Usulan proposal penelitian
5 likes13,504 views
Proposal penelitian ini membahas program regenerasi personil Satuan Brimobda Jawa Barat. Tujuannya adalah menganalisis program regenerasi personil untuk mengatasi kesenjangan antara personil yang dimiliki dengan tuntutan tugas. Program regenerasi diperlukan untuk mendapatkan personil yang lebih muda dan berkualitas untuk meningkatkan kinerja satuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan lokasi penelitiannya di Satuan Brimobda Jawa Barat
More Related Content
Similar to Usulan proposal penelitian (20)
More from Ekal Kurniawan (20)
![Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 5 Kurikulum Merdeka [modulguruku.com]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajardeeplearningipaskelas5kurikulummerdekamodulguruku-250831091427-ce5de3f2-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Usulan proposal penelitian
- 1. USULAN PENELITIAN SKRIPSI “ANALISIS PROGRAM REGENERASI PERSONIL SATBRIMOBDA JAWA BARAT” Disusun Oleh : PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR 2016
- 2. i LEMBAR PENGESAHAN NAMA : NIM : PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM FAKULTAS : HUKUM JUDUL : ANALISIS PROGRAM REGENERASI PERSONIL SATBRIMOBDA JAWA BARAT. PEMB. AKADEMIK :
- 3. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ANALISIS PROGRAM REGENERASI PERSONIL SATUAN BRIMOBDA JAWA BARAT”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak .............................., selaku Ketua Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor. 2. Bapak .............................., selaku Dosen Pembimbing, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan. 3. Bapak ..............................., atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan. 4. Ibu ..................................., selaku Koordinator Tugas Akhir dan Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor. 5. Segenap Dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 6. Rekan-rekan Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor atas saran dan bantuannya. 7. Orang tua, saudara-saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini. 8. Keluarga besar Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, khususnya teman-teman seperjuangan kami di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya. 9. Seluruh civitas akademika Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
- 4. iii Kami menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin. Bogor, ...... ........ 2016 Peneliti
- 5. iv DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PENGESAHAN.................................................................................i KATA PENGANTAR........................................................................................ii DAFTAR ISI .....................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang..........................................................................................1 B. Identifikasi Masalah ................................................................................11 C. Tujuan Penelitian ....................................................................................11 D. Kegunaan Penelitian................................................................................11 E. Kerangka Pemikiran................................................................................12 F. Metoda Penelitian dan Lokasi Penelitian .................................................25 G. Sistematika Penulisan..............................................................................27 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................29
- 6. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional1 dan apabila kita ibaratkan sebagai sebuah organisasi maka negara kita memiliki suatu sistem dalam menjalankan pemerintahan yang mana tentunya juga memiliki apa yang disebut sebagai sub-system sehingga dapat terciptanya suatu ketersinambungan dalam menjalankan rantai organisasi dan untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan organisasi tidak lepas dari sumber daya. Dalam hal ini susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden,2 yang di ibaratkan sebagai bagian dari system organisasi adalah lembaga kenegaraan yang dalam pembahasan ini salah satunya merupakan sub-system yang khusus bergerak dibidang hukum dan perundang-undangan untuk menjaga tatanan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat dan sub- system itu adalah aparat pemerintah yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim dan ketiganya merupakan penegak hukum yang ditunjuk dan memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum untuk menciptakan keadilan dan rasa aman ditengah- tengah masyarakat tentunya dengan prosedur yang telah diatur sesuai dalam undang-undang yang berlaku yang selanjutnya kita ketahui bersama tergabung dalam mekanisme Criminal Justice System.3 Dalam organisasi Negara dan 1 Praya Dira. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. 2015. Hlm 6. http://dokumen.tips/documents/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum.html. Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2016. 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bab II. Pasal 7. 3 Wibisono S, Profesionalisme Dan Mentalitas Ideal Personil Polri Dalam Menghadapi Tantangan Tugas, 2015, Hlm 1. http://sonnywibisono66.blogspot.com/2015/03/profesionalisme- dan-mentalitas-ideal.html. Diakses pada Tanggal 11 Juli 2016
