UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)

UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)

• 1.
  Nama : FentiAnita Sari NIM : 17.02.51.0039/A2 MAKUL : Hukum Acara Perdata Lanjut (UAS) Fakultas Hukum Unisbank SOAL – SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER HUKUM ACARA PERDATA KELAS :A-2 WAKTU : 90 MENIT 1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan? 2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata? 3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan? 4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan? 5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan? Jawaban : 1. Peradilan berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah Agung: a. Peradilan umum sebagaimana yang digariskan Undang –undang No 8 Tahun 2004 Perubahan UU No 2 Tahun 1986 Pasal 50 dan Pasal 51 Tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara o Pidana (Pidana umum dan Khusus) o Perdata (Perdata Umum dan Niaga) b. Peradilan agama berdasrkan Pasal 49 Undang – undang No.7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai :
• 2.
  o Perkawinan o Kewarisan(meliputi wasiat,hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam) o Wakaf dan Shadaqah c. Peradilan TUN (Tata Usaha Negara) menurut Pasal 47 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. d. Peradilan Militer Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang – undang No.31 Tahun 1997 hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri Prajutit TNI berdasrkan pangkat tertentu. 2. Dalam Penyelesaian Perkara Perdata ada beberapa tahap : 1) Litigasi  Gugatan  Permohonan  Perdamaian melalui Pengadilan 2) Non-Litigasi  Arbitrase  ADR Tahap administratif a. Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang Menurut pasal 118 HIR, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara adalah: b. Penggugat membayar biaya perkara, Pasal 121 ayat (4) HIR pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara, pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperative atau syarat memaksa atas pendaftaranperkara dalam buku register. c. Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara d. Penggugat menerima nomor perkara (roll)
• 3.
  Panitera memberi nomorperkara atas gugatan, berdasarkan nomor urut yang tercantum dalam buku register perkara. 3. Menurut KUHPerdata maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas : a. Bukti Tulisan atau Surat Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta. Akta dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari : Akta akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. b. Bukti dengan saksi-saksi Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata. c. Persangkaan-persangkaan Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.
• 4.
  d. Pengakuan Pengakuan sebagaialat bukti diatur dalam(Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 - 1928 KUHPerdata). Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. e. Sumpah Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 - Pasal 185 RBg/Pasal 155 - Pasal 158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 - Pasal 1945 KUHPerdata. 4. Menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan yakni : 1. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal macam putusan sela yaitu : 1) Putusan Preparatoir, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir 2) Putusan Interlocutoir, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena putusan ini menyangkut pembuktian maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir 3) Putusan Incidental, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. 4) Putusan provisional, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. 2. Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MA. Macam-macam putusan akhir adalah sbb. :
• 5.
  a) Putusan Declaratoir,putusan yang sifatnya hanya menerangkan / menyatakan / menegaskan suatu keadaan hukum semata, misalnya menerangkan bahwa A adalah ahli waris dari B dan C. b) Putusan Constitutif, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit. c) Putusan Condemnatoir, putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya untuk membayar hutangnya. 5. Macam-macam Upaya Hukum Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. 1. Upaya Hukum Biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup : a. Perlawanan / verzet Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). b. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. c. Kasasi 2. Upaya Hukum luar Biasa Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup: a. Peninjauan kembali (request civil) b. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial Macam Eksekusi Menurut Sifatnya:  Eksekusi Riil, eksekusi ini dalam praktek sering dilakukan, tetapi tidak diatur secara tegas dalam HIR, hanya diatur dalam pasal 1033 RV mirip Pasal 200 ayat (1) HIR, seperti : pengosongan, eksekusi hak tanggungan, dll;  Parate Eksekusi (Eksekusi langsung) yang diatur dalam pasal 1155 KUHPerdata (gadai), dimana seorang kreditur menjual tanpa mempunyai title eksekutorial;
• 6.
   Eksekusi putusanyang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang atau untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (pasal 196 dan 225 HIR) Skema Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri