan secara singkat beberapa tren teknologi global teratas di tahun 2021 yang dan contoh pemanfaatannya di Indonesia: Materi Pokok #1 Quantum Computing VR dan AR Komputasi kuantum adalah cara melakukan komputasi dengan memanfaatkan fenomena pada fisika yang disebut superposition (superposisi) dan entanglement (keterkaitan kuantum) yang berdampak pada proses perhitungan yang jauh lebih cepat dibanding komputer biasa untuk beberapa permasalahan tertentu Realitas virtual (Virtual Reality-VR) dan realitas tertambah (Augmented Reality-AR merupakan tren teknologi global lainnya. Dimana, dalam prosesnya VR membenamkan pengguna dalam suatu lingkungan sementara AR menyempurnakan lingkungan mereka.
- 310. Berikut ini akan dijabarkan secara singkat beberapa tren teknologi global teratas di tahun 2021 yang dan contoh pemanfaatannya di Indonesia: Materi Pokok #1 5G Data Networks Robotic Process Automation (RPA) Jaringan 5G yang merupakan generasi kelima dari layanan teknologi komunikasi. Di mana, jaringan 5G menjadi terobosan baru dalam menyajikan beragam kebutuhan orang-orang melalui internet yang lebih cepat. Seperti AI dan Machine Learning, Otomatisasi Proses Robotik (Robotic Process Automation-RPA) adalah teknologi lain yang mengotomatiskan pekerjaan yang bersifat repetitif.
- 311. Materi Pokok #2 INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI Indikator Keberhasilan: Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat mengidentifikasi ragam inovasi pelayanan publik berbasis teknologi infomasi & komunikasi.
- 312. Materi Pokok #2 TIPOLOGI INOVASI PELAYANAN SEKTOR PUBLIK Dalam handbook inovasi administrasi negara (LAN, 2014) terdapat 8 (delapan) tipologi atau jenis inovasi sektor publik, yaitu: 8 Tipologi Inovasi Proses Inovasi Metode Inovasi Produk Inovasi Konseptual Inovasi Teknologi Inovasi Struktur Organisasi Inovasi Hubungan Inovasi Pengembangan SDM
- 313. Materi Pokok #2 BEST PRACTICE INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL • Kehadiran inovasi di suatu tempat akan diikuti oleh inovasi di tempat lain. Ini membawa konsekuensi logis untuk selalu belajar dari penyelenggara pelayanan publik di tempat lain, baik itu BUMN, Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah serta dari masyarakat. • Selain itu inovasi yang disajikan ini dari segi sifat dan dimensinya memungkinkan untuk dicontoh sehingga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rencana inovasi pelayanan publik para peserta. Berikut inovasi-inovasi tersebut: Sistem Perizinan Online dan Pelayanan Prima Ditjen PPI Hebat Andal Berbasis Teknologi Informasi (SIPPP Di Hati) Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) Pendeteksi Area Tangkapan Ikan menggunakan Sistem Internet of Things (Patriot) Penyelenggaraan Layanan Penerbitan Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko
- 314. Materi Pokok #3 KOMPONEN UTAMA PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI Indikator Keberhasilan: Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat mengidentifikasi komponen utama dalam pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- 315. Materi Pokok #3 FAKTOR - FAKTOR PENDORONG PELAYANAN PUBLIK Tuntutan Eksternal Internal Political Desire Visi & Strategi secara Keseluruhan Manajemen Proyek yang Efektif Manajemen Perubahan yang Efektif Kompetensi yang Diperlukan Infrastruktur Teknologi yang Memadai
- 316. Ketujuh faktor tersebut dapat menjadi pendorong keberhasilan dan sebaliknya juga dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital (e-service). Apabila faktor tersebut ada dan terpenuhi maka akan menjadi faktor pendukung, namun sebaliknya bila tidak tersedia dan terpenuhi maka akan menjadi faktor penghambat dalam implementasi dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital (e- service). Materi Pokok #3
- 317. Materi Pokok #3 ELEMEN SUKSES DALAM PENERAPAN KONSEP DIGITALISASI PADA SEKTOR PUBLIK Dukungan (Support) Kapasitas (Capacity) Nilai (Value)
- 318. Materi Pokok #3 1. Dukungan (Support) • Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan pelayanan publik digital (e-service), bukan hanya sekedar mengikuti tren. Tanpa adanya unsur “political will” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungan implementasi e-service yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembantunya – Menteri) sebelum merambat ke jajaran di bawahnya
- 319. Materi Pokok #3 2. Kapasitas (Capacity) Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: • Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi inisiatif e-service, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial • Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e- service • Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-service dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
- 320. Materi Pokok #3 3. Nilai (Value) Pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-service apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar- benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.
- 321. Materi Pokok #4 IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL Indikator Keberhasilan: Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat merencanakan implementasi pelayanan publik digital
- 322. Materi Pokok #4 TANTANGAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL Kepemimpinan Kebijakan Infrastruktur Telekomunikasi Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Pemerintah Kesiapan Sumber Daya di Pemerintah Ketersediaan Dana dan Anggaran Perangkat Hukum Perubahan Paradigma
- 323. RENCANA IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL Materi Pokok #4 Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Untuk itu diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud, yaitu: (1) Ketersedian sistem yang terpadu, (2) SDM yang kompeten, (3) Berkesinambungan
- 324. Materi Pokok #4 • Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimana dalam evaluasi RB terdapat delapan area perubahan yang mewakili setiap program perubahan. • Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan Tatalaksana. Dalam Penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tetapi juga tata kelola internal pemerintahan. Dengan outcome yang diharapkan berupa keterpaduan secara nasional. TUJUAN SPBE
- 325. Materi Pokok #4 INDIKATOR PENERAPAN SPBE Dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, penerapan SPBE juga diukur dalam beberapa indikator. Beberapa diantaranya seperti: • apakah dalam Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah telah menerapkan manajemen layanan SPBE, • menerapkan layanan kepegawaian berbasis elektronik, • menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik, dan menerapkan layanan publik berbasis elektronik. Keseluruhan indikator ini harus terpenuhi, karena memberi pengaruh besar dalam pencapaian Reformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah tersebut.
- 326. STUDI KASUS Saudara adalah seorang Pengawas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten X. Pemerintah pusat mendorong percepatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan melalui sistem Layanan Dukcapil Online Terpadu (LADOT). Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun, implementasi sistem ini di unit kerja Saudara mengalami kendala. Banyak pegawai yang belum memahami teknologi, menunjukkan resistensi terhadap perubahan, dan tetap memilih metode manual. Beberapa juga merasa khawatir akan kehilangan peran mereka karena sistem online dianggap akan "menggantikan" tugas mereka. Akibatnya, pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, dan banyak masyarakat mengeluh. Pertanyaan kasus: 1. Identifikasi permasalahan utama dalam kasus tersebut dari perspektif kepemimpinan perubahan. 2. Susun strategi kepemimpinan yang tepat untuk mengatasi resistensi pegawai terhadap inovasi layanan berbasis digital. 3. Rancang aksi perubahan sederhana namun berdampak yang bisa dilakukan Saudara dalam waktu 1 bulan ke depan untuk mempercepat adopsi sistem LADOT. 4. Jelaskan bagaimana Saudara memastikan keberlanjutan perubahan setelah aksi awal dilaksanakan.