- 7. 2 Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dijelaskan pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negera Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjeng mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertangungjawabkan kepada Presiden Republik Indonesia.4 Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik. Sumber daya terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting atas efektivitas organisasi, karena tingkah laku mereka dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Orang-orang yang dalam organisasi memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi. Tanpa orang-orang yang cakap organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. Melalui pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja personil maupun organisasi. Melalui penilaian prestasi kerja personil akan 4 Komjen (Purn) Imam Sujarwo, Perkembangan Organisasi Brimob dari Masa ke Masa. 2014, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Brimob Polri
- 8. 3 diketahui kecakapan personil dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.5 Sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor penentu keberhasilan dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Sebagai aparatur, kesatuan brimob merupakan sebuah profesi yang menjadi salah satu tulang punggung negara dalam melaksanakan pengamanan. oleh karena itu diperlukan program regenerasi atau manajemen sumber daya manusia untuk mengatasi kesenjangan antara personil yang dimiliki dengan tuntutan tugas yang dihadapi. Dengan adanya mutasi personil dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang lebih baik sangat di perlukan sumber daya manusia (SDM) yang enerjik dan cekatan, dalam arti anggota yang muda yang penuh semangat, disiplin, berdedikasi tinggi dan terampil dalam mengemban tugas operasional sehingga tercapai hasil tugas yang baik dan optimal.6 Selanjutnya untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia tersebut maka di pandang sangat perlu di dalam kesatuan Sat Brimob Polda Jawa Barat dapat segera merencanakan dan menyusun program Regenerasi anggota brimob di jajaran Sat Brimobda Jabar dengan harapan akan tercipta suatu kondisi yang sangat baik dan prima yang berkaitan dengan terciptanya kecepatan mobilisasi pasukan dalam melayani masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Jawa barat. Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah unit (Korps) tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena mengawali pembentukan kepolisian Indonesia pada tahun 1945. Korps ini dikenal sebagai Korps Baret Biru. Brimob termasuk satuan elit dalam jajaran kesatuan Polri, Brimob juga tergolong ke dalam sebuah unit paramiliter ditinjau dari tanggung jawab dan lingkup tugas kepolisian.7 Pada masa Orde Lama, Mobrig menjadi kesatuan khusus yang dimiliki Polri dengan pengkhususan pada gangguan keamanan dan ketertiban tingkat tinggi, seperti konflik dan gerakan separatisme. Hal ini mendorong upaya penyempurnaan organisasi. Meski hanya bersifat sementara dan koordinatif, di 5 Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta. 1997. Hlm 7-9. 6 Ruyatnasih dkk. Pengaruh Rekruitmen Sumber Daya Manusia Terhadap Penempatan Karyawan Kerja Tetap Pada Pt Bina San Prima Karawang. Jurnal Manajemen Vol. 09 No.2, 2012. Hlm 622. 7 Kamal Izat. Pembinaan Perilaku Anggota Brimob. Universitas Indonesia. Depok. 2008. Hlm 55
- 9. 4 tingkat karesidenan MBK (Mobile Brigade Karesidenan) diubah menjadi Rayon Mobrig dan MBB (Mobile Brigade Besar) di tingkat provinsi diubah menjadi kompi reserve (cadangan). Di tingkat pusat dibentuk koordinator dan inspektur Mobile Brigade yang berkewajiban mengurusi pasukan Mobrig yang berkedudukan di Purwokerto dengan tugas membantu Kepala Djawatan Kepolisian Negara berkaitan dengan Mobrig. Sementara di tingkat provinsi dibentuk Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade yang berkewajiban mengurusi pasukan Mobrig di daerah yang berkeduduakn di provinsi, di mana konsekuensinya di tiap kabupaten dibentuk kompi-kompi Mobrig. Mobrig kemudian ditingkatkan statusnya, yang semula setingkat kompi, maka berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kepolisian Negara No. Pol: 13/MB/1959 tertanggal 25 April 1959 ditingkatkan statusnya menjadi setingkat batalyon, sementara koordinator daerah Mobrig diubah menjadi Komandemen Daerah serta Koordinator Mobile Brigade Djawatan Kepolisian Negara diubah menjadi komandemen Mobile Brigade Pusat, yang juga diubah lagi menjadi Komandemen Mobrig Pusat. Menjelang Ulang Tahun Mobrig ke 16, Menteri Kepala Kepolisian Negara mengeluarkan surat order (Perintah) dengan nomor: Y.M. No. Pol: 23/61 tertanggal 16 Agustus 1961, di mana berisi penetapan hari ulang tahun, dengan Inspektur Upacara Presiden Soekarno, yang mengubah sebutan Mobrig menjadi Brigade Mobil, atau Brimob. Akan tetapi pada perjalanannya, perubahan penamaan tersebut tidak memberikan satu persfektif bahwa penamaan tersebut kurang memberikan penekan akan pentingnya integralitas Brimob sebagai bagian dari kesatuan yang ada di Polri. justru perwatakan Brimob mengarah pada pengentalan karakteristik militer yang sesungguhnya bertolak belakang dengan esensi Polri sebagai organisasi pengelola keamanan yang berwatak sipil. Justru yang makin menarik adalah dari berbagai proses perubahan ketatanegaraan dan legal formalnya, hingga terbitnya UU Pokok Kepolisian No. 13/1961 yang mempertegas posisi Polri sebagai salah satu unsur ABRI. Perubahan tersebut mendorong internalisasi nilai militeristik dalam tubuh dan struktur Polri. Apalagi sejak dikeluarkannya Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965 tentang disamakannya pendidikan pada level akademi bagi ABRI dan Polri. Setelah itu dikembalikan ke masing-masing akademinya. Hal ini jelas
- 10. 5 mengubah perwajahan Polri dari sipil ke militer, dengan berbagai atribut yang dikenakannya. Permasalahan yang kemudian muncul adalah, bahwa Polri merupakan institusi sipil yang harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari sipil dalam operasionalnya. Tak terkecuali Brimob.8 Brimob yang sejak awal memang kesatuan paramiliter yang merupakan kesatuan khusus Polri makin mengentalkan warna militeristiknya ketika Polri disatukan dengan TNI dengan nama ABRI, warna militeristik makin kental, bukan hanya terbatas pada satuan Brimob saja, melainkan menjadi bagian dari kultur di Polri. Bahkan hal tersebut makin menguatkan kultur militeristik yang meresap di satuan Brimob. Perubahan ini sangat mempengaruhi kinerja Polri, dan Brimob pada khususnya dalam mengoperasionalkan peran dan fungsinya sebagai alat keamanan negara. Upaya mendorong agar proses demokrasi sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang kondusif hampir tidak terjadi. Penekanan bahwa tugas Brimob dalam bidang Kamtibmas gangguan tingkat tinggi dan di front pertempuran, terkoreksi dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SK/05/III/1972, tertanggal 2 Maret 1972 tentang Refungsionalisasi dan Reorganisasi Organisasi Brimob, yang mengurangi peran front tempur dan militernya. Di samping itu Surat Keputusan tersebut menempatkan Brimob kembali pada esensi awal pendiriannya yakni di bawah komando langsung Kapolda, sama ketika organisasi Brimob kali pertama dengan nama Mobile Brigade Karesidenan (MBK) tersebut.9 Mengacu kepada SK tersebut pula, tugas dan fungsi Brimob dipangkas tidak lagi pada tugas tempur militer, tapi fungsi satuan bantuan operasional taktis kepolisian, guna menghadapi kriminalitas tingkat tinggi. Sehingga bentuk organisasinya juga tidak lagi bersifat korps yang bersifat vertikal, namun kesatuan yang dibatasi hanya sampai pada tingkat batalyon kedudukan kompi-kompi yang berdiri sendiri (BS), menjadi organik pada komando-komando kewilayahan Polri (Polda). Perubahan struktur organisasi tersebut hanya bertahan selama sebelas tahun, karena pada 14 November 1983, struktur Brimob kembali dirubah, dengan 8 Muradi. Quo Vadis Brimob Polri. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009. Hlm 7-9. 9 Komjen (Purn) Imam Sujarwo, Perkembangan Organisasi Brimob dari Masa ke Masa. 2014, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Brimob Polri.
- 11. 6 benar-benar melikuidasi keberadaan batalyon dan Kompi BS (berdiri sendiri). Hal ini berarti ada penyempitan dengan keberadaan batalyon dan kompi dari mulai pertama pembentukannya hingga Surat Keputusan Polri No. Pol.: Skep/522/XI/1983, digantikan dengan pembentukan Satuan Brimob, yang membawahi kompi-kompi non-BS. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/10/IX/1996 tanggal 16 September 1996 tentang “Pengesahan Korps Brimob Polri”. Satuan Brimob mengalami validasi organisasi dengan perubahan struktur Organisasinya, sebutan Pus Brimob dirubah menjadi Korps Brimob Polri dengan dipimpin oleh Perwira Tinggi Bintang Satu dengan sebutan Komandan Korps Brimob Polri dengan mengesahkan Brimob Polri sebagai badan pelaksana pusat tingkat Mabes Polri berkedudukan di bawah Kapolri. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: 53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja tingkat Mabes Polri, struktur Organisasi Korps Brimob mengalami perubahan dimana terdapat perubahan sebutan Pimpinan Korbrimob dari Dankorbrimob Polri menjadi Kepala Korps Brimob Polri dengan dijabat oleh Perwira Tinggi bintang dua. Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 444). Korps Brimob Polri terdiri dari 4 Satker : Mako Korbrimob, Satuan I Gegana , Satuan II Pelopor dan Satuan III Pelopor Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477), Satuan Brimob Polri di Polda di pimpin oleh Perwira Menengah berpangkat KBP tanpa melihat Type Polda, masing-masing Satuan terdiri dari Detasemen Gegana dan Detasemen Pelopor. Perlu dibuat eselonisasi untuk kasat brimob daerah dah kasat di mako korbrimob disesuaikan dengan tingkatan polda.10 Sat Brimob Polda Jabar sebagai bagian dari Polda Jabar di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 10 Mabes Polri, Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/552/XI/1983. Tentang Likuidasi Satuan Brimob dan Redislokasi Kompi-kompi BS Brimob, 1983.
- 12. 7 pelayanan kepada masyarakat di wilayah Propinsi Jawa Barat harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi kepada masyarakatnya, serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepastian sebagai wujud pertanggung jawaban kepada publik. Sat Brimob Polda Jabar sebagai satuan back up kewilayahan dalam penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru hara / kerusuhan massa, kejahatan teroganisir bersenjata api atau bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan/search and rescue (SAR) bencana atau gangguan lainnya bersama unsur pelaksana operasional Kepolisian, dalam rangka penegakan hukum dan keamanan dalam Negeri, sesuai perintah Kapolda atau permintaan mendesak dari satuan fungsi / kewilayahan. Serta tugas-tugas lainnya sangatlah membutuhkan tampilan kesatuan yang memiliki performance yang mantap sesuai dengan postur Brimob yang di sertai kemampuan, disiplin, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta mobilitas pasukan guna mendukung tugas operasional yang berhasil maksimal. Dalam mengantisipasi dan mendukung semua kegiatan tersebut maka Satbrimobda Jawa Barat juga dipandang perlu membuat program regenerasi anggota Brimob guna mendukung dan meningkatkan mobilisasi operasional pasukan dan performance pasukan yang mantap.11 Perkembangan dan kemajuan zaman dalam situasi kamtibmas yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakan hukum dan keamanan di wilayah Jawa Barat dari waktu kewaktu senantiasa di hadapkan kepada tantangan tugas yang semakin kompleks. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Bab I Pasal 1 ayat 6 “Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, 11 Peraturan Kepala Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab 2 pasal 4 ayat 1.
- 13. 8 pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.12 Terlebih lagi bila di kaitkan dengan situasi politik di tahun 2014 yang lalu, yaitu pemilihan calon legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang di ikuti partai – partai politik yang berpotensi memunculkan kerawanan kamtibmas terutama yang berimplikasi pada kontijensi, antara lain konflik antar partai politik, money politik, perdebatan tidak sehat dan unjuk rasa masyarakat yang disertai dengan tindakan anarkis.13 Belum lagi adanya konflik komunal seperti yang terjadi di Maluku / Ambon yaitu konflik yang bernuansa sara yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan itu alhamdulillah dapat di selesaikan walaupun dengan kurun waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 5 tahun berjalan. Dan yang masih hangat terjadi sekarang di wilayah Timur Indonesia, di Papua yaitu tentang pemberontakan Separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan di Poso yaitu pemberontakan kelompok bersenjata Santoso juga menjadi pekerjaan tambahan POLRI di Republik ini pada saat ini.14 Melihat perkembangan dinamika demokrasi dan suhu politik yang sering memanas seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya berbagai kejahatan baik dalam jenis maupun bentuk nya atau yang sering di sebut sebagai Modus Operandi yang tentunya mempunyai dampak terhadap gangguan kamtibmas, misalnya dalam dinamika demokrasi membuka peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan melakukan kegiatan pengumpulan massa yang begitu besar dan berujung pada tindakan anarkis, untuk itu diharapkan adanya upaya polri yang profesional dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang harus di dukung dengan kesatuan Brimob yang memiliki mobilitas operasional pasukan yang tinggi serta performance kesatuan Brimob yang mantap. Keberhasilan dalam menjalankan tugas tidak pernah lepas dari permasalahan. Untuk mencapai keberhasilan maka perlu adanya program yang mampu mengatasi setiap permasalahan dan setiap 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 13 Muradi, Rakernis Korps Brimob Polri T.A. Peran Brimob Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2014, 2016, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/03- peran-brimob-polri.pdf, Diakses pada Tanggal 11 Juli 2016. 14 Ridwan Nurkholis M. “Teror Proyek Menyudutkan Umat Islam” Sabili 16 November 2006, hlm. 3-10
- 14. 9 anggota perlu memperhatikan kenyamanan dalam bekerja dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar para anggota mendapatkan keberhasilan dalam bekerja. Mutasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam tubuh Polri selain untuk memberikan kesempatan mengembangkan karier, mutasi jabatan juga dibutuhkan dalam rangka memberikan suasana baru serta meningkatkan potensi kinerja yang baik di organisasi maupun bagi personil, dalam rangka kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Satbrimob Polda Jabar dalam pembinaan karier anggota dan atau untuk penyegaran organisasi. Pada proses mutasi anggota tersebut, pihak kepolisian sering mengalami permasalahan internal.15 Mutasi bisa diartikan sebagai kegiatan pemindahan personel dari suatu jabatan ke jabatan lain, atau antar daerah.16 Mutasi dilakukan dalam ruang lingkup organisasi kepolisian nan pelaksanaannya harus sinkron dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan memindahkan anggota Polri dari satu lokasi dinas ke lokasi dinas lain disebut mutasi Polri. Akan tetapi, mutasi sebenarnya tak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi Polri meliputi kegiatan memindahkan anggota Polri, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status atau jabatan Polri, dan sejenisnya.17 Permasalahan internal dalam kesatuan Brimob khususnya di Sat Brimobda Jabar dan umumnya di Sat Brimobda yang lainnya di seluruh Nusantara. Akibat yang di timbulkan dari permasalahan tersebut bagi personil Brimob banyak sekali antara lain : 1. Menurunnya kecepatan mobillisasi pasukan, saat melaksanakan tugas operasional back up satuan wilayah, 2. Menurunnya semangat dan moril anggota saat berlatih yang di sebabkan faktor usia anggota yang pada umumnya sudah sangat senior, 3. Menurunnya tingkat kedisiplinan anggota saat melaksanakan dinas / tugas sehari hari baik di dalam Mako maupun di luar saat back up satuan wilayah, 4. Berubahnya mindset anggota yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran dan angan-angan ingin pindah kepolisi tugas umum sehingga mengakibatkan berpengaruh pada kinerja anggota, 5. Akibat adanya pergeseran pola pikir tersebut maka terjadi pula pergeseran kultur lama 15 Rarung N, dkk, Pengaruh Mutasi Pegawai Dan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai. Jurnal EMBA. Vol. 3, No. 4, Manado, 1983, Hlm. 143. 16 Hasibuan Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia . No. 16 Tahun 2012
- 15. 10 yaitu : yang dulunya pasukan Brimob memiliki jiwa korsa yang kuat sehingga sekarang sudah sedikit luntur dan terkikis dan itu semua akibat dari faktor usia dimana mereka (anggota) sudah cukup jenuh dengan situasi kedinasan di kesatuan Brimob. Kesatuan brimob di bawah jajaran Kepolisian daerah Jawa Barat yang mengemban visi terwujudnya postur Brimob Polri yang profesional, bermoral, modern dan patuh hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, juga mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan mengedepankan kemitraan serta percepatan dalam pelayanan atau Quick Response yang menjadi salah satu program dalam grand strategi Polri tahap pertama. Dalam menjalankan peran atau tugas yang lebih berat dari tugas kepolisian yang lain sebagai back up satuan kewilayahan, Sat Brimobda Jabar dengan sumber daya manusia yang mengalami perpindahan jabatan ke jabatan lain. Pada kenyataannya, program mutasi dengan sumber daya manusia yang dimiliki belum bisa mengatasi permasalahan keanggotaan.18 Mutasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam sebuah organisasi termasuk Sat Brimobda Jabar. Selain program mutasi pada Satuan Brimobda Jabar. Namun penting juga melakukan program regenerasi dalam tubuh Polri selain untuk mengatasi permasalahan internal juga penting dalam pembinaan karir bagi anggota yang bersangkutan, juga untuk penyegaran dan peningkatan kinerja anggota Polri kearah yang lebih baik. Sebagai mana disebutkan pada bab II Pasal 3 dan 4 batas usia pensiun anggota polri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 / 2003 “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Batas usia pensiun anggota polri maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan dan dapat dipertahankan sampai usia 60 (enam puluh) tahun bila memiliki ke ahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian”.19 Hal ini mendukung program regenerasi dalam pengembangan 18 Anonim, Pembangunan Postur Sumber Daya Manusia Sat Brimob Polda X Yang Paripurna Guna Akselerasi Pelayanan Prima Dalam Rangka Stabilitas Kamtibmas, 2015, Hlm. 1. http://nkp.seleksipolri.com/wp-content/uploads/2015/09/NKP-BRIMOB.pdf. Diakses pada Tanggal 12 Juli 2016. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 16. 11 karir Sat Brimobda Jabar untuk pengembangan karir personil, sehingga dinamika kerja Polri yang ada akan terus menggalami peningkatan untuk mencapai sukses dalam meningkatkan mobilisasi pasukan. Namun bila masa jabatan perasonil sebagai Polri diperpanjang, hal itu akan menghambat proses regenerasi di tubuh Sat Brimobda ini karena akan menutup karier Polri lainnya yang sudah selayaknya dipromosikan. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis serta membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul : ANALISIS PROGRAM REGENERASI PERSONIL SATBRIMOBDA JAWA BARAT. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana program Regenerasi Personil (SDM) dijajaran Satbrimobda jabar dilaksanakan. 2. Hambatan apa saja yang dihadapi Satbrimobda Jabar dalam pelaksanaan program Regenerasi. 3. Upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam program Regenerasi Satbrimobda Jabar. C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui dan menganalisi tentang program Regenerasi Satbrimobda Jawa Barat dilaksanakan. 2. Untuk mengetahui Satbrimobda Jawa Barat dalam pelaksanaan program Regenerasi. D. Kegunaan Penelitian Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
- 17. 12 1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya pada Hukum Kepolisian Republik Indonesia yaitu Perkap 16 tahun 2012 tentang mutasi anggota Polri. 2. Kegunaan Praktis Memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi pihak terkait yaitu Satuan Brimob Polda Jabar dan semua Personilnya E. Kerangka Pemikiran Bangsa Indonesia sejak jaman lampau, jauh sebelum kemerdekaan merupakan bangsa yang religius, bangsa yang saling tolong menolong satu sama lainnya dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu ketika para pendiri negara ini mencari dasar berpijak berdirinya negara Indonesia yang merdeka, menggali nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional.20 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional dan sekaligus membuktikan bahwa selain filsafat Negara, Pancasila juga sebagai filsafat hukum Indonesia.21 Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah suatu sistem filsafat, kelima sila itu tersusun dalam suatu rumusan pikiran-pikiran filsafat yang harmonis. Soedirman Kartahadiprojo, mengatakan bahwa Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia. Kalau filsafat itu isi jiwa suatu bangsa, maka Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia.22 Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai 20 Praya Dira. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. 2015. Hlm 6. http://dokumen.tips/documents/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum.html. Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2016. 21 Prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim A. Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali Pers, 2012. Hlm. 367. 22 Kailani M.S, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Pen. Paradigma, 2008. Hlm 37-38.
- 18. 13 sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.23 Kemudian mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.24 Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan, sila yang satu tidak bisa dilepas-lepaskan dari sila yang lain. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat kandungan akan nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional adalah nilai-nilai yang bersifat tetap. Namun, pada penjabarannya, dilakukan secara dinamis dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Diterima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional (pandangan hidup bangsa) membawa dampak bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, dan landasan fundamental bagi setiap penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Hakikat Nilai-nilai Pancasila Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil 23 Achmad Fauzi, Soetomo, dkk. Pancasila di Tinjau dari Segi Sejarah, Segi Yurudis Konstitusional dan Segi Filosofis, Malang : Lembaga Penerbitan Universtas Brawijaya, 1989. Hlm. 42. 24 Kurnisar. Pancasila Sumber Hukum dari Segala Sumber Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol 11, No. 3, Palembang, 2012, Hlm. 243.
- 19. 14 dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.25 Mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk/taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, pengamalan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan pokok dari permasalahan regenerasi di Satuan Brimoda Jawa Barat.26 Menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. memberikan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima Sila dari Pancasila sebagai beriukut : a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa : Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda- beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Atas keyakinan yang demikianlah maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Hakikat tersebut sesuai dengan Pasal 29, UUD 1945 : 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.27 b. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab : Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjujung tinggi nilai kemanusiaan. Di dalam sila II Kemanusiaan Yang 25 Darji Darmodiharjo, Nyoman Dekker, dkk. Santiaji Pancasila, Surabaya : Usaha Nasional, 1991. Hlm. 39 26 Ibid. Hlm. 14. 27 Ibid. Hlm. 38.
- 20. 15 Adil Dan Beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Menurut pasal 27, UUD 1945 : 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.28 c. Sila Persatuan Indonesia : Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Indonesia mengandung dua makna, pertama : makna geografis, yang berarti sebagai bumi yang membentang dari 95o – 141o bujur timur dan dari 6o lintang utara sampai 11o lintang selatan. Kedua : makna bangsa dari arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah itu. Indonesia dalam sila III ini ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena di dorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang antara lain berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indoneisa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”29 d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan : Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan 28 Ibid. Hlm. 40-42. 29 Ibid. Hlm. 43.
- 21. 16 untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila IV ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.30 e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indoneisa dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.31 Dasar negara Pancasila itu dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945. dengan demikian, jelas pula bahwa Pancasila itu yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara kita. Tujuannya adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara. Jadi, dilihat dari fungsinya, Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Republik Indonesia.32 30 Ibid. Hlm. 44-46. 31 Ibid. Hlm. 46-48. 32 Achmad Fauzi, Soetomo, dkk. Pancasila di Tinjau dari Segi Sejarah, Segi Yurudis Konstitusional dan Segi Filosofis, Malang : Lembaga Penerbitan Universtas Brawijaya, 1989. Hlm. 73.
- 22. 17 Indonesia merupakan negara hukum. Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.33 Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan rechtsstaat atau the rule of law. Paham rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem Eropa Kontinental. Ide tentang rechtsstaat mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.34 Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rul of law) yang tekandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekeuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (just law), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. 35 Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep “rechtsstaat” dan “the rule of law”, juga berkaitan dengan konsep “nomocracy” yang berasal dari perkataan “nomos” dan “cratos”. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan “demos” dan “cratos” atau “kratien” dalam demokrasi. “Nomos” berarti norma, sedangkan “cratos” adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris 33 Abdul, Aziz H, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Hlm. 8. 34 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta : Ind-Hill Co. 1989, Hlm 29 35 Soedjati, Djiwantono, J. Setengah Abad Negara Pancasila. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1955. Hlm, 47.
- 23. 18 yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”36 , jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Dalam rangka perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yangmenyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “the rule of law, not of man”. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.37 Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, JuliusStahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:38 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara. 36 Lihat Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. 37 Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia, Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 176 38 Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule ofLaw”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3Tahun II, November 2004, Hlm.124-125.
- 24. 19 Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: 1. Supremacy of Law. 2. Equality before the law. 3. Due Process of Law. Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:39 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasan beralih pada konsep negara yang mendasarkan atas hukum (rechtsstaat). Ajaran negara berdasarkan atas hukum (de rechts staat dan the rule of law) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (above to the law). Atas dasar pernyataan tersebut maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran 39 Ibid. Hlm 125.
