Sosialisas pp 55 2007
Download as PPTX, PDF1 like2,054 views
Dokumen ini membahas sosialisasi PP No. 55 tahun 2007 yang mengatur pendidikan keagamaan di Indonesia, menekankan pada pengelolaan lembaga keagamaan yang lebih terstruktur dan tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan tersebut. Selain itu, dokumen ini menjelaskan berbagai bentuk pendidikan keagamaan dan syarat-syarat pendirian institusi pendidikan keagamaan untuk menjamin kualitas pendidikan. Pesantren, majelis ta'lim, dan jenis pendidikan nonformal lainnya harus terdaftar dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sosialisas pp 55 2007
- 1. SOSIALISASI PP NOMOR 55 TAHUN 2007 Oleh : H. E. Nadzier Wiriadinata Pengajian Kitab Pesantren Bentuk Lain Majelis Yg Sejenis Ta’lim Diniyah Pend Keagamaan Diniyah TKQ, TPQ, Takmiliyah TQA
- 2. Pertimbangan Yang Mendasari lahirnya PP No 55 2007 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ttg Sisdiknas : Pasal 12 • ayat (4) Pasal 30 • ayat (5) Pasal 37 • ayat (3)
- 3. Dampak Hadirnya PP 55 Th 2007 Bagi Ummat Islam : Tuntutan pengelolaan lembaga keagamaan yang lebih tertata Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk lebih memperhatikan dan memfasilitasi pendidikan keagamaan, baik menyangkut pendidik, tenaga kependidikan, dana, maupun sarana prasarana pendidikan lainnya Sebagaimana bunyi PP 55/2007 Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan : Pemerintah dan/ atau Pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan
- 4. Memahami istilah Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pend. Agama Pend Keagamaan Pendidikan yang memberikan pengetahuan Pendidikan yang mempersiapkan dan membentuk sikap, kepribadian, dan peserta didik untuk dapat menjalankan keterampilan peserta didik dalam peranan yang menuntut penguasaan mengamalkan ajaran agamanya, yang pengetahuan tentang ajaran agama dilaksanakan sekuang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan jenjang dan jenis pendidikan mengamalkan ajaran agamanya
- 5. Perbedaan Fungsi Pend. Agama & Pend. Keagamaan Fungsi Pend. Agama Fungsi Pend. Keagamaan Membentuk manusia Indonesia yang beriman Mempersiapkan peserta dan bertaqwa kepada didik menjadi anggota Tuhan Yang Maha Esa masyarakat yang serta berakhlak mulia dan memahami dan mampu menjaga mengamalkan nilai-nilai kedamaian dan ajaran agamanya dan/atau kerukunan hubungan menjadi ahli ilmu agama inter dan antar umat beragama
- 6. Tujuan Pend Agama & Pend Keagamaan Tujuan Pend Agama Tujuan Pend. Keagamaan Terbentuknya peserta didik yang memahami Berkembangnya dan mengamalkan nilai- kemampuan peserta didik nilai ajaran agamanya dalam memahami, dan/atau menjadi ahli mengahayati, dan ilmu agama yang mengamalkan nialai-nilai berwawasan luas, kritis, agama yang menyerasikan kreatif, inovatif, dan penguasaannya dalam dinamis dalam rangka ilmu pengetahuan, mencerdaskan kehidupan teknologi dan seni bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia
- 7. Skema Pend. Keagamaan Islam menurut PP 55 th 2007 pasal 14 Formal PDD, PDMP, PMA ( Pasal 15) Informal
- 8. Majelis Ta’lim berdasarkan PP 55 Th 2007 Pasal 23 ayat :
- 9. Pengajian Kitab menurut PP 55 Th 2007 Pasal 22 ayat : (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atu menjadi ahli ilmu agama Islam (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat
- 11. Diniyah Takmiliyah menurut PP 55 Th 2007 Pasal 25 ayat : (1) Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi
- 12. Pesantren menurut PP 55 Pasal 26 ayat : (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan , pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 13. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan perlu diadministrasikan pada institusi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut : (PP 55/2007 Pasal 13) (1) Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan (2) Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat (3) Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk (4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : a. Isi pendidikan/kurikulum b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan c. Sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran d. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya e. Sistem evaluasi; dan f. Manajemen dan proses pendidikan (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (6) Pendidikan Keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- 14. Prosedur Pendirian Pendidikan Diniyah Non Formal(Pengajian kitab, majelis ta’lim, TKQ, TPQ, TQA, Diniyah Takmiliyah dan lainnya yang sejenis (semua Jenjang) 1. Penyelenggara mengajukan usul pendirian kepada Kandepag Kab/Kota; 2. Kandepag Kab/kota melakukan verifikasi; 3. Bila lulus verifikasi, Kakandepag Kab./Kota mengeluarkan surat keputusan ttg penetapan pendirian sebagai izin operasional, dan selanjutnya menerbitkan piagam penyelenggaraan berikut nomor statistik. 4. Penetapan dilaporkan kepada Kanwil Depag provinsi.
- 15. Wassalam