- 25. 20 pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.40 Kekuasaan negara menetapkan, melaksanakan dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum, apalagi dalam negara kesejahteraan (welfare state), dimana negara berhak ikut campur hampir diseluruh bidang kehidupan rakyat, sehingga penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak -hak rakyat yang ada dalam negara tersebut, bahkan hak-hak rakyat yang paling mendasar-pun (HAM) dapat dilanggar. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, demikian adegium yang dikemukakan oleh Lord Acton. Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat, ataupun sifat- sifat pribadi seseorang yang kebetulan sedang memegangnya. Betapun baiknya seseorang, yang namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi.41 Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu dengan lainnya (check and balances). A. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica dan adanya kontrol serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.42 Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan trias politica yang berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh konstitusi. Mariam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. 40 Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan, Jakarta : FH UII Press, 2003 , Hlm. 11. 41 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Jakarta : Buana Ilmu, 2005, Hlm. 37. 42 Azra Azyumardi dan Hidayat K. Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. Hlm. 73- 74
- 26. 21 Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab menteri). Selanjutnya Saldi Isra menyimpulkan bahwa, disamping pemisahan jabatan kepala negara (head of master) dengan kepala pemerintahan (head of goverment), karakter paling mendasar dalam sistem pemerintahan parlementer adalah tingginya tingkat dependensi atau ketergantungan eksekutif kepada dukungan parlemen. Apalagi, eksekutif tidak dipilih langsung oleh pemilih sebagaimana pemilihan untuk anggota legislatif. Oleh karena itu parlemen menjadi pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlementer.43 Setiap negara selalu mempunyai fungsi kepolisian untuk kepentingan perlindungan dan keamanan internal warga masyarakat. Indonesia berbentuk Negara Kesatuan. Artinya, Negara Indonesia hanya ada 1, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, organisasi kepolisian kita juga hanya ada 1 saja, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, disingkat POLRI. Polri merupakan produk sejarah yang panjang, karena itu singkatannya pun tidak dapat lagi diubah selain POLRI. Padahal sejak Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, Pasal 30 UUD 1945 menggunakan sebutan “Kepolisian Negara Republik Indonesia” sebagai nama yang dapat disingkat menjadi KNRI, bukan lagi POLRI.44 Dengan rangkaian sejarahnya yang panjang itu, POLRI tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan institusi kepolisian yang utuh seperti halnya TNI. Karena itu, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, ditegaskan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dengan demikian baik POLRI maupun TNI sama- sama merupakan alat negara, artinya bukan alat pemerintah apa lagi alat partai politik, dan kedua organisasi merupakan satu kesatuan institusi yang bersifat nasional yang tidak dapat dipecah-pecah atas dasar kedaerahan.45 43 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislati f: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 30-31. 44 Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Konstitutional Kepolisian Dalam Tata-Pemerintahan Negara, Jakarta : Buana Ilmu, 2006, Hlm 25. 45 Ibid., Hlm. 27.
- 27. 22 Dalam sistem pemerintahan presidential Indonesia berdasarkan UUD 1945, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan sebagai “single executive”. Pada pokoknya semua kekuasaan yang berasal dari rakyat dimandatkan dan didelegasikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan itu. Hanya saja, untuk kepentingan checks and balances sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, kekuasaan rakyat yang tercermin dalam jabatan Presiden itu dibatasi secara konstitusional dengan cara menyerahkan sebagian urusan kepada cabang-cabang kekuasaan dan institusi-institusi independen lainnya, seperti MPR, DPR, MK, MA, BPK, dan lembaga -lembaga atau komisi-komisi negara yang bersifat independen, termasuk TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya masing-masing. Karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan karena itu semua institusi berada dalam jangkauan koordinasi oleh Presiden, dan bahkan dalam lingkup eksekutif semua berada di bawah kekuasaan Presiden secara subordinatif. POLRI termasuk cabang kekuasaan eksekutif dan karenanya berada di bawah Presiden. Akan tetapi, dalam pelaksanaan operasionalnya, Presiden memerlukan para pembantu, dan itulah yang disebut sebagai menteri, yaitu untuk melakukan fungsi koordinasi.46 Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanaya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (roletheory) yang di kutip oleh setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatau situasi lain relatif bebas (Independent) tergantung pada orang yang 46 Ibid., Hlm. 28-29.
- 28. 23 menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.47 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.48 Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.49 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.50 Menurut Sadjijono bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagi fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang- undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, 47 Rayni Wulansuci S. Pdf. Peran dan Fungi TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Massa Reformasi, 2011. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 49 Ibid. Pasal 1 Ayat 1. 50 Ibid. Pasal 1 Ayat 5.
- 29. 24 ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.51 Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembibimbingan masyarakatdalam rangka terjaminya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”52 Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu: 1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum 2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum. 3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat. 4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat. 5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.53 Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian satua saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalakan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk melakukan regenarasi agar fungsi kepolisian dapat terealisasikan sebagaimana lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas. 51 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta : PT. Laksbang Presindo, 2010, Hlm. 56. 52 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 53 Sadjijono, op. cit. hlm 17
- 30. 25 F. Metoda Penelitian dan Lokasi Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan Doctrinal dan Non Doctrinal yaitu : Penelitian hukum Doctrinal atau penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian Non Doctrinal yaitu berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya regenerasi didalam satbrimobda. Yaitu menganalisa tentang pemindahan personel Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain, atau antar daerah. 2. Data Penelitian Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier yaitu : a) Data Primer Data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah; Hukum Adat; Yurisprudensi; Traktat. b) Data Sekunder Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, seperti : RUU, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.
- 31. 26 c) Data Tersier Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, ineks kumulatif, dan lain-lain. 3. Lokasi penelitian Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Kesatuan Brimob Polda Jabar Cikole Bandung. 4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan, karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bahan dalam penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan tertulis maupun pengamatan langsung. 5. Analisa Data Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni: - Non judicial Case Study Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. - Judicial Case Study Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan
- 32. 27 dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi) - Live Case Study Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.. G. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian E. Kerangka Pemikiran F. Metoda Penelitian dan Lokasi Penelitian G. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KESATUAN BRIMOBDA DAN PROGRAM REGENERASI A. BRIMOB 1. Sejarah Berdiri Kesatuan Brimob 2. Tugas Pokok dan Fungsi Brimob 3. Wilayah Kewenangan Brimob 4. Kebutuhan yang Mengatur B. Program Regenerasi 1. Pengertian Regenerasi 2. Maksud dan Tujuan Regenerasi 3. Macam-macam Regenerasi 4. Kebutuhan yang Mengatur C. Program Regenerasi di Kesatuan Brimob Jawa Barat 1. Program Regenerasi 2. Tujuan dari Program Regenerasi 3. Kebijakan Program Regenerasi
- 33. 28 BAB IV. ANALISIS A. Program Regenerasi di Satuan Brimobda Jawa Barat B. Hambatan C. Upaya Mengatasi Hambatan BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
- 34. 29 DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku : Abdul, Aziz H. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. Achmad Fauzi, Soetomo, dkk. 1989. Pancasila di Tinjau dari Segi Sejarah, Segi Yurudis Konstitusional dan Segi Filosofis. Malang : Lembaga Penerbitan Universtas Brawijaya. Azra, Azyumardi dan Hidayat K. 2008. Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Darji Darmodiharjo, Nyoman Dekker, dkk. 1991. Santiaji Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional. Hasibuan Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Jimly Asshiddiqie. 2003. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Jakarta : Buana Ilmu. --------------------. 2006. Kedudukan Konstitutional Kepolisian Dalam Tata- Pemerintahan Negara. Jakarta : Buana Ilmu. --------------------. 2007. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Jakarta. : Buana Ilmu. Kamal Izat. 2008. Pembinaan Perilaku Anggota Brimob. Depok : Universitas Indonesia. Kailani M.S. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Pen. Paradigma. Manan dan Bagir. 2003. Lembaga Kepresidenan. Jakarta : FH UII Press. Muradi. Quo Vadis Brimob Polri. 2009. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Wahjono P. 1989. Pembangunan Hukum di Indonesia. Jakarta : Ind-Hill Co. Prasetyo Teguh dan Barkatullah Halim A. 2012. Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislati. Jakarta : Rajawali Pers. Siagian dan Sondang P. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
- 35. 30 Soedjati, Djiwantono, J. 1955. Setengah Abad Negara Pancasila. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS). The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. Sumber Undang-undang : Komjen (Purn) Imam Sujarwo. 2014. Perkembangan Organisasi Brimob dari Masa ke Masa. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Brimob Polri. Mabes Polri. 1983. Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/552/XI/1983. Tentang Likuidasi Satuan Brimob dan Redislokasi Kompi-kompi BS Brimob. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2012. Tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sumber Jurnal dan Majalah : Arief Sidharta. 2004. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. Jurnal Hukum. “Rule of Law”. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Ruyatnasih dkk. 2012. Pengaruh Rekruitmen Sumber Daya Manusia Terhadap Penempatan Karyawan Kerja Tetap Pada Pt Bina San Prima Karawang. Jurnal Manajemen Vol. 09. No.2. Rarung N dkk. 1983. Pengaruh Mutasi Pegawai Dan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai. Jurnal EMBA. Vol. 3. No. 4. Manado. Kurnisar. 2012. Pancasila Sumber Hukum dari Segala Sumber Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Vol 11. No. 3. Palembang. Ridwan Nurkholis M. .Teror Proyek Menyudutkan Umat Islam. Sabili 16
- 36. 31 November 2006. Sumber digital : Anonim. 2015. Pembangunan Postur Sumber Daya Manusia Sat Brimob Polda X Yang Paripurna Guna Akselerasi Pelayanan Prima Dalam Rangka Stabilitas Kamtibmas. http://nkp.seleksipolri.com/wp- content/uploads/2015/09/NKP-BRIMOB.pdf. Diakses pada Tanggal 12 Juli 2016. Muradi. 2016. Rakernis Korps Brimob Polri T.A. Peran Brimob Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2014. http://pustaka.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2016/05/03-peran-brimob-polri.pdf. Diakses pada Tanggal 11 Juli 2016. Praya Dira. 2015. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. http://dokumen.tips/documents/makna-indonesia-sebagai-negara- hukum.html. Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2016. Rayni Wulansuci S. 2011. Peran dan Fungi TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Massa Reformasi. ib.ui.ac.id/file?file=digital/20273547-T29297-Peran%20dan.pdf. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 Wibisono S. 2015. Profesionalisme Dan Mentalitas Ideal Personil Polri Dalam Menghadapi Tantangan Tugas. http://sonnywibisono66.blogspot.com/2015/03/profesionalisme-dan- mentalitas-ideal.html. Diakses pada Tanggal 11 Juli 2016.